Teori Terbentuknya Negara

September 20, 2021 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Teori Terbentuknya Negara...

Description

MAKALAH PENDIDIKAN ILMU NEGARA DOSEN : Ria Oktarini, SH

TEORI ASAL MULA TERBENTUKNYA NEGARA

Disusun Oleh Kelompok III : 1. 2. 3. 4. 5.

AFNAN RIDHO AFRIDO JONDRISON RISTIO AMSAR RONALDFRI WILIAM SONJAYA PUTRA

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN PASAMAN LUBUK SIKAPING 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Teori Asal Mula Terbentuknya Negara”. Makalah ini berisikan tentang pengertian negara serta apa saja unsur-unsur dari suatu Negara dan bagaimana Hakekat Negara serta apa saja Fungsi dan tujuan dari sebuah Negara. Kami menyadari bahwa, makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapakan banyak terima kasih kepada pihak kampus yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun makalah ini, juga kepada Dosen pembimbing yang sudah banyak membantu dan menuntun penulis selama pembuatan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Lubuk Sikaping,

November 2014

Kelompok III

Tugas Ilmu Negara | 1

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................... 2 C. Tujuan ......................................................................................... 2

BABII

PEMBAHASAN A. Konsepsi Negara ......................................................................

3

B. Teori Tentang Terbentuknya Negara .......................................

4

1.

Teori Ketuhanan ......................................................

4

2.

Teori Kekuatan ................................................................

7

3.

Teori Kontrak Sosial / Perjanjian Masyarakat .................

10

C. Teori Positivme ........................................................................

13

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................

18

DAFTAR PUSTAKA

Tugas Ilmu Negara | 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejak kata “negara” diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial sesuatu bangsa yang memilki kedaulatan, ia pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah argency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Bayangkan, bila suatu kelompok masyarakat tidak mempunyai negara, apa yang akan terjadi? Bagaimana bila tidak ada wilayah, tidak ada pemerintahan, tidak ada kepala negara? Apakah teratur? Dapatkah mereka menjalankan aturan bersama? Dapatkah mereka melakukan aktivitas hidup dengan tertib? Tampaknya, manusia tidak akan dapat hidup dengan teratur tanpa adanya negara. Mereka juga tidak akan hidup tertib dan menjamin keamanan bersama, tanpa adanya negara. Tanpa adanya wilayah, ketertiban umum, bagi masyarakat juga tidak mungkin terjamin.

Tugas Ilmu Negara | 1

. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yakni sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud Negara ? 2. Teori apa saja yang mengungkapkan tentang terbentuknya Negara ?

C. Tujuan Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Menguraikan makna Negara. 2. Memerinci teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya Negara.

Tugas Ilmu Negara | 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsepsi Negara Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), Staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis), kata state, staat, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminology, Negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Max Weber (Funny,

2008) mendefinisikan bahwa Negara adalah suatu

masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Roger F. Soultau (Oetari Budiyanto, 2012), Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Aristoteles (Oetari Budiyanto, 2012), Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Berdasarkan pendapat-pendapat, dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat (agency) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam

Tugas Ilmu Negara | 3

wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

B. Teori Tentang Terbentuknya Negara Adapun beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yakni sebagai berikut. 1. Teori Ketuhanan Teori ketuhanan ini dikenal juga dengan doktrin teokratis dalam teori asal mula negara. Teori ini pun bersifat universal dan ditemukan baik si dunia Timur maupun di dunia Barat, baik di dalam teori maupun di dalam praktik. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori itu untuk mengemukakan hak-hak raja yang berasal dari Tuhan untuk memerintah dan bertahta sebagai raja (devine rights of kings) doktrin ketuhanan lahir sebagai resultante kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Kaum “monarchomach” (penentang raja) berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu beranggapan bahwa kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawa pada Tuhan dan tidak pada siapa pun. Teori teokratis seperti ini memang sudah amat tua dan didasarkan atas sabda Paulus yang terdapat dalam Rum XIII ayat 1 dan 2. Thomas Aquinas mengikuti ajaran Paulus yang menganggap Tuhan sebagai principum dari semua kekuasaan, tetapi memasukan unsur-unsur sekuler dalam ajaranya itu, yaitu bahwa sekalipun Tuhan memberikan

