1. Kebijakan Smk3 Konstruksi 2016

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PU

1

OUT LINE 1. Latar Belakang 2. Kebijakan K3 Konstruksi Kementerian PUPERA 3. Pakta Komitmen

LATAR BELAKANG

KEGIATAN KONSTRUKSI • Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting

dalam pembangunan di Indonesia. • Kegiatan Konstruksi berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. • Kegiatan Konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku ( tuntutan saat ini )

4

DAMPAK KECELAKAAN KERJA LEVEL MAKRO: • Competitiveness Index • Biaya kecelakaan kerja 4% PDB 2013

LEVEL MESO: • Performance Corporate

LEVEL MIKRO: • Project delay • Cost over run • Human aspect: injury, fatality Sumber: ILO, 2003; Chen, et al 2004; Courtney, 2007, Hoosseinian, 2012, Hinze 1997)

5

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PU-PERA

Perumahan

73.14

80

74.2

60

51.198

53.174

1200

384

1000

50

37.123

40 30 20

800

227

600

275.5

Dana (Triliun Rp)

Anggaran (Triliun Rp)

70

1400

17.576

400

10

340

200

0 2010

2011

2012

2013

Tahun

2014

prediksi 2015

Sumber: PUSDATA KemenPU

0 Rencana 2015-2019 Sumber: Bappenas, 2014

6

Air Minum & Sanitasi Sumber Daya Air Jalan

TOTAL= 1.226,5 T

PAKET PEKERJAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPERA 15.070

16

13.613 14

11.934

12.735

13.700

Jumlah Paket Pekerjaan

12 10

8.393

8 6 4 2 0 2010

Sumber: PUSDATA KemenPU

2011

2012

2013

Tahun 7

2014

prediksi 2015

8

KEBIJAKAN K3 KEMENTERIAN PU-PERA

9

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PU-PERA DALAM PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI 1.

Menerbitkan Permen tentang Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum

2.

Menerbitkan Kebijakan K3 Kementerian PU

3.

Menerbitkan Pakta Komitmen K3 Kementerian PU

4.

Melaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi

5.

Melaksanakan Monev dan Pendampingan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi pada PPK

6.

Meningkatkan kapasitas aparat di daerah dengan menyelenggarakan TOT SMK3 Konstruksi 10

11

Butir (1): “Memastikan semua peraturan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak.”

• Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maka semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta standar yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditegakkan secara konsisten bagi seluruh unit kerja dan mitra kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

12

Butir (2): “Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan.” • Segenap Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus memastikan bahwa K3 menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan, sehingga menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengingatkan kepada diri sendiri mapun orang lain terhadap bahaya yang ada di sekitar kita.

13

Butir (3): “Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masingmasing orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya.” Setiap orang mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatannya (K3) baik untuk diri sendiri maupun orang lain. K3 adalah merupakan pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses kerja dan lingkungan tempat kerja. Dalam hal ini, penyelenggaraan kegiatan harus diupayakan secara maksimal bagi tercapainya keselamatan bagi siapa saja yang terlibat, dan juga bagi masyarakat umum lainnya. 14

Butir (4): “Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalis, dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.” Konsekuensi logis dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya potensi bahaya atau risiko K3. Risiko K3 merupakan sesuatu yang melekat dan tidak terpisahkan dari kegiatan itu sendiri. Setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat risiko kecelakaan yang tidak dapat dihindari, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah mengelola risiko melalui manajemen risiko. Keberhasilan dalam melaksanakan manajemen risiko akan menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya meminimalisir risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja. Menyikapi hal ini, maka sudah saatnya setiap unit kerja dapat membentuk “Kelompok Kerja K3”, (sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia No. 37/SE/KK/2010 perihal, Penyelenggaraan Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pekerjaan Umum. Diharapkan Kelompok kerja K3 ini dapat berperan aktif melaksanakan tugas, diantaranya adalah melakukan manajemen risiko dan melaksanakan penerapan SMK3 secara terkoordinasi dengan unit kerja yang lain. 15

Butir (5): “Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi dan menghindari risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja.” Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), semua kegiatan terkait SMK3 harus dimonitor dan dievaluasi secara mandiri oleh unit kerja terkait dan dilaporkan kepada Atasan Langsungnya untuk dikoreksi dan sekaligus untuk mengetahui kendala apa yang ada dalam penerapannya. Setiap kegiatan yang terkait SMK3 juga harus dibuktikan dengan rekaman/bukti kerja untuk memastikan apakah risiko K3 sudah dilakukan langkah-langkah pengendalian diantaranya yaitu “eliminasi” yaitu suatu upaya untuk menghilangkan risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja. Rekaman/bukti kerja ini wajib dikendalikan dan dipakai sebagai acuan dalam evaluasi atas penerapan SMK3.

