13738231 Penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

PENJELASAN PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

IV - 1

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan

kewenangan pelaksanaan

pembangunan pada Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah

kabupaten.

Penyediaan

rujukan

mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk suatu buku pedoman

diperlukan

untuk

membantu

Dalam era otonomi daerah ini, maka setiap kabupaten

memiliki

wewenang

untuk

menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang

Wilayah

(RTRW)

nya

sendiri.

Pemerintah Pusat dalam hal ini berperan dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah. Bantuan tersebut berupa pedoman untuk menyusun RTRW bagi tiap-tiap daerah. Saran : Penyediaan

rujukan

mengenai

proses

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten diperlukan untuk membantu daerah dalam menyusun RTRW Kabupaten yang pada akhirnya

akan

mencapai

tujuan-tujuan

perencanaan. Tujuan

pencapaian tujuan-tujuan perencanaan.

perencanaan

wilayah

secra

umum adalah sebagai berikut : 1.

Mendayagunakan

sumberdaya

alam

secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal. 2.

Mengurangi kesenjagan antar wilayah atau regional imbalances.

3.

Mewujudkan pembangunan wiayah yang berkelanjutan.

4.

Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Ciri

utama

perencanaan

wilayah

adalah komprehensif atau menyeluruh, di mana memadukan sektor-sektor serta sub wilayah

yang

tercakup

dalam

wilayah

IV - 2

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

rencana. Sektor-sektor dalam wilayah rencana harus

dikembangkan

secara

keseluruhan

sebagai suatu kesatuan sehingga mencapai hasil yang optimum. 1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai Cukup jelas. bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan Kabupaten

acuan dalam

bagi

Pemerintah

menyusun

RTRW

Kabupaten. 1.3

RUANG LINGKUP PEDOMAN Pedoman

ini

meliputi

kegiatan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten ini berisikan persyarakat minimum yang harus

penyusunan RTRW Kabupaten yang

bersifat umum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam suatu RTRW Kabupaten yang dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW akan dihasilkan. Namun pedoman ini tidak memberikan metodologi yang baku terhadap

Kabupaten. ini

merupakan

dasar penyusunan RTRW, hal ini dimaksudkan agar

RTRW

Kabupaten

yang dapat menampung aspirasi dari daerah, di

Pedoman penyusunan

mencakup mulai dari persiapan penyusunan mana seperti diketahui bahwa tiap-tiap daerah hingga proses legalisasi RTRW Kabupaten memiliki karakteristik dan kondisi lokal yang sebagai Peraturan Daerah 1.4

berbeda-beda.

SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 5 (lima) bab, yaitu:

Cukup jelas.

Bab 1 Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

IV - 3

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

PENJELASAN

Bab 2 Ketentuan Umum Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan RTRW Kabupaten dalam jenjang perencanaan,

dan

pengertian

mengenai

RTRW Kabupaten itu sendiri yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, tujuan dan

sasaran,

fungsi,

dan

kedalaman

substansinya. Bab 3 Proses dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten Bab ini menjelaskan proses penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat tersebut,

dalam dan

proses

proses

penyusunan

legalisasi

RTRW

dan

Analisis

Kabupaten. Bab 4 Substansi

Data

Penyusunan RTRW Kabupaten Bab ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis

dalam

penyusunan

RTRW

Kabupaten disertai dengan data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut. Bab 5 Substansi RTRW Kabupaten Bab ini menjelaskan substansi dari RTRW Kabupaten sebagai produk atau keluaran proses penyusunan rencana.

IV - 4

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN BAB 2 KETENTUAN UMUM 2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN Pengertian-pengertian digunakan

dalam

dasar

penataan

yang Seluruh pengertian dasar yang berkaitan

ruang

dan dengan Penataan Ruang yang terdapat dalam

dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten ini ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, sudah tercantum dalam UU NO 24/1998 wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, tentang Penataan Ruang. kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. 2.1.1

Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang Definisi Ruang sudah terdapat dalam UU No daratan, ruang lautan, dan ruang udara 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. sebagai

satu

kesatuan

wilayah,

tempat

manusia dan makhluk lainnnya hidup

dan

melakukan

kegiatan

serta

memelihara kelangsungan hidupnya. 2.1.2

Definisi Tata Ruang sudah terdapat dalam UU

Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur dan No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 2.1.3

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan Definisi Penataan Ruang sudah terdapat tata

ruang,

pemanfaatan

pengendalian ruang. 2.1.4

ruang,

dan dalam UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan Definisi Rencana Tata Ruang sudah terdapat struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun dalam UU No 24 Tahun 1992 tentang

IV - 5

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan Penataan Ruang. ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan

secara

hirarkis

dan

saling

berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 2.1.5

Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan Definisi Wilayah sudah terdapat dalam UU kesatuan geografis beserta segenap unsur No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 2.1.6

Kawasan

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi Pendefinisian kawasan terbagi menjadi dua utama lindung atau budidaya, yang

yaitu pendefinisian kawasan menjadi kawasan

dijelaskan sebagai berikut:

lindung

–

kawasan

Kawasan lindung adalah kawasan yang pendefinisian

kawasan

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi perkotaan

-

budidaya, menjadi

perdesaaan

–

dan

kawasan tertentu.

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Pendefinisian kawasan di atas merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

pendefinisian berdasarkan dua dimernsi yang

Kawasan budidaya adalah kawasan yang berbeda. ditetapkan

dengan

fungsi

utama

Pembagian

kawasan

menjadi

untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi merupakan pendefinisan kawasan berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan fungsi ruangnya. Kawasan lindung merupakan sumber daya buatan.

kawasan

yang

lahannya

tidak

dapat

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, dimanfaatkan menjadi kegiatan produksi atau

IV - 6

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu permukiman karena diperuntukkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan

yang dijelaskan sebagai berikut:

Kawasan perdesaan adalah kawasan tidak

●

diperkenankan

untuk

dijadikan

yang mempunyai kegiatan utama permukiman manusia, secara lebih jelas dapat pertanian

pengelolaan dilihat pada Keppres No 32/90 tentang

termasuk

sumber daya alam dengan susunan Pengelolaan Kawasan Lindung. Sedangkan fungsi

kawasan

tempat kawasan budidaya merupakan kawasan yang

sebagai

permukiman perdesaa,

pelayanan dapat dibudidayakan untuk berbagai macam

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan produksi dan permukiman. Pembagian

dan kegiatan ekonomi.

kawasan

menjadi

kawasan

Kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan, perdesaan, dan tertentu merupakan

●

yang mempunyai kegiatan utama pendefinisian kawasan berdasarkan fungsi bukan

pertanian

dengan

fungsi

kawasan

sebagai

susunan ruangnya

Kawasan

perkotaan

memiliki

tempat kegiatan utama non pertanian, sedangkan

permukiman perkotaan, pemusatan kawasan perdesaan kegiatan utamanya adalah dan

distribusi

jasa pertanian. Kawsan tertentu adalah kawasan

pelayanan

pemerintahan, pelayanan sosial, dan yang memiliki nilai strategis dalam skala nasional dari segi politik, ekonomi, sosial,

kegiatan ekonomi.

Kawasan tertentu adalah kawasan budaya, pertahanan, dan keamanan.

●

yang

ditetapkan

mempunyai

nilai

secara

nasional

strategis

yang

penataan ruangnya diprioritaskan. 2.2

KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW

PROPINSI,

DAN

RTRW

KABUPATEN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, RTRW rencana

tata

ruang

dirumuskan

Kabupaten

memiliki

keterkaitan

secara antara satu dengan lainnya baik dari segi

berjenjang mulai dari tingkat yang sangat substansi maupun operasionalnya. Keterkaitan umum sampai tingkat yang sangat rinci. tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten Mengingat rencana tata ruang merupakan terdapat dalam suatu wilayah propinsi, dan

IV - 7

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

matra keruangan dari rencana pembangunan dalam ruang wilayah negara. Jadi dalam daerah

dan

bagian

dari

pembangunan penyusunan RTRW Kabupaten perlu juga

nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, memperhatikan

keselarasannya

dengan

RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten) RTRW Propinsi dan Nasional. mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. RTRW Nasional menitikberatkan pada

RTRW Nasional adalah strategi dan

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang strategi

pembangunan

nasional

dengan

wilayah negara yang meliputi tujuan nasional memberikan indikasi kawasan andalan dan dan

arahan

pemanfaatan

yang kawasan

ruang

tertentu

memperhatikan keterkaitan antar pulau dan pembangunan.

yang

Kawasan

dapat

memacu

andalan

adalah

antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada kawasan yang mempunyai nilai strategis tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan dalam jangka waktu perencanaan selama 25 tahun.

rangka

mendukung

perttumbuhan

daerah sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh Pusat dan Daerah. RTRW

RTRW Propinsi merupakan strategi dan

Propinsi

ditandai

dengan

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan-kawasan fungsional yang terdapat wilayah

propinsi

keterkaitan

antar

yang

berfokus

pada dalam

wilayah

propinsi

dan

mendapat

penentuan

kawasan

kawasan/kabupaten/kota prioritas pengembangan.

karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah

Sedangkan

lain di prioritas

pada

sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada memperhatikan

tingkat

kabupaten

harus

kawasan

prioritas

dalam

tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan RTRW Propinsi dan kawasan andalan/tertentu jangka waktu perencanaan selama 15 tahun.

dalam RTRW Nasional. Kawasan prioritas

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten dalam RTRW Propinsi dapat mencakup disusun oleh daerah otonom kabupaten, kawasan yang berada di luar kawasan dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada andalan.

Kawasan

prioritas

kabupaten

tingkat ketelitian internal yang lebih dalam maupun propinsi ditetapkan oleh masingpada skala kabupaten dan akan dijelaskan masing pemerintah kabupaten dan propinsi. pada bagian berikut.

IV - 8

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 2.3

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH KABUPATEN 2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten

Tingkat

ketelitian

peta

dal

mRTRW

Kabupaten adalah 1:100.000 hingga 1:50.000.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jangka waktu perencanaannya adalah 10 Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam tahun, jadi penyusunan tata ruang yang baru wilayah

administrasi

kabupaten

dengan untuk wilayah kabupatn dilaksanakan setiap

tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 10 tahun. Namun RTRW Kabupaten dapat berjangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW

Kabupaten

perkiraan

disusun

kecenderungan

disempurnakan atau ditinjau kembali dalam

berdasarkan waktu kurang dari 10 tahun apabila dinilai dan

arahan perlu

sebagai

akibat

dari

dinamika

perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Maka pihak yang terlibat dapat pembangunan di masa depan sesuai dengan merujuk pada Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.

jangka waktu perencanaannya. Kabupaten

Keterpaduan berarti bahwa rencana yang

dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah

dihasilkan dapat menciptakan satu kesatuan

perencanaan seperti keselarasan, keserasian,

perkembangan di segala sektor.

keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan

Keterkaitan berarti bahwa rencana yang

dalam lingkup kabupaten dan kaitannya

dihasilkan dapat menciptakan hubungan yang

dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

saling menguntungkan antara sektor yang

Penyusunan

RTRW

satu dengan yang lain. Keseimbangan berarti perkembangan suatu sektor

seimbang

dengan

perkembangan

sektor lainnya 2.3.2 Tujuan

dan

Sasaran

RTRW Cukup jelas

Kabupaten Tujuan

dari perencanaan tata ruang

wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan

IV - 9

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah: ●

Terkendalinya wilayah

pembangunan

kabupaten

baik

di yang

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; ●

Terciptanya kawasan

keserasian

lindung

antara

dan

kawasan

budidaya; ●

Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;

●

Terdorongnya masyarakat

minat

dan

investasi

dunia

usaha

di

wilayah kabupaten. ●

Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah

dan

antar

sektor

pembangunan. 2.3.3

Fungsi RTRW Kabupaten

Fungsi dari RTRW Kabupaten adalah: ●

Sebagai

matra

keruangan

pembangunan daerah; ●

dari yaitu untuk mewujudkan struktur dan pola tata ruang yang dinamis sehingga tercipta

Sebagai dasar kebijaksanaan pokok kesinambungan pemanfaatan

ruang

kabupaten; ●

Fungsi utama dari RTRW Kabnupaten ini

Sebagai

alat

di

baik

dalam

imternal

wilayah kabupaten maupun dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Yang dimaksud sebagai matra

untuk

mewujudkan keruangan dari pembangunan daerah ini yaitu

keseimbangan perkembangan antar bahwa RTRW kabupaten menjadi ceerminan

IV -10

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

wilayah kabupaten dan antar kawasan dalam struktur dan pola tata ruang dalam serta keserasian antar sektor; ●

pembangunan yang dilaksanankan di daerah.

Sebagai alat untuk mengalokasikan RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai investasi yang dilakukan pemerintah, dasar kebijakan dalam struktur dan pola masyarakat dan swasta;

●

pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten

Sebagai pedoman untuk penyusunan tersebut. Selain itu RTRW Kabupaten juga rencana rinci tata ruang kawasan;

●

Sebagai

dasar

berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol

pengendalian dalam

pemanfaatan ruang; ●

pemanfaatan

ruang

yang

telah

dilakukan.

Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

2.3.4

Kedalaman

Substansi

RTRW

Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Unit kecamatan dijadikan unit analisis dalam Kabupaten

disusun

dengan

kedalaman RTRW Kabupaten. Untuk prasarana jalan,

substansi yang sesuai dengan ketelitian atau unit primer yaitu untuk jalan regional atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di menghubungkan dalam

RTRW

Kabupaten

kecamatan

sedangkan

prasarana

digambarkan

adalah

sistem pada

sistem primer dan sekunder.

dua

atau

lebih

unit kabupaten/kota. Sedangkan jalan sekunder

jaringan merupakan jalan lokal atau digunakan dalan kedalaman internal kabupaten itu sendiri. Jaringan sistem primer merupakan jaringan utama yang langsung

berhubungan

dengan

sumber.

Jaringan primer pada sistem transportasi adalah jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki sama. Sistem primer pada jaringan jalan terdiri dari arteri primer dan kolektor primer. Jaringan

sekunder

merupakan

hasil

penyambungan atau distribusi dari jaringan primer.

Jaringan

sekunder

pada

sistem

transportasi terdiri dari arteri sekunder dan

IV -11

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

kolektor sekunder. Jaringan sekunder tersebut menghubungkan pusat-pusat yang hirarkinya berbeda. 2.3.5 Produk RTRW Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Produk RTRW kabupaten dibagi menjadi tiga Kabupaten disajikan dalam beberapa produk bagian yaitu Buku Data dan Analisis, Buku yang terdiri dari:

Rencana, dan Album Peta dengan skala

1

Buku Data dan Analisis;

1:100.000-1:50.000.

2

Buku Rencana;

3

Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000.

BAB 3 PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN Terdapat enam tahapan dalam proses 3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA Proses penyusunan Rencana Tata Ruang penyusunan RTRW Kabupaten yaitu tahap Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi persiapan penyusunan sebagai tahap awal. tahapan-tahapan berikut: Kemudian dilanjutkan dengan tahap ● Persiapan penyusunan; peninjauan kembali RTRW kabupaten ● Peninjauan kembali RTRW tersebut yang telah disusun pada periode Kabupaten sebelumnya; sebelumnya apabila ada. Kemudian tahap ● Pengumpulan data dan informasi; pengumpulan data. Dilanjutkan degan tahap ● Analisis; analisis. Kemudian tahap penyusunan konsep ● Konsepsi atau perumusan konsep rencana yang akan digunakan dalam rencana; pengembangan wilayah kabupaten tersebut. ● Legalisasi rencana menjadi Dan yang terakhir adalah tahap legalisasi atau Peraturan Daerah. pengesahan dari RTRW tersebut sebagai finalisasi dari penyusunan RTRW Kabupaten.

IV -12

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 3.1.1

Persiapan Penyusunan Dalam

tahapan

Kerangka acuan kerja atau TOR yang telah ini, disusun dijadikan dasar dari agenda kerja dan

persiapan

dilakukan beberapa kegiatan yang akan progeram-program yang akan dilaksanakan menunjang kelancaran penyusunan RTRW dalam proses penyusunan ini. Tim pelaksanan penyusunan RTRW Kabupaten bisa dari

Kabupaten, yaitu :

1. Menyusun kerangka acuan kerja pemerintah

(daerah),

swasta

(konsultan),

atau Terms of Reference (TOR) masyarakat, LSM, dan sebagainya. termasuk di dalamnya agenda Untuk tim pengarah dan tim sueprvisi pelaksanaan dan tenaga ahli yang sebaiknya dari pihak pemerintah. Sedangkan untuk tim teknis dapat dari pihak pemerintah,

diperlukan;

2. Membentuk tim pelaksana yang swasta, maupun masyarakat sesuai dengan tim pengarah, tim komitmen masing-masing.

terdiri dari

teknis, dan tim supervisi; 3. Menyiapkan

kelengkapan

administrasi; 4. Menyiapkan

pengadaan

jasa

konsultansi; 5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola; 6. Persiapan meliputi

teknis,

antara

perumusan

lain

substansi

secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan

metode

pendekatan

dan peralatan yang diperlukan; 7. Perkiraan

biaya

penyusunan

RTRW Kabupaten. 3.1.2

Peninjauan

Kembali

RTRW

Kabupaten Sebelumnya

IV -13

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Apabila kabupaten sudah mempunyai RTRW Maksud

dari

dilakukannya

peninjauan

Kabupaten dan diperlukan suatu peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten yang kembali maka dilakukan evaluasi terhadap sebelumnya

yaitu

untuk

RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek bagaimana

RTRW

pada

mengevaluasi periode

yang

sebelumnya diimplementasikan. Kesalahan-

berikut: ●

Kelengkapan data;

kesalahan dan simpangan-simpangan apa saja

●

Metodologi yang digunakan;

yang

●

Kelengkapan isi rencana dan peta Kemudian rencana;

●

Tinjauan

muncul

antisipasi terhadap

juga dari

dalam

pelaksanaannya.

menentukan

bagaimana

kesalahan-kesalahan

yang

pemanfaatan terjadi tersebut. Selain itu juga dimaksudkan

rencana;

untuk menilai tingkat keakuratan rencana

●

Tinjauan pengendalian;

dalam pengimplementasiannya.

