2. Kak Amdal Pelabuhan Tengkayu i 2017 (1)

May 11, 2018 | Author: baaz.and | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Amdal Pelabuhan Tengkayu i 2017 (1)...

Description

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) STUDI AMDAL PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional. Sarana dan prasarana transportasi berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan bagi arus pergerakan orang dan barang. Jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan untuk  menunjang kegiatan sosial masyarakat, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Perencanaan transportasi didefinisikan sebagai suatu proses yang tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak  atau berpindah tempat dengan aman dan murah. Selain itu harus juga mempunyai unsur cepat dan juga dengan pertimbangan manusia, suatu sistem transportasi harus pula mempertimbangkan unsur kenyamanan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi yang dalam hal ini melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah memiliki kewenangan dan kewajiban masing-masing untuk  menyusun rencana, merumuskan kebijakan dan mengawasi perwujudan transportasi tersebut. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau, dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistemdistribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Pelabuhan merupakan simpul sistem perangkutan laut dengan darat. Pelabuhan merupakan suatu unit ekonomi yang berperan merangsang pertumbuhan dan perkembangan perdagangan atau perekonomian yang terdiri atas kegiatan penyimpanan, distribusi, pemrosesan, pemasaran, dan lain-lain. Pelabuhan merupakan suatu unit dalam sistem ekonomi secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi ekonomi daerah yang dilayani oleh suatu pelabuhan. Untuk menciptakan kenyaman penumpang tentunya diperlukan alat angkut bongkar muat barang milik penumpang yang memadai yang memudahkan membawa barang-barang dari dermaga sampai pada pintu keluar penumpang di pelabuhan. Untuk mendukung terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat pemerintah provinsi

Halaman 1

Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan, akan mengembangkan suatu pelabuhan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yakni Pelabuhan Tengkayu I, Kondisi pergerakan penumpang dan barang maupun kendaraan yang beraktivitas di Pelabuhan Tengkayu I semakin mengalami peningkatan seiring perkembangan kota Tarakan dan Provinsi

Kalimantan

Utara.

Pengembangan

yang

dilakukan

adalah

berupa

pengembangan bangunan terminal dan penunjang (segmen darat dan segmen laut), dan pengembangan landscape dan areal parkir. . Kegiatan tersebut tentunya akan menimbulkan implikasi bagi lingkungan hidup. Sesuai Permeneg LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) lampiran 1 point F Bidang Perhubungan No. 4, jenis kegiatan wajib melakukan AMDAL. Hal tersebut dengan pertimbangan ilmiah berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem,

dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah

perairan (sungai/laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan maka akan dilakukan kajian AMDAL rencana kegiatan Pembangunan Pelabuhan tersebut. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk  meningkatkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan tertuang dalam UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat A.

Maksud dari Penyusunan Kajian dan AMDAL

Maksud dari Penyusunan kajian dan AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan adalah untuk melakukan suatu kajian mengenai dampak penting yang akan timbul dari rencana kegiatan Pembangunan Pelabuhan terhadap lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan. B.

Tujuan Penyusunan AMDAL

Tujuan Penyusunan AMDAL rencana Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan adalah tersedianya dokumen kajian ilmiah sebagai acuan dalam melakukan operasional pembangunan pelabuhan di sehingga berjalan aman, efektif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisasi. Selain hal tersebut sebagai kontribusi terhadap pengambil keputusan kelayakan lingkungan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Halaman 2

C.

Manfaat Penyusunan AMDAL

1) Sebagai wujud ketaatan / kepatuhan penanggung jawab kegiatan terhadap peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

terutama

pengelolaan

dan

perlindungan lingkungan hidup. 2) Bahan evaluasi untuk upaya perbaikan terhadap komponen lingkungan (untuk  penggunaan alternatif teknologi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup) lebih dini, secara sistimatis untuk jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. 3) Mencegah kesalahan investasi dan peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan. 4) Acuan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akibat kegiatan Pembangunan Pelabuhan

I.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi

kegiatan

penyusunan

Dokumen

AMDAL

rencana

Rencana

Kegiatan

Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Tengkayu I terletak di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. I.4 Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui jasa konsultan dengan sumber dana dari APBD Murni DPA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebesar

Rp.

1.200.000.000,I.5 Organisasi Pelaksana (Pemrakarsa)

Organisasi pelaksana Kegiatan ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman 3

BAB II DATA PENUNJANG

II.1

Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya, dapat berupa pengukuran di lapangan, pencatatan, pengamatan, responden dan atau nara sumber lainnya. II.2

Data Sekunder

Beberapa sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya. Seperti data dari dokumen, publikasi dan buku literatur lainnya yang mempunyai sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. II.3

Studi-Studi Terdahulu

Beberapa hasil studi yang sudah disusun terkait dengan Pembangunan Pelabuhan Tengkayu I adalah Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Tengkayu I. II.4

Peraturan Perundangan Yang dijadikan Acuan

Selain peraturan perundang –  undangan yang bersifat sektoral dan teknis terkait dengan penyusunan AMDAL Pembangunan Pelabuhan Barang, beberapa peraturan perundang –  undangan yang terkait dengan

AMDAL yang harus dijadikan acuan

diantara lain : a)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b)

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

c)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

d)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajid dilengkapi AMDAL

e)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

f)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan

g)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Halaman 4

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; h)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.65/Menlhk/stjen/kum.1/7/2016 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyususn Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

i)

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 61 tahun 2009.

 j)

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian

Halaman 5

BAB III RUANG LINGKUP PEKERJAAN III.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini adalah : a)

kegiatan sosialisasi penyusunan AMDAL berupa Pengumuman di Media Massa, Konsultasi Publik,

b) penyusunan dan presentasi dokumen Kerangka Acuan, c)

III.2.

penyusunan dan presentasi dokumen ANDAL, RKL dan RPL sampai dengan diterbitkannya Surat Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Dokumen yang dihasilkan :

a) Kerangka Acuan b) ANDAL c) RKL-RPL

III.3.

