03 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.ppt

HAND OUT

PENGANTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENGERTIAN  Perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

DASAR HUKUM  UU

NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TUJUAN   

 

Mendukung antar pelaku pembangunan Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan



PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( UU 25 TH 2004 )

POLITIK Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of planing ) khususnya penjabaran visi – misi kepala daerah terpilih  TEKNOKRATIK Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan  PARTISIPATIF Perencanaan yang melibatkan masyarakat  ATAS BAWAH ( TOP DOWN ), BAWAH ATAS ( BOTTOM UP ) Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )



Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )

WAHANA PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN   

Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Nasional / Daerah Musrenbang Jangka Menengah ( Penyusunan RPJM Nasional / Daerah ) Musrenbang reguler / tahunan Musrenbangdes Musrenbangcam Forum SKPD Musrenbang Kab Musrenbang Propinsi Musrenbang Nasional

TAHAPAN PERENCANAAN 

Penyusunan Rencana * Melaksanakan musyawarah pembangunan * Penyusunan rancangan akhir perencanaan  Penetapan Rencana * RPJP Nasional / Daerah dengan UU / Perda * RPJM Nasiolan / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati * RKP Nasional / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati  Pengendalian pelaksanaan Rencana * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana  Evaulasi pelaksanaan rencana * Pengumpulan dan analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

RUANG LINGKUP PERENCANAAN NASIONAL

DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL MENENGAH DAERAH RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN / LEMBAGA

RENCANA STRATEGIS SKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA

RENCANA KERJA SKPD

RENSTRA RENSTRA- KL Berpedoman pada RPJM Nasional

RENSTRA- SKPD Berpedoman pada RPJM DAERAH

Isi : 1. Visi –misi 2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan 3. Program 4. Kegiatan indikatif

Isi : 1. Visi –misi 2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan 3. Program 4. Kegiatan indikatif

RENJA RENJA –KL Penjabaran RENSTRA KL

RENJA –SKPD Penjabaran RENSTRA SKPD

Isi :

Isi : 1.Kebikan SKPD 2.Program dan Kegiatan Pembangunan * Dilaksanakan Pemerintah * Mendorong Partsipasi masyarakat

1. 2.

Kebikan KL Program dan Kegiatan Pembangunan * Dilaksanakan Pemerintah * Mendorong Partsipasi masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH RKP PENJABARAN RPJM NASIONAL

RKP DAERAH PENJABARAN RPJM DAERAH

ISI :

ISI : 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang mememuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran

1. 2. 3. 4.

Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, Lintas Kementrian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran

PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

musdus

musdus

Lokarya desa

Penjaringan Masalah dan Potensi

SEKALA KABUPATEN MUSREN

CAM

Musyawarah BPD

Musdes

Lokakarya desa

RENJA SKPD

MUSREN KAB

RKPD

Per. Kades RKP Desa

KU APBD

Penyusunan draf APB Desa

Musdes LKPJ KADES

Musdes

FORUM SKPD PERDES RPJMD

SEKALA DESA PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING

RPTK

Perhitungan APB Desa

SIDANG DPRD II

Musyawarah BPD Perubahan APB Desa

PPA S

RAPBD APB Desa

PELAKSANAAN APB Desa

PERDA APBD II

HANDOUTS 1.3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

FoRmAsI Kebumen

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005 

PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya



PASAL 64

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa

PENGERTIAN  RPJM

Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa

LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

KONDISI SAAT INI MASALAH DAN POTENSI DESA

REFLEKSI

KONDISI YANG DIHARAPKAN VISI- MISI DESA

KESENJANGAN

JEMBATAN PERENCANAAN

RPJMD / 5 TAHUN TI

T II

T III

T IV

TV

RENCANA TAHUNAN

RKP Desa

TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA  Penyusunan

Rencana

* MUSDUS * LOKARYA DESA * MUSRENBANGDES  Penetapan Rencana * MUSYAWARAH BPD * PERDES RPJMDes

PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA

musdus

musdus

Lokarya desa

Penjaringan Masalah dan Potensi

Musdes

PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING

Musyawarah BPD

PERDES RPJMD