1. Kak_penyusunan Ranperda

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jalan Letjen Soeprapto No. Puruk Cahu  – Murung Raya

PROGRAM KEGIATAN PEKERJAAN

LOKASI SUMBER DANA

: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN : KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN : BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENYUSUNAN RANPERDA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) : KABUPATEN MURUNG RAYA : APBD KABUPATEN MURUNG RAYA T.A 2017

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan titik awal dari kesejahteraan hidup lahir dan batin. Lingkungan tempat tinggal yang sehat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian setiap individu yang menempatinya. Negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dengan berbagai tingkat penghasilan dapat bertempat tinggal di rumah yang layak dan lingkungan yang sehat. Peran tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, ”Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.” Dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman bertujuan untuk: (1) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (2) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; (3) meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (4) memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (5) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan (6) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pembuatan strategi dan program di bidang perumahan dan permukiman yang telah diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 serta Penyusunan SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) Tahun 2016-2036. Upaya tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Murung Raya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksudkan memberikan arahan dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sesuai dengan pedoman serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tujuan dari Pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)sebagai instrumen pengelolaan terhadap perumahan dan permukiman dalam rangka menjaga kualitas serta fungsinya sehingga menjadi lingkungan sehat, teratur, dan layak huni.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah: 1. Tersusunnya dokumen Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan 2. Tersusunnya Naskah Akademik. Dengan adanya dokumen Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Naskah Akademik akan mempercepat langkah untuk Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat memiliki Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang tentu saja akan berdampak pada tertatanya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat. 1. Bahwa rumah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian masyarakat yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum memadai sehingga mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sehat, aman, terencana, teratur dan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya;

2. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni pada perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman di Kabupaten Murung Raya bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah; 3. Bahwa unutk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Biaya pelaksanaan pekerjaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 pada DPA-SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya, pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan, dengan nilai harga perkiraan sendiri/owner estimate sebesar Rp. 97.493.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 97.600.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).Biaya pekerjaan diambil dari usulan biaya (penawaran) pekerjaan setelah melalui tahapan proses pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang berlaku. Nama Pejabat Pembuat Komitmenadalah Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)pada OrganisasiSKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, penyedia jasa  harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai data-data yang akan ditangani beserta data pendukung. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakanpekerjaan sebagai berikut: - Data dan informasi mengenai materi yang akan dituangkan dalam Ranperda; dan - Identifikasi legal baseline atau landasan hukum Ranperda. Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, penyedia jasa  harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Persyaratan Umum Pekerjaan setiap bagian dari kegiatan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/ Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat K omitmen/Pengendali Kegiatan. 2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 3. Persyaratan Fungsional Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai penyedia jasa. 4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. 5. Kriteria Lain-lain Selain kriteria umum di atas, berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya .

Adapun Dasar hukum pekerjaanPerencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Murung Raya antara lain: - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; - Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Langkah kegiatan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Murung Raya, antara lain: 1. Langkah 1: Identifikasi isu dan masalah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan berikut: - Persiapan; - Penyusunan Laporan Pendahuluan; - Diskusi Laporan Pendahuluan yang didalamnya mencakup pembahasan mengenai identifikasi isu dan permasalahan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat di Kabupaten Murung Raya. 2. Langkah 2: Identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan lebih lanjut bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah. - Pengumpulan data dan informasi mengenai materi yang akan dituangkan dalam Ranperda; - Identifikasi legal baseline atau landasan hukum Ranperda; - Analisa materi ranperda ; - Penyusunan Laporan Antara, yang di dalamnya mencakup Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah; - Sosialisasi Laporan Antara sekaligus menjaring masukan mengenai materi yang terdapat dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah.

3.

Langkah 3: Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah - Menyusun Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (yang telah disosialisakan dan dilakukan perbaikan); - Diskusi akhir.

Beberapa metode analisa yang digunakan dalam pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) antara lain: a. Analisa kebijakan; b. Analisa filosofis; c. Analisa sosiologis; d. Analisa yuridis.

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)adalah sebagai berikut: - Klasifikasi Bidang : Perencanaan Penataan Ruang - Sub Klasifikasi : Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) Lingkup pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yaitu pada kawasan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. a. b.

