RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022
Nomor
:
Revisi Ke
:
Berlaku Tgl:
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
UPT PUSKESMAS BARIMBA KECAMATAN KAPUAS HILIR JL. Trans Kalimantan RT. II No. 08. Barimba. Barimba . email:
[email protected]
BAB I PENDAHULUAN A.
B.
C.
Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Barimba Kabupaten Kapuas ini adalah dokumen kerja UPT Puskesmas Barimba untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, UPT Puskesmas Barimba berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra UPT Puskesmas Barimba ini adalah : 1. Menjadi acuan penyusunan Renja UPT Puskesmas Barimba. 2. Dasar penilaian kinerja Kepala UPT Puskesmas Barimba 3. Menjadi acuan penyusunan Lakip UPT Puskesmas Barimba Renstra UPT dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Puskesmas Barimba khususnya di bidang kesehatan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan Puskesmas Barimba untuk lima tahun mendatang. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra UPT Puskesmas Barimba ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Puskesmas Barimba dan jaringannya dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Landasan Hukum Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan atas Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.
D.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Landasan hukum yang diberikan adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya dan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan dan kerjasama antar daerah. Landasan hukum lainnya adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penjelasan ini berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000. Status Hukum Renstra sesuai Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pasal 4 (3). Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Renstra memiliki sejumlah indikator sebagai berikut : 1. Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. 2. PRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi primer yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhannya maupun sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang memihak pada masyarakat kurang mampu. 3. Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, gejala kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang. 4. Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun. Hubungan Renstra UPT dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra UPT bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders : wakil rakyat, masyarakat, pemerintahan kota, pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra UPT dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.
E.
Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis UPT dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP. Dalam mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Bupati di akhir masa jabatannya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategik yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstrada adalah sebagai berikut : 1. Proaktif, bukan reaktif Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif. 2. Berorientasi output, bukan input Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Visioner Perencanaan strategik yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Adaptif dan akomodatif Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Sistematika Penyusunan Renstra Dokumen Renstra SKPD tahun 2017-2022 Puskesmas Barimba ini disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penyusunan BAB II TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Peran dan Fungsi UPT Puskesmas BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Tercapainya masyarakat Kapuas Hilir yang sehat dan mandiri. Misi 1. Memberdayakan masyarakat Kapuas Hilir untuk mandiri dibidang kesehatan 2. Memberikan pelayanan kesehatan prima 3. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral 4. Mondorong masyarakat dan keluarga berprilaku hidup bersih dan sehat B. Tujuan Tercapainya target standar pelayanan minimal, (SPM) dan SDGs
BAB II TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS A.
B.
Struktur Organisasi Struktur organisasi UPT Puskesmas di Kabupaten Kapuas terdiri dari : 1. Kepala UPT Puskesmas 2. Kepala Subbag TU UPT Puskesmas 3. Kelompok Fungsional (Selengkapnya terdapat pada lampiran) Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kepala UPT Puskesmas : drg. Budi Setyawan Kepala Tata Usaha : Ramida Askesnas Nion Pengelola inventaris barang : Muzakir Bendahara BPJS : Susi Binasari Siambaton, S. Gz Bendahara Operasional : Nani Rahayu, A. Md. Keb. Bendahara BOK : Rio Desi Purwanti, S. Kep. Ns Penanggung Jawab Loket : Normiatie Penanggung Jawab Pengobatan dan Pelayanan : Agat, S. Kep. Ns Bidan Koordinator : Nabawiyah, SST Penanggung Jawab Gudang Obat : Yemita Murni, A. Md. Kep Penanggung Jawab Apotek : Yemita Murni, A. Md. Kep Penanggung Jawab Laboratorium : Meilawati Penanggung Jawab Pusk keliling : Supangat Pengelola Kesehatan Haji : Hj.Muhimah Pengelola Penyakit Jiwa dan Penyakit khusus : Heberhart, S. Kep Pengelola Kesehatan Lansia : Heberhart, S. Kep Pengelola Program TB Paru : Meilawati Pengelola Program DBD, Malaria & Filariasis : Vera Maya, SKM, MM Pengelola Program Imunisasi : Yemita Murni, A. Md. Kep Pengelola Program Kusta : Heberhart, S.Kep Pengelola Surveilans : Vera Maya, SKM, MM Pengelola ISPA : Manyang Pengelola Diare : Noviani Fuziyanti, A. Md. Keb. Pengelola Program Promosi Kesehatan : Vera Maya, SKM, MM Pengelola Program UKS : Rio Desi Purwanti, S. Kep. Ns Pengelola Program Kesling : Supangat Pengelola Gizi Masyarakat : Susi Binasari Siambaton, S. Gz Pengelola Program KB : Noviani Fuziyanti, A. Md. Keb Pelaporan SP2TP : Manyang Penanggung Jawab Pustu Mambulau : Merry Yosana, A. Md. Kep Penanggung Jawab Pustu Sei Asam : Friska Nora Lubis, A. Md. Keb Penanggung Jawab Pustu Bakungin : Hj. Muhliati, S. Kep. Ns Penanggung Jawab Pustu Saka Batur : Akhmad Hadi Iswanto, AMK Penanggung Jawab Poskesdes Mambulau : Siti Muslihah, A. Md. Keb Penanggung Jawab Poskesdes Hampatung : Sri Suyanti, SST Penanggung Jawab Poskesdes Dahirang : Dewi Setiorini, A. Md. Keb Penanggung Jawab Polindes Barimba : Sariwati, A. Md. Keb Penanggung Jawab Polindes Sei Pasah : Dahlina, A. Md. Keb Penanggung Jawab Poskesdes Sei Asam : Yuni Astuti, A. Md. Keb Penanggung Jawab Poskesdes Bakungin : Rusyda
C.
