PRINSIP – PRINSIP LEGAL ETIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONTEKS KEPERAWATAN

PRINSIP ± PRINSIP LEGAL ETIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONTEKS KEPERAWATAN

Diajukan untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah Konsep Dasar Keperawatan II

Disusun oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SUSANTI YAMBA (K etua) etua) KAWILARANG FRANTIKA B. KAWILARANG FENTY F. SEWOW LISNIATY LEONG STEVANI WOKAS GRACE KINSALE FRANSISCO POLANDOS NOVITA MAMATO ALHABSI UMASANGAJI UMASANGAJI

09061029 09061024 09061002 09061034 09061035 09061041 09061048 09061050 09061053

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS

KEPERAWATAN

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO 2010

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, tindakan pengambilan keputusan seorang perawat dalam pelayanan pasien seperti halnya pasien terminal, seringkali dianggap tidak etis oleh masyarakat. Namun sebenarnya hal ini tidaklah dibenarkan. Peran perawat sangat melibatkan otonomi, berbuat baik, kejujuran, keadilan, tidak merugikan, menepati janji, dan menjaga rahasia klien. Contoh kasus seperti ³Euthanasia´, seorang perawat tidak sembarangan membuat keputusan mengenai hidup klien, melainkan perawat akan tetap mempertahankan peran yang baik dan benar. Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih mendalam bagaimana sebenarnya peran dan tindakan   pengambilan keputusan yang baik dan yang harus dilakukan oleh seorang   perawat profesional. Selanjutnya, akan dibahas dalam makalah kami yang  berjudul : ³Prinsip-prinsip Legal Etis Pada Pengambilan Keputusan Dalam  Konteks Keperawatan´.

I.2 I.2.1

Tujuan Penulisan Tujuan Umum Menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keput usan dalam konteks keperawatan.

I.2.2

Tujuan K husus husus  Dapat mengetahui prinsip-prinsip etika keperawatan : o tonomi,  beneficence, justice, nonmalefince, moral right, nilai dan norma masyarakat.  Dapat mengetahui issue etik dala prakt ik keperawatan : euthanasia, aborsi.  Dapat memahami transplantasi organ dan support ing.  Dapat mengenal device  Dapat memahami prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan : malpraktik dan neglected.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1

Prinsip ± Prinsip Etika Keperawatan II.1.1 Otonomi (Autonomy) (Autonomy ) Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir  logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki   berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai  persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak  klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

b.

Berbuat baik ( Beneficience) Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. K ebaikan, ebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

c.

ice) Keadilan ( J ust  ust ice Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terpai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam prkatek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk  memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

eficience) d. Tidak merugikan ( N onmal  onmal eficie Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien. er aci ty) e. Kejujuran ( V er  ty) Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh  pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity   berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprensensif, dan objektif untuk  memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan

yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat   beberapa argument mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa ´doctors knows best´ sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. K ebenaran ebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling  percaya. f .

idel i  i ty) Menepati janji (F ide ty) Prinsip  f  idelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. K etaatan, etaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. K esetiaan, esetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

i al  i ty) g. Karahasiaan ( C on on fident i  al i  ty) Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga   privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan  bukti persetujuan. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan   pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. ity) h. Akuntabilitas ( Accountab i l  l i  t  y) Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang  profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

II.2. Isue Etik Dalam Praktek Praktek Keperawatan : Euthanasia dan A borsi Isue

etik dalam keperawatan meliputi meliput i :

A. Euthanasia a.

 A N  ASIA  EUTH  Euthanasia

DARI WAK TU  TU  K   E  WAK TU  TU 

merupakan salah satu masalah etika yang paling berat dalam zaman kita dan tampaknya dalam waktu singkat tidak mungkin diselesaikan. Mengenai masalah euthanasia bila ditinjau ke belakang boleh dikatakan sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tidak tersembuhkan,