Ruang Lingkup Wilayah. Wilayah yang tercakup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya. Ruang Lingkup Kegiatan. Materi yang harus dimuat dalam kegiatan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Murung Raya antara lain: 1) Rancangan Peraturan Daerah, setidak-tidaknya memuat bab sebagai berikut: - Ketentuan Umum; - Asas, Tujuan, Kebijakan dan Strategi; - Tugas dan Wewenang; - Penyelenggaraan Perumahan; - Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; - Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; - Larangan; - Peran Serta Masyarakat; - Pembinaan dan Pengawasan; - Sanksi Administratif; - Penyidikan; - Ketentuan Pidana; - Ketentuan Peralihan; - Penjelasan. 2) Naskah Akademik, mencakup: - Latar belakang: memuat pemikiran tentang fakta dan alasan pentingnya materi hukum tersebut harus segera diatur - Dasar pemikiran: memuat pemikiran tentang dasar perlunya RUU dibentuk, antara lain meliputi dasar filosofis, sosiologis, yuridis, psikopoliti dan ekonomi - Maksud dan Tujuan: menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai melalui pembentukan Ranperda (misalnya memberikan jaminan kepastian hukum) - Metode Pendekatan - Analisis Hukum Positif yang terkait materi dalam R anperda - Kajian Teoritis dan Praktek Empiris - Evaluasi dan Analisis Peraturan Perudangan Terkait - Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis -  Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Hasil yang ingin diraih dari keluaran pekerjaan ini, adalah adanya Dokumen Laporan Draft Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan danharus dipelihara oleh penyedia jasa. a) Laporan dan Data; pengguna jasa telah menyediakan laporan dan data/informasi yang dapat dipakai referensi oleh penyedia jasa hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Data-data tersebut harus digandakan dan dipelihara oleh penyedia jasa. b) Akomodasi dan Ruang Kantor; tidak ada akomodasi dan ruang kantor yang akan disediakan oleh satuan kerja,penyedia jasa harus menyediakan akomodasi dan ruangan kantor dengan carasewa.

c) Staf Pengawas/ Pendamping; pengguna jasa tidak menyediakan petugas atau wakilnya  yang bertindak sebagai pengawas atau (counterpart) atau Project Officer (PO) dalamrangka pelaksanaan jasa konsultansi, pengawasan dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). d) Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa; pengguna jasa tidak menyediakan fasilitas  yang dapat digunakan oleh penyedia jasa. Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas tersebut. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara pengadaaan/ sewa/ penyusutan antara lain: a) Peralatan Kantor yang harus disediakan oleh penyedia jasa berupa komputer desktop/ laptop/ notebook, ploter, scanner dan printer ukuran A4/A3 dan peralatan elektronik penunjang. b) Kebutuhan barang selain tersebut di atas, yakni:Bahan habis pakai yaitu meliputi alat tulis kantor seperti kertas HVS dan alat tulis serta komputersupplies yang terdiri dari flash disk/CD, kertas, catridge dan tinta printer. Karena sifatnya yanghabis pakai maka digunakan sistem beli atau pengadaan. c) Komunikasi sebagai sarana memperoleh informasi untuk mendukung pekerjaan. d) Penggandaan materi maupun dokumen. Lingkup kewenangan yang sekaligus merupakan lingkup pekerjaan penyedia jasa, diantaranyaadalah: 1. Melakukantanggapan (bila ada) sekaligus penjabaran KAK ini, untuk selanjutnya menyusunrencana kerja dan melakukan persiapan-persiapan pekerjaan, sertamenyerahkan kepadapemberi kerjadalambentukLaporanPendahuluan, untuk dikoordinasikan gunamemperoleh kesepakatan yang akan menjadipeganganbersama; 2. Melakukankoordinasi dengan aparat/petugassetempat, sertainstansi terkait,baiksecaraindividu(berdasarkansuratpengantardari Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen) untuk memperoleh informasi lisan terkait dengan kajian/ penelitian yang dilaksanakan; 3. Melakukansurveydankompilasi d a t a berbagaiaspekfaktadiwilayahpenelitian/ kajian; 4. Melakukanpengumpulan data dan analisa, dan hasil tersebut dituangkan dalam laporan. Hasil laporan tersebut dalam bentuk laporan antara (interm report) dan diserahkan kepada pemberi kerja; 5. Menyusun analisis, konsep dan Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan, yang dituangkan dalam bentuk laporan rancangan rencana dan hasil dari perbaikannya melalui diskusi/ pembahasan guna memperoleh berbagai masukan yang konstruktif; dituangkan dalam laporan akhir; 6. Membuat serta menyerahkan setiap bentuk kewajiban berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan rancangan rencana, laporan akhir, album peta, executive summary dan softcopy (USB Flashdisk) diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran secara tepat waktu dengan suatu Berita Acara Serah Terima.  Jadwal dan jangka waktu pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Keterlibatan tenaga-tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dalam bidang pekerjaan yang dilaksanakan merupakan faktor utama optimalnya pelaksanaan kegiatan konsultansi. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup atau besar kegiatan maupun tingkat kerumitan pekerjaan, diantaranya sebagai berikut:

1

Ahli Perencanaan Wilayah danKota (Team Leader)

2

Ahli Hukum

: Strata 1 Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah &Kota  : Minimal 5 Tahun : 1 (satu) orang  : NPWP : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  : Minimal 3 Tahun : 1 (satu) orang  : NPWP

4 OB

3 OB

3

Asisten Perencanaan Wilayah dan Kota

4

Administrasi

 : Minimal (S1) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota/ Teknik Planologi  : 0 - 2 Tahun : 1 (satu) orang  :  : Minimal SLTA/SMK  : 0 - 2 Tahun : 2 (dua) orang

3 OB

2 OB

 : Sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)tersebut yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kalender maka tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Identifikasi isu dan masalah 2. A B C D E F G H

Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai materi yang akan dituangkan dalam Ranperda Identifikasi landasan hukum Analisa materi Ranperda Melakukan inventarisasi dan sintesis terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur Menjaring masukan mengenai materi  yang terdapat dalam draft Ranperda Menyusun dokumen naskah akademik dan naskah Ranperda yang telah disosialisaikan dan telah dilakukan perbaikan Pembahasan laporan pendahuluan Pembahasan laporan draft naskah akademik/naskah Ranperda

I Laporan Pendahuluan Laporan Draft Naskah Akademik Dokumen Naskah Akademik Dokumen Ranperda Ringkasan Eksekutif Softcopy Data (USB Flashdisk)

 Jenis laporan pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)yang harus diserahkan kepada penyedia jasa kepada pengguna jasa adalah: (Inception Report)

(Executive Summary)

memuat latar belakang, tujuan, sasaran, tinjauan teori atau kebijakan, dan metodologi. Jumlah laporan pendahuluan yang harus diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang harus diserahkan pada akhir minggu 2 (dua) sejak terbitnya SPMK. memuat draft bahasan akademis mengenai pentingnya disusun peraturan daerah serta menganalisis materi yang akan dicantumkan dalam peraturan daerah tersebut. Jumlah lap oran antara yang harus diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang harus diserahkan pada akhir minggu 11 (sebelas) sejak terbitnya SPMK. memuat bahasan akademis mengenai pentingnya disusun peraturan daerah serta menganalisis materi yang akan dicantumkan dalam peraturan daerah tersebut. Jumlah lap oran antara yang harus diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, yang harus diserahkan pada akhir minggu 14 (empat belas) sejak terbitnya SPMK. memuat rancangan peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Murung Raya beserta lampirannya. Jumlah laporan Akhir yang harus diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, dan harus diserahkan pada akhir pekerjaan (bulan ke-4) sejak terbitnya SPMK. memuat ringkasan dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak SPMK dan diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan. berisi seluruh data dan laporan dari seluruh rangkaian pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Murung Raya, harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak SPMK dan diterbitkan sebanyak 2 (dua) buah.

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Arahanawalyangdapatdiberikan kepada penyedia jasa terpilihuntuk melaksanakanpekerjaanini, antaralain: 1. Arahan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi penyedia jasa  yang memuat dan harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan dalam pelaksanan tugasnya. Dengan arahan ini diharapkan penyedia jasa  dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar sehingga dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas maupun kuantitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Arahan penugasan ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan bagi penyedia jasa, karena didalam Dokumen Pengadaan Penyediaan Jasa konsultasi ini tercantum ketentuanketentuan pangajuan usulan Administrasi, teknis dan biaya dalam rangkaian mencapai produk akhir yang ditetapkan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. 3. Arahan penugasan ini memberikan pedoman bahwa penyedia jasa dapat melakukan dan melaksanakan pekerjaan Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah . Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan konsultansi. Diskusi/ konsultasi publik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada pendahuluan dan akhir pelaksanaan pekerjaan setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA) untuk di bahas/ diskusikan hasil pekerjaan dimaksud kepada forum.

Setelah pengarahan ini disampaikan maka calon penyedia jasa memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan/ dipersyaratkan. Setelah mempelajari dan mendapatkan penjelasan tentang pengarahan penugasan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, calon penyedia jasa agar membuat Usulan Teknis/Proposal Teknis agar dimasukkan, mengikuti ketentuan terlampir mengenai syarat-syarat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) ini dibuat dalam rangka memberi kejelasan (paling tidak secara garis besarnya) kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan maupun sasaran yang akan dituju, dengan catatan bahwa segala bentuk materi dan makna yang telah disusun ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan sekali, guna manfaat kesempurnaannya.

Puruk Cahu,

Mei 2017

(Selaku Pengguna Anggaran)

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700216 200003 1 001