16

Antara lain dg melakukan inspeksi, utk memastikan antara perencanaan pengendalian yg dibuat sesuai dengan pelaksanaan dilapangan

17

Butir (6): “Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja para pejabat dan pegawai sehingga berkompeten menerapkan SMK3 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.”

• Dalam rangka membangun budaya K3, sudah selayaknya para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meningkatkan kapasitasnya untuk dapat menerapkan K3 secara baik. Untuk dapat mewujudkan hal itu, kata kuncinya adalah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan dan seluruh pegawai dalam menjalan tugas dan kewajibannya 18

Butir (7): “Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai dan mitra kerja Departem Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.” Kita sadari bahwa penerapan K3 belum sepenuhnya menjadi sikap mental dan budaya bagi para pimpinan, pegawai dan mitra kerja, ini terbukti bahwa tingkat kekerapan (frequency rate) dan tingkat keparahan (severity rate) kecelakaan kerja masih relatif tinggi dan cenderung meningkat. Menyadari kondisi tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam mengemban tugas di bidang K3, untuk mengantisipasi sedini mungkin bahaya K3 melalui “penerapan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja”. Kegiatan ini bersifat preventif dan implementatif secara berkelanjutan, perlindungan kepada seluruh pegawai/pekerja termasuk mitra kerja serta pengamanan peralatan produksi, pengamanan kualitas lingkungan kerja, peningkatan derajad kesehatan, peningkatan kompetensi bidang K3, penyebarluasan informasi kebijakan K3 dan pengembangan SMK3 menuju tercapainya nihil kecelakaan kerja guna peningkatan produktifitas kerja. Dengan telah ditetapkannya Kebijakan dan Pakta Komitmen K3, diharapkan menjadi acuan bagi para pejabat, pimpinan dan mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang K3 dan sekaligus mensosialisasikannya melalui kegiatan struktural/rutinnya. 19

PAKTA KOMITMEN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PU-PERA BERSAMA MITRA KERJA

20

21

Butir (1): “KETELADANAN UNTUK KESELAMATAN.” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Mitra Kerja menjadi keteladanan dalam implementasi Sistem Manajemen K3 pada penyelenggaraan konstruksi;

22

Butir (2): “KEUTAMAAN UNTUK KESELAMATAN.” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Mitra Kerja mengutamakan K3 menjadi faktor kunci sukses penyelenggaraan konstruksi;

23

Butir (3): “INTEGRASI UNTUK KESELAMATAN.” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Mitra kerja menghasilkan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pembongkaran konstruksi yang selamat;

24

Butir (4): “KOMPETENSI UNTUK KESELAMATAN.” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Mitra Kerja mendayagunakan segala kapasitas dan kompetensi individual kenihilan kecelakaan konstruksi;

25

Butir (5): “PENGETAHUAN UNTUK KESELAMATAN.” . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Mitra Kerja memutakhirkan pengetahuan secara berkesinambungan untuk mengeliminasi, mengurangi dan menghindari pelbagai faktor risiko kecelakaan konstruksi. Adalah tekad kita bersama untuk bersinergi menjadi pelaku konstruksi di Indonesia yang berkapasitas dan kompeten sehingga proses konstruksi menjadi lebih efisien, efektif, serta produk konstruksi berkualitas, bermanfaat dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Dalam konteks kita sebagai pimpinan, pegawai dan mitra kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kegiatan yang kita laksanakan akan selalu diupayakan menuju pada pencapaian kelestarian lingkungan kerja yang sehat, berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas pembangunan, berdaya saing tinggi dan berhasil guna tanpa kecelakaan kerja/zero accident 26

TERIMA KASIH

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637 http://bpksdm.pu.go.id/pppk [email protected]