sementara pasien sudah dalam keadaan merana dan sekarat. Dalam situasi demikian tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi. Pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga yang sudah tidak tega melihat orang sakit penuh penderitaan menjelang ajalnya minta kepada dokter untuk tiadak meneruskan pengobatan,  bahkan ada pula yang minta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Dari sinilah euthanasia muncul. Yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, atau mati secara baik. Masalah ini makin sering dibicarakan dan menarik banyak perhatian karena semakin banyak kasus yang dihadapi kalangan kedokteran dan masyarakat terutama setelah ditemukannya tindakan di dalam dunia pengobatan dengan mempergunakan teknologi canggih dalam mengatasi keadaan gawat dam mengancam kelangsungan hidup. Banyak kasus di pusat pelayanan kesehatan terutama di bagian gawat darurat dan di bagian unit perawatan intensif yang  pada masa lalu sudah merupakan kasus yang tidak dapat dibantu lagi.   Namun pada kasus-kasus tertentu tetap saja muncul persoalan dasar  kembali, yaitu dilema meneruskan atau tidak tindakan medis yang memperpanjang kehidupan. Banyak kasus yang sudah terjadi yang bisa memicu euthanasia. Apa yang harus dilakukan dokter menghadapi korban yang telah mati otak atau mati  batang otak?? Sejauh ini belum ada yang dapat keluar dari keadaan ini, sebab kerusakan jaringan otak sudah irreversible, atau pada kasus kanker stadium terminal dengan penderitaan yang hebat, sementara obat untuk kanker tersebut sampai saat ini belum ada. Begitu pula pada penyakit gagal ginjal kronis yang memerlukan pencucian darah secara berkala, sementara dana untuk tindakan cuci darah ini ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien. Masih banyak  alasan lain lagi yang memicu terjadinya euthanasia ini. Sesuai dengan makin meningkatnya kesadaran akan hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination), di banyak Negara mulai timbul gerakan dan  penghargaan atas hak seseorang untuk mengakhiri hidup. Di beberapa Negara, hak ini diakui oleh pemerintah karena diatur dalam undang-undang, misalnya dinegara Belanda, dan No rthern Territory, Territory, Australia. Aturan hukum mengenai masalah euthanasia sangat berbeda-beda diseluruh dunia dan sering berubah seiring dengan perubahan norma-norma   budaya dan tersedianya perawatan atau tindakan medis. Di beberapa Negara tindakan ini dianggap legal, sedangkan di Negara-negara lain dianggap melanggar hukum. Masalah euthanasia sudah banyak diberitakan di media, baik media cetak  maupun media elektronik, misalnya 2 kasus pasien di Australia yang

mengakhiri hidup atas permintaannya sendiri dengan menekan tombol ³enter  ³enter ´  pada laptop yang sudah diprogramkan untuk usaha euthanasia.

b.  P  ENGE  RT  IA N  EUTH   A N  ASIA  N  EUTH  Istilah

euthanasia berasal dari bahasa yunani ³euthanathos´. Eu artinya   baik, tanpa penderitaan ; sedangkan thanathos artinya mati atau kematian. Dengan demikian, secara etimologis, euthanasia dapat diartikan kematian yang   baik atau mati dengan baik tanpa penderitaan. Ada pula yang menerjemahkan  bahwa euthanasia secara etim et imologis ologis adalah mati cepat tanpa penderitaan. Hippokrates pertama kali menggunakan istilah "eutanasia" ini pada "sumpah Hippokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Banyak ragam pengertian euthanasia yang sudah muncul saat ini. Ada yang menyebutkan bahwa euthanasia merupakan praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukuan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Saat ini yang dimaksudkan dengan enthanasia adalah bahwa seorang dokter mengakhiri kehidupan pasien terminal dengan memberikan suntikan yang mematikan atas permintaan pasien itu sendiri. Sekitar dua puluh tahun yang lalu tindakan medis ini disebut ´ euthanasia aktif ³. Belanda, salah satu Negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan euthanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh  Euthanasia Study Group dari K   NMG (Ikatan Dokter Belanda), yaitu : Euthanasia

adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk  memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk  memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. c .  KO N  S  E  P TENT  A NG  K  EM  AT  IA N  Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh   publik. Hal demikian tidak terjadi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. K ematian ematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang

definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Perkembangan euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran telah membawa masalah baru dalam euthanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan telah mati.

1. 2. 3. 4.

Beberapa konsep tentang mati yang dikenal adalah : Mati sebagai berhentinya darah mengalir  Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi social.

K onsep onsep mati dari berhentinya darah mengalir seperti dianut selama ini dan yang juga diatur dalam PP. 18 Tahun 1981 menyatakan bahwa mati adalah  berhentinya fungsi jantung paru, tidak bisa dipergunakan lagi K arena arena teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru yang semua terhenti, kini dapat dipacu untuk berdenyut kembali dan paru dapat dipompa untuk   berkembang kempis kembali. K onsep onsep mati terlepasnya roh dari tubuh sering menimbulkan keraguan karena misalnya pada tindakan resusitasi yang berhasil, keadaan demikian menimbulkan kesan seakan-akan nyawa dapat ditarik kembali. Mengenai konsep mati, dari hilangnya kembali kemampuan tubuh secara   permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu, juga dipertanyakan karena organ berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali karena otak telah mati. Untuk kepentingan transplantasi konsep ini menguntungkan, tetapi secara moral tidak dapat diterima karena kenyataannya organ-organ masih berfungsi meskipun tidak terpadu lagi. Bila dibandingkan dengan manusia sebagai makhluk social, yaitu individu yang mempunyai kepribadian, menyadari kehidupannya, kekhususanya, lemampuannya mengingat, menentukan sikap, dan mengambil keputusan, mengajukan alasan yang masuk akal, mampu berbuat, menikmati, mengalami kecemasan, dan sebagainya, kemampuan untuk melakukan interaksi social tersebut makin banyak dipergunakan. Pusat pengendali ini terletak dalam batang otak. Oleh karena itu, jika   batang otak telah mati (  brain stem death) dapat diyakini bahwa manusia itu secara fisik dan social telah mati. Dalam keadaan demikian kalangan medis sering menempuh pilihan tidak meneruskan resusitasi (DNR, do not resuscitation).

Penentuan saat mati ini juga dibahas dan ditetapkan dalam World Medical Asembly tahun 1968 yang dikenal dengan deklarasi Sydney. Disini dinyatakan   bahwa penentuan saat kematian di kebanyakan Negara merupakan tanggung   jawab sah dokter. Dokter dapat menentukan seseorang sudah mati dengan menggunakan kriteria yang lazim tanpa bantuan alat-alat khusus, yang telah diketahui oleh semua dokter. Hal penting dalam penentuan saat mati disini adalah proses kematian tersebut sudah tidak dapat dibalikkan lagi (irreversible), meski menggunakan teknik penghidupan kembali apapun. Walaupun sampai sekarang tidak ada alat yang sungguh-sungguh memuaskan dapat digunakan untuk penentuan saat mati ini, alat elektroensefalograf dapat diandalkan untuk maksud tersebut. Jika penentuan saat mati berhubungan dengan kepentingan transplantasi organ, keputusan saat mati harus dilakukan oleh dua orang dokter atau lebih, dan dokter yang menentukan saat mati itu tidak boleh ada kaitannya langsung dengan pelaksanaan transplantasi tersebut.

d.

 IS  EUTH  A N  ASIA  JEN  Euthanasia

dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ditinjau dari  berbagai sudut pandang senagai berikut. 

Dilihat dari cara pelaksanaannya, euthanasia dapat dibedakan atas : 1. Euthanasia pasi f  Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan jidup manusia. Dengan kata lain, euthanasia pasif merupakan tindakan tidak  memberikan pengobatan lagi kepada pasien terminal untuk mengakhiri hidupnya. Tindakan pada euthanasia pasif ini dilakukan secara sengaja dengan tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, seperti tidak memberikan alat-alat bantu hidup atau obat-obat  penahan rasa sakit, dan sebagainya. Penyalahgunaan euthanasia pasif bias dilakukan oleh tenaga media maupun keluarga pasien sendiri. K eluarga eluarga pasien bias saja menghendaki kematian anggota keluarga mereka dengan berbagai alasan, misalnya untuk  mengurangi penderitaan pasien itu sendiri atau karena sudah tidak mampu membayar biaya pengobatan. 2.