Tugas Ilmu Negara | 4

princium itu kepada penguasa, namun rakyat menentukan modus atau bentuknya yang tetap dan bahwa rakyat pula yang memberikan kepada seseorang atau segolongan orang exercitum dari pada kekuasaan itu. Karenanya, teori Thomas Aquinas ini bersifat monarcho-demokratis yaitu bahwa di dalam ajaran itu tedapat unsur-unsur yang monarchistis di samping unsur-unsur yang demokratis. Jika doktrin ketuhanaan itu pada abad pertengahan masih bersifat monarcho –demokratis dalam abad-abad ke-16 dan ke-17 doktrin itu bersifat monarchistis semata.dengan doktrin semacam itu diusahakan agar kekuasaan raja mendapatkan sifatnya yang suci, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan, bayangan Tuhan dan letnan Tuhan di dunia atau dikenal dengan istilah “La Roi e` est l `image de Dieu”. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Penganut teori ini adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan Thomas Aquinas. Teori yang bersifat ketuhanan merupakan teori tertua dari asal- usul kenegaraan. Teori ini menjadi kepercayaan sebagian besar komunitas seperti, Mesir, Babilonia, India, Yahudi dan Masyarakat pertengahan negara Eropa. Merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dari negara. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan seorang raja, ia diturunkan untuk memimpin sekaligus memberantas peraturan - peraturan dhalim. Kaum Yahudi yakin bahwa raja merupakan wakilnya Tuhan dan ia diamanatkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Di India teori ini berlaku dan dipercaya dalam kisah Mahabhrata dimana dunia telah menjadi negara berbentuk anarki, dimasa itu masyarakat India

Tugas Ilmu Negara | 5

memohon kepada Tuhan mereka untuk diturunkan seorang pemimpin. Mereka berdo’a wahai Tuhan kami, sungguh kami akan binasa bila negara ini tidak terlahir seorang pemimpin, turunkanlah kepada kami seorang pemimpin, dimana ia bisa membawa kami tenang dalam ibadah, dan melindungi kami dari kedhaliman. Maka Tuhan menurunkan Manu sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi sebagian besar perjanjian yang berhasil diatas ditemukan didalam tulisan bapak gereja pertama. St. Paul menyatakan: serahkanlah jiwa untuk tunduk kepada yang memiliki kekuatan tak tertandingi, tidak ada kekuatan yang tinggi kecuali Tuhan: dimana segala kekuatan bersumber dari NYA. Dari teori diataslah timbul keyakinan bahwa siapapun yang menentang kekuatan raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan, dan mereka pembangkang

akan

menerima

kutukan

atas

perlawanannya.

Pendeta Kristen percaya bahwa manusia pada dasarnya tidak berdosa, dimasa ini negara tidak diperlukan. Akan tetapi tatkala manusia kehilangan dasarnya, maka negara dibutuhkan untuk mencegah hal- hal yang fatal. Jadi menurut teori ini Tuhanlah yang menciptakan negara, maka negara merupakan kekuatan bersifat ketuhanan yakni untuk memperbaiki kejahatan manusia. Ada beberapa pendapat yang menguatkan teori diatas: a. Martin Luther berpendapat bahwa pangeran diseluruh dunia ini merupakan Tuhan. b. Sir Robert Filmer dalam Patriarchanya tertulis: Adam adalah raja pertama didunia ini, maka raja selanjutnya dianggap sebagai ahli warisnya. c. King James I mengatakan bahwa raja negara adalah sebagian besar orang yang mulia didunia ini. Raja bukan saja utusan Tuhan yang mana diberikan tahta, akan tetapi karna dekatnya dirinya dengan Tuhan mereka juga diaggap sebagai Tuhan

