03 Kak Penyelenggaraan Program Dan Pelayanan

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS KANDAI DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016

A.

PENDAHULUAN

Landasan Hukum Tugas, Fungsi/ Kebijakan 1.

Undang-undang Undang-undan g Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.

Undang-undang Undang-undan g Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437), Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5063);

5.

Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran (Lembar an Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

6.

Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Lingkungan;

7.

Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 269/MENKES/III/2008 269/MENKES/III/2 008 tentang Pelayananan Kesehatan.

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741 / Menkes / PER /VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

9.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

11.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

12.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

13.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

14.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;

15.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

16.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

17.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan; 18.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas; 19.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 038/Menkes/SK/I/2007 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Kerja Pada Puskesmas Kawasan/ Sentra Industri; 20.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 858/Menkes/SK/V/2007 tentang

Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas; 21.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang

Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB); 22.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas; 23.

Pedoman

manajemen puskesmas

sebagai

tindak lanjut

dari Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor: 128 MENKES/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

B.

LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Di dalam pembangunan kesehatan meliputi pembangunan yang  berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah kerjanya adalah  batasan wilayah kerja puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kesehatan, yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berdasarkan keadaan geografis, demografis, sarana transportasi, masalah kesehatan setempat, keadaan sumber daya, beban kerja  puskesmas dan lain-lain, selain itu juga harus memperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi, memperjelas tanggung jawab pembangunan dalam wilayah kecamatan, meningkatkan sinergisme pembangunan dalam wilayah kecamatan, meningkatkan sinergisme kegiatan dan meningkatkan kinerja. Apabila dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dan satu Puskesmas maka kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat menunjuk salah satu Puskesmas sebagai kordinator pembangunan kesehatan di kecamatan. Menurut buku pedoman kerja Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi secara rutin menetapkan target atau standar keberhasilan masing-masing kegiatan program. Standar pelaksanaan program ini juga merupakan standar unjuk kerja (standar performance)  pegawai. Standar unjuk kerja merupakan ukuran kualitatif diukur dengan membandingkan target yang sudah ditetapkan dengan output (cakupan pelayanan) kegiatan program. Secara kualitatif keberhasilan program diukur dengan membandingkan standar prosedur kerja untuk masingmasing kegiatan program dengan penampilan (kemampuan) staf dalam melaksanakan kegiatan masing-masing program.

Cakupan program dapat dianalisis secara langsung oleh staf Puskesmas dengan menganalisis data harian setap kegiatan program. Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat (effect program) dan dampak program (impact) seperti tingkat kematian, kesakitan (termasuk gangguan gizi), tingkat kelahiran, dan kecacatan tidak diukur secara langsung oleh Puskesmas. Impaca program diukur setiap lima tahun melalui Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) atau Surkesnas (Survei Kesehatan Nasional) Depkes. Khusus untuk perkembangan masalah gizi dipantau setiap tiga tahun, tetapi hanya sampai di tingkat kabupaten. Standar  pelayanan minimal program kesehatan pokok mulai diterapkan oleh Depkes tahun 2003 untuk menjamin bahwa dilaksanakan tugas utama pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial di daerah. Indikator derajat kesehatan masyarakat yang paling peka untuk menilai dampak (impact)  program kesehatan adalah IMR, MMR dan BR (Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate, Birth Rate). Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, empat program pokok perlu lebih diprioritaskan oleh Puskesmas yaitu KIA, KB, P2M, dan Gizi. Keempat program pokok tersebut juga dilaksanakan secara terpadu di luar gedung Puskesmas melalui Pos kesehatan di tingkat dusun atau Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu). Sejak tahun 1992/1993,  pemerintah juga telah menempatkan bidan di desa. Bidan yang bertugas di desa, mengelola  pondok bersalin desa (Polindes). Menurut Anwar, pengembangan pelayanan Puskesmas di era desentralisasi

sepenuhnya

menjadi

wewenang

dan

tanggung

jawab

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota dan masalah kesehatan yang potensial berkembang di masing-masing wilayah kerja Puskesmas Konsep Puskesmas era desentralisasi yang disusun oleh Depkes Pusat dapat digunakan oleh Dinkes Kabupaten/Kota sebagai pedoman kerja pelaksanaan pengembangan mutu  pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas. Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat 2010. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan, dasar kepada masyarakat yang mencakup: jenis pelayanan, indicator dan nilai (benchmark). Pelaksanaan urusan wajib dan standar pelayanan minimal (UW-SPM) diatur dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas: UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kabupaten kota diseluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya diselenggaran oleh kabupaten kota tertentu sesuai keadaan setempat. UW-SPM wajib meliputi

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

dasar.

Penyelenggaraan

perbaikan

gizi

masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan,dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan  pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tanhun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.

C.

TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

1.

Tujuan Umum Untuk melaksanakan penyelenggaraan program dan pelayanan pada Puskesmas Kandai

2.

Tujuan Khusus a.

Tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas

 b.

Terwujudnya pengembangan karier bagi SDM Kesehatan di Puskesmas

c.

Terwujudnya transparansi bagi pelaksanaan pemberian insentif bagi SDM Kesehatan di Puskesmas

D.

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan pada Puskesmas Kandai adalah sebagai  berikut: Fungsi dan Peran Puskesmas:

Kepala Puskesmas bertanggung jawab memantau kegiatan penyelenggaraan program dan  pelayanan (identifikasi sasaran yang akan dinilai, mengkoordinasi dengan  stakeholder , fasilitasi  pertemuan) Fasilitator dan Pelaksana

Kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan pada Puskesmas Kandai adalah petugas yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kompetensinya. Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang diperlukan untuk Kegiatan kegiatan penyelenggaraan program dan  pelayanan pada Puskesmas Kandai adalah sebagai berikut: 1.

Alat Tulis Kantor

2.

Data Sasaran

3.  Notebook/ laptop, printer 4.

Blanko peniliaian kinerja/ akuntabilitas

Tahapan Pelaksanaan

Secara garis besar lingkup kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan yang diwujudkan melalui penilaian sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas Kandai dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: Penyelenggaraan Program

1.

Setiap penyelenggara program (penanggung jawab dan pelaksana) menyediakan data sasaran yang mendukung penyelenggaraan program

2.

Melakukan identifikasi masalah/ variabel sesuai dengan target atau sasaran masing-masing  program

3.

Menentukan prioritas masalah

4.

Menentukan dan memilih alternatif pemecahan masalah

5.

Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

6.

RUK disampaikan ke pimpinan

7.

Pimpinan bersama penyelenggara program menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan/ RPK

8.

Penyelenggara Program (penanggung jawab dan pelaksana) melaksanakan kegiatan sesuai  jadwal yang telah ditentukan

9.

Monitoring dan evaluasi

10. Membuat laporan hasil kegiatan 11. Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan

1.

Mengidentifikasi segala bentuk dan jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di  puskesmas baik di dalam maupun di luar gendung

E.

2.

Menentukan jadwal, waktu dan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan

3.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan

4.

Menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan

5.

Mendokumentasikan hasil kegiatan

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kegiatan

kegiatan

penyelenggaraan

program

dan

pelayanan

pada

Puskesmas

Kandai

dilaksanakan dalam bentuk tim

F.

SASARAN

Staf Puskesmas Kandai yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penyelenggaraan program dan  pelayanan yang ditetapkan dengan surat tugas dan SK.

G.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan pada Puskesmas Kandai dijadwalkan sesuai dengan hasil penetapan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas

H.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang profesional. Evaluasi perlu diadakan untuk kemajuan yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan melalui  pertemuan kordinasi baik lokakarya maupun pertemuan internal lainnya sesuai kebutuhan dan hasilnya dilaporkan kepada yang berwenang (pimpinan/ atasan)

I.

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1.

Pencatatan Melakukan pencatatan terhadap sasaran, jenis program dan pelayana yang akan diberikan, catatan mengenai respon sasaran terhadap kegiatan program dan pelayanan yang diberikan serta hal-hal lain yang dianggap penting. Catatan-catatan tersebut kemudian dikumpulkan, dianalisa kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil kegiatan

2.

Pelaporan Seluruh rangkaian hasil proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program dan  pelayanan

dibuat

dalam

bentuk

laporan.

Pelaporan

hasil

pelaksanaan

kegiatan

 penyelenggaraan program dan pelayanan dijadikan sebagai dokumen, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan disusun

setiap selesai melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program dan

 pelayanan. Isi laporan minimal memuat tentang : a.

Waktu dan tempat pelaksanaan

 b.

Jumlah peserta yang dibagi pada setiap indikator jenis kegiatan penyelenggaraan  program dan pelayanan yang diberikan

c.

Masalah dan hasil capaian pelaksanaan

d.

Hasil evaluasi

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari petugas pelaksana penyelenggaraan  program dan pelayanan ke Puskesmas –   Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Laporan disusun dalam bentuk laporan bulanan, tribulanan dan tahunan 3.

Evaluasi Cara melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan imunisasi: a.

Evaluasi Kemampuan Fasilitator Pelaksanaan imunisasi. 1) Untuk

mengetahui

kemampuan

fasilitator

dalam

memfasilitasi

pelaksanaan

 penyelenggaraan program dan pelayanan dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan kegiatan baik melalui komunikasi internal maupun komunikasi dan koordinasi lintas  program dan lintas sektoral (lokmin) dengan mempertimbangkan kompetensi dan kedisiplinan dalam bekerja 2) Evaluasi dilakukan oleh kepala puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota.  b.

Evaluasi pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan 1) Untuk mengetahui apakah hasil kegiatan yang dicapai sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan 2) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang timbul selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program dan pelayanan sehingga perlu segera ditetapkan rencana tindak lanjut pada pelaksanaan imunisasi mendatang

3) Evaluasi hasil kegiatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan baik melalui komunikasi internal maupun komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral (lokmin) 4) Evaluasi dilakukan oleh kepala puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota.