22. WPPE-HE-5-Kejahatan Di Bidang Pasar Modal

PERTEMUAN VII | KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL (PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM)

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103, 9105 www.ticmi.co.id

0 Materi Pelatihan WPPE | Edisi 1 - 2015

PERTEMUAN VII | KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

DAFTAR ISI

KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL (PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM)

A. Penipuan (Fraud) ............................................................................................................................. 1 A.1 Unsur-Unsur Penipuan ................................................................................................................ 1 A.2 Contoh Kasus .............................................................................................................................. 3 B. Manipulasi Pasar (Market Manipulation) ....................................................................................... 4 B.1 Unsur-Unsur Manipulasi Pasar ................................................................................................. 4 B.2 Pola Manipulasi Pasar .............................................................................................................. 5 B.3 Kegiatan yang digolongkan sebagai manipulasi pasar ............................................................... 5 B.4 Contoh Kasus ........................................................................................................................... 7 C. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) .............................................................................. 13 C.1 Unsur-Unsur Perdagangan Orang Dalam ................................................................................... 13 C.2 Pelaku Insider Trading dalam UUPM ........................................................................................ 15 C.3 Contoh Kasus ............................................................................................................................ 15 D. Sanksi ............................................................................................................................................. 20 D.1 Sanksi Administratif ................................................................................................................. 20 D.2 Sanksi Pidana ............................................................................................................................ 20 E. Daftar Istilah .................................................................................................................................. 22

1 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL Istilah kejahatan juga dikenal di Pasar Modal. Namun yang dinamakan kejahatan Pasar Modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan Pasar Modal bukan seperti mencuri, membunuh, merampok sebagai mana kejahatan pada umumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kejahatan Pasar Modal dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemodrenan dunia maya seperti internet, dan lain sebagainya. Pasar Modal juga membuat definisi tersendiri yang termasuk ke dalam kategori kejahatan Pasar Modal. Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait LANGSUNG dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 UndangUndang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 (UUPM). Melalui UUPM, maka dapat kita lihat bersama kategori kejahatan Pasar Modal pada Bab XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99. Yang dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kejahatan Pasar Modal beserta unsur – unsurnya, yaitu Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Ketiga kategori tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penjelasan dibawah ini. A. Penipuan (Fraud) Pada pasal 90 UUPM, mengatur secara implisit jenis kejahatan Pasar Modal yaitu penipuan. Pengertian penipuan pasar modal adalah apabila terjadi misrepresentation dan informasi itu masuk ke pasar secara cepat merubah harga suatu saham atau dengan kata lain informasi tersebut salah. (Bismar Nasution) A.1 Unsur-Unsur Penipuan No

Unsur

Penjelasan

1

Setiap pihak;

Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah: 1) Orang perseorangan, 2) perusahaan, 3) usaha bersama, 4) asosiasi, 5) kelompok yang terorganisasi

2

Menipu atau menggelabui pihak lain atau turut serta menipu atau turut serta mengelabui pihak lain

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara: a.Melawan hukum b.Memakai nama palsu atau martabat palsu c. Tipu muslihat d.Rangkaian kebohongan e.Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana, UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi didalam rangka penawaran umum atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

3

Dengan menggunakan sarana ataupun cara apapun;

1 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 4

Membuat pernyataan  Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting tidak benar tentang dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat fakta material atau mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan tidak pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas mengungkapkan fakta informasi atau fakta tersebut. material;  Informasi atau Fakta Materil yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: 1) Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; 2) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; 3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; 4) Pemecahan saham atau penggabungan saham; 5) Pembagian dividen interim; 6) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; 7) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya; 8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 9) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan; 10) Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; 11) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 12) Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 13) Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk; 14) Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; 15) Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan; 16) Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material; 17) Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik; 18) Penggantian Wali Amanat; 19) Penggantian Biro Administrasi Efek; 20) Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik; 21) Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; 22) Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; 23) Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait; 24) Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material; 25) Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material; 26) Restrukturisasi utang; 27) Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; 28) Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; 29) Informasi atau Fakta Material lainnya.

2 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL A.2 Contoh Kasus 1) Kasus Perdagangan Saham PT. Sarijaya Permana Sekuritas 

Latar Belakang Kasus Kasus PT Sarijaya ini dilatar belakangi oleh Penyelewengan dana 8.700 orang nasabahnya sebesar 245 milyar rupiah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bernama Herman Ramli. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Akan tetapi dana yang terkumpul di rekening tersebut dipindahkan ke rekening yang lainnya untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham. Pada dasarnya sebagai pemegang saham dan komisaris, Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan dana tersebut. Tetapi ternyata Herman Ramli memiliki akses untuk melakukan tindakan itu.



Berikut kronologis tindakan Penipuan tersebut Terdakwa Herman Ramli bersama dua Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas dianggap penuntut umum telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang. Akibat ulah ketiga terdakwa, 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp. 235,6 milyar. Berawal dari perbuatan Herman yang secara bertahap memerintahkan stafnya, Setya Ananda, untuk mencari nasabah nominee pada tahun 2002. Sampai tahun 2008, sudah terhimpun 17 nasabah nominee yang sebagian besar adalah pegawai grup perusahaan Sarijaya. Kemudian, dibukakanlah ketujuhbelas nasabah nominee ini rekening. Rekening itu digunakan Herman untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Namun, karena dana dalam rekening 17 nasabah nominee ini tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka Herman meminta Lanny Setiono (stafnya) untuk menaikkan batas transaksi atau Trading Available (TA). Lalu, Lanny menindaklanjutinya dengan memerintahkan bagian informasi dan teknologi (IT) untuk memproses kenaikan TA 17 nasabah nominee tersebut. Tapi, untuk menaikkan TA, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari para direksi Sarijaya, yaitu Teguh, Zulfian, dan Yusuf Ramli, Direktur Utama Sarijaya. Walau mengetahui dana yang terdapat pada rekening ketujubelas nasabah nominee tidak mencukupi, para direksi tetap memberikan persetujuan untuk menaikkan TA. Sehingga, Herman dapat melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Padahal, transaksi yang dilakukan Herman, tanpa sepengetahuan atau order dari para nasabah. Selama kurang lebih enam tahun, Herman melakukan transaksi jual/beli saham dengan menggunakan rekening ketujuhbelas nasabah nominee. Dan untuk membayar transaksi itu, Herman medebet dana 13074 nasabah yang tersimpan di main account Sarijaya. Apabila diakumulasikan, pemilik 60 persen saham perusahaan sekuritas (Sarijaya) ini telah mempergunakan dana sekitar Rp214,4 miliar, termasuk di dalamnya modal perusahaan sebesar Rp5,77 miliar. Oleh karena itu, Herman dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang yang merugikan 13074 nasabah Sarijaya sekitar Rp235,6 miliar.



Kronologis versi BAPEPAM-LK a. 12 Desember 2008: Direksi Sarijaya menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyatakan perusahaan kesulitan likuiditas karena pembukaan 17 rekening nasabah senilai Rp 235 miliar. Pembukaan 17 rekening nasabah tersebut atas nama orang lain (nominee). b. 15 Desember 2008: Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK melakukan pemeriksaan ke Sarijaya. Sedangkan bila BEI memiliki laporan terkait Sarijaya, otoritas bursa itu diminta untuk menyampaikan ke Bapepam-LK. Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli, mengakui menggunakan nominee untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Terdapat indikasi Sarijaya tidak melakukan prosedur yang tepat dalam pelaporan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD). c. 19 Desember 2008: Herman Rami dianggap tidak memiliki itikad baik dan Bapepam-LK melakukan upaya pencegahan agar komisaris utama Sarijaya itu dapat diamankan. Hasil pemetaan permasalahan oleh Bapepam-LK mendapatkan fakta bahwa Herman Ramli diduga melakukan tindak pidana dan melakukan penyimpangan. Sebagai pemegang saham dan komisaris, Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan itu. Tetapi, Herman Ramli ternyata memiliki akses agar dana nasabah bisa dipindahkan. Bapepam-LK mengontak Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI untuk mengamankan Herman Ramli. Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany bahkan langsung menghubungi Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Sementara itu, BEI melakukan

3 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL pemeriksaan MKBD Sarijaya. Otoritas bursa belum dapat melakukan suspensi karena dampaknya akan cukup besar. d. 24 Desember 2008: Herman Rami diamankan Bareskrim Mabes Polri. e. 28 Desember 2008: Sarijaya melaporkan kepada otoritas bursa dan meminta bantuan karena nasabah mulai menarik dana. Kasus Sarijaya sudah didengar nasabah. Manajemen mengaku memerlukan dana segar. Dalam pernyataan tersebut, Herman Ramli juga bersedia menjamin saham-saham yang dimilikinya. f. 5 Januari 2008: Ketua Bapepam-LK mengundang anggota bursa (AB) untuk membahas masalah Sarijaya, terutama guna mencari jalan keluar. Dalam rapat dibahas beberapa opsi antara lain, apakah anggota bursa bersedia membantu kebutuhan dana Sarijaya, atau apakah ada dana talangan. Namun, dalam rapat tersebut tidak diperoleh solusi konkret tentang sumber dana untuk kebutuhan Sarijaya. Bapepam-LK juga meminta agar anggota bursa bersiap menghadapi penarikan dana. g. 6 Januari 2009: BEI menghentikan sementara (suspend) aktivitas perdagangan Sarijaya. h. 9 Januari 2009: Bapepam-LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa Sarijaya. i. 13 Januari 2009: Rapat Bapepam-LK dan Self Regulatory Organizations (SRO) membahas verifikasi rekening nasabah. Pada saat bersamaan, dua direksi diamankan Bareskrim Mabes Polri. j. 14 Januari 2009: Pukul 10.30 WIB, manajemen Sarijaya mendatangi Bapepam-LK meminta arahan mengingat direksi Sarijaya sudah diamankan.

B. Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Beberapa macam tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar versi UUPM adalah sebagai berikut: (Munir Fuady) a) Menciptakan gambaran pasar modal yang semu. Antara lain dengan jalan: 1) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, atau 2) Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolannya juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama (vide Pasal 91 UUPM) b) Melakukan dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya. (vide: Pasal 92 UUPM)

c)

Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Namun di dalam penjelasan pasal 94 UUPM, memberikan batasan bahwa suatu tindakan yang dilarang pada pasal 91 dan 92 UUPM tersebut menjadi tindakan yang tidak terlarang yang berupa: a. stabilisasi harga efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus; dan b. penjualan dan pembelian efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya. B.1 Unsur-Unsur Manipulasi Pasar No

Unsur

Penjelasan

1

Setiap pihak baik sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain

Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah: 1) Orang perseorangan, 2) perusahaan, 3) usaha bersama, 4) asosiasi, 5) kelompok yang terorganisasi

2

Dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung;

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam

4 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 3

Dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Atau dengan tujuan menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuaan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan

Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain: a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. c. melakukan serangkaian transaksi Efek sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain

B.2 Pola Manipulasi Pasar a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud dibursa efek (false information). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam. b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (miss information). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah. c. Harga efek dipasar modal sangat sensitive terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, maka bagaimana kegiatan perdagangan pasar modal bisa berjalan. Informasi yang merupakan rumor yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu informasi mendapatkan konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan terhenti, pasar berjalan normal kembali. Namun, pada saat fluktuasi terjadi pihak yang menghembuskan informasi (penipu) menangguk keuntungan. Bagi investor yang tidak berhati-hati menganalisis informasi maka akan terjebak oleh harga semua yang berujung pada kerugian. B.3 Kegiatan yang digolongkan sebagai manipulasi pasar 1)

Marking the close Definisinya yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Misalnya, Sesi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta berakhir pada jam 16.00. pada jam 15.55 harga pasar dari saham PT X sebesar Rp. 1000. Mr. A yang merupakan pemegang saham PT X dan menjadi nasabah pada perusahaan efek B dan perusahaan efek C menginginkan harga pembukaan pada periode perdagangan hari berikutnya naik (diatas 1000). Kemudian Mr. A menghubungi broker pada perusahaan efek B untuk menjual saham pada PT X pada harga Rp. 1.200. pada saat yang sama Mr. A juga memberikan perintah pada broker perusahaan efek C untuk membeli saham PT X pada harga Rp. 1.200, sehingga terjadi matching antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp. 1.200 pada akhir periode perdagangan. Harga pada akhir periode perdagangan ini akan dijadikan sebagai harga pembukaan pada sesi perdagangan hari berikutnya.

2) Painting the tape Definisinya yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keteraitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya paiting the tape mempunyai kemiripan dengan marking the close, namun ia dapat dilakukan setiap saat.

5 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL Misalnya, Mr. A memiliki saham PT X dalam jumlah besar, selain itu dia juga menjadi nasabah pada perusahaan efek B dan perusahaan efek C, Mr A menginginkan harga saham PT X dari Rp. 1.000 naik menjadi Rp. 1.200. Kemudian Mr. A menghubungi broker pada perusahaan efek B untuk menjual saham pada PT X pada harga Rp. 1.100. pada saat yang sama Mr. A juga memberikan perintah pada broker perusahaan efek C untuk membeli saham PT X pada harga Rp. 1.100, sehingga terjadi matching antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp. 1.100. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga sedikit demi sedikit harga naik hingga mencapai Rp. 1.200. setelah mendapat harga yang dikehendaki barulah Mr. A melakukan jual beli yang sesungguhnya (yang berakibat beralihnya kepemilikan saham). 3)

Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi Dalam pasal 55 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi dan akuisisi berhak meminta pada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar dengan skenario sebagai berikut: Misalnya, Mr. A sebagai pemegang saham PT X (listed company) dimana PT X akan melakukan merger dengan PT Y. harga saham PT X sebelum adanya rencana merger sebesar Rp. 1.000, Mr. A tidak menyetujuai adanya merger sehingga Mr. A berusaha untuk menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan pada harga yang lebih tinggi.

4) Cornerning The Market Yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Praktik ini dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Sering concerning dilakukan dengan cara terlebih dahulu malakukan penjualan dengan tidak memiliki efek (short selling), dengan cara meminjamkan efek dari concerning kepada pelaku short selling, tatapi kemudian menarik kembali saham dalam pinjaman tersebutsehingga pelaku short selling harus mencarinya di pasar. Hal ini dapat dilakukan karena BEJ menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut dipasar tunai yang biasanya lebih mahal dari pada pasar regular. Misalnya: Mr. T, ia dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan concerning the market, yaitu membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek dan terpaksa membeli dipasar tunai yang sudah dikuasai oleh Mr. T tadi. 5)

Pools (Pump-pump Manipulation) Pools merupakan perhimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut. Mr. A, Mr. B, Mr C dan Mr. D membentuk suatu kelompok investor dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut pada broker X. kemudian Broker X menggunakan dana tadi untuk membeli saham PT Y yang kurang aktif diperdagangkan dan harganya rendah atau statis. Broker X kemudian menjual saham PT Y kepada Mr. A, Mr. B, Mr C dan Mr. D (anggota kelompok). Hal ini mengakibatkan naiknya frekuensi perdagangan saham PT Y yang mengakibatkan terbentuknya harga yang ebih tinggi dan akan semakin tinggi. Setelah harga terbentuk barulah kelompok investor melalui broker X menjual saham PT Y kepada pihak lain diluar kelompok tersebut.

6)

Wash Sales Order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya. Transaksi ini merupakan transaksi semu, yakni suatu transaksi saham yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan saham secara riil.

7) Matching Order

6 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL Memadukan 2 perintah investor yang serupa dan saling melengkapi untuk jumlah dan efek yang sama dan pada saat yang bersamaan (dilakukan pada waktu yang bersamaan) 8) Free Riding Pembelian pada saat IPO berharap dapat menjualnya kembali dengan harga yang mahal dan akan membatalkan pembelian begitu suasana menjelang alokasi saham kelihatannya kurang menguntungkan. 9) Special Allotments Special Allotments dilakukan oleh pihak underwriter pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada para partner, atau kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut oversubscribed sehingga harga efek, menjadi mahal. 10) Churning Dalam hal diberikan discretionary account dapat terjadi bahwa pihak broker melakukan transaksi yang secara berlebih-lebihan sehingga mendapat fee yang lebih banyak. B.4 Contoh Kasus 1. Kasus Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham PT. AGIS 

Posisi Kasus

Kasus ini bermula karena adanya fluktuasi harga saham PT AGIS Tbk (TMPI) periode September 2006 sampai dengan Agustus 2007, dimana pada periode tersebut harga saham TMPI melonjak sebesar 981,4%. PT Bursa Efek Jakarta telah melakukan penghentian sementara perdagangan atas saham TMPI beberapa kali karena adanya kenaikan dan penurunan harga saham TMPI. Terjadinya fluktuasi harga saham TMPI tersebut tidak terlepas dari berbagai informasi yang berkembang di pasar, seperti rencana akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, serta rencana merger dengan PT E-Solution. 