Tugas Ilmu Negara | 6

2. Teori kekuatan Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles. Menurut teori ini negara muncul terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologis dimana sifat manusia itu agresip. Sifat ini membawa manusia meronta terus- menerus untuk meraih kekuasaan; dan dari sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Sifat dasar agresip inilah membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara, oleh karena itu kekuatan kekuatan adalah dasarnya negara. Jean bodin, D. hume, Oppenheimer dan Jenks merupakan ahli Filsafat dimasa modern dimana mereka memegang dan menyokong teori ini. Intisari dari teori ini adalah’’ perang untuk menjadi raja ‘’. Ditahun 1080 Pope Gregory VII menulis: barangsiapa yang tidak mengetahui bahwa raja- raja atau pemimpin- pemimpin mereka yang membawa mereka dari permulaan, dimana para pemimpin tersebut buta dari mengenal tuhan, dan berpura- pura, buta yang disebabkan oleh ketamakan dan kesombongan yang tak tertahankan, bisa dianggap menjaga harga diri, kekerasan, kepercayaan yang jelek, pembunuhan , dan dekat dengan segala bentuk kejahatan, menjadi penghasut bersama para pemimpinnya menuju jalan iblis. Pada abad 18. D. Hume mengungkapkan pandangan yang serupa, dia mengatakan, apakah mungkin kekuasaan pertama seseorang terhadap orang banyak selama perang dinegara tersebut masih berlaku, dimana

Tugas Ilmu Negara | 7

keunggulan keberanian dan mengetahui kejeniusan dirinya sendiri sebagian besar nampak. Tatkala konser kebulatan hati sebagian besar merupakan syarat dan dimana kekacauan harta benda merusak dengan pantas sebagian besar perasaan, secara terus - menerus menjadi kebiasaan dimana kebiadaban diantara manusia membiasakan masyarakat kepada ketundukan. Disisi lain ide Leacock tentang teori ini : pengertian menurut histori bahwa pemerintahan muncul dari agresip manusia, dimana permulaan negara ditemukan dalam perebutan dan perbudakan dari manusia sendiri, dalam perebutan hati dan penaklukan kaum lemah dimana dilakukan layaknya kampanye, pencarian yang diperoleh tidak jauh dari dominasi dirinya

dalam

kekuatan

fisik.

Dari inilah pertumbuhan manusia yang agresip menuju kerajaan dan dari kerajaan sampai kepada kekaisaran merupakan suatu proses yang lama. E. Jenks menjelaskan dengan baik teori ini, dia mengatakan: secara histori. Tidak ada bukti pengabaian kesulitan didalamnya dimana semua komunitas dari perpolitikan modern menerima adanya suatu kesuksesan dari peperangan. Ide- ide umum terhadap dasar negara berdasarkan teori ini sebagai berikut: a. ketika populasi bertambah, maka tekanan harta untuk hidup juga bertambah. Sebab ini mengiring manusia untuk berjuang diantara bermacam bangsa untuk mengkontrol wilayah dan kekayaan lainnya untuk kehidupan. b. secara berangsur- angsur peperangan menjadi sebuah seni, dan pelajaran bagi pejuang, mereka muncul menjadi spesialis dalam kesenian. Negara muncul hidup tatkala penguasa dan pejuangpejuangnya bersatu membentuk kekuasaan atas suatu wilayah. c. setelah penguasa tersebut berhasil mendirikan kekusaan diatas kaumnya, maka sifat agresip untuk berperang atau menguasai negara tetangga menjadi kebiasaan dengan alasan untuk memperluas negara.

Tugas Ilmu Negara | 8

Ide- ide diatas merupakan gambaran mengenai suku kerajaan yang tidak bisa dipungkiri seperti; Inggris, Skandinavia, Rusia, dan beberapa negara bagian Eropa. Oppenheimer menberi enam tingkat gambaran atas dasar timbulnya negara: a. Negara terlahir oleh peperangan, pembunuhan dan perampasan yang terus- menerus. Penakluk membunuh semua kaum lelaki dan sebagai bukti penaklukan mereka membawa anak- anak dan wanita Sebagai barang rampasan. b. Penyerahan diri kaum lemah terhadap kaum kuat, dimana mereka tidak berdaya untuk melawan. Para penakluk berhenti membunuh, maka gantinya mereka dijadikan budak. c. Penakluk dan yang tertakluk bergabung bekerja sama guna meraih keuntungan yang baik. d. Perpaduan lebih lanjut dari penjajah dan yang dijajah. Mereka bukan saja mempelajari untuk hidup bersama, akan tetapi juga bersatu untuk menguasai daerah lainnya. e. Mereka menemukan dasar

perlengkapan

administratip

untuk

menyudahi perselisihan dibagian dalam. f. Para pemimpin dan sekelompok pemenang menjadi raja, dimana asisten militernya menjadi penasehat, dan raja beserta adviser mulai berkuasa, sehingga diselenggarakan hukum atau undang- undang terhadap warganegaranya.

3. Teori kontrak sosial (social contract)/ Teori Perjanjian Masyarakat Teori ini beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjianperjanjian masyarakat. Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskan teori asal-mula Negara, diantaranya:

Tugas Ilmu Negara | 9

a. Thomas Hobbes (1588-1679) Menurutnya syarat membentuk Negara adalah dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap individu

mengatakan

kepada

individu

lainnya

bahwa

“Saya

memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu. b. John locke (1632-1704) Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab

dalam

mengadakan

perjanjian

dengan

seseorang

atau

sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hakhak alamiah mereka. c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Keadaan alamiah diumapamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas. Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (general will) dan ditujukan pada kebahagiaan besama. Selain itu Negara juga memperhatikan

kepentingan-kepentingan

individual

(particular

interest). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya. Anggapan lain dari teori ini menyatakan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga Tugas Ilmu Negara | 10

kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara di bentuk berdasarkan perjanjianperjanjian masyarakat. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes, manusia seakan-akan merupakan bintang dan menjadi mangsa dari manusia yang fisik lebih kuat daripadanya. Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin homo homini lupus. Manusia saling bermusuhan, saling berperang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai “ bellum omnium contra omnes” (perang antara semua melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus menerus antara individu dan individu lainnya. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest, itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut. Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram.Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (sosial contract). Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut pactum unions, bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis. Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: a. Grotius (1583-1645), b. John Locke(1632-1704), c. Immanuel Kant (1724-1804), d. Thomas Hobbes (1588-1679), e. J.J.Rousseau (1712-1778). Ketika menyusun teorinya itu, Thomas Hobbes berpihak kepada Raja Charles I yang sedang berseteru dengan Parlemen. Teorinya itu kemudian digunakan

untuk memperkuat

kedudukan

raja.

Maka

ia

hanya

Tugas Ilmu Negara | 11

mengakui pactum subiectionis, yaitu pactum yang menyatakan penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali. Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara seharusnya berbentuk kerajaan mutlak / absolut. John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya Two Treaties on Civil Government, bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional. Jean Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (civil rights) Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti. Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh Perjanjian Masyarakat itu, para penyusun teorinya sendiri berbeda pendapat. Grotius menganggap bahwa Perjanjian Masyarakat adalah kenyataan sejarah, sedangkan Hobbes, Locke, Kant,dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis.

Tugas Ilmu Negara | 12

C. Teori Positivisme Kecenderungan timbul untuk hanya membatasi diri kepada pelajaran hukum positif, selain hal ini telah terdapat pada kebanyakan negara, juga hukum positif akan lebih mudah dipelajari. Hal ini akan memberikan pegangan yang kuat, karena bukankah dari undang-undang. Hal ini akan lebih memberikan pegangan yang kuat, karena bukankah dari undang-undang dasar serta undang-undang organiknya dapat dibaca dan dipelajari, dari pada orang berpikir secara abstrak dan tidak ada ketentuan sama

sekali,yang

akibatnya

tidak

lain

hanyalah kekacauan

dan

peperangan. Demikianlah ilmu Negara lambat laun tetapi pasti menarik dirinya, dan datang mengunjungi tinjauan-tinjauan ilmu pengetahuan teoritis dan histories. Teori positivisme menyatakan bahwa tidak perlu mempersoalkan asal mula negara, sifat serta hakikat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Timbul atau adanya negara sekarang ini bukanlah merupakan suatu kelahiran yang asli, tapi hanya merupakan suatu kelahiran kembali dari negara yang telah ada terdahulu. Sehingga aliran positivisme mengajarkan agar dalam membicarakan negara dilakukan sebagaiman apa adanya. 1

Hans Kelsen Kelsen seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. menurut Kelsen, ilmu negara harus menarik diri atau melepaskan pemikirannyan secara prinsipil dari tiap-tiap percobaan untuk menerangkan negara serta bentukbentuknya secara kausal (sebab akibat) yang bersifat abstrak, dan mengalihkan pembicaraan atau pemikiran secara yuridis murni. Tiap-tiap negara hanya dapat dipahami di dalam sistem hukumnya sendiri. Menurut Kelsen, “ ilmu Hukum tidak perlu lagi mencari dasar terbentuknya negara karena kelahiran negara hanyalah merupakan suatu kenyataan belaka”.