D.
Penanggung Jawab Polindes Saka Batur : Fitriani, A. Md. Keb Tugas dan Fungsi Dalam menjalankan fungsinya Tugas pokok yang harus dijalankan Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan adalah menjalankan program pokok: 1. Promosi Kesehatan 2. Upaya Penyehatan Lingkungan 3. Upaya Perbaikan Gizi 4. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana 5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan PTM 6. Pengobatan Peran dan Fungsi UPT Puskesmas Barimba Puskesmas (Health Centre) adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar dalam memelihara kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Puskesmas memiliki 3 fungsi pokok, yakni: 1. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas berada di tengah-tengah masyarakat yang dengan cepat dapat mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan dan menentukan target kegiatan yang sesuai kondisi daerah kerjanya. 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Maksudnya adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada semua orang tanpa memandang golongan, suku, jenis kelamin, baik sejak dalam kandungan hingga tutup usia. Terdapat beberapa Program Pokok Puskesmas yaitu : 1. KIA/KB 2. Promkes 3. Usaha Perbaikan Gizi 4. Kesehatan Lingkungan 5. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan PTM 6. Pengobatan termasuk Tindakan Sederhana darurat karena kecelakaan 7. Kesehatan sekolah/UKS 8. Kestrad dan Komplementer 9. Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) 10. Kesehatan Lanjut Usia 11. Kesehatan Gigi dan Mulut 12. Kesehatan Jiwa 13. Laboratorium Sederhana 14. Pencatatan dan Pelaporan 15. Kesehatan remaja Adapun Satuan Penunjang Puskesmas, yaitu : 1. Puskesmas Pembantu Yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam rung lingkup wilayah yang lebih kecil
2.
Puskesmas Keliling Yaitu Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasiserta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.dengan funsi dan tugas yaitu Memberi pelayanan kesehatan daerah terpencil, Melakukan penyelidikan KLB, transpor rujukan pasien, penyuluhan kesehatan dengan audiovisual. 3. Bidan desa Bagi desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatan ditempatkan seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.Wilayah kerjanya dengan jumlah penduduk 3.000 orang. Adapun Tugas utama bidan desa yaitu : a) Membina PSM b) Memberikan pelayanan c) Menerima rujukan dari masyarakat Adapun Tujuan Puskesmas khususnya tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal diwilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun Tugas Puskesmas yaitu puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPT) kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu , dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara mrnyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.Jenis pelayan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan puskesmas. Upaya-upaya kesehatan wajib tersebut adalah ( Basic Six): 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 4. Upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Upaya pengendalian dan Pencegahan penyakit menular dan PTM 6. Upaya pengobatan Berdasarkan pertimbangan diatas maka dibangunlah Puskesmas Barimba yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan RT. II Nomor 08 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A.
Kondisi Umum Daerah Masa Kini 1. Kondisi Geografis Puskesmas Barimba merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas yang terletak di Kecamatan Kapuas Hilir Berdasarkan geografis wilayah kerja Puskesmas Barimba meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Petak Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Timur Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selat Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas Barimba membawahi/melayani 5 kelurahan dan 3 Desa sebagai wilayah tanggung jawabnya. Kelurahan dan Desa tersebut antara lain :
Kelurahan Mambulau
Kelurahan Hampatung
Kelurahan Dahirang
Kelurahan Barimba
Kelurahan Sei Pasah
Desa Sei Asam
Desa Bakungin
Desa Saka Batur Kependudukan Jumlah penduduk yang tersebar di 5 Kelurahan dan 3 desa dalam wilayah kerja Puskesmas Barimba sebanyak 13.636 jiwa, terdiri dari 6.820 laki-laki dan 6.816 perempuan. Penyebaran penduduk pada masing-masing desa berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : Tabel 1 Gambaran Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin UPT Puskesmas Barimba Tahun 2017 JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN / NO TOTAL DESA Laki laki Perempuan 1 Mambulau 1.298 1.332 2.630
2.
