02 Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran

DJPK - KEME KEMENTERIA NTERIAN N KEUANGA KEUANGAN N RI

•

•

•

Pese Pesert rta a mema memaha hami mi esen esensi si pere perenc ncan anaa aan n dan dan penganggaran. Pesert Peserta a memah memahami ami keterk keterkaita aitan n perenc perencana anaan an dan peng pengan angg ggar aran an,, sert serta a perm permas asal alah ahan an dan dan solu solusi si dalam dalam implem implement entasi asinya nya.. Peserta Peserta memahami memahami siklus siklus penyusuna penyusunan n anggaran anggaran dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Esensi Perencanaan dan Penganggaran

Kaitan Perencanaan dan Penganggaran

Pemahaman Dasar Anggaran: Tujuan & Fungsi

Tahapan dan Siklus Anggaran

Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran PERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006.

•

•

•

•

•

Mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa datang; Mengarahkan semua aktivitas pada pencapaian visi dan misi organisasi; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia; Memberikan arah bagi pemda dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; Sebagai wahana untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi.

5 TH

20 TH PERDA

RPJP DAERAH

VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN

M U S R E N B A N G D A

PERDA RPJM DAERAH PENJABARAN RPJP Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka

Pasal 150 UU 32/ 2004

1 TH M U S R E N B A N G D A

RKP

DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara; dan UU No 25/2005 SPPN, dokumen rencana pembangunan di daerah terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Masing-masing dokumen tersebut merupakan suatu kesatuan atau saling terkait satu dengan lainnya dan juga dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. •

•

•

• •

RPJP Daerah berfungsi sebagai : Road map (peta arah) pembangunan daerah 20 tahun kedepan. pedoman bagi penyusunan RPJMD. acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam jangka 20 tahun. instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (core competency). •

•

•

•

•

RPJM Daerah berfungsi sebagai : pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD). alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda. instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemda sebagaimana amanat PP 6/2008 •

•

•

•

•

RKP Daerah berfungsi sebagai : instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD. acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. •

•

•

 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

I (5)

II (10)

III (15)

IV 20)

RPJPD

Renstra SKPD

RPJMD

Kebijakan dan program Pemb Daerah Serta Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

I

II

III

IV

V

 

Program dan kegiatan dan indikator kinerja SKPD

I

II

III

IV

V  

Renja SKPD RKPD

Prirotias dan sasaran, serta Program dan kegiatan

1

2

3

..

12

Program dan keg Pemb Daerah

1

2

3

..

12

•

•

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja untuk suatu jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat secara berjenjang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

•

•

•

Dalam kelompok 3-5 orang, diskusikan alur  perencanaan dan penganggaran Susun alur perencanaan dan penganggaran dengan tepat dan cepat Kelompok terbaik adalah kelompok yang menjadikan alur dengan tepat dan cepat

Waktu:

10’

RPJPD

RPJMD

Perencanaan

RKPD

KUAPPAS

Konsistensi

RKA SKPD

APBD

Penganggaran

Integrasi Gender Dalam Musrenbang •

•

•







Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Manfaat langsung dan tidak langsung dari keterlibatan dalam Musrenbang Peningkatan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang dari tahun ke tahun

Mendorong perempuan menyampaikan aspirasinya Penghargaan dan akomodasi atas aspriasi perempuan Informasi tentang posisi dan tindak lanjut usulan laki-laki dan perempuan





Manfaat

Akses



Kontrol

Distribusi informasi dan pengundangan Pengundangan ke representasi kelompok perempuan dan laki-laki

Partisipasi 

Tingkat kehadiran perempuan dan lakilaki Upaya mengatasi hambatan bagi keterlibatan perempuan

PEDOMAN

RPJPN

PEDOMAN RPJMD

DIJABARKAN

PEDOMAN RENSTRA K/L

DIJABARKAN

PROV

   U    C    A    I    D

RPJPD K/K

RPJMN    N    A    K    I    T    A    H    R    E    P    I    D

   U    C    A    I    D

RPJPD PROV

1 TAHUN

5 TAHUN

20 TAHUN

PEDOMAN

   N    A    K    I    T    A    H    R    E    P    I    D

RPJMD K/K

DIJABARKAN

PEDOMAN

RKPD PROV

RENJA K/L

PEDOMAN

RAPBD PROV

DIACU    N    N    A    A    K    D   I    S    U   A    C    R    E    A    I    S    I    D   D

PEDOMAN

RKPD K/K

RENJA SKPD PROV

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K

RAPBN

DIACU

   N    N    A    A    K    D   I    S    U   A    C    R    E    A    I    I    S    D   D

PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV

PEDOMAN

RKP

PEDOMAN

RENJA SKPD K/K

RAPBD K/K

•

Secara konseptual, tujuan pembuatan anggaran (penyusunan APBD): formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation)  penyusunan KUA  terkait analisa fiskal perencanan operasional anggaran (budget operational planning)  terkait pada alokasi sumber daya keuangan Fungsi anggaran  perancanaan, pengawasan, koordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. •

•

•

•

Anggaran sebagai alat perencanaan: Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran sebagai alat pengendalian  mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemda, mencegah adanya overlapping dan salah sasaran dalam alokasi anggaran, memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program/kegiatan pemerintah. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisiensi dalam mencapai target kinerja.

•

•

•

Pendekatan NPM  merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang fokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Ciri NPM adalah komparatif, terintegrasi, dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan adanya skala prioritas, analisis biaya manfaat, berorientasi pada input, output dan outcome, serta adanya pengawasan kinerja. Penerapan NPM oleh Pemerintah: anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF), anggaran terpadu (Unified Budget). •

• •

MTEF Efisiensi alokasi anggaran antar waktu: menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan

Unified Budget Konsolidasi anggaran operasional dan anggaran investasi: integrasi perencanaan dan penganggaran berdasar organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja

Implikasi kebijakan financial saat ini di tahun yang akan datang

Performance Based Budgeting Penyusunan anggaran  keterkaitan antara pendanaan dengan output dan outcome

Standar Biaya Perhitungan harga satuan keluaran

•

•

•

•

Dengan memperhatikan siklus perencanaan dan penganggaran, diskusikan tahap mana dalam siklus yang Anda nilai paling menghambat proses perencanaan dan penganggaran (berikan maksimal 3 tahap yang Anda anggap paling bermasalah). Diskusikan mengapa pada tahapan tersebut bermasalah dan bagaimana Anda dapat mengatasi masalah tersebut. Sajikan hasil diskusi Anda pada flipchart Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Waktu:

15’

Tahap

1

6

11

Masalah

Solusi

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………… …………………………

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………… …………………………

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………… …………………………

•

•

•

•

•

Sejak awal penyusunan rencana, besaran sumber daya finansial atau pagu anggaran indikatif sudah diketahui sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan di Musrenbang desa, kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi. Prioritas kegiatan untuk setiap SKPD sudah sama formasinya sejak  dari hasil RKPD, Renja SKP, hingga rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan Rencana Renja yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota atau Provinsi serta hasil forum SKPD mejadi rujukan utama dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan Plafon anggaran SKPD. DPRD maupun pemerintah daerah memahami bahwa pengawalan dan konsistensi prioritas kegiatan hasil perencanaan partisipasi sewaktu melaksanakan kegiatan penganggaran diperlukan. Output setiap tahapan dalam proses penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta perencanaan partisipasi. asas transparansi dan akuntabilitas dalam good governance).

Jadwal Perencanaan (UU 25/2004) dan Penganggaran Daerah (PP 58/2005) NO

JENIS KEGIATAN

WAKTU

1

Musrenbang Desa/Kelurahan

Januari

2

Musrenbang Kecamatan

Februari

3

Forum SKPD Kabupaten/Kota/Propinsi

Maret

4

Musrenbang Kabupaten/Kota

Maret

5

Musrenbang Propinsi/Nasional

April

6

Penyusunan Renja SKPD – Menjadi Keputusan Ka SKPD

April - Mei

7

Penyusunan RKPD – menjadi Peraturan Kepala Daerah

s/d Akhir Mei

8

Penyusunan Kebijakan Umum APBD – mengacu Pedoman Peny. APBD dari Mendagri

9

Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD

10

Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD menjadi KUA

Akhir Juni

11

Pembahasan PPAS dgn DPRD – Nota Kesepakatan KUA & PPAS

s/d Minggu II Juli

12

Kepala Daerah Menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Juni s.d. Pertengahan Juni

Agustus

NO

JENIS KEGIATAN

WAKTU

13

Penyusunan RKA SKPD

Akhir Juli s/d Minggu IV Agustus

14

Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah

Minggu I September

15

Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD

16

Penyebarluasan Raperda tentang APBD kepada Masyarakat

17

Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD

18

Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD

19

Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi

20

Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD

21

Penyempurnaan hasil evaluasi

22

Pengesahan Raperda APBD

Minggu II - III September  Minggu IV September  Minggu I Oktober Minggu I  – IV November (3 hari) (15 hari) (7 hari) Minggu IV Desember