●

Kelembagaan;

●

Aspek legalitas;

●

Proses penyusunan rencana.

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, sebagaimana

dan

simpangan

dijelaskan

dalam

rencana Pedoman

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana. 3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi

Cukup jelas.

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (time series) selama sepuluh tahun terakhir hingga saat tahun penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah

IV -14

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN secara umum mencakup: ●

Data

dan

peta

kebijaksanaan

pembangunan; ●

Data dan peta kondisi sosial ekonomi;

●

Data dan peta sumberdaya manusia;

●

Data dan peta sumberdaya buatan;

●

Data dan peta sumberdaya alam;

●

Data dan peta penggunaan lahan;

●

Data pembiayaan pembangunan;

●

Data kelembagaan.

3.1.4 Analisis

Analisis akan dijelaskan lebih lanjut dalam

Analisis dilakukan untuk memahami bab 4. kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang

wilayah,

dengan

memperhatikan

kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspekaspek yang dianalisis meliputi: ●

Analisis

kebijakan

dan

strategi

pengembangan kabupaten; ●

Analisis regional;

●

Analisis

ekonomi

dan

sektor

unggulan; ●

Analisis sumberdaya manusia;

●

Analisis sumberdaya buatan;

●

Analisis sumberdaya alam;

●

Analisis sistem permukiman;

IV -15

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN ●

Analisis penggunaan lahan;

●

Analisis pembiayaan pembangunan;

●

Analisis kelembagaan.

3.1.5

Perumusan

Konsep

RTRW Konsep merupakan jiwa dari pengembangan

Kabupaten

wilayah. Konsep dijadikan dasar dalam

Perumusan

konsep

RTRW merencanakan tata raung suatu wilayah.

Kabupaten diawali dengan identifikasi potensi Artinya konsep harus disusun dengan baik dan masalah pembangunan.

Identifikasi

dan sesuai dengan kondisi wilayah yang

potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak bersangkutan agar pembangunan daerah dapat hanya

mencakup

perhatian

pada

masa berjalan dengan optimal.

sekarang namun juga potensi dan masalah

Dari visi dan misi kabupaten (biasanya

yang akan mengemuka di masa depan. terdapat dalam Propeda) dapat diturunkan Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut menjadi Analisis SWOT Kabupaten tersebut, membutuhkan terjalinnya komunikasi antara dengan memperhitungkan faktor eksternal dan perencana dengan masyarakat yang akan internalnya. Setelah dilakukan analisis, dapat terpengaruh oleh rencana.

dsusun tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan oleh kabupaten yang bersangkutan dalam pemanfaatan

ruang

wilayah

kabupaten. jangka waktu tertentu. Kemudian dari tujuan

Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang dan sasaran tersebut, maka dapat dihasilkan harus mencerminkan visi dari masyarakat konsep pengembangan wilayahnya. setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan

Alternatif

konsep

atau

strategi

strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten. pengembangan wilayah yang dapat digunakan Rumusan konsep RTRW Kabupaten yang adalah sebagai berikut : dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian 1. minimal skala 1:100.000 mencakup: ●

Rencana

Struktur

down

dan

Pola

Pemanfaatan Ruang; ●

Rencana

Pengelolaan

Rencana

Pengelolaan

● Esensi perkembangan dari wilayah inti atau

Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya; ●

Development from Above atau top

Kawasan

Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan

sektor

dinamis

kemudian

menjalar ke wilayah atau sektor lain. ● Unit ekonomi yang dominan dapat menjalari unit ekonomi lainnya. ● Industri yang dinamis dan memakai

IV -16

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Kawasan Tertentu; ●

●

Rencana

Sistem

teknologi tinggi. Prasarana

● Namun

ini

tidak

dapt

Transportasi, Telekomunikasi, Energi,

diterapkan di kabupaten yang belum

Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan

berkembang karena hirarki kotanya

Lingkungan;

masih belum jelas.

Rencana Penatagunaan Tanah, Air,

● Membutuhkan

Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya; ●

konsep

Rencana Pembangunan.

jangka

waktu

perencanaan yang lama. 2. Development from Below atau bottom

Sistem

Kegiatan

up ●

Reaksi atas anggapan bahwa konsep top down tidak dapat diterapkan di kabupaten yang belum berkembang.

●

Dasar

dari

pengembangan

yaitu

kesejahteraan. ●

Perkembangan

didasarkan

pada

potensi masyarakat lokal. ●

Indikatornya

dapat

dilihat

dari

tercukupinya kebutuhan dasar. ●

Yang dikembangkan adalah sektor pertanian (ekstensifikasi).

●

Hanya dapat diterapkan di kabupaten yang jumlah penduduknya besar agar dapat mengolah sumberdaya alam di daerah tersebut.

●

Tidak perlu mendatangkan kerja dari luar.

●

Harus jauh dari pusat kota untuk mencegah

terjadinya

backwash

effeck,

mencegah

terjadinya

dan

urbanisasi. 3. Local Economic Development ●

Inti dari Local Economi Development

IV -17

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

yaitumaksimisasi potensi lokal namun tetap memperhitungkan pengaruh luar. ●

Kekuatan lokal tanpa memgabaikan perkembangan global.

●

Kerja sama modal oleh pemerintah lokal yang sifatnya kewirausahaan.

●

Yang perlu dikembangkan adalah kelembagaan terlebih dahulu, baru kemudian infrastrukturnya.

●

Melalui penggalakkan investasi lokal dan stimulasi pengusaha.

●

Memanfaatkan ekonomi global untuk menumbuhkan ekonomi lokal.

3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES Kelembagaan PENYUSUNAN

dalam

proses

penyusunan

RTRW Kabupaten melibatkan berbagai pihak

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat yang dapat dikelompokkan menjadi : dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten

1.

dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisi,

Lembaga Formal Pemerintahan Bappeda, Dinas Kimpraswil.

2.

Lembaga

Fungsional

Tim

dan kebutuhan kabupaten serta seiring dengan

Penyusun RTRW Kabupaten , tim

penerapan

pengarah penataan ruang daerah, tim

Otonomi

Daerah.

Walaupun

demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut secara umum dapat dikelompokkan sebagai lembaga

pelaksana teknis RTRW Kabupaten. 3.

Organisasi Kemasyarakatan

LSM,

pemerhati penataan ruang.

formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan. 3.2.1

Lembaga Formal Pemerintahan

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang biasanya berada di Bappeda,

Dinas

IV -18

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang. 3.2.2

Lembaga Fungsional

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten, perlu

Tugas tim pengarah : ●

Memberikan

dibentuk tim adhoc yang mempunyai tugas

pelaksana

memberikan arahan terhadap pihak yang

Kabupaten.

menyusun RTRW Kabupaten dan sekaligus

●

kepada

penyusunan

tim

RTRW

Memberikan masukan, komentar, dan tanggapan atas laporan yang disusun.

sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur

arahan

●

Menyiapkan bahan untuk penyusunan Perda.

dari pemerintah yang terdiri Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPMD, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya.

Tugas tim pelaksana antara lain :

Sebagai contoh, beberapa Daerah Kabupaten

●

Menyiapkan anggaran.

telah memiliki Tim Koordinasi Penataan

●

Menyiapkan jadwal kegiatan

Ruang Wilayah Kabupaten (TKPRK), yang

●

Menyiapkan program kerja

terdiri atas tim pengarah penataan ruang

●

Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.

daerah dan tim pelaksana/teknis penyusunan rencana tata ruang.

●

Menyiapkan kerangka acuan kerja.

●

Mengendalikan

konsultan

penyusunan RTRW Kabupaten (jika dilakukan secara dikontrakkan).

IV -19

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 3.2.3

Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan antara masyarakat dengan

Selain lembaga-lembaga di atas, dalam pemerintah yaitu pemerintah memberikan penyusunan

RTRW

Kabupaten

organisasi-organisasi

perlu informasi

mengenai

proses

penyusunan

kemasyarakatan. RTRW Kabupaten melalui pengumuman

Contoh dari organisasi kemasyarakatan adalah kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat Forum Pemerhati Penataan Ruang.

berhak

untuk

terlibat

dalam

proses

penyusunannya mulai dari tahap awal hingga Gambar

3.1

Mekanisme

Keterkaitan akhir, berupa pemberian masukan, tanggapan,

Masyarakat, Pemerintah, dan Tim Penyusun kritik, maupun sanggahan. dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten

Hubungan antara tim penyusun RTRW Kabupaten dengan pemerintah yaitu Tim Penyusun bisa berasal dari instansi-instansi pemerintah atau ahli-ahli perencanan tat ruang

Masyarakat

Pemerintah

yang berasal dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga perlu memberi dukungan terhadap berlangsungnya proses penyusunan RTRW Kabupaten ini. Hubungan antara tim penyusun dengan

Tim Penyusun RTRW

masyarakat yaitu tim penyusun RTRW

Kabupaten

Kabupaten juga dapat berasal dari kalangan masyarakat

(konsultan,

LSM,para

pemuka,dsb). Masyarakat juga perlu memberi dukungan dalam pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten tersebut. 3.3

PERAN SERTA MASYARAKAT Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat DALAM PROSES PENYUSUNAN

diusulkan adalah informing. Informing di sini

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten, maksudnya

pemerintah

peran serta masyarakat harus terlibat dalam berkewajiban seluruh proses dimulai dari tahap persiapan perihal

untuk

penyusunan

dan

perencana

menginformasikan RTRW

kepada

sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, masyarakat dan masyarakat berhak untuk ikut Pemerintah

Kabupaten

harus

selalu serta

dalam

penyusunannya.

Namun

IV -20

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

mengundang masyarakat untuk ikut terlibat wewenang dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penyusunan RTRW berada di tangan pemerintah (pemerintah Kabupaten.

daerah),

masyarakat

dapat

memberikan

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam usulan, masukan, keberatan, dan sebagainya. penyusunan RTRW Kabupaten dapat berupa: ●

Namun yang berwewenang untuk mengambil

Pemberian masukan dalam penentuan keputusan final yaitu pemerintah. arah pengembangan;

●

Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;

●

Pemberian

masukan

dalam

perumusan RTRW Kabupaten; ●

Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan strategi penataan ruang;

●

Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap

rancangan

RTRW

Kabupaten; ●

Kerjasama

dalam

penelitian

dan

pengembangan; ●

Bantuan tenaga ahli.

3.3.1 Peran

Serta

Masyarakat

dalam Cukup jelas.

Persiapan Penyusunan Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan

penyusunan

dimulai

dengan

mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

IV -21

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 3.3.2 Peran

Serta

Masyarakat

dalam Peran serta masyarakat ini merupakan indikasi dari

Penyusunan Rencana

kegiatan

penataan

ruang

wilayah

Peran serta masyarakat dalam tahap kabupaten yang bersifat transparan dan penyusunan rencana dapat dilakukan pada berbasiskan masyarakat. Untuk memeproleh langkah-langkah pengembangan,

arah masukan, informasi dan sanggahan dari

penentuan identifikasi

potensi

dan masyarakat,

masalah pembangunan, perumusan rencana, dahulu

pemerintah

harus

hingga penetapan rencana (melalui DPRD konsep

daerah

terlebih

mensosialisasikan

rumusan

RTRW

Kabupaten). Peran serta tersebut berbentuk mengundang

secara

warga

terbuka

masyarakat

dan untuk

pemberian saran, pertimbangan, pendapat, memberikan pendapatnya. Pedoman peran tanggapan, keberatan, atau masukan serta serta masyarakt dalam penyusunan RTRW pemberian data atau informasi yang dapat masih dalam tahap penyusunan. dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari Dalam

penyusunan

masukan tersebut menjadi kewajiban dari dilibatkan

rencana,

dalam

masyarakat

penentuan

arahan

pihak Pemerintah Kabupaten yang dapat pengembangan, yaitu cita-cita dan harapan diwujudkan

melalui

pembahasan

yang keadaan kabupaten pada masa yang akan

dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih datang yang didasarkan atas potensi-potensi luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh yang dimiliki. masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten. Dalam tahap ini pula masyarakat dapat Instansi

yang

berwenang

menyempurnakan

selanjutnya memberikan saran, pertimbangan, pendapat, RTRW tanggapan atau masukan serta pemberian data

Rancangan

Kabupaten dengan memperhatikan saran, dan pertimbangan,

pendapat,

informasi

yang

dapat

tanggapan, dipertanggungjawabkan.

keberatan, atau masukan dari masyarakat dan Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

mewujudkan RTRW yang disusun secara transparan, bertanggungjawab

terpadu, dengan

partisipatif, memperhatikan

aspirasi dan kekhasan daerah . 3.4

PROSES

LEGALISASI

RTRW

KABUPATEN Penetapan

RTRW

Kabupaten

menjadi

IV -22

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten.

Langkah

awal

dari

proses

penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata Tahapan dalam Proses Legalisasi RTRW ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut : Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang

Presentasi konsep akhir RTR

yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai

oleh Tim Pengarah di hadapan DPRD

suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD

Kabupaten

Kabupaten. Disempurnakan setelah diberi masukan oleh pihak-pihak yang terlibat

Disahkan oleh Gubernur Propinsi

Ditetapkan

sebagai

Perda

melalui

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten

Pengesahan Perda oleh Pusat melalui Mendagri

3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW Cukup jelas. KABUPATEN Pelaporan penyusunan RTRW Kabupaten secara bertahap terdiri dari:

IV -23

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN a. Laporan Pendahuluan (Inception Report); b. Fakta dan Analisis; c. Konsep Rencana; d. Rencana; e. Album Peta. BAB

4

SUBSTANSI ANALISIS

DATA

DAN Perencanaan tata ruang dengan menggunakan

PENYUSUNAN pendekatan

RTRW KABUPATEN

wilayah

membutuhkan

serangkaian anlisis wilayah yang bertujuan

Bab ini menjelaskan aspek-aspek yang untuk memahami karakteristik unsur-unsur dianalisis dalam penyusunan Rencana Tata pembentuk ruang, memahami sebab akibat Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan data terbentuknya kondisi ruang wilayah, dan (time-series) serta peta (tingkat ketelitian mengetahui beberapa fenomena yang ada. minimal skala 1:100.000) yang diperlukan di dalam

analisis

tersebut.

Analisis

yang

dilakukan bertujuan untuk: 1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) memahami

hubungan

sebab

akibat

terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi: 1.

Kebijaksanaan pembangunan;

2.

Analisis regional;

3.

Ekonomi dan sektor unggulan;

4.

Sumberdaya manusia;

5.

Sumberdaya buatan;

6.

Sumberdaya alam;

7.

Sistem permukiman;

8.

Penggunaan lahan;

9.

Pembiayaan pembangunan;

10. Kelembagaan.

IV -24

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 4.1

KEBIJAKSANAAN

Analisis

Kebijakan

Pembangunan

ini

PEMBANGUNAN

dimakasudkan untuk menjaga konsistensi

Analisis kebijaksanaan pembangunan antara RTRW Kabupaten yang akan disusun adalah

untuk

kebijaksanaan kabupaten

arahan dengan kebijakan pembangunan yang terdapat

memahami

wilayah di kabupaten yang bersangkutan. Selain itu

pembangunan yang

bersangkutan

kedudukannya

dan juga

yang

berkaitan

dengan

kebijakan

perspektif pembangunan yang berada di tingkat propinsi

dalam

kebijaksanaan pembangunan nasional dan dan tingkat nasional. Selain itu analisis propinsi, serta untuk mengantisipasi dan kebijakan pembangunan ini juga dimaksudkan program-program untuk

mengakomodasi pembangunan dilaksanakan.

sektoral Oleh

yang

karena

itu,

mengakomodasi

program-program

akan pembangunan sektoral (mis:sektor pertanian, selain industri,

perdagangan,

pariwisata,

dilakukan pengkajian terhadap tujuan dan transportasi, rekreasi, dsb) yang terdapat di sasaran

pembangunan

kabupaten

yang kabupaten tersebut.

bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap

RTRWP

program-program peranan

dan

RTRWN

sektoral

untuk

wilayah

kabupaten

serta melihat dalam

pembentukan pola dan struktur ruang nasional dan regional. Kebutuhan Data/Peta Data

yang

dibutuhkan

dalam

analisis

kebijaksanaan pembangunan meliputi: 1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); 2. Program Pembangunan Nasional (Propenas); 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);

IV -25

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 5. Program Pembangunan Daerah (Propeda)

Propinsi

dan

Kabupaten; 6. Program sektoral. 4.2 ANALISIS REGIONAL

Analisis Regional dimaksudkan untuk potensi

Analisis regional dilakukan untuk kabupaten dalam konstelasi wilayah yang memahami

kedudukan

dan

keterkaitan lebih

luas

(propinsi

maupun

nasional).

kabupaten dalam sistem regional yang lebih Melalui analisis ini juga diharapakan dapat luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, diketahu mengenai peluang dan

ancaman

dan budaya.

faktor eksternal.

Kebutuhan Data/Peta

Analisis regional juga dimaksudkan untuk

1. Data

satuan

wilayah

sungai mengidentifikasi

dan

melihat

gambaran

(SWS) dan daerah pengaliran kondisi eksisting suatu kabupaten secara internal maupun eksternal.

sungai (DPS); 2. Ekosistem wilayah; 3. Sistem jaringan transportasi; 4. Sistem pergerakan barang dan modal; 5. Pola migrasi penduduk; 6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). 4.3

EKONOMI

DAN

SEKTOR Analisis Ekonomi dan sektor unggulan ini

UNGGULAN

dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh

Analisis ekonomi dilakukan untuk potensi ekonomi yang terdapat di kabupaten. mewujudkan

ekonomi

wilayah

yang Mulai dari unit ekonomi skala rumah tangga

sustainable melalui keterkaitan ekonomi lokal hingga unit eknmi skala besar. Dan melihat dalam sistem ekonomi

wilayah yang lebih keterkaitannya dengan wilayah yang lebih

luas. Dalam pengertian tersebut, analisis luas (propinsi dan nasional). ekonomi

diarahkan

untuk

menciptakan

keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam

IV -26

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN wilayah kabupaten dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kabupaten. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan

mengenai

karakteristik

perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan

dengan

mengidentifikasi

basis

ekonomi kabupaten, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten. Kebutuhan Data/Peta Data

dan/atau

peta

perekonomian

yang

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Produk Domestik Regional Bruto; 2. Income per capita; 3. APBD; 4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta; 5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; 6. Jumlah pengangguran; 7. Jumlah

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara. 4.4

SUMBERDAYA MANUSIA Analisis

dilakukan

sumberdaya

untuk

kependudukan

memahami

terutama

Perkembangan suatu kabupaten dipengaruhi

manusia oleh sumber daya manusia di dalamnya. aspek-aspek Analisis

yang

terhadap

memiliki kependudukan

aspek

sangat

pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan mengidentifikasi

kualitas

sosial

penting sumber

dan untuk daya

perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, manusia dan faktor sosial kemasyarakatan. analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk Contoh : Analisis terhadap Laju Pertumbuhan memahami

faktor-faktor

sosial Penduduk,

Tingkat

Ketergantungan,

IV -27

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN kemasyarakatan perkembangan

mempengaruhi komposisi penduduk menurut umur, jenis

yang wilayah

PENJELASAN

serta

hubungan kelamin, tingkat pendidikan, lapangan kerja,

kausalitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari dsb. Selain itu juga untuk mengidentifikasi hasil

analisis

ini

sebaran/distribusi,

dapat

diketahui pola

struktur,

penyebaran

penduduk,

dan

untuk

kualitas, melakukan proyeksi penduduk.

karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Kebutuhan Data/Peta Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk; 2. Kepadatan penduduk; 3. Pertumbuhan penduduk; 4. Penduduk

menurut

mata

pencaharian; 5. Penduduk

menurut

tingkat

pendidikan; 6. Penduduk menurut struktur usia; 7. Penduduk

menurut

struktur

agama; 8. Penduduk menurut jenis kelamin; 9. Penduduk

menurut

struktur

pendapatan; 10. Jumlah kepala keluarga; 11. Angka

kelahiran

dan

angka

kematian; 12. Tingkat mobilitas penduduk; 13. Tingkat harapan hidup; 14. Tingkat buta huruf.

IV -28

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 4.5 SUMBERDAYA BUATAN

Yang dimaksud dengan sumber daya buatan

Secara umum, analisis sumberdaya buatan yaitu sistem jaringan sarana dan prasarana dilakukan untuk memahami: ●

dalam

kabupaten

maupun

yang

Kondisi dan pelayanan sarana dan menghubungkan dengan kabupaten-kabupaten prasarana wilayah;

●

suatu

dan kota-kota di sekitarnya. Analisis ini

Potensi dan kemungkinan kendala dimaksudkan untuk melihat tingkat pelayanan yang dihadapi dalam peningkatan jaringan prasarana dan sarana eksisting. pelayanan

sarana

dan

prasarana Infrastruktur meliputi: jaringan transportasi

wilayah.

(jalan, jembatan, terminal, pelabuhan), saluran air bersih, saluran limbah cair, fasilitas pembuangan

sampah,

drainase,

jaringan

listrik, telekomunikasi, bangunan umum, taman dan tempat rekreasi. Menganalisis perbandingan antara tingkat pelayanan dan kebutuhan. Transportasi adalah pergerakan orang atau

4.5.1 Sistem Prasarana Transportasi

Analisis sistem prasarana transportasi barang dari suatu lokasi ke loaksi lain. yang meliputi transportasi darat, air, dan Semakin tinggi sosial ekonomi dan intensitas udara dilakukan untuk memperoleh gambaran land use nya maka pergerakannya.

mengenai: ●

semakin tinggi pula

Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah

maupun

kabupaten, pengumpul kegiatan

antar

wilayah

dengan hasil

melihat

produksi,

transportasi,

dan

pusat

Sistem kegiatan

Sistem jaringan

pusat

distribusi barang dan jasa; ●

Kecenderungan

perkembangan

Sistem pergerakan

prasarana transportasi yang ada; ●

Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.

IV -29

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Kebutuhan Data/Peta

Empat tahap permodelan transportasi:

Data dan peta sistem prasarana transportasi 1.

Trip Generation Model : menentukan

darat

besar pergerakan yang diproduksi dan

yang dibutuhkan adalah sebagai

berikut:

besar pergerakan yang kasuk ke zona ini.

1. Pola jaringan jalan dan rel kereta api;

2.

2. Kondisi jalan;

dan tujuan pergerakan.

3. Status dan fungsi jalan; 4. Volume

aliran

Trip Distribution Model : menetukan asal

barang

3. dan

penumpang;

Modal Split : Menentukan alternatif moda angkutan yang akan dipilih dalam pergerakan.

5. Pola pergerakan (asal dan tujuan) 4. barang dan penumpang;

Trip Assignment : menentukan alternatif lintas yang akan digunakan.

6. Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal. Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyebarangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan/alur pelayaran; 2. Jenis-jenis pelayaran; 3. Asal dan tujuan pelayaran; 4. Volume aliran barang dan penumpang pelayaran; 5. Lokasi dan volume bongkar-muat ponton/dermaga/pelabuhan. Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan penerbangan; 2. Jenis-jenis penerbangan; 3. Asal dan tujuan penerbangan; 4. Volume

aliran

barang

dan

penumpang; 5. Lokasi dan kapasitas bandar udara.

IV -30

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 4.5.2 Sistem Prasarana Pengairan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui lebih

Analisis sistem prasarana pengarian dilakukan jauh mengenai kapasitas pelayanan prasarana untuk memperoleh gambaran mengenai :

pengairan yang ada saat ini dikaitkan dengan

Keterkaitan fungsional antara sumber- kebutuhan yang ada.

●

sumber air baku dengan lokasi atau Keluaran yang diharapkan dari analisis ini kawasan

industri,

pertanian, berupa

permukiman, dan sebagainya; Kecenderungan

●

neraca

air

yang

telah

memperhitungkan semua sektor pengguna air

perkembangan dan semua sumber air yang ada.

pelayanan prasarana pengairan yang ada; Kondisi sumber air dikaitkan dengan

●

upaya pelestarian; Standar kebutuhan air baku pada

●

masing-masing kegiatan. Kebutuhan Data/Peta Data

sistem

prasarana

pengairan

yang

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Pola jaringan pengairan/irigasi; 2. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan; 3. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian; 4. Lokasi,

fungsi,

dan

kapasitas

instalasi/bangunan pengairan; 5. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumbersumber air. 4.5.3 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya

Cukup jelas.

Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah

lainnya

energi/listrik,

adalah

prasarana

telekomunikasi,

pengelolaan

lingkungan (seperti sampah, air limbah dan air

IV -31

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN bersih),

prasarana kota, dan sebagainya.

Idenfikasi ini dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut. Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola

jaringan,

kapasitas

dan

volume

pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi. 4.6

SUMBERDAYA ALAM

Cukup jelas.

Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat

perkembangan

pemanfaatan

sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang

pengembangan

wilayah

kabupaten. 4..6.1 Sumberdaya Tanah

Analisis ini memperhatikan :

Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk

mengidentifikasi

potensi

pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang peruntukan bagi

● Ketersediaan dan pengembangan lahan. ● Produktivitas

lahan

dan

sebaran

penguasaan lahan. ● Bentuk perubahan fungsi lahan.

kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian,

perkebunan,

pariwisata, Dalam analisis ini dilakukan pengkajian

pertambangan, industri, dan lain-lain) dan terhadap : kawasan lindung. Kebutuhan Data/Peta Data dan peta sumberdaya tanah yang

● Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

alokasi pemanfaatan lahan. ● Bentuk

penguasaan

lahan

oleh

IV -32

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN dibutuhkan adalah sebagai berikut:

masyarakat.

1. Ketersediaan lahan;

● Bentuk intervensi pemerintah dalam

2. Kemiringan lahan;

pengendalian pemanfaatan lahan.

3. Jenis tanah; 4. Geologi tata lingkungan; 5. Morfologi; 6. Iklim. 4.6.2 Sumberdaya Air Analisis

Analisis ini perlu memperhatikan :

terhadap

sumberdaya

air

dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk

● Sebaran

sumber-sumber

● Kondisi dari pemanfaatan air.

pemanfaatan sumberdaya air.

● Kemungkinan

Data

sumberdaya

dan

perkiraan kapasitas produksi air.

penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian Kebutuhan Data/Peta

air

distribusi/alokasi

pemanfaatan air. air

yang

diperlukan

meliputi:

● Kemungkinan pengembangan

1. Kebutuhan dan debit air;

perluasan kawasan

dan budidaya

pantai, laut,dan zona ekonomi eksklusif.

2. Peruntukan air; 3. Curah hujan tahunan; 4. Distribusi hujan; 5. Hidrologi (pola aliran sungai); 6. Hidrogeologi

(air

tanah

dan

permukaan); 7. Sebaran sumber air; 8. Daerah resapan air; 9. Rawa dan daerah banjir.. 4.6.3 Sumberdaya Udara Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk

Analisis ini perlu memperhatikan : ● Sebaran pemanfaatan ruang udara pada kawasan budidaya.

penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian

● Peningkatan kualitas udara.

pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka

● Kegiatan produksi yang menimbulkan

IV -33

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN pengembangan

kawasan

yang

menjaga

kualitas udara.

● Kemungkinan pengembangan kawasan

Kebutuhan Data/Peta Analisis

pencemaran udara.

terhadap

yang sumberdaya

udara

dapat

meningkatkan

kualitas

udara.

membutuhkan data/peta berikut: 1. Jalur-jalur penerbangan; 2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara. 4.6.4 Sumberdaya Hutan

Analisis ini perlu memperhatikan :

Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan

untuk

dukung/kemampuan menunjang

fungsi

● Sebaran dan kondisi penggunaan hutan.

mengetahui

daya

kawasan

dalam

menunjang

untuk

perlindungan

hutan

baik

perlindungan maupun kegiatan produksi.

● Daya

dukung hutan

kawasan

dalam

baik

untuk

maupun

kegiatan

produksi.

Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk

● Kesesuaian lahan bagi penggunaan

menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan

hutan produksi, hutan lindung, hutan

hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang

konversi, dsb.

dapat

dikonversi,

hutan

lindung,

dan

sebagainya. Kebutuhan Data/Peta Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas; 2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap; 3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi; 4. Sebaran dan luas hutan lindung; 5. Densitas dan produksi hasil hutan.

IV -34

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 4.6.5 Sumberdaya Alam Lainnya Analisis

sumberdaya

alam

Cukup jelas. lainnya

dapat mencakup sumberdaya hayati dan nonhayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut. 4.7 SISTEM PERMUKIMAN

Analisis Sistem Permukiman meliputi :

Analisis sistem permukiman dilakukan

● Sebaran

dari

konsentrasi

kegiatan

untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak,

permukiman perkotaan, perdesaan, dan

ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat

kaitannya dengan kegiatan produksi

permukiman di wilayah kabupaten yang

sekitarnya.

digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi

● Sistem pusat permukiman perkotaan

kawasan permukiman.

atau sistem kota yang mencakup fungsi

Kebutuhan Data/Peta

kota, hirarki kota, dan keterkaitan antara

Data/peta

sistem

permukiman

dibutuhkan adalah:

yang

kota dan dengan kawasan perdesaan yang

1. Kondisi permukiman;

dipengaruhi

Identifikasi

3. Jenis permukiman;

menggambarkan

dan

sebaran

jaringan

transportasi.

2. Jumlah permukiman; 4. Letak

oleh

konsentrasi permukiman

sistem dan

permukiman

karakterisitk

satuan

kontribusinya

terhadap

kegiatan permukiman perkotaan dan pengembangan wilayah. perdesaan; 5. Luasan permukiman.

Pendekatan

pertumbuhan

permukiman

dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola permukiman

antara

kawasan

perkotaan

dengan perdesaan, dan besaran permukiman yang terjadi. Pendekatan fungsi permukiman dimaksudkan untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan ekonom imasyarakat yang mempengaruhi pembangunan. Metode yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut :

IV -35

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN •

Skala Guttman yang didasari fungsi pelayanan, fasilitas infrastruktur, dan kegiatan ekonomi yang membuat suatu

permukiman

membentuk

sentralisasi dalam sistem spatial. Threshold Analysis yang didasari unsur

jumlah

dibutuhkan

peenduduk untuk

berfungsinya

yang

mendukung

suatu

pelayanan,

fasilitas, dan infrastruktur yang ada dalam suatu wilayah. Weighted

Centrality

digunakan

untuk

Index, mengukur

kompleksitas fungsional. Skalogram, digunakan untuk melihat hirarki

permukiman

jumlah

dan

fasilitas

berdasarkan

kelengkapan

sosial

ekonomi

jenis yang

dimiliki. Analisis Sistem Kota •

Dalam Pedoman ini belum terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai cara menentukan sistem kota di suatu kabupaten.

•

Analisis sistem kota dimaksudkan untuk menentukan

hirarki

kota

di

suatu

kabupaten. •

Metode Analisis

Pembobotan dan

pengelompokan

cluster

kota

berdasarkan variabel-variabel seperti kepadatan

penduduk,

kelengkapan

IV -36

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

sarana dan prasarana. •

Variabel lainnya yaitu jumlah rumah tangga petani. Di mana diketahui bahwa karakterisistik yaitu

penduduk

bermata

perkotaan

pencaharian

non

pertanian.. •

Semakin

besar

persentase

wilayah

terbangun, di mana apabila persentase wilayah terbangunnya semakin besar maka menempati tingkat yang semakin tinggi. •

Pengurutan menggunakan

kluster

kota

penilaian

dapat

berdasarkan

pembobotan. Analisis Penggunanan Lahan ini dimaksudkan

4.8 PENGGUNAAN LAHAN

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk menjadi acuan dalam penggunaan lahan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, yang diperbolehkan untuk suatu peruntukan penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan tertentu. Selain itu juga agar lahan yang lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. tersedia dapat digunakan untuk mendukung Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui berbagai aktivitas di atasnya. Serta untuk besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu menghindari penggunnan lahan yang tidak kawasan,

perubahan,

perluasan

fungsi sesuai antara karakteristik fisik lahan dengan

kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap jenis kawasan,

benturan

kepentingan

kegiatannya.

sektoral analisis

ini

dapat

Kemudian dibuat

dari

hasil

standar

bagi

dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan perletakan penggunaan lahan. pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya

terhadap

perkembangan

kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan.

IV -37

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Kebutuhan Data/Peta Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah: 1. Jenis

dan

intensitas

penggunaan

lahan; 2. Luas lahan; 3. Harga tanah; 4. Status lahan; 5. Perubahan fungsi lahan; Ketersediaan lahan. 4.9 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Analisis

pembiayaan

Analisis

ini

memberikan

pemaham

pembangunan nakerterkaitan antara saistem pembiayaan

dilakukan untuk mengidentifikasi sumber- pembangunan dengasn sistem penataan ruang sumber

pembiayaan

pembangunan

besaran biaya pembangunan

dan wilayah.

baik dari Analisis dilakukan terhadap masalah dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi prospek

pembiayaan

pembangunan,

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), administrasi keuangan pemerintah pusat dan bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraan daerah. sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan Selain itu juga dilakukan analisis berbagai sumber-sumber pembiayaan lainnya.

sumber keuangan yang ada dan yang potensial

Kebutuhan Data

bagi

Data

pembiayaan

pembangunan

pembiayaan

pembangunan,

serta

yang bagaimanan alokasi/pengaturannya. Dan juga

dibutuhkan adalah:

dilakukan analisis dampak fiskal akibat

1. Besaran PAD;

pembangunan, proses penyusunan anggaran,

2. APBD Kabupaten;

pengawasan, dan pelaporan.

3. Besaran DAU; 4. Besaran DAK; 5. Besaran

investasi

swasta

dan

masyarakat; 6. Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri; 7. Besaran sumber pembiayaan lainnya.

IV -38

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 4.10 KELEMBAGAAN Analisis kelembagaan dilakukan untuk Analisis

ini

dimaksudkan

untuk

memahami kapasitas Pemerintah Kabupaten mengidentifikasi posisi kelembagaan dalam dalam menyelenggarakan pembangunan yang kaitannya sebagai instrumen pemerintahan. mencakup struktur organisasi dan tata laksana Juga untuk mengukur potensi kelembagaan pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana yang memiliki peran vital sebagai pelindung dan

prasarana

pengaturan

kerja,

produk-produk bagi tenaga kerja dan sebagai salah satu alat

serta organisasi non-pemerintah stabilisator baik secara makro maupun mikro.

(Ornop) dan perguruan tinggi.

Analisis ini perlu untuk mengidentifikasi

Kebutuhan Data

apakah terdapat tumpang tindih tugas dan

Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah:

wewenang

Struktur organisasi;

efektifitas dan efisiensi kinerja kelembagaan

kelembagaan.

Dan

menilai

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja; Produk-produk Peraturan; Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi nonpemerintah dan perguruan tinggi.

IV -39

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN BAB 5 RTRW KABUPATEN Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cukup jelas. Kabupaten terdiri dari: 1. Rencana

Struktur

dan

Pola

Pemanfaatan Ruang; 2. Rencana

Pengelolaan

Kawasan

Lindung dan Budidaya; 3. Rencana

Pengelolaan

Kawasan

Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu; 4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah; 5. Rencana Penatagunaan Tanah,

Air,

Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya; 6. Rencana

Sistem

Kegiatan

Pembangunan 5.1

RENCANA

STRUKTUR

DAN

POLA PEMANFAATAN RUANG Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Fungsinya untuk memberi arahan kerangka menggambarkan

susunan

unsur-unsur perkembangan wilayah dalam susunan unsur-

pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan unsur pembentuk lingkungan yang saling sosial,

dan

lingkungan

yang berhubungan

buatan

secara

hirarkis

dan

digambarkan secara hirarkis dan berhubungan mencerminkan strategi pemanfaatan ruang satu dengan yang lainnya membentuk struktur yang ruang

kabupaten.

Isi

Rencana

direncanakan.

Materi

yang

diatur

Struktur meliputi skala menurut junis dan lokasi dari

Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi kegiatan pelayanan dalam kabupaten dan hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem sistem

pelayanan

pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat- Kegiatan pusat

permukiman,

hirarki

sarana

dan pendidikan,

pelayanan

prasarana

kabupaten.

meliputi

kesehatan,

perdagangan,

rekreasi,

dan

prasarana, sistem jaringan transportasi seperti prasarana. Kedalaman materi sampai tingkat sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal kecamatan.

IV -40

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

Fungsinya untuk memberi arahan tata

dan kelas terminal. Rencana

Pola

Pemanfaatan

Ruang guna lahan,. air, udara, dan sumberdaya alam

menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari lainnya dari kawasan lindung dan kawasan kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi budidaya

yang

membentuk

tata

ruang

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah kabupaten. Mengatur lokasi dan luas lahan (batas-batas) kawasan kegiatan untuk kegiatan regional dan lokal, kedalaman

delineasi

sosial, ekonomi,

budaya dan kawasan- materi adalah pemanfaatan ruang yang dirinci

kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dalam kawasan-kawasan. dan delineasi kawasan lindung seperti di bawah ini: A. Kawasan Lindung A Kawasan

yang

memberikan

perlindungan kawasan bawahannya: 1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan konservasi dan resapan air b. Kawasan perlindungan setempat: 1. Sempadan pantai 2. Sempadan sungai 3. Kawasan sekitar danau/waduk 4. Kawasan sekitar mata air 5.. Kawasan terbuka hijau termasuk didalammya hutan kota c. Kawasan suaka alam: 1. Cagar alam 2. Suaka margasatwa d. Kawasan pelestarian alam: 1. Taman nasional 2. Taman hutan raya 3. Taman wisata alam 4. Kawasan cagar budaya

IV -41

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

PENJELASAN

e. Kawasan rawan bencana alam: 1. Kawasan rawan letusan gunung api 2. Kawasan rawan gempa bumi 3. Kawasan rawan tanah longsor 4. Kawasan

rawan

gelombang

pasang dan banjir f. Kawasan lindung lainnya: 1. Taman buru 2. Cagar biosfer 3. Kawasan perlindungan plasma nutfah 4. Kawasan pengungsian satwa 5. Kawasan pantai berhutan bakau B. Kawasan Budidaya a. Kawasan hutan produksi: 1. Kawasan hutan produksi terbatas 2. Kawasan hutan produksi tetap 3. Kawasan

hutan

yang

dapat

dikonversi 4. Kawasan hutan rakyat b. Kawasan pertanian: 1. Kawasan pertanian lahan basah 2. Kawasan pertanian lahan kering 3. Kawasan

tanaman

tahunan/

perkebunan 4. Kawasan peternakan 5. Kawasan perikanan c. Kawasan pertambangan: 1. Golongan bahan galian strategis 2. Golongan bahan galian vital 3. Golongan bahan galian yang tidak

IV -42

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN termasuk kedua golongan di atas d. Kawasan peruntukan industri e. Kawasan pariwisata f. Kawasan permukiman g. Kawasan

konservasi

budaya

dan

sejarah (artefak/ bangunan bersejarah) 5.2

RENCANA

PENGELOLAAN

KAWASAN

LINDUNG

DAN

BUDIDAYA Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Rencana pengelolaan kawasan lindung dan Budidaya

adalah

pengelolaan

bentuk-bentuk

untuk

mewujudkan

upaya kawasan

budidaya

menentukan

batasa

rencana wilayah atau delineasi antara kedua jenis

struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk- kawasan

dan

berpengaruh

terhadap

bentuk upaya pengelolaan kawasan lindung keseimbangan lingkungan dari wilayah yang dan budidaya meliputi: a. Pengaturan pembagian

direncanakan.

kelembagaan, kewenangan

meliputi Merupakan

penjabaran

dari

arahan

pengelolaan pengelolaan kawasan lindung yang terdapat di

kawasan lindung dan budidaya kepada dalam RTRWP ke dalam rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan penggunaan runag yang dijelaskan secara Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, spatial dalam peta dengan tingkat ketelitian dan masyarakat secara langsung.

skala

1:100.000-1:50.000.

Untuk

b. Program pemanfaatan, meliputi garis mengimplementasikan rencana tersebut maka besar

program-program

pemanfaatan perlu dilakukan pencegahan pembatasan dan

pada kawasan lindung dan budidaya pengurangan kegiatan-kegiatan yang dapat untuk jangka panjang, menengah, dan menimbulkan

negatif

terhadap

kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

pendek. c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur

dampak

pengawasan

Sedangkan

yang

dimaksud

dengan

terhadap ketentuan dan arahan pengembangan kawasan

kesesuaian rencana untuk pemanfaatan budidaya adalah rencana kegiatan yang ruang kawasan lindung dan budidaya rencana pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang.

IV -43

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan masyarakat. d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur

penertiban

terhadap

pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 5.3

RENCANA

PENGELOLAAN Rencana pengelolaan ini menjelaskan fungsi

KAWASAN

PERDESAAN, dan

PERKOTAAN, DAN TERTENTU Dalam

suatu

wilayah

kegiatan

utama

kota-kota,

kawsan

perkotaan, desa-desa, dan kawasan tertentu,

kabupaten serta

keterkaitannya.

Menekankan

pada

terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu ketentuan dan arahan pengembangan dari kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan kawasan perkotaan, perdesaan, dan tertentu. serta bisa terdapat kawasan tertentu. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Tertentu dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut. Bentuk-bentuk

pengelolaan

kawasan

perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi: a.

Kelembagaan, kewenangan

meliputi pengelolaan

pembagian kawasan

perdesaan, perkotaan, dan tertentu yang melibatkan

Pemerintah

Kabupaten,

Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan

kawasan

perdesaan/perkotaan/tertentu juga dapat

IV -44

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN melibatkan

beberapa

Pemerintah

Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung. b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar

program

pemanfaatan

yang

diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan

kawasan

perdesaan,

perkotaan, dan tertentu. Misalnya untuk pengelolaan dirumuskan konversi

kawasan

perdesaan,

kebijakan pemanfaatan

pengendalian ruang

memperhatikan

yang

keberlanjutan

pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara,

air,

dan

dominannya

pangan,

sumberdaya

mengingat alam

di

kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat. d.

Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan

kebijakan

kawasan

perdesaan, perkotaan, dan tertentu. 5.4

RENCANA

SISTEM

PRASARANA WILAYAH 5.4.1

Rencana

Sistem

Prasarana

IV -45

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN

Materi yang diatur adalah jaringan pergerakan

Transportasi Rencana

Sistem

Prasarana

Transportasi dan prasarana bagi angkutan jalan raya, kereta

dirumuskan dalam rangka pengembangan api, laut, udara, danau, sungai.dsb. Kedalaman sistem

prasarana

transportasi

untuk yang diatur meliputi sistem primer dan

meningkatkan pelayanan jaringan transportasi sekunder. Misalnya untuk angkutan jalan raya wilayah.

Isi

Rencana

Prasarana harus

Sistem

jaringan

jalan

arteri,

kolektor, dan lokal, baik primer maupun

Transportasi adalah: ●

mencakup

Penentuan fungsi jalan, yang meliputi sekunder. penentuan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder.

●

Rencana pembangunan jalan dan jembatan,

yang

pembangunan

meliputi

jalan/jembatan

baru

untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi. ●

Rencana dengan

lokasi kelas

terminal pelayanan

sesuai sebagai

terminal wilayah dan terminal subwilayah. ●

Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.

●

Rencana pembangunan/pengembangan bandar udara, sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.

5.4.2

Rencana

Pengairan

Sistem

Prasarana Kebijakan pengembangan sistem prasarana pengairan

perlu

memprtimbangkan

pola

IV -46

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN Rencana Sistem Prasarana Pengairan ini jaringan

jalan sebagai salah satu dasar

dirumuskan dalam rangka pengembangan distribusi pengairan. Selain itu juga perlu sistem

prasarana

pengairan

untuk, mempertimbangkan

karakteristik

lahan

penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik (kemiringan, karakteristik tanah &batuan), dan

industri,

dan

untuk

pengembangan dan pola distribusi penduduk.

pertanian. Isi Rencana Sistem Prasarana Pengairan adalah sistem jaringan pengairan, fungsi dan pelayanan prasarana pengairan. 5.4.3

Rencana

Sistem

Prasarana Juga perlu mempertimbangkan pola jaringan

Telekomunikasi

jalan

Rencana

Sistem

Telekomunikasi meningkatkan telekomunikasi

bagi

dunia

karena

sistem

prasarana

Prasarana telekomunikasi bniasanya mengikuti pola

dirumuskan kemudahan

eksisting

untuk jaringan jalan. pelayanan

usaha

dan

masyarakat. 5.4.4

Rencana Sistem Prasarana Energi

Cukup jelas

Rencana Sistem Prasarana Energi dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. 5.4.5

Rencana

Sistem

Pengelolaan Lingkungan Rencana

Prasarana Dalam rencana sistem prasarana wilayah ini belum dibahas mengenai prasarana bangunan

Sistem

Prasarana pengendali banjir seperti drainase, kanal,

Pengelolaan Lingkungan dirumuskan untuk waduk, pintu air, dan sebagainya. Prasarana meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan bangunan pengendali banjir ini merupkana sanitasi

lingkungan

bagi

kegiatan elemen penting dalam pembangunan wilayah

permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan kabupaten di mana terdapat sistem kota di sosial

ekonomi

lainnya

melalui dalamnya.

Jadi

sebaiknya

juga

perlu

IV -47

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN pengembangan sistem prasarana pengelolaan dicantumkan. lingkungan

yang

Pembuangan

terdiri

Sementara

dari

Tempat

(TPS),

Tempat

Pembuangan Akhir (TPA), serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara. 5.5

RENCANA

PENATAGUNAAN Dimaksudkan

TANAH, AIR, UDARA, HUTAN, pemanfaatan DAN

SUMBERDAYA

agar

penggunaan

sumberdaya

alam

dan dapat

ALAM dilakukan secara seksama sesuai dengan

LAINNYA

kegiatan

produksi

permukiman

dan

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, infrastruktur di kawasan budidaya serta Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya mendukung pengelolaan kawasan lindung. berisi pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya. 5.5.1

Rencana Penatagunaan Tanah

Dimaksudkan

Rencana Penatagunaan Tanah adalah ketersediaan upaya-upaya penguasaan, pemanfaatan

tanah

agar

untuk lahan

meningkatkan bagi

kegiatan

penggunaan, dan pembangunan, meningkatkan produktivitas sesuai

dengan tanah, intensitas kegiatan sesuai dengan

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan fungsi kawasan, dan meningkatkan kelestarian Ruang yang meliputi pengaturan antara hak lingkungan. dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah. 5.5.2

Dimaksudkan

Rencana Penatagunaan Air

untuk

mengembangkan

Rencana Penatagunaan Air meliputi sumberdaya air, meningkatkan ketersediaan pengaturan penguasaan, penggunaan dan dan suplai air baku, dan memelihara sumberpemanfaatan air

dan sumber air yang sumber air.

berwujud lokasi, kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin

kebutuhan

akan

air

dan

menserasikan penggunaan air untuk kegiatan-

IV -48

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air. Isi Rencana Penatagunaan Air antara lain adalah: ●

Pengaturan

kebutuhan

masing-masing

air

untuk

kegiatan

dalam

rangka menjaga neraca air; ●

Penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkan rencana tata ruang;

●

Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air;

●

Pengaturan tata cara dan prosedur pengolahan air serta teknologi yang diterapkan;

●

Pengaturan tata cara dan prosedur pengusahaan air.

5.5.3

Rencana Penatagunaan Udara Rencana

dirumuskan keselamatan

Penatagunaan untuk

dapat

penerbangan

dan

Adalah pengaturan yang berkaitan dengan

Udara konservasi serta pemanfaatan ruang dan menjamin penggunaan

udara

yang

menjaga lingkungan

untuk

keseimbagan

kualitas udara.

berwawasan dan

kelestarian lingkungan. Tata guna udara meliputi

lalu

lintas

penerbangan,

dan

kelestarian lingkugan (udara bersih). 5.5.4

Rencana Penatagunaan Hutan Rencana

Penatagunaan

Mengatur penyediaan lahan yang dibutuhkan

Hutan untuk

kegiatan

permukian

dengan

meliputi pengaturan pengendalian kegiatan- mentransformasikan kawasan hutan yang kegiatan permukiman dan pertanian yang dapat dikonversi menjadi kawasan untuk terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan kegiatan permukiman atau kegiatan produksi produksi, hutan konversi dan hutan lindung lainnya. serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

IV -49

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW

PENJELASAN

KABUPATEN 5.5.5 Rencana Penatagunaan Sumberdaya Untuk Alam Lainnya

pengaturan,

penggunaan,

dan

pemanfaatan sumberdaya alam yang memiliki

Rencana Penatagunaan Sumberdaya potensi bagi pengembangan wilayah baik Alam

Lainnya

meliputi

pengaturan sumber daya hayati maupun smberdaya non

penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan hayati. sumberdaya alam lainnya dalam rangka mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten. 5.6

RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN

5.6.1 Indikasi

Kawasan

Prioritas

Pembangunan Rencana kawasan yang diprioritaskan Cukup jelas. meliputi

kawasan

diprioritaskan

yang

dianggap

perlu

pengembangan

atau

penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan

Ruang.

Kawasan-kawasan

tersebut bisa berbentuk antara lain : ●

Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten;

●

Kawasan terbelakang/terisolasi;

●

Kawasan kritis/rawan bencana;

●

Kawasan perbatasan antar negara;

●

Kawasan lindung.

5.6.2

Indikasi Program Pembangunan Rencana

Tata

Ruang

Wilayah Cukup jelas.

Kawasan (RTRW) Kabupaten merupakan acuan

bagi

penyusunan

program

IV -50

PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

PENJELASAN

pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang

perlu

dilengkapi

dengan

indikasi

program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan.

Kriteria

umum

dalam

menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah: ●

Mengintegrasikan

usaha-usaha

pengembangan dan pembangunan; ●

Mempertimbangkan

aspirasi

masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi

dari

usaha-usaha

pengembangan wilayah; ●

Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.

IV -51

penjelasan PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN

IV -52

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.1

PENGERTIAN Peninjauan

Peninjauan kembali merupakan salah satu tahapan kembali

dan/atau

penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(RTRWK) merupakan suatu proses

yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman untuk :

dalam proses perencanaan yang dimaksudkan untuk menilai kualitas RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan. Selain itu peninjauan kembali juga dimaksudkan untuk melihat sejauhmana produk rencana tata ruang telah dilaksanakan atau dimplementasikan, dan apakah ada simpangan dalam pelaksanaannya. Fungsi RTRW Kabupaten : a. Sebagai

a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten.

serta

keserasian

suatu kabupaten dapat berkembang secara terpadu dan seimbang. c. Keterpaduan berarti bahwa rencana yang

pembangunan antar sektor.

dihasilkan dapat menciptakan satu kesatuan

c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat. d. Penyusunan

rencana

rinci

perkembangan di segala sektor. d. Keterkaitan berarti bahwa rencana yang

tata

ruang

dihasilkan dapat menciptakan hubungan yang

Kabupaten. e. Pelaksanaan memanfaatkan

menentukan

b. Agar tiap kawasan dan tiap sektor dalam

keseimbangan perkembangan antar kawasan kabupaten,

dalam

pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan wilayah

arahan

saling menguntungkan antara sektor yang pembangunan ruang

bagi

dalam kegiatan

satu dengan yang lain. e. Keseimbangan berarti perkembangan suatu

pembangunan.

sektor

seimbang

sektor

lainnya.

dengan

perkembangan

Menumbuhkan

dan

meningkatkan minat investasi. f.

Untuk menyusun rencana rinci tata ruang

IV -53

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

(RTRW Kab merupakan rencana umum tata ruang). g. Sebagai

arahan

dalam

melaksanakan

kegiatan pembangunan. 1.2

RUANG LINGKUP

Materi yang diatur dalam peninjauan kembali Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi :

RTRW Kab meliputi :

a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWK

a. Ketentuan-ketentuan yang mengindikasikan

perlu ditinjau kembali.

apakah RTRW Kab perlu ditinjau kembali

b. Kriteria untuk menentukan tipologi penijauan

atau tidak. Hal ini dilihat standar dan

kembali RTRWK.

ketentuan-ketentuan yang berlaku..

c. Kajian terhadap kinerja dan kemampuan

b. Cara-cara penentuan tipologi/tingkatan dalam

RTRWK dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan,

peninjauan kembali RTRW Kab. c. Penilaian terhadap kualitas RTRW Kab dalam

dinamika perkembangan dan sebagai alat

mengikuti

perencanaan.

perubahan kebijakan.

dinamika

pembangunan

dan

d. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal

d. Pembahasan analisis korelasi antara faktor

dengan kebijaksanaan pembangunan serta

eksternal (kebijakan global) dengan kebijakan

struktur pemanfaatan ruang.

pembangunan yang ada.

e. Tipologi dan tata cara peninjauan kembali RTRWK.

e. Prosedur peninjauan kembali RTRW Kab. f. Prosedur legalisasi rencana yang telah direvisi

f. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.

g.

g. Kelembagaan peninjauan kembali RTRWK. 1.3

KEDUDUKAN KEMBALI

RTRWK

DALAM

10

kembali ini.

tahun

sekali,

Proses perencanaan sifatnya terus menerus dan dilakukan secara berkala, tidak berhenti pada

Walaupun sebuah RTRWK yang baru setiap

Aspek kelembagaan dari proses peninjauan

PENINJAUAN

SISTEM PENATAAN RUANG disusun

(hasil peninjauan kembali).

proses

perencanaan tidak berhenti pada dihasilkannya

suatu tahap. Proses perencanaan dalam penataan ruang belum selesai pada dihasilkannya RTRW Kabupaten. Namun masih perlu dilanjutkan dengan proses peninjauan kembali RTRW Kab

IV -54

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN dokumen

atau

perencanaan

produk

merupakan

RTRWK. proses

Proses dengan proses peninjauan kembali RTRW Kab

yang

terus tersebut. Peninjauan kembali juga digunakan

berlanjut seperti suatu siklus. Dalam pengertian untuk melihat simpangan-simpangan yang terjadi tersebut, peninjauan kembali merupakan bagian dalam proses implementasi rencana. dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang Jadi tahap peninjauan kembali RTRW Kabupaten yang telah disusun.

merupakan tahap yang penting dalam proses perencanaan.

BAB II

KONSEP DASAR

PENINJAUAN KEMBALI 2.1

PERLUNYA

PENINJAUAN

KEMBALI Faktor

yang

sebenarnya

menjadikan

kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah karena

adanya

ketidaksesuaian

dan/atau

simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal

rencana tata ruang yang dihasilkan dengan implementasi atas rencana tersebut di lapangan menyebabkan

perlunya

peninjauan

kembali.

Pertentangan tersebut dapat disebabkan karena kesalahan-kesalahan

dalam

pelaksanaan

di

lapangan, atau karena kualitas RTRW Kabupaten yang kurang baik untuk diterapkan.

maupun faktor eksternal. 2.1.1

Adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara

Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

perlunya peninjauan kembali, yaitu: 1. Adanya

perubahan

penyempurnaan

dan/atau

peraturan

dan/atau

rujukan sistem penataan ruang. 2. Adanya

perubahan

Faktor eksternal yang menyebabkan perlunya

kebijaksanaan

pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang

1. Terjadi perubahan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tata ruang. 2. Terjadi perubahan kebijakan pemanfaatan ruang sehingga kegiatan pembangunan membutuhkan ruang yang degnan skala yang lebih besar. 3. Terjadi penyesuaian dalam kebijakan global yang juga mempengaruhi sistem

IV -55

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN berskala besar.

global yang juga mempengaruhi sistem

3. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang

mengubah

paradigma

sistem

pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang. 4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal

dalam

sumberdaya

hal

alam

pemerintahan, dan kegiatan penataan ruang yang berlangsung. 4. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang

cukup

pesat

sehingga

dapat

meningkatkan kelestarian lingkungan. 5. Terjadi bencana alam yang cukup besar

pemanfaatan

sehingga mengubah pola pemanfaatan

meminimalkan

ruang. Hal ini menyebabkan perlunya

kerusakan lingkungan.

penetapan kawasan lindung dan kawasan

5. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola

budidaya ulang agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi

kegiatan

budidaya

maupun

lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.

IV -56

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN 2.1.2

Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi Faktor internal yang menyebabkan perlunya perlunya peninjauan kembali adalah: 1. Rendahnya

kualitas

peninjauan kembali adalah sebagai berikut : yang

1. RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan

perizinan

kurang dapat mengatur masalah perizinan

lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat

lokasi. Dan RTRW Kabupaten tersebut juga

mengoptimalisasi

kurang mendukung kegiatan sosial ekonomi

dipergunakan

untuk

RTRWK penertiban

perkembangan

dan

pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang

yang terjadi. 2. Hal di atas dapat disebabkan karena tidak

cepat dan dinamis. 2. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang.

diikutinya prosedur teknis kelembagaan dalam penataan ruang. 3. Rendahnya komitmen dari para aparat yang

komitmen

bertugas dalam melaksanakan penataan ruang.

aparatur yang terkait dengan tugas penataan

4. Perubahan norma dan tuntutan hidup dalam

3. Terbatasnya ruang,

pengertian

mengenai

dan

fungsi

dan

kegunaan

RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Adanya

perubahan

atau

pergeseran

nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di

masyarakat. 5. Aparat

yang

berwewenang

dalam

pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

dalam masyarakat. 5. Lemahnya

kemampuan

aparatur

yang

berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 2.2

PROSES PENINJAUAN KEMBALI Proses peninjauan kembali merupakan Seperti telah dijelaskan di atas bahwa peninjauan

suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari kembali adalah tahap yang penting dalam proses rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara penataan ruang. Peninjauan kembali ini perlu konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang mempertimbangkan yang menerima pengaruh dari faktor internal dan internal

pada

faktor

suatu

eksternal

kabupaten.

maupun

Peninjauan

eksternal. Proses peninjauan kembali dalam kembali ini perlu dilaksanakan secara konsisten. rangkaian

penataan

ruang

dijelaskan pada Gambar 2.1.

secara

skematis Proses peninjauan kembali RTRW Kab memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

IV -57

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Proses

peninjauan

kembali

RTRWK

1. Melakukan

evaluasi

terhadap

data

dan

dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu

informasi (data yang telah diolah) yang

1. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan

didapat dari kegiatan pemanfaatan ruang.

pengendalian, dan pemanfaatan ruang.

2. Menetukan apakah peninjauan kembali perlu

2. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali. 3. Penentuan

dilaksanakan atau tidak. 3. Menentukan tipologi peninjauan kembali.

tipologi

peninjauan

kembali

4. Melakukan analisis data, dan melakukan

berdasarkan kriteria tipologi.

pengkajian dan evaluasi terhadap RTRW

4. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.

Kabupaten yang telah dihasilkan. 5. Melakukan

5. Kegiatan penyempurnaan RTRW.

6. Melakukan pemantapan dalam ketentuan-

pemanfaatan RTRW.

ketentuan yang terkait dengan pemanfaatan

7. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi RTRW hasil

dan pengendalian. 7. Melakukan persiapan dalam pengesahan hasil

peninjauan kembali. KRITERIA

RTRW

Kabupaten.

6. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian

BAB III

penyempurnaan

peninjauan kembali ini. TIPOLOGI Peninjauan kembali menetapkan produk rencana

PENINJAUAN KEMBALI

yang telah dihasilkan ke dalam suatu tipologi berdasarkan kriteria-kriteria yang akan dijelaskan

Peninjauan kembali RTRWK lebih mudah berikut ini. ditindaklanjuti dengan membuat dan mengikuti Kriteria-kriteria untuk menentukan tipologi suatu suatu tipologi peninjauan kembali. Adapun produk rencana (RTRW Kabupaten) adalah kriteria-kriteria yang yang membentuk tipologi sebagai berikut : tersebut adalah:

1.

Kelengakapan data yang menetukan kualitas produk rencana.

1.

Kelengkapan dan keabsahan data;

2.

Relevansi metoda dan hasil analisis;

3.

Kesesuaian perumusan konsep dan strategi 3.

Perumusan konsep dan strategi penataan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

ruang.

2.

Kesesuaian meotde dan hasil analisis.

4.

Prosedur penyusunan RTRWK;

4.

Prosedur penyusunan produk rencana.

5.

Kesahan produk RTRWK.

5.

Sah atau tidaknya produk RTRW kabupaten.

IV -58

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN 3.1

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DATA Data dikatakan lengkap jika minimal Kelengkapan data ditentukan oleh beberapa hal

terdapat: a.

Data

berikut ini : Kebijaksanaan

Pembangunan

a.

Daerah (sasaran dan tujuan) dan Data

dan Data Regional :

Regional:

• Arahan Pola Dasar Pembangunan Daerah

• Data kesimpulan arahan Pola Dasar Pembangunan

Daerah

dan

dan Propeda Propinsi yang berhubungan

Propeda

dengan

Propinsi terhadap Kabupaten. • Data

kesimpulan

Pembangunan

Daerah

Pola dan

kebijakan

penataan

ruang

kabupaten. • Pola Dasar Pembangunan Daerah dan

Dasar Propeda

Propeda Kabupaten. • Data kebijakan pembangunan sektoral

Kabupaten. • Data kebijaksanaan pembangunan sektor

yang

lainnya yang berpengaruh.

mempengaruhi

kebijakan

pembangunan kabupaten.

• Data atau informasi arahan RTRWN,

b.

Data Kebijakan Pembangunan Daerah

• Arahan

RTRWN,

RTR

Pulau,

dan

RTR Pulau atau Perwilayahan, RTRWP

RTRWP yang terkait dengan RTRW

terhadap Kabupaten.

Kabupaten.

Data karakteristik ekonomi wilayah

b.

Data karakteristik ekonomi wilayah yang

dan perkembangannya, yang meliputi:

terdiri dari :

• Data PDRB Kabupaten (time series 5

• PDRB Kabupaten berupa time series

tahun) • Data mobilitas orang dan barang di kabupaten. • Data sistem jaringan transportasi jalan. • Data produksi per sektor pembangunan total kabupaten. • Data produksi per sektor pembangunan dirinci per kecamatan. • Data APBD Kabupaten (time series 5 tahun)

selama 5 tahun. • Mobilitas orang dan barang di kabupaten. • Sistem jaringan transportasi. • Produksi tiap sektor pembangunan, untuk setiap sektor dalam kabupaten. • Produksi tiap sektor pembangunan yang dirinci ke dalam unit kecamatan. • APBD kabupaten berupa time series selama 5 tahun. • Realisasi dari penerimaan-pengeluaran

IV -59

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN • Data

realisasi

penerimaan

dan

• Realisasi dari penerimaan-pengeluaran

pengeluaran rutin. • Data

realisasi

penerimaan

dan

• Data investasi pembangunan per sektor dan

kondisi

kependudukan

/

perkembangan

demografi,

yang

jumlah

penduduk

kabupaten,

kecamatan, kota-kota (perkotaan), dan

yang

tiap

sektor

mempengaruhi

c. Data kependudukan / demografi yang terdiri dari :

• Data kepadatan penduduk kabupaten,

perkotaan), dan desa.

• Data rate pertumbuhan

tingkat kecamatan dan kota. • Laju pertumbuhan penduduk kabupaten.

kecamatan dan kota. kabupaten,

kecamatan, desa. lapangan

hingga tingkat kecamatan, kota (kawasan • Kepadatan penduduk yang dirinci hingga

perdesaan.

• Data

pembangunan

dari

• Data jumlah penduduk yang dirinci

meliputi: • Data

investasi

penataan ruang.

yang terkait dengan penataan ruang. Data

pembangunan. • Data

pengeluaran pembangunan.

c.

ruin.

• Lapangan pekerjaan yang dirinci hingga tingkat kecamatan.

pekerjaan

penduduk

kabupaten, dirinci per kecamatan. d.

Data sumber daya buatan, meliputi: • Data sarana ekonomi tiap kecamatan dan perkotaan. • Data sarana sosial tiap kecamatan dan perkotaan. • Data dan peta sarana dan prasarana transportasi di kabupaten.

e.

d. Data sumber daya buatan yang terdiri dari: • Sarana ekonomi tiap kecamatan dan kota. • Sarana sosial tiap kecamatan & kota. • Data

dan

peta

sarana

prasarana

transportasi. • Data dan peta prasarana pengairan • Data dan peta sumber air bersih

• Data dan peta prasarana pengairan.

• Data dan peta jaringan listrik

• Data dan peta sumber air baku.

• Data dan peta jaringan telekomunikasi.

• Data dan peta sistem jaringan listrik.

e. Data sumber daya alam yang terdiri :

• Data dan peta sistem telekomunikasi.

• Data dan peta penggunaan lahan

Data sumber daya alam, meliputi: • Data dan peta penggunaan lahan/tanah

• Data dan peta hidrologi. • Data dan peta topografi dan morfologi.

IV -60

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN • Data dan peta hidrologi/sumberdaya air

• Data dan peta geologi

• Data dan peta topografi dan morfologi

• Data dan peta pertambangan dan mineral.

• Data dan peta geologi dan jenis tanah

• Data dan peta meteorologi dan geofisika.

• Data dan peta sumberdaya mineral

• Data dan peta kehutanan

• Data dan peta unsur-unsur iklim

• Data dan peta kawasan rawan bencana.

• Data dan peta kehutanan • Data dan peta kawasan rawan bencana Peta

dibuat

dengan

kedalaman

skala

1:100.000 sampai dengan 1:50.000. 3.2

METODE DAN HASIL ANALISIS Metoda dan hasil analisis yang telah

digunakan dalam penyusunan RTRWK dianggap

oleh beberapa hal berikut ini :

lengkap jika minimal terdapat: a.

Analisis Kabupaten

untuk dalam

Kelengkapan metode dan hasil analisis ditentukan

melihat sistem

kedudukan perwilayahan

nasional, sistem tata ruang pulau, sistem perwilayahan propinsi, dan keterkaitannya dengan kabupaten lainnya. Analisis ini dinyatakan lengkap jika minimal memiliki : • Analisis mengenai jaringan transportasi

a.

Analisis

kedudukan

kabupaten

dalam

konstelasi wilayah yang lebih luas, yang terdiri dari : • Analisis jaringan transportasi nasional, pulau, dan propinsi. • Analisis arahan kebijakan RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, dan kebijakan sektoral. • Analisis sistem kota dan regional yang

nasional, pulau, propinsi kebijakan

mempengaruhi perkembangan kabupaten.

RTRWN, RTR Pulau, Perwilayahan,

• Analisis terhadap fungsi dan peran

• Analisis

mengenai

arahan

RTRWP, dan kebijaksanaan sektoral. • Analisis sistem perkotaan, regional yang berpengaruh terhadap kabupaten. • Analisis fungsi dan peranan kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, propinsi dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional/

kabupaten dalam wilayah nasional, pulau, dan propinsi. Analisis ini membahas aspek

ekonomi,

pencapaian

transportasi,

dan

pembangunan

nasional/regional. • Analisis sektor unggulan yang menjadi penggerak pertumbuhan di kabupaten, propinsi pulau dan nasional

IV -61

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN regional secara umum.

propinsi, pulau, dan nasional.

• Analisis sektor-sektor unggulan yang

b.

• Analisis laju pertumbuhan penduduk.

propinsi, pulau maupun nasional.

• Analisis pergerakan penduduk eksternal

Analisis Demografi

dan internal kabupaten.

• Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk antar kabupaten dan dalam

• Analisis

persebaran

penduduk hingga

dan

kepadatan

tingkat kecamatan,

perkotaan, dan desa. • Analisis struktur pekerjaan penduduk

kabupaten • Analisis distribusi/kepadatan penduduk kecamatan, perkotaan, dan perdesaan • Analisis struktur pekerjaan penduduk kecamatan, perkotaan dan perdesaan • Analisis strukltur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja per kecamatan,

• Analisis berdasarkan

komposisi

penduduk

umur

partisipasi

dan

angkatan kerja hingga tingkat kecamatan, perkotaan, dan desa. c. Analisis Sosial Kemasyarakatan • Analsis terhadap adat istiadat dan budaya

perkotaan dan perdesaan.

baik yang mendukung maupun yang

Analisis Sosial Kemasyarakatan

menghambat pembangunan di kabupaten.

• Analisis adat-istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan

masyarakat

Menilai

dilibatkan

sejaumana

dalam

proses

penataan ruang.

masyarakat dalam pembangunan • Analisis kepedulian masyarakat terhadap

• Analisis kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

lingkungan • Analisis pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat • Analisis

• Analisis peran serta masyarakat dalam pembangunan.

• Analisis tingkat partisipasi/peran serta

kinerja

tingkat

pelayanan

• Analisis pergeseran

untuk nilai

mengidentifikasi dan

norma

dalam

masyarakat. • Analisis tingkat pelayanan fasilitas sosial.

fasilitas dan utilitas sosial. d.

Analisis kependudukan

menjadi prime mover di kabupaten,

• Analisis tingkat perkembangan penduduk

c.

b.

Analisis Ekonomi

Menilai kinerja dari tiap fasilitias sosial

• Analisis mengenai ekonomi dasar

yang ada.

• Analisis

mengenai

wilayah kabupaten

struktur

ekonomi d. Analisis ekonomi • Analisis basis ekonomi

IV -62

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN • Analisis mengenai peluang pertumbuhan

• Analisis struktur ekonomi • Analisis peluang pertumbuhan ekonomi.

ekonomi • Analisis pergerakan barang dan jasa intra

Mengidentifikasi

dan inter wilayah

berpotensi

• Analisis pola persebaran ekonomi dalam

internal maupun eksternal kabupaten. • Analisis pola persebaran ekonomi.

e. Analisis Fisik dan Daya Dukung Lingkungan • Analisis kendala fisik pengembangan

• Analisis sektor-sektor yang berpotensi

kawasan budidaya (rawan gempa, banjir,

untuk

longsor, dll)

pengembalian modal yang besar sehingga

• Analisis lokasi dan kapasitas sumber daya

menghasilkan

tingkat

dapat menjadi daya tarik investasi. e.Analisis fisik dan daya dukung lingkungan

alam

• Analisis terhadap hambatan fisik yang

• Analisis kesesuaian lahan untuk kawasan

ditemukan

lindung maupun budidaya.

dalam

pengembangan

kawasan budidaya.

Analisis Sarana dan Prasarana

• Analisis lokasi dan ketersediaan sumber

• Analisis kondisi, jenis dan jumlah sarana

daya alam.

sosial dan ekonomi.

• Analisis

• Analisis sarana dan prasarana transportasi

kesesuaian

diperuntukkan

• Analisis sarana dan prasarana pengairan,

baik

lahan untuk

yang kawasan

lindung maupun kawasan budidaya.

listrik dan telekomunikasi. Analisis struktur dan pola ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya. Analisis ini dinyatakan lengkap apabila

f.

Analisis sarana dan prasarana • Analisis

kondisi,

jenis,

dan

jumlah

sarana-prasarana.

dapat dirangkum faktor-faktor pembentuk

• Analisis sarana-prasarana transportasi.

struktur dan pola pemanfaatan ruang dari

• Analisis sarana-prasarana utilitas.

kesimpulan analisis pola sebaran penduduk, pola

h.

meningkatkan

• Analsis pergerakan barang dan jasa baik

• Analisis mengenai potensi investasi.

g.

untuk

yang

pertmbuhan ekonomi.

wilayah

f.

sektor-sektor

sebaran

kegiatan

pembangunan

g. Analisis struktur dan pola ruang. • Analisis faktor pembentuk struktur dan

(kegiatan budidaya), dan pola sebaran

pola

jaringan sarana-prasaran.

Analisis struktur meliputi distribusi

Analisis potensi dan kondisi sumber daya

pusat-pusat pelayanan dan jaringan yang

IV -63

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN alam, sumber daya buatan dan sumber daya

menghubungkan

manusia

tersebut, dimana jaringan akan berhirarki

• Potensi sumber daya alam yang ada, kemungkinan

dan

Analisis

keterbatasan

pengembangan

sumber

h.

ruang

Analisis potensi dan kondisi SDA, SDM, SDB • Potensi dan kendala dalam mengelola

ada untuk mengelola sumber-sumber di

sumber daya alam yang tersedia.

atas. Keuangan

dan

• Potensi

Kemampuan

pembangunan

i. Analisis

keuangan

dan

kemampuan

pembiayaan pembangunan daerah.

• Analisis PAD, subsidi pemerintah pusat,

• Analisis

dan subsidi dari tingkat propinsi. sumber-sumber

dalam

mengelola sumber daya alam dan buatan.

kabupaten

serta arahan dari tingkat propinsi.

kendala

• Potensi sumber daya manusia untuk

• Analisis mengenai jumlah dan proporsi pembiayaan

dan

mengembangkan sumber daya buatan.

Pembiayaan Pembangunan Daerah

• Analisis

pemanfaatan

karakter suatu penggunaan ruang.

daya

• Kemampuan sumber daya manusia yang

Analisis

pola

berkaitan dengan ukuran, fungsi, dan

buatan

i.

pusat-pusat

membentuk tata ruang,

pengembangannya. • Potensi

antar

kabupaten

pembiayaan

pembiayaan dan

arahan

pemangunan pemabngunan

propinsi.

lainnya (swasta, BLN, dsb).

• Analisis PAD, subsidi dari Pusat dan propinsi. • Analisis

sumber-sumber

pembiayaan

pembangunan lainnya yang potensial (sumber-sumber

pembiayaan

non

konvensional). 3.3

PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian-bagian perumusan konsep dan Perumusan konsep dan strategi dalmam strategi pemanfaatan yang diperiksa pemanfaatan ruang kabupaten meliputi : kesesuaiannya meliputi: a.

Perumusan tujuan pemanfaatan ruang

a.

Perumusan tujuan dan strategi penataan ruang

di

wilayah

kabupaten

IV -64

yang

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN b.

Perumusan

masalah

pembangunan

kabupaten dan keterkaitannya dengan

bersangkutan. b.

masalah pemanfaatan ruang c.

Perumusan pengembangan

potensi

dan

masalah

pembangunan yang terjadi di kabupaten yang

konsep

dan

strategi

tata

ruang

wilayah

bersangkutan. c.

kabupaten d.

Perumusan

Perumusan

konsep

dan

strategi

pengembangan kabupaten.

Penjabaran pengembangan

konsep

dan

strategi

tata

ruang

wilayah

kabupaten ke dalam langkah-langkah berikut :

d.

Penjabaran konsep dan strategi tersebut ke dalam : • Strategi pengelolaan kawasan lindungbudidaya.

• Strategi pengelolaan kawasan kawasan lindung dan budidaya • Strategi

• Strategi pengelolaan kawasan perdesaanperkotaan-tertentu.

pengelolaan

kawasan

perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.

• Strategi pengembangan sistem kota dan sistem permukiman. • Strategi pengembangan sarana-prasarana.

• Strategi

pengembangan

sistem

• Strategi

pengembangan

kawasan

kegiatan pembangunan serta sistem

prioritas.

Kawasan

prioritas

untuk

permukiman perdesaan dan perkotaan.

kabupaten

adalah

kawasan

yang

dahulu

untuk

• Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah. • Strategi

dikembangkan.

pengembangan

kawasan

prioritas

terlebih

Penentuan

kawasn

prioritas tergantung dari masing-masing kabupaten.

• Strategi pemanfaatan ruang. • Strategi

dirpioritaskan

pengendalian

• Strategi pemanfaatan ruang dan strategi

pemanfaatan

pengendalian pemanfaatan ruang.

ruang, 3.4

KESAHAN PRODUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN RTRW Kabupaten dinyatakan sah sesuai Sah atau tidaknya suatu produk rencana (dalam UUPR, apabila memiliki: RTRW Kabupaten) menjadi salah satu kriteria •

Tujuan kabupaten

pemanfaatan serta

ruang

konsep

dan

wilayah dalam menentukan tipologinya di dalam proses strategi peninjauan kembali ini.

IV -65

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

pengembangannya untuk mencapai tujuan Melalui sah atau tidaknya suatu RTRW kabupaten •

tersebut di atas.

maka dapat ditentukan kualitas produk rencana

Rencana struktur pemanfaatan ruang :

tersebut (baik atau buruk).

a. Rencana sistem kegiatan pembangunan

Rencana struktur pemanfaatan ruang meliputi

b. Rencana sistem permukiman perkotaan rencana

sistem

pusat

pelayanan

perkotaan,

rencana sistem jaringan transportasi, rencana

dan perdesaan

c. Rencana sistem prasarana wilayah yang sistem jaringan utilitas (telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan),

terdiri dari : i)

Rencana

prasarana dan

sistem

Rencana

pengembangan

dan

distribusi

penduduk yang disesuaikan dengan daya dukung

transportasi ii)

arahan

sistem

prasarana lingkungan,

sistem

prasarana Rencana

energi/listrik iii) Rencana

v) •

pemanfaatan

ruang

menggambarkan ukuran, fungsi, dan jumlah dari

pengelolaan iv) Rencana

pola

prasarana kegiatan manusia.

sistem

lingkungan

Ukuran berarti luas lahan yang dipergunakan,

Rencana sistem prasarana lainnya

fungsi berarti jangkauan pelayanannya, dan jenis penggunaannya

Rencana pola pemanfaatan ruang.

maksudnya

untuk

kawasan

budidaya (permukiman, perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, dsb) atau untuk kawasan lindung (kawasan resapan air, cagar budaya, dsb). 3.5

PROSEDUR PENYUSUNAN RTRWK Penyusunan

RTRWK

umumnya

mengikuti prosedur yang berciri sebagai berikut: •

Disusun berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku

•

Melibatkan seluruh tim koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten bersangkutan serta masyarakat dan pakar termasuk swasta

•

Melalui

suatu

musyawarah

proses

dari

konsensus

semua

pihak

dan dan

Prosedur dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan metodologi yang terdapat di dalam buku Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, di mana memuat tata cara proses penyusunannya. 2. Tim penyusun RTRW Kabupaten ini terdiri dari tim koordinasi, tim pelaksana, dan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta

IV -66

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.

dan swasta. 3. Melalui proses musyawarah dari semua pihak

(pemerintah,

masyarakat,

dan

swasta). BAB IV

TATA CARA BAKU

PENINJAUAN KEMBALI 4.1

TAHAP

EVALUASI

DATA

DAN

INFORMASI •

Pada tahap ini dikumpulkan data mengenai pemanfaatan ruang kabupaten yang sudah berlangsung

dan

dibandingkan

dengan

strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. •

Data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap

strategi,

struktur

dan

pola

pemanfaatan ruang Kabupaten •

Melakukan

kajian

terhadap

keabsahan

RTRWK dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktorfaktor eksternal Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan : •

Profil, kualitas dan kesahan RTRWK

•

Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang,

Pada tahap evaluasi data ini, dikumpulkan informasi mengenai pelaksanaan dari RTRW Kabupaten (pemanfaatan ruang) di lapangan. Kemudian dilihat apakah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Kabupaten (rencana struktur & pola) atau tidak. Dalam tahap ini juga perlu dikumpulkan data dan informasi mengenai kebijakan global dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, khususnya berkaitan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Perlu keabsahan

dilakukan RTRW

penilaian

mengenai

Kabupaten

yangtelah

dihasilkan. Hasil dari tahap evaluasi data ini antara lain profil kualitas RTRW, simpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, dan pengaruh kebijakan global.

berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan •

Perubahan-perubahan kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang

IV -67

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN 4.2

TAHAP PENENTUAN PERLU/TIDAKNYA DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK Penentuan perlu/tidaknya dilakukan Kriteria-krriteria dalam menentukan perlu atau peninjauan kembali terhadap RTRWK dilakukan tidaknya peninjauan kembali adalah sebagai dengan melihat beberapa kriteria berikut: • Terjadi

perubahan

berikut :

kebijaksanaan

•

Kebijakan

global

mempengaruhi

pemerintah/sektor untuk pembangunan

pembangunan sektoral, misalnya karena

berskala besar atau kegiatan penting yang

ada kegiatan khusus yang memerlukan

tidak dapat ditampung oleh struktur dan

skala yang sangat besar sehingga tidak

pola pemanfaatan ruang dalam RTRWK

dapat diakomodasi oleh RTRW Kabupaten.

yang ada

•

• Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam

pembangunan

adanya

daerah

karena

perubahan

prioritas,

Adanya pengaruh faktor internal yang belum dipertimbangkan sebelumnya.

•

Adanya simpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola.

perkembangan kawasan atau sektor yang tidak dipertimbangkan sebelumnya

Jika minimal satu dari ketiga kriteria di atas

• Terjadinya simpangan-simpangan besar dalam struktur dan pola pemanfaatan

terjadi,

maka

RTRW

Kabupaten

perlu

ditinjau kembali.

ruang Jika sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria tersebut

dipenuhi,

maka

diperlukan

proses

peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada. 4.3

TAHAP

PENENTUAN

TIPOLOGI

PENINJAUAN KEMBALI Setelah

dari

tahapan

(2)

diperoleh Tahap selanjutnya dalam proses peninjauan

ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali, kembali yaitu tahap penentuan tipologi. Tipologi selanjutnya

ditentukan

kembali, yaitu :

tipologi

peninjauan adalah tingkatan dalam pengklasifikasian RTRW yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang

IV -68

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Tipologi A

RTRWK sah, simpangan kecil, telah dijelaskan.

faktor eksternal tetap. Tipologi B

Tabel Tipologi RTRW Kabupaten

RTRWK sah, simpangan kecil,

Tipologi Kualitas Simpangan F.eksternal

faktor eksternal berubah.

A

sah

kecil

tetap

Tipologi C

B

sah

kecil

berubah

faktor eksternal berubah.

C

sah

besar

berubah

Tipologi D

D

sah

besar

tetap

E

tidak sah

kecil

berubah

F

tidak sah

kecil

tetap

G

tidak sah

besar

berubah

H

tidak sah

besar

tetap

RTRWK sah, simpangan besar, RTRWK sah, simpangan besar,

faktor eksternal tetap. Tipologi E

RTRWK tidak sah, simpangan

kecil, faktor eksternal berubah. Tipologi F

RTRWK tidak sah, simpangan

kecil, faktor eksternal tetap. Tipologi G

RTRWK tidak sah, simpangan

besar, faktor eksternal berubah. Tipologi H

RTRWK tidak sah, simpangan

Ciri masing-masing tipologi : 1.

RTRW

besar, faktor eksternal tetap.

berlaku

untuk

digunakan

2.

Simpangan

terpenuhi

substansi

mempengaruhi

perubahan

memenuhi standar. Namun faktor eksternal

RTRWK.

mempengaruhi bahkan dapat mengubah strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang

tujuan,

yang ada.

strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

3. Tipologi B Pada tipologi B, terjadi perubahan

signifikan pada faktor-faktor eksternal yang

Tipolgi B RTRW Kabupaten yang telah disusun

prosedur dan proses penyusunan

Simpangan yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah

disusun

pola pemanfaatan ruang.

sebagai acuan pembangunan dan memenuhi dan

telah

tidak mempengaruhi strategi, struktur dan

Tipologi A

rencana

yang

ketentuan substansi yang ada.

adalah :

ketentuan

Kabpaten

memenuhi standar penyusunan mengenai

Ciri-ciri dari masing-masing tipologi

RTRWK

Tipologi A

Tipologi C Substansi RTRW Kabupaten sesuai dengan standar

yang

berlaku.

Namun

terjadi

simpangan yang cukup besar yang menyalahi ketentuan.

Hal

ini

disebabkan

karena

IV -69

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN mempengaruhi kinerja RTRWK, sehingga tidak

ketentuan.

dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan

pengaruh faktor eksternal sehingga dapat

karena

mengubah

tidak

dapat

mengakomodasi

perkembangan yang ada. Secara mendasar,

Hal

ini

strategi,

disebabkan struktur

karena

dan

pola

pemanfaatan ruang.

RTRWK ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola

4.

pemanfaatan ruang.

Tipologi D Substansi RTRW Kabupaten sesuai dengan standar

yang

berlaku.

yang

Namun

terjadi

besar

dalam

Tipologi C

simpangan

cukup

Dalam pemanfaatan RTRWK terjadi

pelaksanaannya,

simpangan-simpangan yang menyalahi ketentuan

eksternal/global

yang diinginkan dalam RTRWK yang disebabkan

terjadinya simpangan tersebut.

walaupun tidak

faktor

mempengaruhi

oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan

5.

Tipologi E

perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur

RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar

dan pola pemanfaatan ruang.

mengenai ketentuan substansi. Simpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya kecil.

Tipologi D Dalam terjadi

Namun pengaruh faktor eksternal dapat

pelaksanaan

simpangan

dalam

RTRWK

telah

pemanfaatan

dan

mengubah

strategi,

struktur,

dan

pola

pemanfaatan ruang.

pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRWK, walaupun kondisi RTRWK

6.

sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan

Tipologi F RTRW Kabupaten yang telah disusun

penyusunannya.

tidak memenuhi standar. Simpangan dalam

Tipologi E, F, G, dan H

pelaksanaannya tidak terlalu besar. Dan

Keempat tipologi ini pada dasarnya memiliki

faktor eksternal tidak mempengaruhi strategi,

kondisi

struktur, dan pola pemanfaatan ruang.

yang

sama,

yaitu

RTRWK

yang

bersangkutan tidak sah. Oleh karena itu, pada keempat

tipologi

ini

perlu

dilakukan

penyempurnaan RTRWK atau perubahan tujuan, sasaran,

strategi

pemanfaatan

ruang

serta

struktur

wilayah

dan

sesuai

pola

dengan

7.

Tipologi G. RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar

penyusunan.

pelaksanaannya

cukup

Simpangan besar.

dalam

Pengaruh

IV -70

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN ketentuan

yang

penyusunan

berlaku

rencana,

dan

dalam

pedoman

sesuai

faktor eksternal juga besar sehingga dapat

dengan

mengubah

perubahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal.

strategi,

struktur,

dan

pola

pemanfaatan ruang. 8.

Tipologi H RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar penyusunan. Simpangan dalam pelaksanaan cukup besar. Namun faktor eksternal tidak terlalu mempengaruhi struktur dan pola pemanfaatan ruang.

4.4

TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI Setelah

ditentukan

keadaan/penanganan

salah

satu

tipe

peninjauan

kembali,

dan/atau

evaluasi

selanjutnya dilakukan : a. Kajian/penilaian RTRWK

a.

Kajian atau evaluasi terhadap RTRW Kabupaten • Kegiatan ini dilakukan untuk menilai

Kegiatan ini berupa : • Kajian/penilaian terhadap RTRWK dari

kelengkapan materi yang terkandung

sisi kelengkapan materi dan proses

dalam RTRW Kabupaten. Standar dan

penyusunan dengan mengacu pada UUPR

prosedur teknis mengenai RTRW Kab

serta

dapat mengacu dari UU NO 24/1992

standar

dan

pedoman

teknis

tentang Penataan Ruang.

penyusunan RTRWK • Evaluasi kemampuan RTRWK sebagai

• Kegiatan ini mengevaluasi kinerja RTRW

dalam

Kab dalam melihat bagaimana program

identifikasi pelaksanaan program dan

dan proyek pembangunan dilaksanakan,

proyek pembangunan yang terkait dengan

khususnya yang terkait dengan penataan

penataan ruang

ruang.

alat

perencanaan,

khususnya

• Penyesuaian terhadap materi RTRWK

• Dalam

kegiatan

ini

juga

dilakukan

perubahan

penyesuaian materi dalam RTRW Kab

kebijaksanaan, tujuan, sasaran, strategi

agar tetap dapat digunakan walaupun

untuk

mengakomodasi

IV -71

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN serta struktur dan pola pemanfaatan

terjadi perubahan dalam kebijakan global,

ruang.

tujuan, sasaran, strategi, struktur, dan

• Evaluasi kemampuan RTRWK untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan

ruang

• Juga perlu dilakukan pengkajian terhadap

sekaligus

RTRW Kab agar tetap dapat mendukung

melakukan penyesuaian RTRWK, jika

perubahan-perubahan yang terjadi seputar

dianggap

pemanfaatan ruang.

tidak

serta

pola pemanfaatan ruang.

mampu

menampung

aspirasi, tuntutan pembangunan

dan

• Selain itu juga perlu dilakukan penilaian

perkembangan masyarakat.

apakah perwujudan struktur & pola

• Evaluasi kesesuaian antara perwujudan

pemanfaatan ruang sesuai atau tidak

struktur dan pola pemanfaatan ruang yang

dengan produk rencana.

ditetapkan pada RTRWK yang dituju, dan mencari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

untuk

menanggulangi

penyimpangan yang terjadi. b.

Penyempurnaan

Penyempurnaan RTRWK Tergantung pada tipologinya, yaitu berupa : i. Pembakuan

materi

RTRWK

jika

terhadap

1. Melihat apakah RTRW kabupaten sudah memenuhi

bahwa materi RTRWK yang ditinjau

belum. dapat

ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWK

dinamika

sasaran,

pembangunan,

mengkoreksi

struktur

penyusunan

mengakomodasi

kebijakan

agar mampu mengakomodasi perubahan tujuan,

standar

atau

2. Melihat apakah RTRW Kabupaten sudah

sebagai RTRWK yang baku

kebijaksanaan,

Kabupaten

tergantung pada hal-hal berikut ini :

berdasarkan hasil peninjauan ditemukan tidak memenuhi persyaratan minimal

RTRW

global

perubahan

(pengaruh

faktor

eksternal) atau tidak.

dan

serta

untuk

dan

pola

pemanfaatan ruang. Bentuk dari kegiatan ini adalah : • Penambahan

Bentuk

kegiatan

penyempurnaan

RTRW

komponen-komponen Kabupaten ini adalah sebagai berikut :

IV -72

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN •

Penambahan komponen rencana

• Perbaikan sebagai komponen rencana

•

Perbaikan sebagai komponen rencana

• Perumusan kembali kebijaksanaan dan

•

Perumusan kembali strategi, kebijakan,

rencana

strategi pengembangan wilayah serta

tujuan, dan sasaran dari pengembangan

tujuan dan sasaran pembangunan

wilayah kabupaten yang bersangkutan.

• Revisi total seluruh komponen rencana

•

Perbaikan seluruh komponen rencana.

atau penyusunan kembali rencana c.

Pemantapan

Pemanfaatan

dan

Pengendalian Pemanfaatan RTRWK Kegiatan diseminasi

ini

antara

RTRWK

pemanfaatan

ke

RTRWK

lain setiap sebagai

berupa Kegiatan

pemantapan

dan

pengendalian

sektor, pemanfaatan RTRWK merupakan kegiatan yang alat berupa penerapan RTRW Kab ke tiap sektor. Di

koordinasi, sebagai acuan pembangunan, mana RTRW Kab tersebut akan digunakan penyempurnaan kegiatan pemantauan dan sebagai alat pengatur, bahan acuan pembangunan, pelaporan evaluasi dan sebagainya.

dan untuk memperbaiki kegiatan pemantauan dan

Proses peninjauan kembali untuk masing- pelaporan. masing tipologi di atas, adalah : 1)

Tipologi A

1.

Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu

Apabila suatu RTRW Kabupaten masuk ke

karena RTRWK-nya masih sah, tidak

dalam

perlu dilakukan penyempurnaan, dapat

dilakukan

dijadikan

penyempurnaan terhadap substansinya.

sebagai

acuan

dalam

pembangunan daerah Kabupaten. 2)

Tipologi A

2.

Tipologi B

Tipologi

A,

maka

peninjauan

tidak

perlu

kembali

atau

Tipologi B Apabila RTRW Kabupaten masuk ke dalam

Perlu dilakukan peninjauan kembali yang

Tipologi B, maka perlu dilakukan peninjauan

disebabkan oleh faktor-faktor eksternal

kembali. Hal ini disebabkan karena faktor

yang

eksternal/global

menyebabkan

RTRWK

tidak

berlaku lagi. Tatacara yang harus dilakukan adalah : a. Masukan

mengalami

perubahan

sehingga tidak sesuai lagi dengan RTRW Kabupaten tersebut. Tata cara yang harus dilakukan :

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang

IV -73

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

a. Masukan

mempengaruhi kinerja RTRWK

mengidentifikasi

eksternal

b. Proses • Analisis hubungan faktor eksternal

yang

faktor

berubah

yang

mempengaruhi RTRW Kab. b. Proses

terhadap kebijaksanaan pembangunan

Dalam tahap ini dikalukan

analisis korelasi antara pengaruh luar

daerah

dengan kebijakan pembangunan daerah,

• Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola

dan

rencana

struktur

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang.

dan

pola

Apabila sudah tidak sejalan maka perlu

• Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan,

menyesuaikan

rencana struktur dan pola pemanfaatan

pembangunan,

ruang, dilanjutkan dengan :

pembangunan, dan merumuskan strategi

1)

pengembangan wilayah yang baru.

Pemutakhiran tujuan dan sasaran

tujuan-sasaran merumuskan

masalah

pembangunan daerah 2)

3)

Perumusan

c. Keluaran

permasalahan

Hasilnya adalah strategi

pembangunan dan pemanfaatan

pengembangan, dan rencana struktur dan

ruang

pola pemanfaatan rruang yang baru.

Perumusan

kembali

strategi

pengembangan wilayah c. Keluaran • Rumusan

strategi

pengembangan

wilayah baru • Rumusan

struktur

dan

pola

pemanfaatan ruang yang baru 3)

Tipologi C (1) Penyesuaian

terhadap

faktor

3.

Tipologi C (1) Penyesuaian

eksternal a. Masukan Identifikasi faktor-faktor

terhadap

faktor

eksternal a. Masukan

mengidentifikasi faktor

eksternal yang mempengaruhi

eksternal yang mengalami perubahan

kinerja RTRWK

sehingga memberi pengaruh yang

IV -74

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

cukup besar terhadap RTRW Kab.

kinerja RTRWK

b. Proses

b. Proses •

•

•

Melakukan analisis korelasi

faktor

antara pengaruh lur dengan kebijakan

eksternal terhadap kebijaksanaan

pembangunan daerah, dan rencana

pembangunan daerah

strutur-pola

Analisis

hubungan

Analisis

hubungan

eksternal

terhadap

faktor rencana

pemanfaatan

ruang.

Apabila tidak sejalan maka perlu menyesuaikan

tujuan-sasaran

struktur dan pola pemanfaatan

pembangunan, merumuskan masalah

ruang

pembangunan,

Apabila faktor eksternal tidak

strategi pengembangan wilayah yang

lagi

baru.

sejalan

dengan

strategi

pengelolaan, rencana struktur dan pola

pemanfaatan

ruang,

merumuskan

hasilnya adalah strategi

pengembangan, dan rencana strukturpola pemanfaatan ruang yang baru.

dilanjutkan dengan : 1) Pemutakhiran

c. Keluaran

dan

tujuan

dan

sasaran pembangunan daerah 2) Perumusan

permasalahan

pembangunan

dan

pemanfaatan ruang 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah c. Keluaran •

Rumusan

strategi

pengembangan wilayah baru •

Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

(2) Pemantapan

pemanfaatan

dan

(2) Pemantapan

pemanfaatan

dan

pengendalian

pengendalian

•

Penyempurnan/peningkatan

Merupakan tahap untuk meningkatkan

pemanfaatan RTRWK sebagai

peran RTRW Kabupaten sebagai acuan

acuan pembangunan

pembangunan di daerah. Penerapan RTRW

IV -75

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN •

acuan pembangunan

Kab untuk tiap sektor perlu ditingkatkan

Peningkatan diseminasi RTRWK

agar pembangunan sektoral dapat berjalan

ke setiap sektor dan menyepakati

secara

RTRWK

pelaporan juga perlu ditingkatkan untuk

sebagai

acuan

Perbaikan

kegiatan

dapat berjalan secara berkelanjutan (terus

pembangunan •

terpadu.

pemanfaatan

menerus). Selain itu juga melakukan

RTRWK sebagai dokumen acuan

perbaikan terhadap masalah perizinan dan

dalam forum Rapat Koordinasi

program implementasi ruang.

Peningkatan

Pembangunan •

Penyempurnaan

kegiatan

pemantauan dan pelaporan secara kontinyu

terhadap

program-

program

pembangunan

dan

implementasi ruang •

Penyempurnaan

kegiatan

evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan. 4. Tipologi D

4) Tipologi D Pada tipologi D ini tidak perlu

Pada Tipologi D, RTRW Kabupaten sah dan

dilakukan pemutakhiran RTRWK karena

faktor eksternal tetap. Namun simpangan yang

rencana masih sah dan tidak terjadi

terjadi

perubahan eksternal seperti halnya pada

sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

tipologi

Pemanfaatan dan pengendalian yang perlu

A,

namun

permasalahannya

adalah

karena terjadinya

simpangan pada pemanfaatannya dan

a.

pada

tipologi

C.

Pemanfaatan dan pengendalian yang

cukup

besar

meningkatkan peran RTRW Kabupaten sebagai acuan pembangunan.

b.

Menerapkan RTRW Kabupaten ke tiaptiap sektor pembangunan.

kembali adalah sebagaimana dilakukan pemantapan

pelaksanaan

dilakukan adalah sebagai berikut :

pengendalian, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan

dalam

c.

Mewujudkan peran RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam rapat korrdinasi

IV -76

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Pemanfaatan dan pengendalian yang

pembangunan.

perlu dilakukan adalah:

d.

a. Penyempurnaan/peningkatan

Memperbaiki kegiatan pemantauan dan pelaporan program pembangunan.

pemanfaatan RTRWK sebagai acuan

e.

pembangunan.

Memperbaiki kegiatan perizinan dan evaluasi terhadap implementasi ruang.

b. Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap

sektor

RTRWK

dan

menyepakati

sebagai

acuan

pembangunan c. Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan

pelaporan

secara

kontinyu

terhadap program pembangunan dan implementasi ruang e. Penyempurnaan terhadap

kegiatan

pelaksanaan

evaluasi program

implementasi ruang dan perizinan 5) Tipologi E

5.

Dilakukan peninjauan kembali

Tipologi E RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar

karena ketidaksahan rencana ditinjau dari

yang

aspek substansi yang tidak memenuhi

Simpangan

ketentuan penyusunan

prosedur rencana,

ada,

atau

dikatakan

yang

tidak

terjadi

sah. dalam

dan

proses

pelaksanaannya

dan

adanya

eksternal kerap berubah dan mempengaruhi

kecil.

Namun

faktor

perubahan faktor eksternal yang perlu

RTRRW

terakomodasi. Dengan demikian, dalam

dilakukan

peninjauan kembali diperlukan langkah-

memeprbaiki substansi produk rencana yang

langkah menyeluruh terhadap perbaikan

telah disusun.

substansi

Tata cara yang dilakukan :

rencana

dan

penyesuaian

terhadap aspek-aspek eksternal.

a.

Masukan

Kabupaten

ini.

peninjauan

Maka

kembali

mengidentifikasi

perlu untuk

faktor

IV -77

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Tatacara yang dilakukan :

eksternal

a. Masukan •

yang

mengalami

perubahan

sehingga memberi pengaruh yang cukup

Identifikasi

besar terhadap RTRW Kab. Selain itu juga

faktor-faktor

eksternal yang mempengaruhi

perlu

kinerja RTRWK

kinerja RTRW Kabupaten. b.

dilakukan

Proses

identifikasi

terhadap

Melakukan analisis korelasi

•

Identifikasi kinerja RTRWK

•

Identifikasi pemanfaatan yang

antara pengaruh luar dengan kebijakan

sedang berjalan

pembangunan daerah, dan rencana struturpola pemanfaatan ruang. Apabila tidak

b. Proses •

•

Analisis

hubungan

eksternal terhadap kebijaksanaan

sasaran

pembangunan daerah

masalah pembangunan, dan merumuskan

Analisis

hubungan

pembangunan,

merumuskan

strategi pengembangan wilayah yang baru.

faktor

eksternal terhadap struktur dan •

sejalan maka perlu menyesuaikan tujuan-

faktor

c.

Keluaran

hasilnya adalah RTRW Kab

pola pemanfaatan ruang

yang telah disempurnakan, beserta rencana

Pemutakhiran data, analisis dan

struktur-pola pemanfaatan ruang yang baru.

produk

rencana

disesuaikan

dengan

faktor-faktor eksternal

yang mengalami perubahan •

Perumusan

permasalahan

pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah •

Perumusan

kembali

strategi

pengembangan wilayah c. Keluaran •

Rumusan

RTRWK

yang

disempurnakan •

Rumusan

struktur

dan

pola

pemanfaatan ruang yang baru 6) Tipologi F

6.

Tipologi F RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar,

IV -78

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Hal-hal yang perlu diperhatikan

atau dikatakan tidak sah. Simpangan dalam

adalah revisi atau peninjauan kembali

pelaksanaannya tidak terlalu besar. Dan

secara menyeluruh dengan

pengaruh luar tidak banyak berubah.

melakukan

pemutakhiran data, analisis dan rencana.

Tata cara yang perlu dilakukan : a.

Tatacara yang perlu dilakukan :

pengaruh

a. Masukan •

Identifikasi

mengidentifikasi luar

dan

pelaksanaan

RTRWK yang sedang berjalan.

faktor-faktor b.

eksternal yang mempengaruhi •

Masukan

Proses

Memperbaharui data dan

kinerja RTRWK

metode analisis yang digunakan

Identifikasi pemanfaatan ruang

sesuai dengan pemanfaatan ruang

yang sedang berjalan

yang diharapkan.

b. Proses

(menggunakan

c.

pedoman

Keluaran

RTRW Kabupaten baru.

penyusunan RTRWK) •

Pemutakhiran data, analisis dan produk

rencana

disesuaikan

dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan •

Perumusan

permasalahan

pembangunan dan pemanfaatan ruang •

Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran RTRWK yang baru 7.