2 3 4 5 6
Hampatung Dahirang Barimba Sei Pasah Sei Asam
1.003 560 823 653 1.032
921 631 840 609 949
1.924 1.191 1.663 1.262 1.981
7 8
Bakungin Saka Batur
613 838
570 964
1.183 1.802
6.820
6.816
13.636
Jumlah
Sumber : Pengumpulan Data Base oleh UPT Puskesmas Barimba 2017
Tabel 2 Gambaran Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga UPT Puskesmas Barimba Tahun 2017 JUMLAH RATA-RATA KELURAHAN/ JUMLAH RUMAH NO JIWA/RUMAH DESA PDDK TANGGA TANGGA (KK) 1 Mambulau 2.630 828
2 3 4 5 6 7
Hampatung Dahirang Barimba Sei Pasah Sei Asam Bakungin
1.924 1.191 1.663 1.262 1.981 1.183
675 376 506 354 651 391
8
Saka Batur
1.802
492
13.636
4273
Jumlah
Sumber : Pengumpulan Data Base oleh UPT Puskesmas Barimba 2017
3.
B.
Sosial Ekonomi Penduduk yang mendiami sebagian besar wilayah UPT Puskesmas Barimba mayoritas menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah sebagai petani, swasta dan PNS. Mata pencaharian lain yang dilakoni adalah sebagai pedagang, buruh bangunan, biro jasa, dan lain-lain. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Diharapkan sampai 2022 seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas telah memiliki kartu BPJS dan telah terdaftar pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.
B.
Visi dan Misi Adapun visi dan misi UPT Puskesmas Barimba, yaitu : Visi Tercapainya masyarakat Kapuas Hilir yang sehat dan mandiri. Misi 1. Memberdayakan masyarakat Kapuas Hilir untuk mandiri dibidang kesehatan 2. Memberikan pelayanan kesehatan prima 3. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral 4. Mondorong masyarakat dan keluarga berprilaku hidup bersih dan sehat Tujuan dan Strategi Kebijakan Di era reformasi Paradigma Sehat adalah paradigma pembangunan di bidang kesehatan yang dalam upaya mewujudkannya dibutuhkan kajian yang seksama. adalah Visi Pembangunan Nasional di bidang kesehatan yang ingin dicapai dengan dukungan berbagai peraturan dan perundang-undangan. Visi tersebut telah dituangkan dalam berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan / program di bidang kesehatan. Pembangunan yang diselenggarakan di Puskesmas adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional dan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujud derajat kesehatan yang optimal melalui terciptanya masyarakat sehat yang ditandai dengan lingkungan dan perilaku sehat serta dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. UPT Puskesmas Barimba sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Kapuas, menggunakan beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di wilayah kerjanya. Indikator keberhasilan program yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi. 2. Indikator hasil antara, yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan. 3. Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator-indikator untuk pelayanan kesehatan, sumbar daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait.
SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
UPT PUSKESMAS BARIMBA KECAMATAN KAPUAS HILIR JL. Trans Kalimantan RT. II No. 08. Barimba. email:
[email protected]
BAB I PENDAHULUAN A.
B.
C.
Latar Belakang Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit Pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan priodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaksanaan IKM pada UPT Puskesmas Barimba merupakan wujud nyata manajemen UPT Puskesmas Barimba dalam rangka menetapkan kebijakkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pelaksanaan Untuk memperoleh gambaran dan sekaligus mengajak masyarakat utnuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh UPT Puskesmas Barimba 2. Tujuan Pelaksanaan Untuk mengetahui tingkat kinerja UPT Puskesmas Barimba secara berkala dan sebagai bahan utnuk menetapkan kebijakkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya Hasil yang ingin dicapai Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah kajian data yang memuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPT Puskesmas Barimba kepada masyarakat yang dilaksanakan sampai dengan diketahuinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta saransaran masyarakat untuk perbaikan pelayanan. Instrumen IKM yang dipergunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepasaaan Masyarakat Unit Pela yanan Instansi Pemerintah
BAB II METODOLOGI PENGUKURAN A.
B.
C.
D.
E.
F.
Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan pengukuran IKM dilaksanakan pada UPT Puskesmas Barimba pada 21 April sampai dengan 21 April 2017 terhadap responden yang menjadi pengunjung pada UPT Puskesmas Barimba. Pengumpulan Data Data yang diperolah dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (Face to face interviews) dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui survei atau penyebaran kuisioner kepada masayarakat yeng menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 orang. Kegiatan penyebaran kuisioner telah dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei sampai 21 Juni 2014. Kriteria Responden Kriteria responden IKM adalah pengunjung atau penderita yang datang meminta atau pernah mendapatkan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas Barimba dalam 1 bulan terakhir minimal satu jenis pelayanan. Metode Pemilihan Responden Responden dipilih secara Simple Random sampling dari semua pengunjung UPT Puskesmas Barimba yang masuk kriteria responden di tiap unit pelayanan. Pengolahan dan Analisis Data Kuisioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan apilikasi Excel. Proses dan analisa data sesuai petunjuk dalam KEP.MENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandarisasi secara nasional. Penyusunan Laporan Semua hasil survey akan di dokumentasikan dalam bentuk laporan.
