204 Paper Fstpt Xiii Dak

PENYERAPAN ASPIRASI DAERAH DALAM PERHITUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR JALAN MENUJU PEMERATAAN  Dwi Ardianta Kurniawan

 Ari7 8is"adi 

 Peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan  Logistik, Universitas Gadjah Mada, Yog Yogakarta akarta

 Koordinator 3oru" Transportasi Perdesaan,  Masarakat Transportasi 9ndonesia *MT9+

 !ulaksu"ur # $ % Yog Yogakarta akarta &&'() *P+ -'./0&&1%'(, -'./0&12%(/ *3+ -'./0&&'''%

 :ari;a Pla999 3STPT, Universitas Katolik Soegijapranata, Se"arang 

dibandingkan "abupaten Sleman, sementara pan3ang 3alan yang dimiliki 7unung "idul lebih kecil. "ota 9ogyakarta 3uga pernah mendapat alokasi DA" untuk irigasi, padahal keberadaan tanah sawah di kota tersebut relatif tidak signifikan !Seminar 2ulanan 1ustral, /8/$. %al ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap pengalokasian DA" baik dari sisi besaran maupun sasaran pendanaan. 1ermasalahan mekanisme penganggaran tersebut berimplikasi lebih 3auh terhadap tu3uan DA" sebagai bagian Dana 1erimbangan, yaitu mengurangi kesen3angan fiskal antara 1emerintah 1usat dan 1emerintahan Daerah serta kesen3angan antar#1emerintah Daerah. Tahun /// pada awal implementasi desentralisasi, pendapatan perkapita pada /: kabupaten terkaya adalah tiga kali lipat dibandingkan /: kabupaten termiskin. 1rosentase penduduk miskin 3uga berbeda secara signifikan antar daerah yaitu ;,howdhury et.al, //=$. %al ini merefleksikan ketidakadilan distribusi aktifitas ekonomi dan 3uga dukungan sumber data alam antar pemerintah daerah. Setelah era desentralisasi, fakta membuktikan  bahwa mekanisme transfer pendanaan yang dilakukan dari pemerintah pusat ke daerah tidak mampu mengurangi kesen3angan fiskal yang ter3adi. %al ini dibuktikan dengan tingkat pendapatan perkapita pada kecamatan terkaya di Indonesia sebesar =/ kali dibandingkan dengan penduduk pada kecamatan termiskin !?ckardt dan Shah, //@$. "a3ian di berbagai negara menun3ukkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi mampu mendorong kese3ahteraan penduduk suatu negara. "a3ian oster dan osenzweig !//$ mengka3i bahwa demokratisasi mempengaruhi semangat kaum miskin di India untuk  meningkatkan taraf hidup. aguet !//0$ meneliti bagaimana desentralisasi meningkatkan  pilihan hidup bagi komunitas lokal di 2olivia dengan adanya redistribusi finansial dari  pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk hibah. 2arankay dan ockwood !//=$ melaporkan peningkatan produktifitas dan efisiensi terkait dengan desentralisasi pada konteks penyediaan pendidikan pada wilayah bagian di Swiss. +raian di atas menun3ukkan bahwa desentralisasi seharusnya memberikan peningkatan kese3ahteraan kepada penduduk di suatu wilayah. Adanya fakta yang berbeda di Indonesia menun3ukkan adanya mekanisme yang salah dalam penerapan desentralisasi. 1enelitian ini memiliki hipotesis bahwa kesalahan tersebut ter3adi pada mekanisme pengalokasian anggaran, salah satunya pada penetapan prioritas DA" yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. +ntuk itu, ka3ian ini menyusun indeks teknis sebagai dasar penetapan prioritas DA" melalui preferensial methode yang diharapkan mampu mengakomodasi kondisi dan  permasalahan di lapangan berdasarkan aspirasi daerah. Tingkat kelayakan model ini akan diverifikasi dengan nilai prioritas eksisting yang disusun berdasarkan indeks teknis dengan  pendekatan top down.

