02 Benchmarking Kelompok 2

OLEH :

KELOMPOK II

1.

Ni Made Rai Sukarini, SE

(1)

2.

Ida Bagus Putu Caniscahyana, SH

(2)

3.

I Wayan Adi Sudiatmika, ST., MT

(4)

4.

I Md.Gd.Wiryantara Adi Susandi, SE., Msi

(7)

5.

Ida Bagus Putu Sudiyadnya, SH

(8)

6.

Pande Nyoman Artawibawa, ST., MT

(15)

7.

I Ketut Nadu., S.AP

(16)

8.

I Ketut Mudja

(17)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang

Maha

Benchmarking

Esa,

atas

sebagai

berkat-Nya rangkaian

kami

dapat

kurikulum

menyelesaikan

Pendidikan

dan

Laporan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 24 Juni 2014. Tujuan pelaksanaan Benchmarking ini adalah untuk membuka wawasan serta memberikan pengetahuan bagi kami, para peserta agar memiliki pola pikir yang lebih profesional profesional dalam hal memberikan memberikan pelayanan publik, berinovasi berinovasi serta berkolaborasi dalam mengadopsi maupun mengadaptasikan hasil tersebut ke dalam area perubahan masing-masing peserta.

DAFTAR ISI

KELOMPOK II ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2 KATA PENGANTAR ...................................................................... ....................................................................................................................... ................................................. 3 DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 4 BAB I

PENDAHULUAN  ............................................................................................................ ............................................................................................................. .. 5

 A.

Latar Belakang ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 5

B.

Tujuan .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................ 7

C.

Locus ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 7

BAB II

HASIL OBSERVASI ........................................................................................  ........................................................................................................ ................ 8

 A.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang  ...................................  ................................... 8

B.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang  ......................................... 14

C.

Dinas Kebersihan Kota ..................................................................................................... ..................................................................................................... 17

BAB III

 ANALISIS NILAI KEUNGGULAN KEUNGGULAN ............................................................................ ............................................................................ 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV. Salah satu kegiatan adalah wajib melaksanakan kegiatan Benchmarking   ke locus yang dianggap dapat mewakili terhadap proyek perubahan untuk dapat diadopsi dan diadaptasi, guna melakukan inovasi sehingga dapat melengkapi proyek perubahan yang

dibuat

oleh

masing-masing

peserta.Kegiatan

Benchmarking 

diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan pengetahuan yang

Kabupaten Banyu Asin, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2018, adalah

“Palembang Emas 2018”. Palembang Emas 2018 yang

mengandung

makna

Palembang

Pemerintahan

yang

Amanah,

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang Pemerintahan Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani,  Aman dan Sejahtera. Sedangkan misi dari Kota Palembang antara lain : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih Aman untuk berinvestasi dan Mandiri dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Palembang melaksanakan program unggulan yang merupakan inovasi pembangunan di berbagai sektor. Program unggulan dan inovasi daerah tersebut diharapkan dapat diadopsi atau diadaptasi oleh peserta Diklatpim IV Angkatan V Kabupaten Badung.

B. Tujuan  Adapun tujuan dari peserta Diklatpim IV Kabupaten Badung melaksanakan Benchmarking  di Kota Palembang adalah dalam rangka : 1. Melengkapi kurikulum program Diklatpim IV Pola Baru 2. Menambah wawasan peserta terhadap pelayanan publik dalam

BAB II

HASIL OBSERVASI

A. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang Visi dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) adalah “Terselenggaranya pelayanan prima perijinan dan

non perijinan

menuju palembang Emas 2018 “

Untuk mendukung visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang dilaksanakan Misi antara lain : 1. Meningkatkan citra pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik 2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, mudah, cepat dan transparan 3. Meningkatkan terciptanya iklim investasi yang kondusif

Dasar hukum pelaksanaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang antara lain : 1. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Kepada KPPT 2. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 3. Keputusan Kepala KPPT Nomor 20 Tahun 2012 tentang SOP 4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat pada KPPT Kota Palembang 5. Keputusan Kepala KPPT Nomor 4 Tahun 2011 tentang SOP loket

Sebagai

bukti

nyata

telah

terealisasinya

kualitas

pelayanan

makaKantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembangmemperoleh beberapa penghargaan antara lain : 1. Sepuluh terbaik Investment Award Nasional oleh Menteri Dalam Negeri 2. Terbaik Pertama dalam bidang penanaman modal dari Menteri Perumahan Rakyat di dampingi Kepala BKPM RI Tahun 2012 3. Peringkat Pertama Penilaian inisiatif Antikorupsi (PIAK) tahun 2012 oleh KPK RI dengan nilai 7.38 4. KPPT Kota Palembang sebagai KTSP Percontohan di Indonesia 5. Penghargaan ISO : 9001 : 2008 tentang sistem manajemen publik

Untuk tim teknis diambil dari SKPD yang menangani perijinan sebelumnya

dan

ditempatkan

pada

KPPT

yang

tergabung dalam

sekretariat tim teknis. Sekretariat Tim Teknis menerapkan sistem from office dan back office sebagai amanah Permendagri Nomor 20 Tahun 2006 sehingga tidak akan terjadi komunikasi antara pemohon dengan petugas. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilaksanakan pelatihan secara khusus yang pernah diikuti oleh pegawai KPPT seperti Pelatihan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik).Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 21 orang berupa pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan sebanyak 10 orang. Sistem Rekrutmen Tenaga KPPT melalui mekanisme fit & propertest  dengan tahapan test sebagai berikut :

Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama tim, beberapa kegiatan tambahan yang dilaksanakan seperti : 1. Diklat Peningkatan kapasitas aparatur 2. Outbound 3. Training ISO 4. Pengembangan diri 5. Training SIPPERI (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan) 6. Pelatihan Bela Negara 7. Studi Banding

Konsep pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang adalah :

Pemohon juga dapat mengajukan permohonan perijinan dalam satu paket terdiri dari 2-3 jenis ijin, misalnya Ijin Gangguan, Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Perusahan. KPPT Kota Palembang juga menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat dalam pengurusan perijinan dilakukan secara langsung tanpa melalui calo. Untuk memutus perkembangan calo dalam unit layanan KPPT maka Kota Palembang melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor : 29/SE/2013 tentang Larangan percaloan/perantara di bidang perijinan bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemkot Palembang. Salah satu ketentuan tersebut adalah kriteria penerima kuasa, yaitu : 1. Perusahaan : harus ada surat tugas dan kuasa dari Perusahaan 2. Perseorangan : ada surat keterangan dari RT

1. Tahun 2010 : 62,59 (kategori baik) 2. Tahun 2011 : 92,63 (kategori sangat baik) 3. Tahun 2012 : 85,85 (kategori sangat baik skala nasional) 4. Tahun 2013 : 86,12 (kategori sangat baik skala Provinsi)

Untuk mensosialisasikan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilakukan sosialisasi tentang jenis dan proses perijinan melalui media: 1. Iklan layanan masyarakat di TV Swasta lokal, 2. Harian lokal dan majalah organisasi, 3. Harian online (tribun news, antara news) 4. Talk show radio lokal

5. Bidang Formasi dan Pemindahan Pegawai Non Jabatan 6. Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahtearan Pegawai 7. Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai 8. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Dalam tugasnya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kepala BKD Kota Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, serta tugas pokok untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang adalah : “Pelayanan dan manajemen Kepegawaian yang berkualitas

menuju

terciptanya

PNS

yang

Profesional,

Inovatif

dan

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memiliki jumlah pegawai sebanyak 83 orang dengan rincian PNS 61 orang. Jumlah ini melayani Kepegawaian Kota Palembang sebanyak 14.750 orang dengan rincian penempatan Struktural sebanyak 1.845 orang. Badan

Kepegawaian

Daerah

dan

Diklat

Kota

Palembang

mengadopsi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana merupakan satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, tepat, terukur, akuntabel dan transparan. Demi mewujudkan sistem TPST tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang menerapkan 5 Prinsip Pelayanan Prima antara lain :

2. Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket 3. Pembuatan bank data base  kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala dan lain-lain) 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi web site  untuk akses data pegawai, pengaduan dan lain-lain Dimana keempat hal diatas dapat diadopsi untuk pengembangan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Badung.

C. Dinas Kebersihan Kota

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebersihan Kota Palembang dibantu dengan payung hukum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2004 Pasal 14 ayat (1) yaitu pengendalian kewenangan

lingkungan Kab/Kota,

hidup serta

berskala

Perda

No.27

Kab/Kota Tahun

merupakan 2011

tentang

Pengelolaan dan Retribusi Kebersihan/Persampahan.  Adapun target dalam perencanaan persampahan yang dicanangkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang sebagai berikut : 1. Cakupan pelayanan minimal 70% pada tahun 2015. 2. Pengurangan volume sampah melalui program 3R sebesar 20%. 3. Peningkatan pola operasional TPA dari open dumping   (eksisting)

2. Pengurangan Timbulan Sampah Pada Sumbernya

• Jenis pemilahan dari 2 jenis menjadi 3 jenis • Pengembangan jejaring kerja Bank Sampah •  Pengembangan data base sampah • Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan • Managemen sistem pengolahan sampah dan 3R 3. Peningkatan Infrastruktur

• Penguatan peranan TPS-3R/TPST • Peningkatan sarana stasiun peralihan antara • Peningkatan sarana pengomposan • Penyediaan sarana pemilahan sampah 3 jenis 4. Peningkatan Pengelolaan Sampah di TPA

4. 3R

masih

belum

dilakukan

secara

memadai.

Dari

target

keciptakaryaan, 3R sebesar 20% pada tahun 2010, tercatat baru 1% s.d 3% sampah terolah. Beberapa unit 3R tidak beroperasi secara rutin lagi. 5. Terbatasnya lahan TPA, sisa kapasitas lahan TPA I Sukawinatan tinggal 45%, sedangkan TPA II Karya Jaya tinggal 70%. Perkiraan sisa waktu layanan kedua TPA tinggal 10 s.d 15 tahun lagi. 6. TPA II Karya Jaya berada di atas lahan rawa (low-land ), dengan  jarak landfill   dengan lapisan akuifer < 4m, sedangkan pola operasional yang dilakukan masih open dumping , menyebabkan potensi pencemaran terhadap air tanah dan permukaan sangat tinggi

4. Terbatasnya program kampanye dan edukasi bidang persampahan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. 5. Belum banyaknya

investasi swasta

sebagai operator

dalam

pengelolaan persampahan. 6. Gaya hidup konsumtif masyarakat Kota Palembang

Dari pengamatan kami, terdapat beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang untuk mendukung semua hal diatas diantaranya : 1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di Kota Palembang 2. Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik siswa SD, masyarakat,

Dimana keenam hal diatas dapat diadopsi untuk pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung

BAB III

ANALISIS NILAI KEUNGGULAN

Dalam bab ini, akan disampaikan analisis nilai keunggulan dari masingmasing Locus, berdasarkan hal-hal yang dapat diambil sebagaimana pengamatan masing-masing peserta Diklat PIM IV baik yang tampak secara fisik maupun tidak.

A. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang Beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang diantaranya : 1. Pengelolaan

pengaduan/keluhan

dalam

pelayanan

Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui saluran lisan, tertulis maupun online

7. Sosialisasi program serta kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui berbagai media lokal. Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Selalu terbuka dan menjadi pendengar dari masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan solusi secara efektif dan efisien 2. Pemenuhan kompetensi sesuai

tugas serta

kewajiban, serta

pemberlakuan Reward and Punisment  secara optimal 3. Kreatif dan Inovasi untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka pemberian pelayanan. 4. Bertindak adil pada semua golongan

Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif 2. Penyiapan dan pemanfaatan data serta arsiparis secara optimal 3. Inovasi untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka akses data serta pelayanan diatas.

D. Dinas Kebersihan Kota Beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang diantaranya : 1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di Kota Palembang

7. Memberikan

reward

kepada

pasukan

kuning,

antara

lain

mengadakan kuis berhadiah dan pemberian naik haji gratis, dimana tahun ini direncanakan untuk memberangkatkan sebanyak 50 orang Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Kreatif dan Inovatif dalam pengungkapan ide serta pelaksanaannya 2. Bekerja sama serta delegasi tugas yang optimal 3. Kolaborasi dan koordinasi antar unit/instansi/SKPD 4. Integritas tinggi dalam menjalankan tugas serta kewajiban 5. Merangkul serta bersahabat dengan mitra kerja

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Kemajuan Kota Palembang sangat terkait dengan adanya komitmen dan dukungan dari Wali Kota Palembang serta didukung sepenuhnya oleh SKPD dan masyarakat. Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh tiga SKPD yaitu KPPT, BKD dan Diklat serta Dinas Kebersihan seperti : 1. KPPT Kota Palembang sudah melaksanakan Pelayanan Publik berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu.

Sudah

menerapkan SPIPISIE secara optimal, adanya reward bagi pegawai berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Pengaduan melalui lisan,

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah peserta dapat mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan dan perubahan yang sudah dilakukan oleh ketiga SKPD di atas dengan mempersiapkan komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan, usaha/strategi untuk melaksanakan perubahan, penyiapan serta seleksi SDM dan payung hukum sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dimasing-masing SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Provinsi Bali, 2014. Petunjuk Pelaksanaan Bechmarking / Best Practice. Denpasar : Balai Diklat Provinsi Bali Kota

Palembang. 2014. Website Kota Palembang. (online). www.palembang.go.id. Diakses pada tanggal 25 Juni 2014

Available

KPPT Kota Palembang. 2014. Handout Presentasi KPPT Kota Palembang BKD Kota Palembang.2014. Handout Presentasi BKD Kota Palembang DKK Palembang,2014. Handout Presentasi DKK Palembang

:

LAMPIRAN

Gambar 2 Pola Baru Pelayanan Loket BKD dan Diklat

IDENTIFIKASI PROYEK PERUBAHAN No 1

Aspek KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

A

ORGANISASI

1

Visi

2

Misi

Narasumber 1. Staf Ahli 2. Amarudin Sandi, S.STP, M.Si (kasi Pelayanan KPPT) 3. Jani,SE,M.Si (Kasi Informasi dan Pengembangan Kinerja

Kondisi Bechmarking Berdiri Pada Tanggal 15 Juli 2010

Terselenggaranya pelayanan prima perijinan dan perijinan menuju palembang Emas 2018 1. Meningkatkan citra pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik 2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui

tentang SOP 4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada KPPT Kota Palembang 5. Keputusan Kepala KPPT Nomor 4 Tahun 2011 tentang SOP loket pengaduan 5

Pakaian Kerja

Keputusan Walikota Palembang Nomor 189 Tahun 2012 : Tidak memakai pakaian kerja yang sama dengan staf Pemerintahan Kota Palembang

6

Proses Pengaduan

Proses : a. Lisan : melalui telepon dan petugas loket pengaduan b. Tertulis : melalui surat dan mengisi formulir pengaduan c. online : melalui email, W ebsite dan formulir pengaduan pada touchscreen

7

Penghargaan

Penghargaan

diperoleh

4. SMA

: 2 orang

2

Kompetensi Pegawai

1. Pelatihan Spipisie (penanaman modal) a. Pelatihan dasar : 21 orang b. Pelatihan lanjutan : 10 orang

3

Sistem Rekrutmen

4

Insentif /Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kegiatan Tambahan

Melalui Fit & Propertest dengan tahapan test sebagai berikut : 1. Psikotest 2. Test Potensi Akademik (TPA) 3. Wawancara 4. Wawancara dengan Walikota Palembang 1. Golongan II : Rp. 4 Juta 2. Golongan III (staf) : Rp. 6 juta 3. Aselon IV : Rp. 10 juta

5

a) Diklat Peningkatan kapasitas aparatur b) Outbound c) Training ISO d) Pengembangan diri e) Training SIPPERI f) Pelatihan Bela Negara

paket terdiri dari 2-3 jenis ijin : 1. Ijin gangguan 2. Ijin Usaha Industri 3. Tanda Daftar Perusahan 5

Penghapusan Calo

Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29/SE/2013 tentang Larangan percaloan/perantara dibidang perijinan bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemkot Palembang. Salah satu ketentuan tersebut : 1. Kriteria penerima kuasa : a. Perusahan : harus ada surat tugas dan kuasa dari Perusahan b. Perseorangan : ada surat keterangan dari RT

6

Layanan Mobile

KPPT Keliling dengan Sasaran : a) Mall b) Pasar c) Kecamatan Dengan layanan yang diberikan sebagai berikut : a) Layanan informasi ijin b) Pendaftaran ijin Baru

SPM 11

Sosialisasi media

B

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1.

ASPEK KINERJA ORGANISASI -  VISI

Sosialisasi tentang jenis dan proses perijinan melalui media : 1. Iklan layanan masyarakat di TV Swasta lokal 2. Harian lokal dan majalah organisasi 3. Harian online (tribun news, antara news) 4. Talk show radio lokal

Kurniawan,AP,M,Si (Kepala BKDKota Palembang)

Pelayanan dan manajemen Kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya PNS yang Profesional, Inovatif dan Sejahtera dalam rangka

-

2

SOP Prosedur Layanan

TATA KELOLA -  Kegiatan Perubahan

Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu : Upaya untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, tepat, terukur, accountable dan transparan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

1. Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat 2. Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket 3. Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi, Gaji Berkala dll) 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi web site untuk akses data pegawai, pengaduan dll Semua hal diatas dapat diadopsi untuk kebutuhan

(1)Pengendalian lingkungan hidup berskala Kab./Kota merupakan kewenangan Kab./Kota 4. PERDA No.27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Kebersihan/Persampahan 1. Cakupan pelayanan minimal 70% pada tahun 2015. 2. Pengurangan volume sampah melalui program 3R sebesar 20%. 3. Peningkatan pola operasional TPA dari open dumping   (eksisting) menjadi sanitary landfill. 4. Adipura Kencana

- 

Target dalam Perencanaan Persampahan

-

Latar Belakang Perubahan

Tahun 2006 mendapatkan predikat Kota Terjorok se-Indonesia, lalu mendapatkan Tropi Adipura 7 kali berturut-turut dan terakhir mendapatkan Tropi  Adipura Kencana bersama 2 kota lainnya yaitu Tangerang dan Surabaya

-

Road Map Pengelolaan Sampah (2014  – 2017)

REGULASI: • Revisi Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah • Peningkatan Mekanisme Hukum dan Pelaksanaan Program 3R(Reduce, Reuse,

• •

Instalasi Pengolahan Air Lindi Pengololaan Sampah menjadi kompos

1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di kota Palembang 2. Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik Siswa SD, Masyarakat, SKPD/Dinas 3. Koordinasi horizontal dalam upaya melibatkan partisipasi SKPD/Dinas, dengan menerbitkan SK Bersama disetujui oleh Wali Kota 4. Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkann perkembangan terkini kondisi 5. Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki 6. Memperlakukan keterlibatan stakeholder sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah

- 

Kegiatan Perubahan

- 

Sarpras

1. Tempat Pembuangan Akhir di dalam kota seluas 25 Ha 2. 99 Angkutan dengan rincian 73 Dumptruck

Sumber Daya

1.158 orang dengan jam kerja pk. 7.00 s/d 23.00

pencemaran terhadap air tanah dan permukaan sangat tinggi 7. Terbatasnya sarana – prasarana TPA menyebabkan masih terjadinya pencemaran air tanah, udara, gangguan lalat dan tikus, debu dan sampah ringan, kebakaran dan asap, estetika dan kebisingan, juga beberapa kali terjadi gangguan operasional akibat amblesnya alat berat. - 

Permasalahan Non Teknis

1. Keterbatasan biaya investasi dan operasi pemeliharaan. 2. Rendahnya kontribusi dari retribusi sampah terhadap anggaran biaya Dinas, dan tingginya subsidi APBD. 3. Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat dalam pola penanganan sampah 3R. 4. Terbatasnya program kampanye dan edukasi bidang persampahan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. 5. Belum banyaknya investasi swasta sebagai operator dalam pengelolaan persampahan. 6. Gaya hidup konsumtif masyarakat kota Palembang

ANALISIS HASIL BENCHMARKING (Rekap Nilai Keunggulan Lokus Benchmarking)

NO.

NILAI KEUNGGULAN

1 1.

2 Pengelolaan pengaduan/ keluhan dalam pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui saluran lisan, tertulis maupun online Pendaftaran Teknologi Informasi web site untuk permohonan perijinan secara online (selama 24  jam), tanpa calo Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala dan lain-lain) Peningkatan kompetensi pegawai secara berkala dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan secara optimal, serta sistem atau pola Rekrutmen Tenaga KPPT melalui mekanisme fit & propertest . Peningkatan motivasi kinerja

2.

3.

4.

5.

KEMUNGKINAN PENERAPAN PADA PROYEK PERUBAHAN ADOPSI ADAPTASI TIDAK 3 4 5

√

√

PENJELASAN / ANALISIS KELEBIHAN 6 Kreatif dan Inovatif untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka pemberian pelayanan Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif

√

SOLUSI

KEKURANGAN

7

Penyiapan dan pemanfaatan data serta arsiparis secara optimal

√

POTENSI MASALAH 8 Ketidaksiapan infrastruktur koneksi salluran online

9 Penyiapan Infrastruktur secara optimal serta komitmen pelaksana

Ketidaksiapan stakeholder untuk memanfaatkan teknologi

Sosialisasi serta pelatihan bagi yang berminat

Waktu penyelesaian agak lama mengingat  jumlah pegawai di kab.Badung mencapai 13.021 orang

Memanfaatkan Bantuan pihak ke-3 melalui pelelangan paket kegiatan

Pemenuhan kompetensi sesuai tugas serta kewajiban, serta pemberlakuan Reward and Punisment  secara optimal SDM tidak lagi

.

Komitmen

Studi banding 41

pegawai, dengan pemberian Insentif atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 1 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2 Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki Memperlakukan keterlibatan stakeholder  sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket Memberikanreward kepadap asukankuning, al/ mengadakankuisberhadiahd anpemberian haji gratis Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat

Penambahan sarpras meliputi 14 loket pelayanan dengan rincian 9 (sembilan) loket pendaftaran, 1 (satu) loket pengaduan dan 4 (empat) loket pengambilan Penyediaan fasilitas untuk kaum difabel, antara lain ramp dan alat bantu khusus (kursi roda) Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkan

memikirkan side job tambahan untuk menambah penghasilan

√

3

4

5

6

Pimpinan serta pemegang kebijakan

7

8

9

√ √ √

√

√

√

√

√

Kreatif dan Inovatif dalam pengungkapan ide serta pelaksanaannya Selalu terbuka dan menjadi pendengar dari masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan solusi secara efektif dan efisien Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif

Bertindak adil dan tidak diskriminatif pada semua golongan masyarakat Integritas tinggi dalam menjalankan tugas serta kewajiban

42