1. KEBIJAKAN K3 ak3

KEBIJAKAN K3 NASIONAL OLEH: BPK. FRANSISCO BANGUN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 1 Tahun 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA  setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas kelamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;  Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien;  setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

• Life Safety • Property Safety • Environmental safety

1. KEMANUSIAAN / MORALITAS Tingkat kecelakaan masih relatif tinggi, yang dapat berdampak menurunkan kualitas hidup masyarakat.

2. EKONOMIS Kecelakaan menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung

Presiden

GUBERNUR

Menteri BUPATI / WALI KOTA

Dirien PPK

Direktur K3

Tanggung Jawab KITA

Peg Pengawas K3

UNIT PENGA WASAN K3

Ahli K3

KECELAK AAN NIHIL

Pengusaha Masyarakat

Ditunjuk / diakreditasi

Pemerintah

Provinsi

Lapor / koordinasi

Jasa / Lembaga Riksa Uji K3

Riksa uji obyek pengawasan K3 oleh Ahli K3 spesialis sesuai bidangnya

Kab / Kota

Obyek Pengawasan K3 : •Tempat Kerja •Tenaga Kerja •Peralatan

Perumusan kebijakan, standar, pedoman dan kriteria teknis di bidang K3 Pembinaan supervisi dan monitoring pelaksanaan otoda

• Operasional pengawasan K3 oleh pegawai pengawas • Riksa Uji obyek pengawasan K3 oleh pengawas spesialis sesuai bidangnya

Kelembagaan Pembinaan K3 DISNAKER (Unit Pengawasan K3) Pembinaan Pengawasan K3

Laporan Rekom Pengurus Tempat Kerja

P2K3

Satuan Unit Kerja

Satuan Unit Kerja

Unit K3

Satuan Unit Kerja

Siklus Kebijakan Pengawasan K3 Norma, Standar, Prosedur Kriteria

Pengawasan & Riksa Uji

Objek K3

ANALISIS Temuan Tidak Sesuai

Norma Baru Revisi

STOP

Sesuai

SEGEL

NOTA

Kajian

Tindakan hukum Laporan

Menteri / Dirjen

Pimpinan unit pengawasan

TUJUAN BINWASNAKER

MELINDUNGI PENCARI KERJA

MELINDUNGI HAK PEKERJA

MELINDUNGI

K3 PEKERJA

MELINDUNGI JAMINAN SOSIAL PEKERJA

KEBIJAKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2010 - 2014 REVITALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN FOKUS  PENINDAKAN HUKUM Sasaran 1. Menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja 2. Menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan 3. Mengurangi pekerja anak 4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 5. Meningkatkan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja 6. Meningkatkan kualitas kondisi lingkungan kerja

UPAYA PENCAPAIAN SASARAN Bidang K3 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personil dan lembaga K3 2. Implementasi SMK3 3. Menyusun, menetapkan dan menerapkan Strategi Nasional Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : a. Bulan K3 b. Penghargaan K3 (Zero Accident, SMK3 dan Pembina K3) c. Pembudayaan Prilaku K3 d. Pemeriksaan dan Pengujian K3 e. Membangun Statistik Kecelakaan Kerja f. Mendorong Peranserta Masyarakat dalam Pelaksanaan K3 g. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pengukuran lingkungan kerja 10

KEP MENAKER&TRANS No. KEP. 372/MEN/XI/2009 Petunjuk Bulan K3 ASARAN K

KECELAKAAN

K3 KECELAKAAN KERUGIAN

Sasaran

untuk menjamin dan meningkatkan keamanan total dalam melakukan Aktifitas, Kegiatan atau Pekerjaan

• Life Safety • Property Safety • Environmental safety

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KepDirjen PPK No. Kep.02/DJPPK-PNK3/X/2009

“ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “

14

Misi Dit.PNK3 2010 - 2014 1. 2. 3.

Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 Meningkatkan penerapan SMK3 Meningkatkan peran serta pengusaha, TK & masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan K3 peran serta.

0 May 2013 15

Strategi Dit.PNK3 2010 - 2014 1. 2. 3. 4.

5.

30 May 2013

Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang K3 Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan K3 Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3 Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihakpihak terkait

16

Kebijakan K3 2009-2014

STRATEGI & PROGRAM

PERAN SERTA MASYARAKAT

INDONESIA BERBUDAYA K3 TH 2015 PENERAPAN SMK3

PEMBINAAN & PENGAWASAN

ASARAN K

AGENDA K3 NASIONAL PROGRAM : 1. Program Strategis PENCANANGAN BULAN K3 NASIONAL GEMA DAYA K3 IND BERBUDAYA K3 2015 2. Program Promotif Sosialisasi, Pameran, Seminar, Konvensi, K3 dll 3. Program Implementatif Efektifitas pelaksanan peraturan perundangundangan K3 Pembinaan, Pemeriksaan & Pengujian K3 Penegakan Hukum

Program Kerja K3 di Perusahaan Kewajiban Pengurus Kewajiban : • Wajib menerapkan SMK3 (5 prinsip dasar) • Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pemeriksan dan pengujian sumber-sumber potensi bahaya • Pembinaan, pelatihan K3 semua pekerja • Pengukuran kondisi lingkungan • Mewujudkan lingkungan kerja yang ERGOMIS, HYGIENIS, SAFETY

Pelaksanaan K3 Mandiri  Komitmen manajemen penerapan SMK3  Bentuk Lembaga K3  Safety Officer  Safety Committee  Siapkan SDM K3  Siapkan sarana K3  Setiap kecelakaan di investigasi dan dilaporkan  Anggaran Program K3

Terima Kasih