METODOLOGI PENELITIAN Alur Piir

Alur pikir ka3ian memiliki - aspek besar yang harus dilakukan, yaitu 8$ menentukan variabel, indikator dan sub indikator yang selan3utnya nilainya distandarisasi, $ menentukan bobot indikator berdasarkan metode voting, serta -$ melakukan verifikasi nilai  prioritas dalam mendukung peningkatan kese3ahteraan wilayah. Bilai indeks teknis dihitung berdasarkan nilai indikator suatu wilayah dan bobot teknis indikator yang



 Si"posiu" >99 3STPT, Universitas Petra Sura;aa

dihasilkan dari survei lapangan. +ntuk mengukur reliabilitas nilai indeks teknis dalam mendukung peningkatan kese3ahteraan, dilakukan penyusunan matriks antara nilai prioritas dengan tingkat kese3ahteraan wilayah yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk   berdasarkan pendekatan aspiratif dan top down. Alur penentuan indeks teknis disa3ikan secara skematis dalam 7ambar 8. Aspirasi daerah* survei lapangan

4etode voting

1embobotan indikator* metode borda count  

1enentuan kriteria, indikator, sub indikator 

Standarisasi nilai sub indikator





2obot kriteria* nilai kriteria(total nilai kriteria 2obot indikator* nilai indikator(total nilai indikator pada kriteria yang sama 2obot sub indikator* nilai sub indikator(total nilai sub indikator pada

2obot akhir sub indikator C

1enetapan prioritas C Bilai standarisasi &  bobot

2obot kriteria  bobot indikator  bobot sub indikator 

Matris %riritas *s #s#+a,t#raa$

1endapatan perkapita

Standarisasi pendapatan perkapita  Bilai prioritas eksisting "ementerian 1+ Sumber* %asil analisis, /8/

Ga!bar "

Alur P#$#ta%a$ I$&#s T#$is P#$'a$''ara$ Jala$

I&#$tiiasi Krit#ria &a$ I$&iatr P#$#ta%a$ DAK 

4ekanisme penentuan alokasi DA" didasarkan pada +ndang#undang Bomor -- tahun //0 tentang 1erimbangan "euangan Antara 1emerintah 1usat dan 1emerintahan Daerah. Dalam undang#undang tersebut telah diidentifikasi parameter dan kriteria yang digunakan dalam penetapan besaran DA", yaitu* a.

1arameter kondisi daerah, yang meliputi - kriteria yaitu* 8$

"riteria umum dengan variabel berupa kemampuan keuangan pemda,

$

"riteria khusus, dengan variabel meliputi* daerah otonomi khusus, dan karakteristik daerah, misalnya daerah pantai, kepulauan, perbatasan, dan lain# lain,

-$

"riteria teknis, dengan variabel ditetapkan oleh Departemen Teknis.

2erdasarkan 1eraturan 4enteri 1eker3aan +mum Bomor 0(1T(4(//= tentang 1etun3uk Teknis 1enggunaan Dana Alokasi "husus 2idang Infrastruktur, kriteria teknis untuk prasarana 3alan meliputi*

-

 Si"posiu" >999 3STPT, Universitas Katolik Soegijapranata, Se"arang 

8$

6alan provinsi, mencakup*

$

 b.

i.

1an3ang 3alan provinsi !km$

ii.

1an3ang 3alan provinsi tidak mantap !km$

iii.

"iner3a 3alan provinsi !dalam nilai kekasaran 3alan$,

iv.

"iner3a pelaporan DA" subbidang 3alan provinsi,

v.

Indeks "emahalan "onstruksi !I""$.

6alan "abupaten("ota, mencakup* i.

1an3ang 3alan kabupaten(kota !km$

ii.

1an3ang 3alan kabupaten(kota tidak mantap !km$

iii.

"iner3a 3alan kabupaten(kota !dalam nilai pertambahan kemantapan  3alan$,

iv.

"iner3a pelaporan DA" subbidang 3alan kabupaten(kota

v.

Indeks "emahalan "onstruksi !I""$.

1arameter tu3uan alokasi DA", yang secara umum meliputi* 8$

1engurangan kesen3angan pelayanan publik antar daerah,

$

1eningkatan kegiatan khusus daerah yang mendukung kegiatan di wilayahnya,

-$

1enyediaan sarana dan prasarana fisik yang men3adi prioritas nasional.