BAB III HASIL PENGUKURAN
Dari hasil keseluruhan 150 kuisioner yang ada, terdapat 147 yang dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari 147 responden yang mengisi data pribadinya dengan lengkap dan hampir lengkap sebagai berikut : 1.
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
2.
Data Responden berdasarkan usia Kelompok Usia Jumlah 17 – 25 Tahun 26- 40 Tahun > 40 Tahun Jumlah
3.
Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah SD SMP SMU Diploma Sarjana Jumlah
4.
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Jumlah PNS/TNI/Polri Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Jumlah
B.
Hasil Pengukuran SK Menpan no 25 tahun 2004 memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan petugas
10. 11. 12. 13. 14.
Kewajaran Biaya pelayanan Kepastian Biaya pelayanan Kepastian Jadwal Pelayanan Kenyamanan Lingkungan Keamanan Pelayanan Perhitungan Bobot nilai rata tertimbang adalah : Bobot Rata-Rata Tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur = 1 / 14 = 0.071 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur palayanan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : Dengan angka Indeks sebesar tersebut diatas, maka kinerja UPT Puskesmas Barimba berada dalam mutu pelayanan posisi A dengan Kategori Baik, dengan angka indeks 80 berada dalam interval 62.51 – 81.25 Semua unsur pelayanan mempunyai nilai rata-rata diatas 3,00. Hal ini menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang diterima di UPT Puskesmas Barimba menurut mereka umumnya sudah baik. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu 3,37. Nilai unsur pelayanan ini tinggi diduga karena semua pelayanan kesehatan telah diberikan oleh petugas yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu dokter umum , dokter gigi, bidan, perawat, sanitarian, analis kesehatan dan perawat gigi. Dari angka ini dapat disimpulan bahwa menurut responden petugas kesehatan di UPT Puskesmas Barimba rata-rata memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan. Selain itu, kemampuan petugas juga didukung dengan komitmen untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesi yang diembannya di UPT Puskesmas Barimba. Unsur pelayanan yang memiliki nilai Indeks paling rendah adalah Keadilan Mendapatkan Pelayanan yaitu 3,01. Walaupun nilai unsur pelayanan masih dalam interval baik, namun tingkat kepuasan responden terhadap unsur ini masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lebih baik lagi.Walaupun rata-rata nilai unsur pelayanan berada pada interval kinerja pelayanan Baik, namun beberapa upaya yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan adalah unsur pelayanan dengan nilai rangking 4 terbawah, yaitu ; 1. Persyaratan pelayanan 2. Kepastian jadwal pelayanan 3. Kepastian biaya pelayanan 4. Keadilan mendapatkan pelayanan Terhadap keempat unsur pelayanan ini, selanjutnya perlu tindak lanjut dan rekomendasi
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.
B.
Kesimpulan 1. Secara umum kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Barimba Kecamatan Kapuas Hilir di persepsikan oleh masyarakat penggunanya pada posisi dengan kategori BAIK , dengan angka Indeks 80.25, berada dalam interval 62.51 – 81.25 2. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan 3. Unsur-unsur yang perlu mendapatkan perhatian untuk di tingkatkan, yaitu : a. Persyaratan pelayanan b. Kepastian jadwal pelayanan c. Kepastian biaya pelayanan d. Keadilan mendapatkan pelayanan Rekomendasi Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa terdapat 4 unsur pelayanan yang mendapatkan peningkatan kualitas mutu pelayanan, yang perlu mendapatkan perhatian : 1. Dalam rangka perbaikan persyaratan pelayanan, perlu diupayakan : a. Mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya mengenai perubahan aturan sejak 1 Januari 2017, dimana pasien dapat berobat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dimana pasien tersebut terdaftar kecuali pada kondisi gawat darurat. b. Mensosialisasikan jadwal pelayanan yang sudah terpampang baik terhadap petugas maupun terhapa pengguna pelayanan 2. Untuk pengaturan ketetapan jadwal Pelayanan, akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan jam kerja pegawai. 3. Dalam rangka memperbaiki kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan pemberian reward kepada petugas yang tingkat kedisiplinanannya bagus dan memberikan sanksi/teguran sesuai peraturan kepegawaian kepada petugas yang kedisiplinannya rendah/kurang.