Metodologi

Pedoman Penyusunan AMDAL Rencana Pembangunan Pelabuhan Tengkayu I ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik lndonesia No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. III.4.

Peralatan dan Material yang disediakan oleh Pengguna Jasa

Sebagai pihak Pengguna Jasa, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menyediakan sarana dan prasarana berupa data-data penunjang yang diperlukan serta data –  data lain yang bersifat administratif dan untuk keperluan penyusunan dokumen (diskripsi kegiatan). III.5.

Peralatan dan Material yang harus disediakan oleh Konsultan

Peralatan dan material yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang disediakan oleh konsultan diantaranya adalah untuk keperluan survey di wilayah studi, operasional perkantoran, transportasi dan sarana lainnya terkait penyusunan dokumen AMDAL. Halaman 6

III.6.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk tahun anggaran 2017 dan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, untuk penyusunan dokumen. Untuk waktu pelaksanaan presentasi (sidang) di depan tim teknis dan komisi AMDAL dilaksanakan tentative disesuaikan dengan jadwal dari pihak pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup). Selanjutnya konsultan mengajukan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta jadwal penugasan personil pada saat pernasukan dokumen penawaran. III.7.

Kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh Konsultan

Konsultan pelaksana penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL ( LPJP AMDAL) yang masih berlaku dan memiliki komposisi tim penyusun minimal sebagai berikut : a)

Ketua Tim Ketua tim (team Leder) merangkap sebagai ahli Transportasi dengan kualifikasi magister pada bidang teknik sipil dengan pengalaman penyusunan dokumen amdal minimal 10 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensi ketua penyusun dokumen amdal (KTPA)

b) Anggota Tim Anggota tim meliputi: 1. Ahli Biodata Perairan dengan kualifikasi megister (S2) pada bidang perikanan atau ilmu kelautan. berpengalaman dalam menyusun amdal minimal 5 tahun, syarat khusus adalah memiliki amdal penyusun dan sertifikat kompetensi anggota anggota penyususn dokumen amdal (ATPA)

2. Ahli Sosial Ekonomi dengan kualifikasi Magister pada bidang sosial atau ilmu kelautan atau ilmu sosek pertanian. Berpengalaman dalam penyusunan Amdal minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat

amdal

penyusunan

dan

sertifikat

kompetensi

anggota

penyusunan dokumen amdal (ATPA).

Halaman 7

3. Ahli kualitas Udara/Air dengan kualifikasi Magister pada bidang kimia/lingkungan. Berpengalaman dalam penyusunan amdal minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun dan sertifikat kompetensi anggota penyusun dokumen amdal (ATPA) 4. Ahli Biodata darat dengan kualifikasi Magister Kehutanan/Biologi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun dan sertifikat kompetensi anggota penyusun dokumen amdal (ATPA) 5. Ahli Kesehatan dengan kualifikasi Sarjana Magister masyarakat atau kedokteran pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun dan sertifikat kompetensi anggota penyusun dokumen amdal (ATPA) c)

Tenaga Ahli Tenaga Ahli dan Kualifikasi yang dibutuhkan pada pekerjaan ini yaitu: 1. Ahli Geologi dan Ruang dengan kualifikasi sarjana pada bidang geologi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun. 2. Ahli Oceanografi dengan kualifikasi Magister pada teknik sipil atau teknik pantai atau teknik ilmu kelautan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun. 3. Ahli Perkapalan dengan kualifikasi sarjana teknik perkapalan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun. 4. Ahli Bangunan Pelabuhan kualifikasi sarjana teknik sipil/teknik kelautan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun. 5. Asisten penyusun 2 orang dengan kualifikasi sarjana. Syarat khusus adalah memiliki sertifikat amdal penyusun.

Halaman 8

BAB IV JUMLAH DAN JENIS LAPORAN

Jenis dokumen yang harus diserahkan oleh konsultan kepada pengguna j asa terdiri dari: a) Dokumen Kerangka Acuan Final Merupakan Kerangka Acuan yang telah mendapat Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan dari Komisi Penilai AMDAL sebanyak 20 (dua puluh) buku yang dijilid hard cover dan dalam bentuk laporan digital (Soft Copy) CD 5 buah. b) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Final Merupakan Dokumen yang telah mendapat Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan. Diserahkan masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buku yang dijilid hard cover dan dalam bentuk laporan digital (Soft Copy) CD 5 buah.

Kuasa Pengguna Anggaran,

R. Misno, SE, MM NIP. 19600705 199203 1 007

Halaman 9

Halaman 10

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF