DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS BANGGAI Jl. Pattimura No. 177 Telp (0462) 21218 Banggai 94891 KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGGAI Nomor : 445 /
/ SK /UPTD Pusk.Bgi / VIII / 2018 TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DI UPTD PUSKESMAS BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
2014 Tentang kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tentang Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Nomor
1
Daerah tahun
Kabupaten 2017
Banggai
tentang
Laut
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Launt 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 25) 6. Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 445 / 146 / DINKES – PPKB / 2017 Tentang Penetapan Atasan Langsung dan Pembantu Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Pada Puskesmas Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017.
LAMPIRAN
: SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGGAI NOMOR : 445 / / SK / VIII / 2018 TANGGAL :
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DI UPTD PUSKESMAS BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2018 NO
Membuat POA Tahunan. Membuat/mengajukan POA Bulanan. Pencairan Dana. Melakukan pembayaran pembelian dan transport. Membuat SPJ. Membuat POA Tahunan. Membuat/mengajukan POA Bulanan. Pencairan Dana. Melakukan pembayaran pembelian dan transport. Membuat SPJ. Menarik Setoran dari tiap-tiap pos pelayanan. Memasukkan dalam pembukuan. Mengentry pembukuan ke dalam komputer/Buku Kas Umum (BKU)
TANGGUNG JAWAB Melaporkan hasil pengelolaan keuangan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kepada Kepala Puskesmas untuk monitoring dan evaluasi. Melaporkan hasil pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Kepala Puskesmas untuk monitoring dan evaluasi.
Melaporkan hasil pengelolaan keuangan Pendapatan Puskesmas kepada Kepala Puskesmas untuk monitoring dan evaluasi.
4. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) 5. Menyetorkan pendapatan Puskesmas ke Bendahara PAD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. 4
Nirhidayah, SST
Bendahara JKN
1. Menghimpun data kunjungan pasien jkn. 2. Mengajukan klaim jamkesmas/jampersal ke DKK. 3. Menunggu Verifikasi dari Verifikator 4. Perbaikan hasil verifikasi. 5. Pencairan Dana.
Melaporkan hasil pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Kepala Puskesmas untuk monitoring dan evaluasi.
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.