Tugas Ilmu Negara | 13

Teori positivisme menyatakan bahwa tak usah mempersoalkan asal mula Negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Jadi tanpa menyinggung-nyinggung tentang asal mula Negara, sifat serta hakekat Negara. Kalau sekarang timbul atau ada Negara itu bukanlah merupakan suatu kelahiran yang asli, tetapi hanya merupakan kelahiran kembali dari pada Negara yang ada pada jaman dahulu. Maka aliran positivisme lalu mengatakan, kalau kita akan membicarakan Negara katakanlah saja Negara itu sebagaimana apa adanya. Tokoh daripada aliran ini antara lain adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum dari Austria yang kemudian menjadi warga Negara Amerika. Bukunya antara lain, Allegemeine Staatsbegriff terbit pada tahun 1922. ia mendirikan sekolah Wiena. Pada hakekanya ajaran Hans Kelsen melangkah lebih jauh. Menurut Hans Kelsen. Bahwa ilmu Negara itu harus menarik diri atau melepaskan pemikirannya secara prinsipil dari tiap-tiap percobaan untuk menerangkan Negara serta bentuk-bentuknya secara kausal atau sebab musabab yang bersifat abstrak. Dan mengalihkan pembicaraannya atau pemikirannya secara yuridis murni. Maka dari itu tiap-tiap Negara hanya dapat dipelajari dan dipahami di dalam system hukumnya itu sendiri. Ursprungsnorm dari tiap-tiap Negara telah menetapkan dan membatasi konstruksi atau bentuknya. Sedangakan masalah atau pernyataan tentang timbulnya atau adanya Ursprungsnorm adalah masalah atau persoalan yang sifatnya meta yuridis, ini tidak termasuk dalam lapangan atau obyek pembicaraan filsafat hukum. Jadinya kata Hans Kelsen : ilmu hukum tidak perlu lagi mencari dasar Negara, kelahiran Negara untuknya hanya merupakan suatu kenyataan belaka, yang tidak dapat diterangkan dan ditangkap dalam sebutan yuridis. 2

Kranenburg

Tugas Ilmu Negara | 14

Kranenburg mengatakan, bahwa menarik hati dan biasanya sangat pintar jalannya pertumbuhan serta perkembanagn pikiran, yang membawa kesimpulan yang bersifat skeptis dan negatif ini. Negatif bukanlah sebenarnya ini berarti suatu penariakn diri ilmu Negara sebagai ilmu yang sungguh-sungguh. Melainkan dilepaskannyalah semua usaha percobaan untuk

menerangkan

tugas

pokok

tiap

ilmu

pengetahuan.

Dan

menyerahkannya kepada ilmu lain, yang secara tegas dipisahkan dari ilmu Negara dan ilmu hukum tatanegara, ialah sosiologi. Akan tetapi anehnya dengan segera dinyatakan tidak dapat diterangkan oleh ilmu itu, oleh karena sosiologi ini tidak pernah dapat mengerti ataupun dapat menyelidiki apalagi menerangkannya. Sebab sosiologi hanya secara pokok dapat bekerja dengan kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala. Kemudian diterangkan secara panjang lebar oleh Kranenburg hubungan antara ilmu Negara dengan sosiologi. Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa Negara itu sebenarnya adalah merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum dimana timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau Negara itu harus bertanggang jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Peraturan-peraturan hukum tadi sifatnya adalah mengikat, artinya bahwa setiap orang itu harus mentaatinya, dan harus menyesuaikan sikap, tingkah laku dan perbuatannya itu harus mentaatinya, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Malahan orang dapat dipaksakan untuk mentaatinya, kerena bila tidak mentaatinya ia dapat dijatuhi sanksi. Jadi sebenarnya, Negara itu adalah suatu tertib hukum yang memaksa. Tertib hukum itu terdiri dari suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang beraneka warna jenisnya, bentuknya serta banyak sekali jumlahnya, tetapi semua itu berakar pada suatu sumber yang disebut norma dasar, maka meskipun peraturan-peraturan hukum tersebut satu sama lain berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan. Dengan demikian dapatlah