Eariabel yang disusun merupakan pengembangan dari variabel yang telah ditetapkan dalam  peraturan perundangan tersebut, dengan memasukkan beberapa aspek penting yang dinilai relevan dengan pengembangan 3aringan 3alan. M#t&# Sta$&arisasi

4etode standarisasi merupakan cara untuk melakukan pembandingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain sehingga menghasilkan nilai pembandingan yang fair. Dengan adanya standarisasi, kriteria memiliki unit pengukuran yang seragam dan menghilangkan satuan yang semula digunakan. "a3ian ini akan membahas transformasi skala linear !linear scale transformations$ dikarenakan kriteria yang digunakan dapat digolongkan memiliki nilai#nilai tertentu(deterministic. Transformasi skala linear  mengkonversi nilai#nilai asli dalam nilai standarisasi, yang dapat dibagi lagi men3adi - 3enis yaitu maximum standardization, interval standardization dan goal standardization. a.

 Maximum standardization  Bilai#nilai dalam standarisasi ini ditentukan dalam fungsi linear antara / dan nilai tertinggi. +ntuk nilai yang bersifat manfaat, nilai tertinggi diindikasikan dengan nilai 8, sementara untuk nilai yang bersifat biaya, nilai 8 mengindikasikan nilai terendah. umus yang digunakan untuk kriteria manfaat adalah* S

=

nilai nilai tertinggi

Sementara untuk kriteria biaya*

0

 Si"posiu" >99 3STPT, Universitas Petra Sura;aa

S=

nilai terendah # nilai nilai tertinggi

+

8

 Maximum standardization memberikan hasil yang 3elas ketika kriteria diukur dalam  bentuk skala rasio, misalnya biaya atau waktu per3alanan. "euntungan dari digunakannya maximum standardization adalah nilai standarisasi proporsional dengan nilai aslinya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak mampu memperlihatkan  perbedaan antar alternatif yang ditin3au.  b.

 Interval standardization  Bilai dalam standarisasi ini berupa fungsi linear antara nilai absolut terendah dan nilai tertinggi. Adapun rumus yang digunakan adalah* "riteria manfaat* S=

nilai

−

nilai terendah

nilai tertinggi

−

nilai terendah

"riteria biaya* S=−

nilai − nilai terendah nilai tertinggi − nilai terendah

+

8

%asil dari standarisasi ini adalah positif baik untuk kriteria biaya dan manfaat yang  bernilai antara / dan 8. Interval standardization memberikan hasil yang 3elas ketika skala relatif digunakan, misalnya perubahan waktu per3alanan, pertumbuhan  pendapatan dan perubahan suhu. Standarisasi ini dapat memberikan keuntungan untuk menggambarkan perbedaan, namun memberikan kerugian apabila perbedaan yang ter3adi kecil dan tidak signifikan. c.

Goal standardization Goal standardization adalah serupa dengan interval standardization, namun nilai tertinggi dan terendah masing#masing nilai referensi ditentukan secara spesifik. Bilai tertinggi ini adalah nilai ideal atau tu3uan yang ingin dicapai dari kriteria tersebut sementara nilai terendah adalah nilai minimum kriteria tersebut. Bilai standarisasi disusun dalam bentuk fungsi linear. umus untuk kriteria manfaat adalah* S=

nilai − nilai terendah nilai ideal − nilai terendah

Sementara untuk kriteria biaya* S=

−

nilai − nilai terendah nilai ideal − nilai terendah

+8

%asil nilai standarisasi adalah positif baik untuk kriteria manfaat atau biaya. Goal   standardization dapat digunakan misalnya untuk melihat tingkat polusi udara, apakah telah mencapai ambang batas yang ditentukan pada nilai tertentu atau belum. "euntungan dari  goal standardization adalah hasil standarisasi adalah independen dan tidak terpengaruh nilai#nilai dalam satu kriteria yang digunakan. Dalam ka3ian ini digunakan maximum standardization  dan interval  standarization  untuk  melakukan standarisasi berdasarkan karakteristik data yang digunakan.

<

 Si"posiu" >999 3STPT, Universitas Katolik Soegijapranata, Se"arang 

M#t&# P#!bbta$ b#r&asara$ As%irasi Da#ra,

>ara paling mudah untuk melakukan pembobotan adalah dengan memperkirakan secara langsung tingkat kepentingan masing#masing kriteria dibandingkan kriteria lainnya dengan memberikan nilai pada masing#masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. >ara ini disebut pendekatan dengan cara pembobotan dan penilaian !weights and scores$. Dalam penentuan bobot variabel 3uga dilakukan penilaian arah manfaat yang diharapkan dalam pengalokasian anggaran sektor 3alan, berupa tanda positif !F$ dan negatif !#$. Tanda !F$ menun3ukkan semakin besar nilainya semakin mendapatkan prioritas untuk  mendapatkan DA", sementara tanda !#$ menun3ukkan semakin kecil nilainya semakin mendapatkan prioritas untuk mendapatkan DA". +ntuk mengolah hasil aspirasi daerah, dilakukan perhitungan bobot dari tiap kriteria, indikator dan sub indikator. +ntuk menggabungkan aspirasi tersebut digunakan dengan metode voting dengan  preferensial method  berdasarkan aspirasi pemegang kebi3akan di daerah. Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah borda count , yang dinilai merupakan metode paling tepat untuk menentukan tingkat penting variabel dari beberapa variabel yang ditin3au !lihat selengkapnya dalam Spatial Decission Support System, ?chols G Shadily, 855$. Ra$'u!a$ M#t&# -a$' Di'u$aa$ &a$ Su!b#r Data

"riteria, indikator dan sub indikator yang diusulkan dalam pengalokasian DA", beserta metode standarisasi, kategori dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut* Tab#l " Krit#ria.I$&iatr.Sub I$&iatr "riteria Hutput # 6aringan 6alan # 1an3ang 3alan # 1an3ang 3alan tidak mantap # uas 6alan # ebar 3alan # "ualitas permukaan !nilai II$ "riteria Hutcome # "apasitas # Eolume %  # E(> ratio # "ualitas # "ecepatan # 2iaya Hperasi "endaraan "riteria Impact # "eselamatan # 6umlah kecelakaan # Tingkat fatalitas # ingkungan # Tingkat polusi udara # "eberadaan ruang hi3au "riteria Administratif  # 1elaporan # "elengkapan pelaporan

M#t&# &a$ Su!b#r Data M#t&# Sta$&arisasi

Kat#'ri

Su!b#r &ata

 Maximum standarization  Maximum standarization

4anfaat 4anfaat

Departemen 1eker3aan +mum Departemen 1eker3aan +mum

 Maximum standarization  Interval standarization

4anfaat 2iaya

Departemen 1eker3aan +mum, I4S Departemen 1eker3aan +mum, I4S

 Maximum standarization  Interval standarization

4anfaat 4anfaat

Departemen 1eker3aan +mum, I4S Departemen 1eker3aan +mum, I4S

 Maximum standarization  Maximum standarization

4anfaat 2iaya

Departemen 1eker3aan +mum, I4S Departemen 1eker3aan +mum, I4S

 Maximum standarization  Interval standarization

2iaya 2iaya

Departemen "esehatan Departemen "esehatan

 Interval standarization  Interval standarization

2iaya 4anfaat

Data 1otensi Desa, 2 1S Data 1otensi Desa, 21S

 Maximum standarization

4anfaat

Departemen "euangan

Sumber* %asil analisis, /8/

@

 Si"posiu" >99 3STPT, Universitas Petra Sura;aa

P#r,itu$'a$ I$&#s T#$is

Indeks teknis alokasi DA" untuk prasarana 3alan diperoleh dengan men3umlahkan  perkalian antara bobot variabel dengan besaran variabel yang telah distandarisasi, yang secara matematis adalah sebagai berikut* ITi

n

= ∑ Ei &2 8

dengan* ITi

C Indeks Teknis daerah i

Ei

C nilai variabel daerah i

2i

C bobot variabel

M#t&# /#riiasi

Analisis reliabilitas nilai indeks teknis berdasarkan aspirasi daerah dilakukan dengan membandingkan dengan nilai indeks teknis berdasarkan pendekatan top down yang selama ini diterapkan pada wilayah yang sama. +ntuk dapat diperbandingkan, dilakukan standarisasi dengan rumus*  &

=

&

−&

SD &

dengan* I &

C nilai standarisasi

&

C nilai indeks teknis

&

C nilai rata#rata indeks teknis

SD

C Standar Deviasi indeks teknis

2erdasarkan standarisasi dapat dibentuk kwadran antara nilai standarisasi prioritas dengan nilai standarisasi pendapatan perkapita suatu wilayah. "ondisi ideal adalah ketika prioritas tinggi penganggaran diberikan pada wilayah dengan kese3ahteraan rendah.

HASIL PENGOLAHAN DATA %asil penentuan indeks teknis 3alan pada indikator yang digunakan adalah sebagai berikut* Tab#l 0 Krit#ria.I$&iatr.Sub I$&iatr

"riteria Hutput # 6aringan 6alan # 1an3ang 3alan # 1an3ang 3alan tidak mantap # uas 6alan # ebar 3alan # "ualitas permukaan "riteria Hutcome # "apasitas # Eolume % # E(> ratio # "ualitas # "ecepatan # 2iaya Hperasi "endaraan Sumber* %asil perhitungan, /8/ !diolah$

Nilai I$&#s T#$is Jala$ 1bt T#$is

Krit#ria.I$&iatr.Sub I$&iatr

"riteria Impact # "eselamatan # 6umlah kecelakaan # Tingkat fatalitas # ingkungan # Tingkat polusi udara # "eberadaan ruang hi3au "riteria Administratif # 1elaporan # "elengkapan pelaporan THTA

/,88 /,88 /,/= /,/5

/,/= /,/=

1bt T#$is

/,/5 /,/= /,/< /,/<

/,80 8,//

/,/< /,/<

%asil perhitungan di atas menun3ukkan bahwa kelengkapan pelaporan memiliki bobot terbesar, yaitu /,80. %al ini dikarenakan sub indikator tersebut merupakan sub indikator 

=

 Si"posiu" >999 3STPT, Universitas Katolik Soegijapranata, Se"arang 

tunggal dalam kriteria administratif, sehingga memiliki bobot yang tidak terbagi dengan sub indikator lainnya. Eariabel yang memiliki kriteria besar adalah pan3ang 3alan dan  pan3ang 3alan tidak mantap, yaitu /,88. Sementara sub indikator yang memiliki bobot kecil adalah kecepatan, 2iaya Hperasi "endaraan, tingkat polusi udara dan keberadaan ruang hi3au, masing#masing berbobot /,/99 3STPT, Universitas Petra Sura;aa

III

I/

I

II Aspirasi daerah Top down

Ga!bar 0

Matris Hubu$'a$ Priritas &a$ K#s#+a,t#raa$

Secara umum hasil yang didapatkan memperlihatkan kecenderungan hasil perhitungan yang memberikan prioritas tinggi pada wilayah#wilayah yang memiliki kese3ahteraan rendah !kwadran II$. Di sisi lain, perhitungan eksisting memperlihatkan kecenderungan  prioritas rendah pada daerah#daerah yang memiliki kese3ahteraan rendah !kwadran I$ maupun prioritas tinggi pada tingkat kese3ahteraan tinggi !kwadran IE$.

ANALISIS %asil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa indeks teknis yang disusun berdasarkan aspirasi pemegang kebi3akan di daerah memberikan prioritas tinggi pada wilayah yang masih tertinggal. %al tersebut menun3ukkan bahwa indeks teknis berdasar aspirasi daerah relatif mengakomodasi pendekatan pemerataan dibandingkan pertumbuhan. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa prioritas tinggi alokasi anggaran diberikan kepada wilayah yang secara ekonomi tertinggal !BTT, 1apua, 2engkulu$, memiliki akses tinggi ke ibukota negara !ampung$ serta daerah yang memiliki luas wilayah besar  !1apua$. Sementara prioritas rendah diberikan kepada provinsi#provinsi baru yang relatif  memiliki luas wilayah kecil !2anten, 2angka 2elitung$, wilayah dengan sumber daya alam tinggi !"alimantan Selatan$, wilayah dengan sumber daya perikanan dan pariwisata !Sulawesi Tenggara$ dan wilayah pariwisata dengan luas wilayah kecil dan kualitas 3alan sudah relatif baik !2ali$. %asil ini diharapkan mampu men3awab permasalahan yang selama ini timbul terkait  penerapan desentralisasi di Indonesia yang dinilai belum mampu mendorong pemerataan  pendapatan antar wilayah sebagaimana ditengarai oleh ?ckardt dan Shah !//@$. 1eran infrastruktur 3alan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana dika3i oleh  banyak ahli !lihat misalnya Todaro dan Smith !8550$, 'orld Development eport !8550$, Ali dan 1ermia !//-$ dan Andersen et.al !//@$$ diharapkan akan men3adi salah satu  pendekatan yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan kese3ahteraan rakyatnya,

5

 Si"posiu" >999 3STPT, Universitas Katolik Soegijapranata, Se"arang 

 bukan hanya dalam konteks pertumbuhan, namun 3uga dalam pemerataan pada wilayah yang masih tertinggal.

KESIMPULAN 2eberapa kesimpulan hasil penelitian adalah* a.

4ekanisme pengalokasian anggaran, terutama Dana Alokasi "husus !DA"$ selama ini didasarkan atas nilai indeks teknis yang ditetapkan secara top down  oleh  pemerintah. "a3ian ini diharapkan dapat men3adi alternatif perhitungan indeks teknis  berdasar aspirasi daerah.

c.

%asil ka3ian memperlihatkan bahwa nilai indeks teknis berdasar aspirasi daerah memberikan prioritas tinggi pada wilayah yang tertinggal. Dengan demikian,  pengalokasian anggaran 3alan berdasarkan indeks teknis tersebut diharapkan mampu mengurangi kesen3angan kese3ahteraan melalui penanganan 3alan di suatu wilayah.

U6APAN TERIMA KASIH +capan terima kasih disampaikan kepada pengelola 1usat Studi Transportasi dan ogistik  !1ustral$ +niversitas 7ad3ah 4ada beserta staf yang memberikan kesempatan mengakses data dan referensi terkait.

DAFTAR PUSTAKA Ali, IfzalJ ?rnesto 4. 1erniaJ 6anuary //-, Infrastructure and 1overty eduction, 'hat is the >onnectionK, Asian Development 2ank, 4anila, 1hilippines Anderson, ?dwardJ 1aolo de enzio and Stephanie evy, 4arch //@, The ole of 1ublic Investment in 1overty eduction* Theories, ?vidence and 4ethods, Hverseas Development Institute 888 'estminster 2ridge oad ondon S?8 =6D, +"  Andrew D. oster, 4ark . osenzweig, //, Democratization, Decentralization and the Distribution of ocal 1ublic 7oods in a 1oor ural ?conomy Anwar Shah !ed$, //@, ocal governance in developing countries, 'orld 2ank, +SA Departemen "euangan, /// L //@, 1eraturan 4enteri tentang Dana Alokasi "husus Departemen 1eker3aan +mum, //=, 1eraturan 4enteri 1eker3aan +mum Bomor  0(1T(4(//= tentang 1etun3uk Teknis 1enggunaan Dana Alokasi "husus 2idang Infrastruktur  Departemen 1eker3aan +mum, //5, 1enyusunan "riteria dan ormula 1enentuan 2obot Teknis 6alan ke Depan !2D#0$, 6akarta Iwan 2arankay, 2en ockwood, //@, Decentralization and the 1roductive ?fficiency of  7overnment* ?vidence from Swiss >antons, orschungsinstitut zur Mukunft der  Arbeit Institute for the Study of abor  6ean#1aul aguet, //, Does decentralization increase government responsiveness to local needsK ?vidence from 2olivia, 6ournal of 1ublic ?conomics ;; !//0$ ;@= L ;5-, >entre for ?conomic 1erformance and Development Studies Institute, ondon School of ?conomics, %oughton Street, ondon '>A A?, +"  6ohn 4. ?chols and %assan Shadily, 855, Spatial Decission Support System, IT>,  Bederland Shyamal >howdhury, utoshi 9amauchi and eno Dewina, //=, 7overnance Decentralization and Infrastructure 1rovision in Indonesia, 6apan 2ank for  International >ooperation !62I>$

8/