Riwayat Singkat Perseroan

PT AGIS Tbk. adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan nama PT Telaga Mas pada tanggal 9 Januari 1981. Kegiatan usaha Perseroan bergerak sebagai distributor barang-barang elektronik, komputer serta komponennya dan industri pendukung lainnya, jasa dan perdagangan umum dan multimedia. Pada tahun 1997, Perseroan mengakuisisi 99,99% saham PT Artha Graha Wahana dan pada tahun 1998 mengakuisisi 95% saham PT Mahameru Antarnusa Niaga. Pada tahun 2001 Perseroan melakukan merger 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu PT Artha Graha Wahana, PT Artha Citra Gallery dan PT Mahameru Antarnusa Niaga menjadi PT Agis Electronic. Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan barang-barang elektronik dengan wilayah pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia dan pengembangan produk multimedia 

Fluktuasi Harga Saham

Pada 16 Agustus 2006, Bhakti Investama, yang sebelumnya menguasai 40,8% saham TMPI, setelah melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya pada harga Rp 200 per saham rata-rata transaksi harian melonjak mencapai 140 juta saham. Hanya dalam waktu rentang 5 (lima) bulan, harga TMPI melesat dari Rp 225 pada 2 Januari 2007 menjadi Rp 2.725 per saham pada 25 Mei 2007, atau naik 1.111%. Lonjakan harga saham TMPI, memang tidak terlepas dari dorongan berbagai rumor positif dan rencana aksi korporasi yang dilakukan emiten. Rumor rencana perusahaan akan melakukan akuisisi PT TT Indonesia, PT Akira Electronic Indonesia, PT Electronic Solution. Tidak hanya itu, perusahaan juga akan melakukan stock split dengan rasio 1:4 dan akan bersinergis dengan PT Metrodata Electronics, dan juga mengembangkan teknologi informasi di bidang telekomunikasi. Aksi korporasi yang dinilai sebagai pemanis pasar ini, jelas membuat para pelaku bursa kepincut dan ikut-ikutan memborong saham PT TMPI. Akibatnya, saham berkode TMPI ini melonjak luar biasa sebesar 1.726 persen dari Rp 215 sejak akhir 2006 menjadi Rp 3.925 pada 4 Juni 2007. Bahkan harga saham semakin menggila ke Rp 4.650 per saham, saat investor terbius obsesi manajemen

7 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL yang akan menargetkan penjualan 2007 mencapai Rp 1 triliun dengan proyeksi laba bisa melonjak 4-5 kali lipat. Padahal, sepanjang 2006 lalu saham emiten ini tergolong tidak likuid dan termasuk saham tidur dengan kisaran harga Rp 80-100 per saham, sejak awal hingga Agutus 2006. Harga saham mulai melonjak-lonjak pada awal September setelah Bhakti Investama keluar dari perusahaan tersebut. Secara fundamental, kinerja emiten juga kurang impresif. Penjualan TMPI akhir 2006 hanya mencapai Rp 342,73 miliar dan laba Rp 10,74 miliar. Pihak manajemen pernah menargetkan penjualan 2006, mencapai Rp 600-700 miliar. Target penjualan emiten, tampaknya masih terganjal produk China dengan harga lebih murah dan sudah membanjiri pasar Pada 5 Juni 2007, harga saham TMPI tiba-tiba anjlok tajam sekitar pukul 15.00 WIB, satu jam menjelang penutupan perdagangan. 57 Kejatuhan harga saham TMPI membuat panik pelaku pasar. Pada penutupan perdagangan, harga saham TMPI jatuh 24,84% dari Rp 3.925 menjadi Rp 2.950 per lembar. Setelah jatuhnya harga saham, pada 6 hingga 13 Juni 2007, BEJ menghentikan sementara perdagangan saham TMPI di pasar reguler dan tunai Pada 13 Juni 2007, BEJ mencabut suspensi perdagangan saham TMPI. Meski demikian, harga saham TMPI ini langsung merosot ke Rp 2.275. Pada sesi pembukaan pertama saham TMPI berada di posisi Rp 2.700 per lembar saham. Pada 21 Juni 2007 harga saham TMPI sempat naik kembali ke posisi Rp 3.400 yang kemudian kembali terjun ke posisi Rp 2.325 pada penutupan 27 Juni 2007. BEJ pun sejak 11 Juni 2007 mulai memeriksa 16 broker terkait dengan anjloknya harga saham TMPI. Berdasarkan data dari Bloomberg, tercatat 16 broker yang paling aktif dalam melakukan penjualan, antara lain Anugerah Securindo, Ciptamahadika Mandiri, Sarijaya Permana Sekuritas, Phillip Securities, KUO Capital Rahardja, Mahakarya Artha Securities, Trimegah Securities, ETrading Securities, Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Repubic Securities, Henan Puthirai, Harumdana Sekuritas, UOB Kay Hian Securities, CIMB GK Securities dan Danpac Securities. 

Fakta Hukum yang ditemukan BAPEPAM 1) TMPI terbukti telah memberikan informasi yang secara material tidak benar terkait dengan pendapatan dari 2 (dua) perusahaan yang akan diakuisisi, yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, dimana dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 800 miliar. Namun demikian, berdasarkan Laporan Keuangan kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 31 Maret 2007 total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 miliar. 2) Di samping itu, TMPI juga menyampaikan pernyataan yang berbeda-beda mengenai jadwal realisasi pelaksanaan akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia. 3) TMPI juga melakukan pelanggaran terkait Laporan Keuangan TMPI yang merupakan konsolidasi dari anak-anak perusahaan yang salah satunya adalah PT AGIS Elektronik. Dalam Laporan Rugi Konsolidasi TMPI diungkapkan Pendapatan Lain-Lain Bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari Laporan keuangan PT AGIS Elektronik sebagai anak perusahaan TMPI yang tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Dengan demikian, pendapatan lain-lain dalam Laporan Keuangan AGIS Elektronik adalah tidak wajar yang berakibat Laporan Keuangan Konsolidasi TMPI juga tidak wajar.



Sanksi yang dijatuhkan oleh Bapepam: a. Kepada Direksi TMPI 1) Sanksi berupa denda terhadap Sdr. Jhonny Kesuma, selaku Direktur Utama TMPI sebesar Rp 5 miliar atas pemberian beberapa informasi yang secara material tidak benar. 2) Sanksi berupa denda terhadap Sdr. Bintoro Tjitrowirjo, selaku Direktur Utama PT AGIS Elektronik dan juga selaku Wakil Direktur Utama TMPI sebesar Rp 1 miliar atas pelanggaran terkait Laporan Keuangan PT AGIS Elektronik yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan TMPI. 3) Sdri. Eka Hikmawati Supriyadi, selaku Direktur PT AGIS Elektronik dan juga selaku Direktur TMPI sebesar Rp 1 miliar atas pelanggaran terkait Laporan Keuangan PT AGIS Elektronik yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan TMPI. b. Kepada Perusahaan Efek 1) PT Danpac Securities, PT KUO Capital Rahardja, PT Sekuritas Indo Pacific Investasi, PT Philip Securities, PT Net Sekurias, PT Panin Capital, PT Buana Capital, PT CIMB GK Securities, dan PT Reliance Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

8 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 2) PT Asjaya Indosurya Sekuritas dan PT NISP Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 3) PT Optima Kharya Securities, PT Mahakarya Artha Securities, PT Paramitra Alfa Sekuritas dan PT BNI Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Kasus Perdagangan Saham PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. (DSFI) Kasus DSFI bermula setelah adanya pedagangan saham DSFI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Pihak yang didugatelibat dan melakukan penelaahan atas dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut, beberapa Pihak secara bersama-sama terbukti melakukan perdagangan saham DSFI yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atas saham tersebut. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan manipulasi pasar yang melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Beberapa Perusahaan Efek juga terbukti memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar. Hal ini melanggar Pasal 91 dan 92 Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Bapepam memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 3 miliar secara bersama-sama kepada 11 Pihak, denda kepada 14 Perusahaan Efek sebesar Rp 75 juta hingga Rp 500 juta, serta peringatan tertulis dan denda kepada lima Pihak masing-masing sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta. 3. Kasus Perdagangan Saham PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 1. Kasus ini bermula setelah adanya perdagangan saham PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. 2. Berkaitan dengan hal tersebut Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Pihak yang diduga terlibat dan melakukan penelaahan atas dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut, dengan hasil sebagai berikut: a. Beberapa Pihak secara bersama-sama telah terbukti melakukan perdagangan saham DSFI yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atas saham tersebut. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan manipulasi pasar yang melangar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. b. Beberapa Perusahaan Efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar. Hal ini melanggar Pasal 91 dan 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. c. Beberapa Perusahaan Efek tidak melakukan verifikasi atas tersedianya dana atau Efek yang mengakibatkan gagal bayar atas perdagangan saham DSFI. Hal ini melanggar angka 4 huruf b butir 2 Peraturan V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. d. Beberapa direktur Perusahaan Efek melanggar angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek. e. Beberapa direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek. Hal ini melanggar Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek. 3. Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas Bapepam, telah memberikan sanksi administratif berupa: a. Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara bersama-sama kepada Sdr. Yulianus Indrayana, Sdr. AG. Marfiyatmo, PT Jaya Makmur Sejahtera, Sdr. Hendri Aristo Sirait, Sdr. Afrizal, Sdr. Irfan Riyadi, Sdr. Akub Sudarsa, Sdr. Haryadi, Sdr. Meiske Herlina Tengker, Sdr. Mochammad Permana, Sdr. Agustian Harahap. b. Denda kepada Perusahaan Efek, masing-masing: i. Sebesar Rp. 500.000.000,- kepada:  PT Jasabanda Garta  PT Ficor Sekuritas Indonesia ii. Sebesar Rp. 150.000.000,- kepada:

9 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL  PT BNI Securities iii. Sebesar Rp. 125.000.000,- kepada:  PT Kuo Capital Raharja  PT Mitra Investdana iv. Sebesar Rp. 100.000.000,- kepada:  PT Evergreen Capital  PT Megakarya Securities  PT Intra Asia Sekuritas v. Sebesar Rp. 75.000.000,- kepada:  PT Arab Malaysian Securities  PT Samuel Sekuritas  PT Danawitta Securities  PT Global Inter Capital  PT Jalur Wahana  PT Panin Sekuritas c. Peringatan Tertulis dan Denda kepada: i. Sdr. Rochani Mansyur Rp. 50.000.000,ii. Sdr. Andwihardi Rp. 50.000.000,iii. Sdr. Hoksan Sinaga Rp. 50.000.000,iv. Sdr. Zaki Mubarak Rp. 50.000.000,v. Sdr. Panungkunan Manullang Rp. 25.000.000,d. Sanksi Peringatan Tertulis kepada Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, akan ditindaklanjuti Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, apabila dalam jangka waktu satu tahun pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal. 4.

Kasus Perdagangan Saham PT. Ultra Jaya Milk Tbk Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai kemungkinan adanya upaya manipulasi transaksi dengan pola dominasi transaksi beli yang menimbulkan market impact change terhadap volume dan harga saham PT. Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) yang cukup signifikan yang dilakukan oleh 6 (enam) anggota Bursa Efek pada periode perdagangan 18 April s.d. 28 Mei 2001. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. Transaksi saham PT. Ultra Jaya Milk Tbk. (ULTJ) yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa mengalami pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam hal ini telah melanggar Pasal 91 UUPM. b. Transaksi tutup sendiri (crossing) atas saham PT. Ultra Jaya Milk Tbk. (ULTJ) yang dilakukan oleh PT Berkat Agape Kapital melalui Anggota Bursa PT. Makindo Securities tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam hal ini telah melanggar Pasal 91 UUPM. c. Kegiatan Sdr. Ivan Yuliavan Tausa yang mengumpulkan dan mengelola dana dari para Pihak, dalam hal ini yang bersangkutan mengistilahkannya sebagai switcher, tidak memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam, sehingga melanggar Pasal 103 UUPM. d. PT Pratama Penaganarta mengetahui dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa sebagai Manajer Investasi yang tidak memiliki izin dari Bapepam. e. Transaksi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa dan transaksi tutup sendiri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh PT. Berkat Agape Kapital tidak signifikan dibandingkan dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh keduanya, disamping itu juga belum adanya realisasi keuntungan yang diperoleh kedua nasabah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Sdr. Ivan Yuliavan Tausa, PT. Pratama Penaganarta, PT. Berkat Agape Kapital, dan PT. Makindo Securities dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

5. Kasus Saham PT.Bank Pikko Tbk  Kronologis a. PT. Bank Pikko Tbk. (Bank Pikko) melakukan Penawaran Umum Perdana atas sejumlah 28 juta saham pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1996 dengan harga perdana sebesar Rp800,00 per saham. Setelah Penawaran Umum tersebut dilakukan, seluruh Saham Bank Pikko sejumlah 128 juta saham dicatatkan di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 8 Januari 1997.

10 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL b. Walaupun seluruh saham Bank Pikko dicatatkan di Bursa, namun sejumlah 100 juta saham Bank Pikko tersebut yaitu dimiliki oleh pemegang saham pendiri tidak dapat diperdagangkan dalam kurun waktu 8 bulan dari sejak tanggal 10 Desember 1996 s/d 10 Agustus 1997. Atas dasar itu, saham Bank Pikko yang dapat diperdagangkan di BEJ adalah sejumlah 28 juta saham. Sejumlah 11 juta saham Bank Pikko yang dapat diperdagangkan tersebut dimiliki oleh pemodal institusi dan sebagian karyawan. Dengan asumsi pemodal institusi dan karyawan tidak menjual saham-saham yang dimilikinya, maka berarti saham-saham yang di perdagangkan di BEJ adalah sekitar 17 juta saham. c. Dalam kurun waktu Januari s.d. Pebruari 1997 volume perdagangan harian saham tersebut rata-rata adalah 100.000 saham dan harganya bervariasi antara Rp.875,00 s.d. Rp.1.425,00. Pada pertengahan Maret 1997 Sdr. Benny Tjokrosaputro melakukan transaksi saham sehingga jumlah emilikan oleh yang bersangkutan mencapai 4.500.000 saham. Transaksi tersebut dilakukan melalui PT. Multi Prakarsa Investama Securities dengan menggunakan nama 13 Pihak lain. d. Pada tanggal 7 April 1997 perdagangan saham Bank Pikko menjadi sangat aktif dan harga saham tersebut meningkat sebesar 20%. Atas dasar itu BEJ meminta konfirmasi kepada Bank Pikko mengenai ada atau tidaknya hal material mengenai Bank Pikko yang perlu diungkapkan kepada kepada publik. Bank Pikko memberikan informasi kepada BEJ pada tanggal 8 April 1997 sebelum sesi pertama perdagangan bahwa tidak terdapat adanya hal-hal material yang perlu diungkapkan kepada publik. Informasi tersebut kemudian diumumkan di BEJ pukul 10.30 WIB pada hari yang sama. e. Walaupun telah diinformasikan mengenai hal tersebut, namun harga saham Bank Pikko mengalami peningkatan yang tajam pada sesi pertama dan kemudian berlangsung terus pada sesi kedua sampai dihentikannya perdagangan saham Bank Pikko oleh BEJ pada pukul14.24 WIB. f. Sdr. Pendi Tjandra yang menjabat sebagai direktur PT. Multi Prakarsa Investama Securities yang dikendalikan oleh Sdr. Benny Tjokrosaputro bersama-sama dengan afiliasinya, melakukan transaksi saham Bank Pikko secara aktif melalui PT Putra Saridaya Persada Securities (PSP Securities). Atas permintaan Saudara Pendi Tjandra, PT PSP Securities memecah order beli dan jual saham bank Pikko melalui perusahaan Efek lain. g. Pemecahan order beli dan jual tersebut dilakukan oleh Sdr.Pendi Tjandra dengan maksud agar kegiatan perdagangan menjadi aktif. Pada tanggal 8 April 1997 jumlah keseluruhan pembelian setelah dikurangi penjulan saham Bank Pikko yang dilakukan oleh PT PSP Securities, PT. Multi Prakarsa Investama Securities dan PT Danasakti Securities untuk kepentingan nasabahnya masing-masing termasuk untuk kepentingan Sdr. Benny Tjokrosaputro dan Sdr. Pendi Tjandra mencapai jumlah perkiraan saham yang tersedia untuk diperdagangkan, nampak bahwa terdapt masalah penyelesaian atas transaksi Bank Pikko yang dilakukan pada tanggal 8 April 1997. h. Karena Bank Pikko memberikan informasi bahwa tidak ada hal-hal material, spekulan memperkirakan harga saham Bank Pikko turun. Oleh karena itu, para spekulan tersebut melakukan transaksi jual saham Bank Pikko meskipun mereka tidak memiliki saham tersabut (posisi short) dengan harapan harga saham tersebut akan turun. Walaupun peraturan V.D.3 melarang perusahaan Efek menerima pesanan jual dari nasabah yang tidak mempunyai saham,namun kenyataannya hal tersebut terjadi secara luas dipasar. Hal ini terbukti dari terdapatnya 52 dari 127 Perusahaan Efek yang telah gagal menyerahkan saham Bank Pikko pada tanggal penyelesaian transaksi atas saham tersebut. Pada akhirnya tanggal 8 April 1997 BEJ memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham Bank Pikko pada jam 14.24 WIB. 