Tugas Ilmu Negara | 15

dikatakan ada tertib hukum apabila peraturan-peraturan hukum yang beraneka warna itu, serta yang jumlahnya banyak sekali itu dapat didasarkan pada satu sumber yang dinamakan norma dasar. Karena peraturan-peraturan hukum tadi sumbernya sama, maka masingmasing peraturan hukum tadi satu sama lain ada hubungannya yang erat. Juga suatu peraturan hukum menjadi dasarnya daripada peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya, dan yang terakhir menjadi dasar pula daripada peraturan hukum yang lebih rendah lagi tingkatannya. Demikianlah seterusnya sehingga ada urut-urutan dalam tingkatannya, hirarki, dari yang paling rendah tingkatannya sampai pada yang paling tinggi, dan yang tertinggi tingkatannya itu adalah yang disebut norma dasar tadi. Dan kalau peraturan-peraturanhukum yang banyak sekali itu, serta yang beraneka warna jenisnya itu berlakunya berdasarkan pada satu norma dasar, maka dapat dikatakan ada tertib hukum, maka ada Negara. Dengan demikian, menurut Hans Kelsen, kita tidak usah payah-payah lagi mempersoalkan tentang Negara, dan hukum itu tinggi yang man, atau manakah yang berdaulat. Karena keduanya adalah sama. Lagi pula kita tidak usah mempersoalkan asal mula Negara, hakekat Negara serta kekuasaan Negara. Secaragaris besar ajaran aliran positivisme hanya mau menerima, menerangkan serta menghadapi Negara dalam kenyataannya saja. Jadi menurut Hans Kelsen Negara itu identik dengan hukum, namun demikian Hans Kelsen juga mengakui bahwa Negara itu terikat oleh hukum. Mengapa demikian ? karena menurut Hans Kelsen Negara itu adalah suatu Zwangs Ordnung (suatu tertib hukum), atau suatu tertib masyarakat yang bersifat memaksa, karena sifat memaksa itulah maka didalam Negara itu hak pemerintah dan kewajiban tunduk, juga hukum itu adalah Zwangs Ordonung, maka kesimpulannya adalah bahwa Negara itu identik dengan hukum.

Tugas Ilmu Negara | 16

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), Staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis), kata state, staat, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau Tugas Ilmu Negara | 17

statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat (agency) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Sedangkan teori teori yang menjelaskan tentang terbentuknya suatu Negara diantaranya adalah Teori Ketuhanan, Teori kekuatan dan Teori kontrak sosial (social contract) / Teori Perjanjian Masyarakat. Ilmu negara harus menarik diri atau melepaskan pemikirannyan secara prinsipil dari tiap-tiap percobaan untuk menerangkan negara serta bentukbentuknya secara kausal (sebab akibat) yang bersifat abstrak, dan mengalihkan pembicaraan atau pemikiran secara yuridis murni. Tiap-tiap negara hanya dapat dipahami di dalam sistem hukumnya sendiri. Menurut Kelsen, “ ilmu Hukum tidak perlu lagi mencari dasar terbentuknya negara karena kelahiran negara hanyalah merupakan suatu kenyataan belaka”. Jadi suatu tinjauan secara yuridis, yang tentunya akan tidak mempunyai arti atau akan tidak berlaku di luar tinjauan secara yuridis

DAFTAR PUSTAKA 1. Agus Surata, Tuhana Taufiq A, Runtuhnya Negara bangsa, UPN Veteran, Jogjakarta:2002 2. Dede Rosyada DKK, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullaah, Jakarta: 2000 3. Drs. C.S.T. Kansil SH, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Galia Indonesia. Bandung : 1999 4. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cita, Jakarta : 2002 5. M. Hutauruk, Asas-Asas Ilmu Negara, Erlangga, Jakarta ; 1983 6. Nico Tamien DR, Tata Negara, Perpustakaan Nasional, Jakarta : 2003

Tugas Ilmu Negara | 18

7. Prof. Dr. Moh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta : 2001 8. Rapar, Filsafat Politik Arisstoteles, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1993 9. Yulies Tienamasrieani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2004

Tugas Ilmu Negara | 19

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF