01. 4.1.1 1a. Sk 029 - Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat

EP 1 BUKTI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SASARAN / TERHADAP KEGIATAN UKM .

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PUSKESMAS SUPPA A.Monjong Kecamatan Suppa, Kode Pos 91272

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUPPA  Nomor : /PKM-SP/SK/I/2017 TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA PUSKESMAS SUPPA, Menimbang

:

a.  bahwa pelayanan yang disediakan bagi masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada;  b.  bahwa diperlukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara  proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respon masyarakat terhadap mutu dan kinerja pelayanan; c.  bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas SUPPA tentang Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang

Nomor

36

tahun

2009

tentang

Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063 ); 3. Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUPPA TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT.

Kesatu

:

Proses identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan melalui ; 1. Survey Mawas Diri (SMD), 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), 4. Pertemuan rutin dengan kader kesehatan, 5. Rapat koordinasi / Musyawarah Pembangunan di Kantor Kelurahan dan Kecamatan, 6. Pertemuan lintas sektor/Lokakarya mini lintas sektor. Segala upaya identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksudkan untuk mengkaji kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya puskesmas dan sarana serta  prasarana pelayanan yang disediakan puskesmas;

Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUPPA Pada Tanggal : Januari 2017 KEPALA PUSKESMAS SUPPA,

SYAMSUL HANAR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

 No. Dokumen :  No. Revisi

/SOP/

/2017

:

SOP

Tanggal Terbit : Halaman

2017

:1/2

PUSKESMAS SUPPA

1. Pengertian

dr. H.Syamsul Hanar NIP. 19811013 200801 1 013

Kajian Kebutuhan Masyarakat adalah proses yang berlangsung terus menerus dan berulang  –   ulang dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran.

2. Tujuan

Sebagai acauan penerapan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program kesehatan dalam rangka peningkatan mutu layanan Puskesmas

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas SUPPA Nomor :

/PKM-SP/SK/I/2017 tentang

Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat 4. Referensi

Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI, 2006)

5. Prosedur

1. Persiapkan instrument untuk identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat berupa lembar survey/ceklist, kotak saran, buku pengaduan dan nomor kontak (HP,Facebook,Blog dan email) 2. Melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui survey/wawancara/langsung dan tidak langsung melalui kotak saran, nomor kontak dan pengumpulan data kinerja 3. Catat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat 4. Analisa tentang hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat serta hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bahasa dan gangguan  pendengaran 5. Informasikan kepada masyarakat bahwa petugas akan melakukan identifikasi mengenai kebutuhan masyarakat terkait upaya kesehatan yang dibutuhkan masyarakat

6. Menuangkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam rencana kegiatan Puskesmas 6. Bagan Alir

7. Unit Terkait

Mempersiapkan instrument kajian kebutuhan

Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat

Menganalisis hasil identifikasi kebutuhan masyarakat

Mencatat hasil identifikasi kebutuhan

Menyampaikan akan kebutuhan masyarakat untuk ditindak lanjuti

Menuangkan hasil identifikasi di rencana kegiatan Puskesmas

Tata Usaha (TU), Unit UKP, UKM dan Poskesdes

Dokumentasi pertemuan Musrenbang kecamatan Suppa tgl 22 februari 2017

EP 2 KERANGKA ACUAN METODE, INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT / SASARAN KEGIATAN UKM

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PUSKESMAS SUPPA Jl. A.Monjong Kecamatan Suppa Kode Pos 91271

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUPPA  Nomor : /PKM-SP/SK/ /2017 TENTANG RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UKM PUSKESMAS SUPPA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA PUSKESMAS SUPPA, Menimbang

:

d.  bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maka dipandang perlu menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas SUPPA; e.  bahwa sehubungan dengan maksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas SUPPA tentang Rencana pelaksanaan Kegiatan Puskesmas SUPPA;

Mengingat

: 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063 ); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2002

tentang

Perlindungan Anak; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak; 9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

10. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1758/MENKES/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;

11. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas; 12. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut; 13. Keputusan

Menteri

Kesehatan

1428/MENKES/SK/XII/2006

Republik

tentang

Indonesia

Pedoman

Nomor

Penyelenggaraan

Kesehatan Lingkungan Puskesmas 14. Keputusan

Menteri

Kesehatan

585/MENKES/SK/V/2007

tentang

Republik Pedoman

Indonesia

Nomor

Pelaksanaan

Promosi

Indonesia

Nomor

Kesehatan di Puskesmas; 15. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

364/MENKES/SK/V/2009 tentang Penanggulangan Tubercolosis; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pemberdayaan

Masyarakat

Bidang

Kesehatan; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri dan Tempat Praktek mandiri Dokter Gigi; 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUPPA TENTANG RENCANA KEGIATAN UKM PUSKESMAS SUPPA.

Kesatu

: Rencana kegiatan Puskemas SUPPA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seba aimana mestin a.

EP 3 CATATAN HASIL ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN KEGIATAN UKM DAN RENCANA KEGIATAN UKM

EP 4 RENCANA KEGIATAN UKM YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA PUSKESMAS

EP 5 BUKTI DOKUMENTASI PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KELOMPOK MASYARAKAT DAN SASARAN

EP 5 BUKTI DOKUMENTASI PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KELOMPOK MASYARAKAT DAN SASARAN

BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN UKM DI SEKLAH HARI / TGL

PELAKSANAAN KEGIATAN UKM DI POSYANDU

BAB IV. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERIORENTASI SASARAN ( UKMBS) Standar 4. 1 Kebutuhan akan Upaya Kesehatan Masyarakat dianalisis penanggungjawab UKM Puskesmas mengidentifikasi kegiatan  –   kegiatan upaya tersebut sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat. Kriteria 4.1.1 Pimpinan Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM Puskesmas menetapkan jenis –   jenis kegiatan UKM Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program

EP 1

Bukti pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran / terhadap terhadap kegiatan UKM

EP 2

Kerangka Acuan metode, instrumen instrumen analisis kebutuhan masyarakat / sasaran UKM

EP 3

Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM

EP 4

Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

EP 5

Bukti Pelaksanaan sosialisasi sosialisasi Kegiatan Kepada masyarakat, masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran

EP 6

Bukti  –   bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran

EP 7

Rencana kegiatan untuk Tiap UKM Pedoman penyelenggaraan UKM dari Kemenkes.

DINAS KESEHATAN KAB. PINRANG PUSKESMAS SUPPA

EP 1 BUKTI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SASARAN / TERHADAP KEGIATAN UKM .