7) Tipologi G Melakukan

revisi

secara

Tipologi G RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar

menyeluruh kinerja produk RTRWK

yang

yang berupa pemutakhiran data, analisis

Simpangan

dan rencana dengan menyesuaikannya

pelaksanaannya cukup besar. Dan pengaruh

pada

luar banyak mengalami perubahan.

faktor-faktor

eksternal

yang

ada,

atau

dikatakan

yang

tidak

terjadi

sah. dalam

IV -79

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN pada

faktor-faktor

eksternal

yang

mengalami perubahan. Tata cara yang dilakukan :

Tatacara yang dilakukan : (1) Pemutakhiran Penyesuaian

Rencana terhadap

dan

(1) Pemuktahiran

faktor-

faktor eksternal

dan

penyesuaian faktor eksternal a.

a. Masukan •

rencana

Masukan

mengidentifikasi pengaruh

luar yang berubah, kinerja RTRW

Identifikasi

Kabupaten, pemanfaatan ruang yang

faktor-faktor

terjadi.

eksternal yang mempengaruhi b.

kinerja RTRWK

Proses

menganalisis hubungan antara

•

Identifikasi kinerja RTRWK

faktor

•

Identifikasi pemanfaatan yang

global,

sedang berjalan

pemanfaatan ruang. Selain itu juga

•

•

dan

melakukan

b. Proses •

eksternal

dengan

rencana

kebijakan

struktur-pola

pembaharuan

data

faktor

metode analisis yang digunakan agar

eksternal terhadap kebijaksanaan

sesuai dengan pemanfaatan ruang yang

pembangunan daerah

diharapkan. Dan perlu merumuskan

Analisis

hubungan

faktor

kembali konsep/strategi pengembangan

eksternal terhadap struktur dan

wilayah dalam RTRW Kab karena

pola pemanfaatan ruang

dirasa sudah tidak sesuai lagi.

Analisis

hubungan

Pemutakhiran data, analisis dan produk

rencana

dengan

faktor-faktor eksternal

c.

Keluaran

RTRW Kabupaten baru.

disesuaikan

yang mengalami perubahan •

Perumusan

permasalahan

pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah •

dan

Perumusan

kembali

konsep

strategi pengembangan wilayah c. Keluaran RTRWK yang baru

IV -80

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN (2) Pemantapan Pemanfaatan

dan

(2) Pemantapan

pemanfaatan

dan

Pengendalian

pengendalian

•

Penyempurnan/peningkatan

Merupakan tahap untuk meningkatkan

pemanfaatan

peran RTRW Kabupaten sebagai acuan

•

RTRW

sebagai

acuan pembangunan

pembangunan di daerah. Penerapan RTRW

Peningkatan diseminasi RTRWK

Kab untuk tiap sektor perlu ditingkatkan

ke setiap sektor dan menyepakati

agar pembangunan sektoral dapat berjalan

RTRWK

secara

sebagai

acuan

•

Perbaikan

kegiatan

pelaporan juga perlu ditingkatkan untuk

pembangunan •

terpadu.

pemanfaatan

dapat berjalan secara berkelanjutan (terus

RTRWK sebagai dokumen acuan

menerus). Selain itu juga melakukan

dalam forum Rapat Koordinasi

perbaikan terhadap masalah perizinan dan

Pembangunan

program implementasi ruang.

Peningkatan

Penyempurnaan

kegiatan

pemantauan dan pelaporan secara kontinyu

terhadap

program-

program

pembangunan

dan

implementasi ruang •

Penyempurnaan

kegiatan

evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan. 8.

8) Tipologi H

Tipologi H

Yang perlu dilakukan adalah

RTRW Kabupaten tidak memenuhi standar,

peninjauan kembali secara menyeluruh

atau dikatakan tidak sah. Simpangan yang

dengan melakukan pemutakhiran data,

terjadi dalam implementasinya juga cukup

analisis dan rencana, baik dalam proses

besar. Namun pengaruh luar tidak banyak

penyusunan maupun substansi yang ada

berubah/ tetap.

dalam

serta

Tata cara yang dilakukan :

dan

(1) Pemutakhiran Rencana

produk

pemantapan

RTRWK, pemanfaatan

IV -81

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN pemantapan

pemanfaatan

dan

a.

pengendalian.

Masukan

mengidentifikasi kinerja

RTRW Kabupaten, dan pelaksanaan

Tatacara yang dilakukan :

kegiatan penataan ruang.

(1) Pemutakhiran Rencana

b.

a. Masukan

Proses antara

menganalisis faktor

hubungan

eksternal

dengan

•

Identifikasi kinerja RTRWK

kebijakan global, dan rencana struktur-

•

Identifikasi pemanfaatan yang

pola pemanfaatan ruang. Selain itu juga

sedang berjalan

melakukan

•

data

dan

metode analisis yang digunakan agar

b. Proses •

pembaharuan

Pemutakhiran data, analisis dan

sesuai dengan pemanfaatan ruang yang

produk

rencana

disesuaikan

diharapkan. Dan perlu merumuskan

dengan

faktor-faktor eksternal

kembali konsep/strategi pengembangan

yang mengalami perubahan

wilayah dalam RTRW Kab karena

Perumusan

dirasa sudah tidak sesuai lagi.

permasalahan c.

pembangunan dan pemanfaatan

Keluaran

RTRW Kabupaten baru.

ruang wilayah •

Perumusan

kembali

konsep

strategi pengembangan wilayah •

Penyusunan kembali RTRWK

c. Keluaran RTRWK yang baru (2) Pemantapan Pemanfaatan

dan

(2)

Pemantapan

pemanfaatan

dan

Pengendalian

pengendalian

•

Merupakan tahap untuk meningkatkan

Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan

RTRW

sebagai

pembangunan

acuan pembangunan •

Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK pembangunan

sebagai

peran RTRW Kabupaten sebagai acuan

acuan

di

daerah.

Penerapan

RTRW Kab untuk tiap sektor perlu ditingkatkan agar pembangunan sektoral dapat berjalan secara terpadu. Perbaikan kegiatan

pelaporan

juga

perlu

ditingkatkan untuk dapat berjalan secara

IV -82

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN •

•

Peningkatan

pemanfaatan

berkelanjutan (terus menerus). Selain itu

RTRWK sebagai dokumen acuan

juga

dalam forum Rapat Koordinasi

masalah

Pembangunan

implementasi ruang.

Penyempurnaan

melakukan

perbaikan

perizinan

dan

terhadap program

kegiatan

pemantauan dan pelaporan secara kontinyu

terhadap

program-

program

pembangunan

dan

implementasi ruang •

Penyempurnaan

kegiatan

evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan. 4.5 PENGESAHAN RENCANA Masing-masing

tipologi

mempunyai

tingkat kedalaman aspek yang perlu ditinjau kembali dan secara prinsip menentukan tata cara pengesahan

dari

hasil

peninjauan

kembali

Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten juga perlu disahkan. Masing-masing tipologi memiliki tata cara pengesahannya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

tersebut, yang disimpulkan pada tabel 4.1. Penjelasan

untuk

masing-masing

jenis

pengesahan adalah : a. Tanpa pengesahan

a. Tanpa Pengesahan Apabila

peninjauan

kembali

mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi kesahan suatu RTRWK. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi

Apabila hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten tidak mengubah kesahannya, maka tidak perlu dilakukan pengesahan lagi. Pada Tipologi A, dan D

A, dan D. b. Pengesahan dengan SK Bupati Apabila RTRWK masih sah dan faktor eksternal berubah, tetapi tidak merubah tujuan, strategi serta struktur

b. Pengesahan dengan SK Bupati Apabila RTRWK sah, faktor eksternal berubah

namun

tidak

mempengaruhi

tujuan, sasaran, strategi, dan struktur-pola pemanfaatan ruang Pada Tipologi B dan

IV -83

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN dan pola pemanfaatan ruang. Dalam hal

pemanfaatan ruang. Pada Tipologi B, dan

dapat

C

dilakukan

peninjauan

kembali

dengan menyampaikan aturan tambahan dalam

rangka

penyesuaian

rencana.

Tipologi yang sesuai dalam kategori ini adalah tipologi B, dan C. c. Pengesahan oleh Gubernur Propinsi

c. Pengesahan oleh Gubernur Propinsi

Apabila terjadi perubahan tujuan,

Apabila peninjauan kembali dilakukan

sasaran, strategi serta struktur dan pola

untuk RTRW yang tidak sah, dan faktor

pemanfaatan

eksternal

ruang

wilayah,

maka

mengubah

tujuan,

sasaran,

prosedur pengesahan akan melalui proses

strategi, dan struktur-pola pemanfaatan

yang

ruang. Pada Tipologi E, F, G, dan H.

utuh

yang

dimulai

dengan

penetapan oleh Pemerintah Daerah, dan pengesahan

oleh

Gubernur

Propinsi.

Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi E, hingga H.

IV -84

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

Tabel 4.1 Proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten sesuai tipologi

5 Penyempurnaan kegtn evaluasi thd x

xx

x

E PENGESAHAN RENCANA 1 Tanpa pengesahan 2 Pengesahan dengan SK 3 Pengesahan oleh

x

x xx

xxx

xxx

Keterangan: Tipologi B dan C yang mengalami perubahan Tipologi B dan C yang mengalami perubahan

IV -85

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

Tabel 4.1 Proses peninjauan kembali RTRW

Cukup jelas

Kabupaten sesuai tipologi

No.

Tipologi

Proses

IV -86

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN Tabel 4.2 Proses, produk, dan tindak Cukup jelas lanjut penanganan peninjauan kembali RTRW sesuai tipologi No

Kegiatan

A MASUKAN 1 Identifikasi faktor ekst yg berpengaruh thd kinerja RTRW 2 Identifikasi kinerja RTRW 3 Identifikasi pemanfaatan ruang B PROSES 1 Analisa hub faktor ekst thd kebijaksanaan pemb daerah 2 Analisa hub faktor ekst thd struktur dan pola pemanf ruang 3 Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (berdsrkan faktor ekst) 4 Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (pemanf ruang) 5 Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan 6 Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanf ruang 7 Perumusan kembali konsep dan strategi pengemb wilayah 8 perumusan dan penyusunan kembali RTRW C KELUARAN 1 Rumusan strategi pengemb wilayah yang baru 2 Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru 3 Rumusan RTRW yang baru D PEMANTAPAN RTRW DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN 1 Penyempurnaan pedoman pemanf RTRW sbg acuan pembangunan 2 Peningkatan diseminasi RTRW ke setiap sektor & menyepakati RTRW 3 Peningkatan pemanfaatan RTRW sbg dok acuan dlm forum rapat 4 Penyempurnaan kegtn pemantauan & pelaporan scr kontinu Penyempurnaan kegtn evaluasi thd 5 pelaksanaan prog implementasi

Tipologi A B CD E F GH

x x

x x x x x x x x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x x x x x x

x x x

x x x

x x x

x

x x x

x x x x

x x x x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x x

E PENGESAHAN RENCANA 1 Tanpa pengesahan 2 Pengesahan dengan SK Gubernur/Bupati 3 Pengesahan oleh Mendagri/Gubernur

x

x x x

x x x

x x

x

Keterangan: Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui pengesahan oleh Gubernur.

IV -87

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN

BAB V KELEMBAGAAN

PENINJAUAN Penataan ruang merupakan suatu proses yang

KEMBALI RTRWK

melibatkan berbagai pihak yang terkait. Perlu Tugas penataan ruang bersifat strategis dan

suatu kerja sama untuk mengatur orang-orang

kegiatannya melibatkan banyak instansi terkait

yang bertugas untuk merumuskan penataan ruang

dan masyarakat. Karenanya perlu dilakukan

suatu kabupaten. Tugas ini diserahkan kepada tim

secara koordinatif dengan membentuk suatu tim

koordinasi

koordinasi

mengenai hal tersebut diatur di dalam Inmendagri

penataan

ruang

sesuai

dengan

Inmendagri No. 19 Tahun 1996. Tugas tim Melakukan

kajian

perlu/tidaknya b.

untuk

menentukan

dilakukan

peninjauan

a.

Mengkaji RTRW Kabupaten yang telah dihasilkan, dan kemudian melihat apakah RTRW Kabupaten tersebut perlu ditinjau

Melakukan kajian-kajian jenis tipologi

kembali atau tidak. b.

Menentukan RTRW Kabupaten tersebut

Menyampaikan hasil kajian a) dan b)

masuk ke tipologi yang mana berdasarkan

kepada ketua tim koordinasi penataan

ketentuan-ketentuan pada Bab 4.

ketentuan

kabupaten untuk mendapatkan perlu/tidaknya

c.

Yang

berwewenang

untuk

memutuskan

apakah RTRW Kabupaten perlu ditinjau

peninjauan

kembali dan tipologi peninjauan dilakukan.

kembali

Menyiapkan konsep TOR dibantu oleh

koordinasi. Sehingga hasil kajian perlu

instansi yang mempunyai tugas pembinaan

disampaikan kepada ketua tim koordinasi.

teknis penataan ruang . e.

Ketentuan

kembali.

ruang

d.

ini.

Tugas tim koordinasi :

peninjauan kembali. c.

ruang

No 19 Tahun 1996.

koordinasi tersebut adalah : a.

penataan

d.

Bersama

atau

tidak

dengan

tim

adalah

ketua

pembina

tim

teknis,

Menyiapkan rencana anggaran peninjauan

merumuskan kerangka acuan kerja yang

kembali.

akan digunakan dalam peninjauan kembali. e.

Membuat perhitungan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam peninjaun kembali.

IV -88

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN 5.1

TUGAS TIM PENGARAH DALAM Tugas Tim Pengarah dalam Peninjauan Kembali :

PENINJAUAN KEMBALI a.

Mengadakan

rapat

untuk

menentukan

perlu/tidaknya peninjauan kembali dan Mengadakan menyetujui

pembahasan TOR

dan

untuk

rencana

biaya

Mengadakan perubahan hasil-hasil tahapan dalam peninjauan kembali bersama dengan Menentukan

jenis-jenis

pengesahan

Mempresentasikan disempurnakan proses

RTRWK

kepada

pengesahan

pengarah

dan

DPRD kepada

yaitu

dan

melakukan

mensosialisasikan

kepada pihak-pihak lainnya. c. Tim

pengarah

juga

bertugas

untuk

langkah-langkah

yang

diperlukan dalam peninjaun kembali. d. Mempersiapkan proses legalisasi RTRW

RTRWK yang telah disempurnakan. e.

tim

menyusun

semua instansi terkait. d.

pihak yang terkait. Maka salah satu tugas pembahasan

peninjauan kembali. c.

b. Kerangka Acuan Kerja dan rencana anggaran perlu disetujui oleh seluruh

menentukan tipologi peninjauan. b.

a. cukup jelas

yang dalam tim

koordinasi penataan ruang kabupaten bila

Kabupaten yang telah ditinjau kembali. e. Kemudian

yang

terkahir

yaitu

mempresentasikan konsep akhir tersebut di hadapan DRPD.

diperlukan. 5.2

Tugas Tim Teknis :

TUGAS TIM TEKNIS/POKJA

a.

Menyiapkan konsep TOR.

a. Cukup jelas

b.

Melakukan pelaksanaan penyempurnaan

b. Melaksanakan

sesuai dengan TOR. c.

Mempresentasikan

kegiatan

peninjauan

kembali RTRW Kabupaten berdasarkan produk-produk

pada

Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun

setiap tahapan ke pada rapat tim koordinasi

sebelumnya.

penaataan ruang kabupaten untuk mendapat

c. Cukup jelas.

pengesahan dari Tim Pengarah dan Instansi terkait. 5.3

TUGAS

DINAS/INSTANSI

SEKTORAL TERKAIT

Tugas Dinas/Instansi Sektoral yang terkait : a. Menyiapkan data dan informasi yang

IV -89

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI

PENJELASAN

RTRW KABUPATEN a.

b.

c.

Memberikan

data

dan

standar

yang

dibutuhkan

dalam

proses

peninjauan

berkaitan dengan tanggung jawab dari

kembali. Dalam menentukan sah atau

elemen-elemen RTRWK.

tidaknya RTRW Kabupaten sehingga

Memberikan masukan tentang strategi

diketahui masuk ke dalam tipologi yang

sektor dan strategi pemanfaatan ruang

mana, diperlukan suatu standar baku

sektor.

mengenai kualitas RTRW Kabupaten

Memberikan

masukan-masukan

menserasikan

strategi

RTRWK.

sektor

untuk

yang baik. Standar ini juga disiapkan oleh

dengan

dinas/instansi yang terkait. b. Strategi sektor adalah strategi yang dilakukan oleh instansi-instansi masingmasing

sektor

untuk

mencapai

keoptimalan tiap sektor tersebut. Strategi pemanfaatan ruang sektor adalah strategi yang dilakukan oleh instansi sektoral dalam rangka untuk mengarahkan dan mengendalikan okupasi lokasi yang tidak

sesuai

dengan

rencana

tata

ruangnya. c.

Strategi sektor harus berjalan secara terpadu

bersamaan

dengan

RTRW

Kabupaten. Tidak boleh ada pertentangan atau

konflik

keduanya.

Maka

dinas/instansi

kepentingan merupakan sektoral

antara tugas untuk

mensinergiskan strategi sektor dengan RTRW Kabupaten.

IV -90