Tindakan yang diambil BAPEPAM : a. Berdasarkan pasal 100 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal, kepada saudara Benny Tjokrosaputro dan Sdr. Pendi Tjandra, diwajibkan untuk menyerahkan keuntungan yang diperoleh atas transaksi saham Bank pikko selama kurun waktu bulan maret sampai dengan April 1997 masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke kas negara, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Disamping itu, kepada Sdr. Pendi Tjandra diminta untuk mengundurkan diri sebagai Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities. b. Penetapan tersebut didasarkan atas bukti yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan dan atau terlibat secara aktif, baik langsung maupun tak langsung, dalam transaksi jual beli saham Bank Pikko dalam jumlah yang cukup besar yang pelaksanaanya dilakukan dengan memecah order melalui 9 Perusahaan Efek untuk Sdr. Pendi Tjandra dan untuk mempergunakan nama sedikitnya 13(tiga belas) Pihak lain untuk kepentingan Sdr. Benny Tjokrosaputro. Tansaksi tersebut dapat menciptakan gambaran seolah-olah kegiatan saham Bank Pikko tersebut adalah aktif. Hal ini dapat

11 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL mempengaruhi Pihak lain baik langsung maupun tak langsung melakukan transaksi secara aktif atas saham Bank Pikko. c. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto pasal 61 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaran Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, kepada PT PSP Securities dan PT Multi Prakarsa Investama Securities diberikan sanksi administratif. d. Sanksi administratif ini diberikan atas dasar bukti yang menunjukkan bahwa kedua Perusahaan Efek tersebut telah melakukan dan atau terlibat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung, dalam transaksi jual beli saham Bank Pikko dalam jumlah yang cukup besar untuk kepentingan nasabah yang dapat menciptakan gambaran semu atas kegiatan perdagangan. Transaksi tersebut dilakukan PT PSP Securities dengan cara memecah order beli dan jual melalui 8 (delapan) Perusahaan Efek lain atas perintah nasabahnya, disamping itu PT PSP Securities sendiri juga melaksanakan sebagian order jual maupun beli atas saham Bank Pikko untuk kepentingan nasabah bersangkutan. e. Sementara itu, transaksi atas saham Bank Pikko oleh PT.Multi Prakasa Investama Securities dilakukan dengan cara menggunakan nama sedikitnya 13 (tigabelas) Pihak lain atas perintah nasabah yang juga merupakan pengendali PT.Multi Prakarsa Investama Securities. f. Kedua Perusahaan Efek dimaksud seharusnya tidak memenuhi permintaan nasabah tersebut, mengingat hal ini dapat menciptakan gambaran seolah-olah telah terjadi kegiatan perdagangan saham yang aktif, disamping dapat mengakibatkan terjadinya jual beli yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atas saham. g. Atas dasar itu, kedua perusahaan efek tersebut dikenakan sanksi berupa denda masingmasing sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus segera disetorkan ke kas negara selambat-lambatnya 14 hari. Disamping itu, kedua perusahaan efek diperingatkan agar segera melakukan perbaikan atau sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuannya sesuai dengan peraturan V.D.3 dimaksud. Perbaikan sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan perusahaan efek tersebut wajib diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dan hasilnya wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 hari. h. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di bidang Pasar Modal, kepada 54 (lima puluh empat) Perusahaan Efek (terlampir) yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek dan atau Peraturan V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Kepada Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan V.D.3 diberikan peringatan dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan penyelanggaraan pembukuan dan diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya hasil tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari. 6. Kasus Perdagangan Saham PT Mas Murni Pada tanggal 29 Mei 2000 Bapepam memberikan penjelasan perihal kasus saham PT Mas Murni Tbk. sebagai berikut: 1) Pemeriksaan atas kasus saham PT Mas Murni Tbk. oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan manipulasi pasar dalam transaksi Saham Preferen PT Mas Murni Tbk (MAMIP) dimulai sejak tanggal 27 April 2000. Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 2) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dapat diuraikan sebagai berikut: a) Sdr. James Rachmat Subekti telah melakukan transaksi saham MAMIP tanggal 20 April 2000 baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciptakan gambaran semu dan atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek Jakarta sehingga menyebabkan kenaikan harga saham MAMIP yang tidak wajar. b) PT Namalatu Ronesina telah melakukan transaksi saham MAMIP berdasarkan perintah nasabah, dimana PT Namalatu Ronesina tidak cukup hati-hati dalam melaksanakan order nasabah sehingga transaksi tersebut menciptakan gambaran semu. c) PT Intifikasa Securindo telah melakukan transaksi saham MAMIP berdasarkan perintah nasabah, dimana PT Intifikasa Securindo tidak cukup hati-hati dalam melaksanakan order nasabah sehingga transaksi tersebut menciptakan gambaran semu. 3) Atas pelanggaran tersebut, Bapepam menetapkan: a) Sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. James Rachmat Subekti untuk disetor ke Kas Negara; dan

12 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

b)

Sanksi administrasi berupa larangan sementara melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek di Bursa Efek kepada PT Intifikasa Securindo sampai dengan tanggal 29 Mei 2000 dan kepada PT Namalatu Ronesina sampai dengan tanggal 2 Juni 2000.

C. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Insider Trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor Secara yuridis, menurut Munir Fuady diketemukan beberapa elemen dari suatu pranata hukum Insider Trading, yaitu sebagai berikut: 1. Adanya perdagangan efek 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 3. Adanya Inside Information 4. Inside Information tersebut belum terbuka untuk umum 5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya Inside Information tersebut. 6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak C.1 Unsur-Unsur Perdagangan Orang Dalam No

Unsur

Penjelasan

1

Adanya orang dalam atau pihak yang berusaha memperoleh informasi dalam dari orang dalam melawan hukum;

setiap untuk orang secara

Berdasarkan penjelasan pasal 95 UUPM, maka dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan orang dalam adalah: i. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; ii. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; iii. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau Berdasarkan kategori orang dalam ini, maka yang dimaksud dengan: a) Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan angka iii ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. b) Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan angka iii ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. iv. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka i, ii, iii di atas. Sebagai contoh penjelasan angka iv adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

2

Mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum;

Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.  Informasi atau Fakta Materil yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: 1) Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan

13 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL usaha, atau pembentukan usaha patungan; 2) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; 3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; 4) Pemecahan saham atau penggabungan saham; 5) Pembagian dividen interim; 6) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; 7) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya; 8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 9) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan; 10) Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; 11) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 12) Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 13) Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk; 14) Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; 15) Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan; 16) Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material; 17) Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik; 18) Penggantian Wali Amanat; 19) Penggantian Biro Administrasi Efek; 20) Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik; 21) Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; 22) Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; 23) Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait; 24) Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material; 25) Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material; 26) Restrukturisasi utang; 27) Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; 28) Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; 29) Informasi atau Fakta Material lainnya 3

Dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

14 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

C.2 Pelaku Insider Trading dalam UUPM 1 2.

INSIDER Komisaris, Direktur, Pegawai Pemegang Saham Utama

A. 1.

3.

Pihak Karena Kedudukanya

2.

4. 5.

Pihak Karena Profesinya Pihak karena hubungan usahanya

B. 1.

6.

Pihak tersebut telah berhenti dalam 6 bulan (Penjelasan pasal 95)

2.

MELAKUKAN Pembelian/penjualan efek Perusahaan Publik. (dihukum, pasal 95.a) Pembelian/penjualan perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka (dihukum, pasal 95.b) Mempengaruhi pihak lain. (dihukum, Pasal 96.a) Memberi informasi kepada Pihak lain yang patut diduga akan melaksanakan trading (dihukum, pasal 96.b)

C. 1

Tippee III Pihak lain memperoleh info dari Tippee I dan Tippee II (tidak dihukum karena tidak diatur)

D

Perusahaan efek yang memiliki info, kecuali atas perintah nasabah dan tidak memberi rekomendasi (dihukum, pasal 98)

1 2

3 4

OUTSIDER Tippee I Pihak lain dipengaruhi (tidak dihukum) Pihak lain diberi informasi (tidak dihukum) Tippee II Pihak lain memperoleh info dari insider secara melawan hukum (dihukum, Pasal 97.a) Pihak lain memperoleh informasi (dengan pembatasan) dari insider tidak secara melawan hukum (dihukum Pasal 97.b)

C.3 Contoh Kasus 1. Kasus Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT. PGN 

Posisi Kasus

Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk diawali oleh fakta-fakta sebagai berikut: bermula pada jatuhnya dalam penjualan saham dibursa efek. Hal ini terjadi pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Dalam rentang waktu tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Hukum Pasar modal. Dugaan tersebut terlihat dari penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta yaitu sebanyak 23,36%, dari Rp 9.650,00 (harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006) menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada tanggal 12 januari 2007. Penurunan harga saham yang signifikan tersebut sangat erat hubungannya dengan siaran pers yang dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sehari sebelum (11 januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Dan terdapat Pernyataan bahwa tertundanya gas in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Penundaan proyek komersialisasi pemipaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari Sumatra Selatan sampai Jawa Barat dan yang membuat informasi ini berhubungan erat dengan kasus anjloknya harga saham PGN. Maka dilihat dari hal tersebut diatas, Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk diawali oleh fakta-fakta sebagai berikut:

15 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 1) Penurunan atau jatuhnya harga saham PT Perushaan Gas Negara Tbk pada saat penjualan dibursa efek Indonesia. Pada harga Rp 9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006) 23,36% anjlok pada harga Rp 7.400 perlembar saham pada tanggal 12 januari 2007. 2) Adanya bukti-bukti yang menunjuk pada praktek transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh pihak orang dalam perusahaan, yang terjadi pada periode 12 september 2006 sampai dengan 11 januari 2007. 3) Adanya informasi yang tergolong sebagai informasi material dan dapat mempengaruhi harga saham. Antaranya: a. Penurunan harga saham PT Perusahaan Gas Negara sangat erat dengan siaran pers yang dilakukan manajemn perusahaan sehari sebelumnya tertanggal 11 Januari 2007. b. Pernyataan bahwa ditundanya proyek komersialisasi pemipaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. c. Informasi tentang penurunan volume gas telah diketahui para pihak perusahaan sejak tertanggal 12 September 2006 dan informasi tentang tertundanya gas in sejak tanggal 18 Desember 2006, para pihak perusahaan baru menjelaskan pada tanggal 11 januari 2007



Pelanggaran Prinsip Disclosure terhadap keterlambatan penyampaian laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material.

Dalam Pasal 86 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa perusahaan publik menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Pada kenyataannya PT. PGN terlambat melaporkan fakta atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Dalam hal ini keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi sebanyak 35 hari. Mengenai informasi penurunan volume gas dan informasi tertundanya gas in Dikategorikan sebagai fakta material dalam Peraturan Nomor X.K.1. Sehingga telah jelas, bahwa PT. Gas Negara melanggar pasal 86 ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan Nomor X.K.1. 

Pelanggaran Prinsip Disclosure terhadap pemberian keterangan yang secara material tidak benar.

Ada beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi, di antaranya sebagai berikut: a. b. c. d.

Memberikan informasi yang salah sama sekali. Memberikan informasi yang setengah benar. Memberikan informasi yang tidak lengkap. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.

Keempat hal ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan ”misleading” bagi investor dalam memberikan judgement nya untuk membeli atau tidak suatu efek. Ketentuan ini juga diadopsi dalam pasal 93 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa tiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. Dalam kasus ini PT. PGN memberikan keterangan material tidak benar tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera-West Java). Fakta itu sudah diketahui atau sewajarnya diketahui oleh direksi, yang kemudian seharusnya keterangan itu disampaikan kepada publik, namun tidak disampaikan. Sehingga jelas terjadi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 93 UU No. 8/1995 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 milyar.



Keterlibatan Fiduciary Position Pelanggaran Insider Trading PT.PGN

Dalam kasus Insider Trading PT. PGN dapat dilihat konstruksinya sebagai berikut: 1) Keterlibatan Orang Dalam Beberapa orang dalam yang melakukan transaksi dalam rentang waktu 35 hari dari diketahuinya informasi sampai pemberitahuan ke publik yaitu Adil Abas, Nursubagjo Prijono, WMP Simanjuntakm Widyatmiko Bapang, Iwan Heriawan, Djoko Saputro, Hari Pratoyo, Rosichin, dan

16 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL Thohir Nur ilhami. Kesembilan orang tersebut adalah manajerial internal yang berkedudukan sebagai pegawai kunci, direktur teknis, sekertaris yang secara langsung melakukan transaksi. Jelas untuk transaksi (tingkat pertama) penjualan yang dilakukan orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan telah dilarang dalam Pasal 95 UUPM pada huruf a perihal kategori orang dalam yaitu komisaris, direktur, atau pegawai Emiten yang bersangkutan dan pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2. Informasi Material Penggunaan informasi penting yang bersifat rahasia dan belum dipublikasikan ini jelas-jelas menghancurkan prinsip fiduciary duty oleh setiap unsur manajerial dari level bawah sampai atasan yang memiliki kontrak hukum untuk bekerja dan bertanggungjawab dengan mengedepankan kepentingan pemegang saham, dibanding kepentingan pribadi, untuk segala sesuatu yang terkait langsung dengan kinerja perusahaan, minimal sampai enam bulan setelah penghentian kontrak kerja dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Informasi yang direlease pada awal Januari 2007, sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PT.PGN sejak 12 September 2006 (informasi penurunan volume gas) dan 18 Desember 2006 (informasi terundannya gas in). Kedua informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, hal tersebut tercemin dari penurunan harga saham PT.PGN pada tanggal 12 Januari 2007 3. Keuntungan Penjualan saham yang dilakukan kesembilan orang yang dikategorikan orang dalam menyebabkan mencegah kemungkinan rugi atas penurunan harga saham setelah Press Confrence. Sehingga kesembilan orang dalam tersebut dalam jangka waktu 35 hari melakukan penjualan atas sahamnya 4. Menjual atau Membeli Kesembilan orang dalam tersebut melakukan transaksi selama tenggat waktu 35 hari sebelum konfrensi pers. 

Penyelesaian Terhadap kasus Perdagangan Saham PT.PGN

1) Penyelesaian terhadap Pelanggaran Disclosure Terhadap pelanggaran Disclosure Bapepam telah mengeluarkan Press Release pada tanggal 13 Maret 2007 yang berisi sebagai berikut: 1. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan Pihak-pihak terkait dengan pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang dilakukan oleh PT PGN dan tentang pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal. 2. Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi perubahan dari rencana awal tersebut. Fakta tersebut sudah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Direksi yang seharusnya disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bapepam-LK menetapkan: a. Sanksi denda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1; b. Sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s/d sekarang yaitu Sdr. Sutikno, Sdr. Adil Abas, Sdr. Djoko Pramono, Sdr. WMP Simanjuntak dan Sdr. Nursubagjo Prijono, atas pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal. Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana butir 3 huruf b di atas, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. Segera memberikan kepastian hukum kepada industri Pasar Modal dalam rangka memelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia. b. Memberikan efek jera kepada pelaku Pasar Modal, khususnya manajemen Emiten, agar lebih cermat dan bertanggungjawab atas kebenaran dari keterangan yang diberikan kepada publik.

17 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 4. Disamping pengenaan sanksi di atas, Bapepam-LK masih melanjutkan pemeriksaan terhadap indikasi adanya perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam yang diduga dilakukan oleh pihak orang dalam PT PGN dan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa (insider trading). 2) Penyelesaian terhadap Pelanggaran Insider Trading Menindaklanjuti Press Release Bapepam tanggal 13 Maret 2007 point ke 5 diatas, Bapepam akhirnya mengeluarkan Press Release terhadap pelanggaran Insider Trading PT.PGN pada tanggal 27 Desember 2007, yang isinya sebagai berikut: i. Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGAS di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta), yaitu sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007. ii. Penurunan harga saham tersebut sangat erat kaitannya dengan press release yang dilakukan oleh PGAS sehari sebelumnya (11 Januari 2007), dimana dalam press release tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. iii. Selain itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya gas in (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Informasi yang direlease tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya gas in). iv. Kedua informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, hal tersebut tercermin dari penurunan harga saham PGAS pada tanggal 12 Januari 2007. v. Bahwa pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, orang dalam PGAS yang melakukan transaksi saham PGAS yaitu: Sdr. Adil Abas, Sdr. Nursubagjo Prijono, Sdr. WMP Simanjuntak, Sdr. Widyatmiko Bapang, Sdr. Iwan Heriawan, Sdr. Djoko Saputro, Sdr. Hari Pratoyo, Sdr. Rosichin, Sdr. Thohir Nur Ilhami. vi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda terhadap: 1. Sdr. Adil Abas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 2. Sdr. Nursubagjo Prijono sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); 3. Sdr. WMP Simanjuntak sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah); 4. Sdr. Widyatmiko Bapang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 5. Sdr. Iwan Heriawan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah); 6. Sdr. Djoko Saputro sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); 7. Sdr. Hari Pratoyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 8. Sdr. Rosichin sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); dan 9. Sdr. Thohir Nur Ilhami sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah). vii. Sanksi tersebut ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam. 2. Kasus Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT Lippo e-Net Tbk Pada tanggal 31 Juli 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penerbitan press release PT Lippo e-Net Tbk. dan transaksi saham PT. Lippo e-Net Tbk. (d/h PT Lippo Life Tbk.) di Bursa Efek Jakarta sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan keberadaan Press Release PT Lippo e-Net Tbk. : a. Bahwa dalam periode Januari 2000 s.d. Februari 2000, PT. Lippo e-Net Tbk. telah menerbitkan sekaligus mempublikasikan 9 (sembilan) press release yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya investor Pasar Modal; b. Bahwa di antara kesembilan press release tersebut, beberapa di antaranya mengandung informasi yang kurang tuntas penjabarannya serta kurang didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan atau dapat menjelaskan informasi yang tertuang di dalamnya; c. Bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: i. PT. Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi mengenai perseroan dalam press release tersebut, serta kurang memperhatikan waktu yang

18 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL tepat dalam menerbitkan dan menyebarluaskan press release tersebut kepada masyarakat sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya; ii. Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan mengenai perseroan dalam press release tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya. d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: i. Memperingatkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk: a) Berhati-hati di kemudian hari dalam menyebarluaskan informasi dalam bentuk dan cara apapun, termasuk dengan cara penerbitan press release; b) memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarluaskan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal dan kondisi aktual perseroan; c) menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan perseroan; ii. Mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); iii. Mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo e-Net Tbk. dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading); iv. Mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang cyber internet dan ecommerce selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini ditetapkan. e. Selain itu, Bapepam juga menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: i. Memperingatkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya; ii. Mewajibkan Direksi dan Komisaris PT. Lippo e-Net Tbk. Untuk membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas ketidakhati-hatiannya dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang harus segera disetor ke Kas Negara. 2) Berkaitan dengan transaksi saham LPLI di Bursa Efek Jakarta, Bapepam juga mencermati bahwa bersamaan dengan sekuen penerbitan press release, salah satu afiliasi dari Lippo e-Net, yakni PT. Lippo Securities Tbk., aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta untuk kepentingan nasabahnya melalui perantaraan 2 Wakil Perusahaan Efek yang berasal dari 2 anggota bursa yang berbeda. Praktek tersebut, tidak atau kurang sejalan dengan tekad dan semangat untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari, dan sebagai upaya untuk membuat jera pelaku lainnya (deterrent effect), berkaitan dengan transaksi saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta yang terjadi selama periode Januari – Pebruari 2000 tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Pihak di bawah ini untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Peringatan Tertulis kepada PT Lippo Securities Tbk. dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Mewajibkan kepada PT Lippo Securities Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo Securities Tbk. Dalam rangka perdagangan tanpa warkat (scriples trading); c. Peringatan Tertulis kepada Direksi PT Lippo Securities Tbk.; d. Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Lina Haryanti Latif selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 3 (tiga) bulan; e. Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Peter Indra Lembong selaku Wakil Penjamin Emisi Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 2 (dua) minggu; f. Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. D. Fona Marundrury selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Ciptadana Sekuritas selama 2 (dua) bulan; g. Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Johanes T Sutiono selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Intan Artha Parama selama 3 (tiga) minggu. 3) Seluruh bentuk penetapan sanksi dan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu di atas merupakan alternatif penyelesaian kasus yang ditawarkan Bapepam kepada Pihak terkait. Dalam hal Pihak dimaksud tidak atau belum melaksanakan baik sebagian maupun seluruh

19 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL ketetapan Bapepam dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan kegiatan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan. 4) Berkaitan dengan kasus PT. Fisakaragung Perkasa Tbk., Bapepam telah memerintahkan kepada Performa Investment Limited, salah satu Pihak yang dikategorikan sebagai Orang Dalam yang telah mentransaksikan saham emiten, untuk mengembalikan manfaat dan atau hasil penjualannya senilai Rp. 396,5 juta ke Kas Negara dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Dalam hal Pihak bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan. D. Sanksi Pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya dapat bersifat pelanggaran administratif dan atau pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif dapat dikenakan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana dapat diekanakan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. D.1 Sanksi Administratif Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:  Pihak yang memperoleh izin dari OJK  Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK  Pihak yang melakukan pendaftaran kepada OJK Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah: a. Peringatan tertulis; b. Denda (Kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu); c. Pembatasan Kegiatan usaha; d. Pembekuan Kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; g. Pembatalan pendaftaran; Untuk sanksi denda, UUPM Pasal 102 Ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh Peraturan Pemerintah, yaitu PP No.45 Tahun 1995. Sedangkan tata cara penagihannya diatur didalam Peraturan XIV.B.1 Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu: 1. Denda Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta rupiah). 2. Denda Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) 3. Denda Maksimal Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk pihak yang bukan orang perseorangan.

4.

Denda Maksimal Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.

D.2 Sanksi Pidana Sanksi pidana di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 103 hingga Pasal 110 UU 8/1995 No Pasal Keterangan Sanksi Pidana 1 Pasal 103 Ayat (1) Menyatakan setiap pihak yang Pidana Penjara maksimal 5 melakukan kegiatan di pasar modal tahun tanpa iizin sebagai bursa efek (Pasal 6), Denda Rp5.000.000. 000.,tanpa izin sebagai LKP dan LPP (Pasal (lima miliar rupiah) 13), tanpa izin sebagai perusahaan reksa dana (Pasal 18), tanpa izin sebagai perusahaan efek (Pasal 30), tanpa izin sebagai penasehat investasi (Pasal 34), tanpa persetujuan sebagai kustodian (Pasal 43), tanpa izin sebagai biro administrasi efek (pasal 48), tanpa pendaftaran sebagai wali amanat (pasal 50), tanpa pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal (pasal 64),

20 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

2

Pasal 103 Ayat (2)

3

Pasal 103 ayat (2)

4

Pasal 104

5

Pasal 105

6

Pasal 106 Ayat (1)

7

Pasal 108

diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maskimal Rp. 5 miliar. Menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan (sebagai wakil perusahan efek) tanpa memperoleh izin dari Bapepam–LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam dengan pidana kurungn paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar Menyatakan setiap pihak yang melakuakn kegiatan (sebagai wakikl perusaah efek) tanpa memperoleh izin dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Menyatakan setiap pihak yang melanggar ketentuan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98, diancam dengan pidana penjara peling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Menyatakan manajer investasi dan atau pihak terafilisinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. Pasal 42 menyatakan perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafilisinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memperngaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana. Mengatur sanksi pidana bagi emiten yang melakukan penawaran umum tanpa terlebih dulu menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai mana diatur Pasal 70 Ayat (1) . Pelanggar ketentuan ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.15 miliar. Sementara itu, bagi perusahaan publik yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur Pasal 73, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Menyatakan ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagiamana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak

Sanksi Pidana kurungan 1 (satu ) tahun Denda Rp1.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Sanksi Pidana Kurungan 1 (satu) tahun Denda Rp1.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Sanksi Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun Denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Sanksi Pidana kurungan 1 (satu) tahun Denda Rp1.000.000. 000,(satu miliar rupiah)

a. Bagi Emiten Yang Belum melakukan Pendaftaran Sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.15 miliar b. Bagi Perusahaan Publik Sanksi Pidana penjara paling lama tiga tahun dan Denda maksimal Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah).

21 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

8

Pasal 109

9

Pasal 110

langsung ikut mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasalpasal dimaksud Menyatakan setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksaan Pemeriksaan oleh Bapepam sebagaimana diatur Pasal 100, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.1 miliar 1) Menyatakan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 109 adalah pelanggaran. 2) Menyatakan tindak pidana yang sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Sanksi Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan Denda maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

E. Daftar Istilah

No 1

2

Istilah

Keterangan

Manipulasi Pasar

Sebuah upaya yang disengaja untuk mengganggu kondisi pasar yang bebas dan wajar dengan menciptakan gambaran yang semu, palsu dan menyesatkan sehubungan kondisi pasar, kegiatan perdagangan ataupun harga. Dua Kategori Besar Manipulasi: 1. Manipulasi Pengungkapan (Disclosure based manipulation) Terjadi bila seseorang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang nilai atau volume perdagangan dari suatu efek. 2. Manipulasi klasik tentang perdagangan (Classic trading manipulation) Ini adalah pembelian atau penjualan efek yang menipu dan dapat menyesatkan orang lain tentang nilai atau volume perdagangan atas efek tersebut. Modus Operandi: • Penggunaan satu atau lebih akun miliknya atau akun milik calon nasabah • Pengendalian atas jumlah saham emiten tertentu yang dapat diperdagangkan oleh investor publik • Penggunaan akun miliknya atau milik calon nasabah sebagai pool • Seringnya aksi DFOP/RFOP or SECTRS*) • Penggunaan (paid) promotors • Siaran pers, pembicaraan dunia maya, rekomendasi analis yang sering keliru Istilah DFOP = Delivery Free of Payment RFOP = Receiver Free of Payment SECTRS = Securities Transfer Konsekuensi Negatif: • Munculnya perdagangan aktif yang palsu dan menyesatkan • Terbentuknya harga saham yang palsu dan menyesatkan • Membahayakan integritas pasar • Merusak pasar yang wajar, jujur, dan tertib • Investor yang jujur menderita kerugian • Pelaku yang keluar dari pasar dengan memperoleh keuntungan ilegal • Investor akan enggan masuk pasar Pump & Dump or Hype & • Orang dalam dan promotor mempromosikan saham atau emiten Dump melalui berbagai cara yang menipu untuk membangkitkan minat

22 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

3

4

5

6

7

8

terhadap saham sehingga menyebabkan harga naik: - Salah press release - Percakapan internet - Rekomendasi analis • Setelah saham mencapai harga tertentu, orang dalam atau promotor menjual saham mereka kepada publik yang tidak curiga dan pergi dengan keuntungan Wash Sales/False • Melibatkan baik pembeli dan penjual efek dalam satu transaksi Trading yang sama • Tidak ada perubahan kepemilikan surat berharga • Tujuannya untuk menciptakan penampilan palsu perdagangan aktif di pasar untuk keamanan • Dapat dilakukan pada berturut-turut lebih tinggi dan harga lebih tinggi untuk memindahkan harga pasar atas keamanan Matched Orders • Terjadi ketika seseorang membeli saham yang kurang likuid dan kemudian menempatkan posisi jual atau beli (yang sesaat) atas saham tersebut. • Perintah jual atau beli ini memiliki substansi yang sama baik dalam hal jumlah, harga dan waktunya Tujuannya untuk memperlihatkan (seolah-olah) ada minat baru terhadap sebuah saham sehingga menarik orang lain untuk ikut bertransaksi terhadap saham tersebut Marking the Close • Berulangkali menaikkan penawaran harga atau harga yang mendekati harga penutupan pasar • Membeli saham dengan/ mendekati harga penutupan yang terus meningkat • Berusaha memberikan sinyal positif kepada pasar • Harga pasar penutupan dipakai oleh profesional dan investor di pasar sebagai acuan untuk menentukan trend harga. Scalping • Sebuah praktek di mana seseorang, misalnya: penasihat investasi, membeli surat berharga untuk akunnya sendiri untuk kemudian merekomendasikan dan menjualnya dengan memperoleh keuntungan atas kenaikan harga pasar yang terjadi Cornering (Domination • Di mana seseorang membeli saham dengan volume yang besar and Control of Market) karena mengetahui bahwa pelaku pasar lainnya akan dipaksa untuk membeli darinya dengan harga lebih tinggi • Sebuah praktek yang serupa adalah “pemerasan kasar" di mana seseorang mengambil keuntungan atas kurangnya ketersediaan efek dengan mengendalikan sisi permintaan dan menciptakan harga artifisial. Pools • Perjanjian diantara beberapa kelompok traders/investors yang mendelegasikan wewenang kepada satu orang pengelola untuk memperdagangkan saham tertentu, pada satu periode waktu tertentu dan kemudian membagi bersama keuntungan ataupun kerugian yang terjadi.

23 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL 9

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading atau Insider Dealing)

Efficient Market Hypothesis: 1. Semua informasi yang tersedia mengenai prospek keuangan perusahaan dicerminkan pada harga pasar Efek 2. Pasar sangat mengandalkan informasi tersebut untuk menentukan harga suatu Efek yang diperdagangkan di pasar Pasar menjadi tidak efisien lagi ketika beberapa Pihak memiliki informasi lebih dibanding orang lain (information asymmetry). Perdagangan orang dalam dilarang karena: 1. Merusak efisiensi pasar, kewajaran pasar, dan keyakinan investor 2. Mengakibatkan kerugian bagi investor yang innocent Definisi Orang Dalam: 1. Komisaris, Direktur, atau pegawai Emiten 2. Pemegang Saham Utama Emiten 3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam 4. Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam ketiga definisi diatas. Definisi Informasi Orang Dalam: Informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk publik. Yang dimaksud dengan informasi material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Contoh: pengumuman penemuan produk baru, pengumuman pendapatan atau laba bersih, merger dan akuisisi, dan laporan riset.

10

Informasi Materill

atau

Fakta

Informasi atau Fakta Materil yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: 1) Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; 2) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; 3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; 4) Pemecahan saham atau penggabungan saham; 5) Pembagian dividen interim; 6) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; 7) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya; 8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 9) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan; 10) Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; 11) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 12) Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 13) Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk; 14) Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; 15) Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu

24 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016

Modul Hukum & Etika |KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL operasional perusahaan; 16) Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material; 17) Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik; 18) Penggantian Wali Amanat; 19) Penggantian Biro Administrasi Efek; 20) Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik; 21) Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; 22) Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; 23) Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait; 24) Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material; 25) Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material; 26) Restrukturisasi utang; 27) Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; 28) Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; 29) Informasi atau Fakta Material lainnya

25 Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016