Euthanasia

aktif atau euthanasia agresif  Euthanasia aktif atau euthanasia agresif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Dengan kata lain, Euthanasia agresif atau euthanasia aktif adalah suatu tindakan secara sengaja yang

dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien. Euthanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kematian. Misalnya dengan memberikan obat-obatan yang mematikan kedalam tubuh  pasien (suntik mati). Euthanasia y

y

3.

aktif ini dapat pula dibedakan atas : Euthanasia aktif langsung (direct) Euthanasia ektif langsung adalah dilakukannnya tindakan medic secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini juga dikenal sebagai mercy killing.

aktif tidak langsung (indirect) Euthanasia aktif tidak lamgsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan   pasien, namun mengetahui adanya risiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Euthanasia

non agresif  Euthanasia non agresif atau disebut juga autoeuthanasia termasuk  euthanasia negative dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan pasien tersebut mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau menakhiri hidupnya. 

Euthanasia

Ditinjau dari permintaan atau pemberian izin, euthanasia dibedakan atas : 1. Euthanasia diluar kemauan pasien, yaitu suatu tindakan euthanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan. 2. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela atau atas permintaan   pasien, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan atau  persetujan pasien itu sendiri secara sadar dan diminta berulang-ulang. 3.

Euthanasia

involuntir atau euthanasia tidak sukarela atau tidak atas  permintaan pasien, yaitu euthanasia yang dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar, biasanya keluarga pasien yang meminta. ni terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan vegetatif  (koma). Euthanasia ini seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil

suatu keputusan, misalnya hanya seorang wali dari pasien dan mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi pasien tersebut. Pada beberapa jenis euthanasia diatas, ada yang dapat digabung, misalnya euthanasia pasif voluntir, euthanasia aktif involuntir, dan euthanasia aktif langsung involuntir. 

Ditinjau dari tujuannya, euthanasia terbagi atas : 1. Euthanasia aktif langsung atau mercy killing 2. Euthanasia hewan Adapun suatu tindakan bantuan bunuh diri atau bunuh diri berbantuan yang sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. . Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk  membunuh dirinya sendiri. Pihak ketiga dapat dilibatkan( dilibatkan(misalnya dokter), namun tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut. Jika dokter terlibat dalam euthanasia tipe ini, biasanya disebut sebagai µbunuh diri atas   pertolongan dokter¶. Di Amerika Serikat, kasus ini pernah dilakukan oleh dr. Jack K  Jack K evorkian. evorkian. Ada yang melihat pelaksanaan euthanasia dari sudut lain dan membaginya atas empat kategori, yaitu : 1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien 2. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek  hidup pasien 3. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpemdek hidup pasien 4. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek  hidup pasien.

e .

 A N  ASIA  EUTH 

DALA M  DUN  IA  M OD OD E  R N 

Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan   pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa Pada tahun 1828 undang-undang anti eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh  beberapa negara bagian. Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter  mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela. K elompok-kelompok  elompok-kelompok   pendukung eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada

  pelaksanaan eutanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk  melegalkan eutanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris. Pada tahun 1937, eutanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa   permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan eutanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan". Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" eutanasia terhadap anak-anak di  bawah umur 3 tahun yang menderitan keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 ( Action  Action T4) T4) yang kelak  diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia.

 f  .

 A N  ASIA S  ETE  LA H  P  E  RA NG  DUN  IA  EUTH 

Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan eutanasia, pada era tahun 1940 dan 1950 maka berkuranglah dukungan terhadap eutanasia, terlebih-lebih lagi terhadap tindakan eutanasia yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika.

 g   .

 PRAK TE   K  EUTH  A N  ASIA ZA M  A N  DA HU  LU  KALA TE  Praktek-praktek  Eutanasia yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat: Di India pernah dipraktekkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga. Di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba. Uruguay mencantumkan kebebasan praktek eutanasia dalam undangundang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Di beberapa negara Eropa, praktek eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan eutanasia sebagai kejahatan. Bunuh diri atau y

y

y

y

y

y

h.

membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat. Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan eutanasia bagi  para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima dengan   persyaratan tertentu dapat meminta tindakan eutanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktek medis, biasanya tidaklah pernah dilakukan eutanasia aktif, akan tetapi mungkin ada praktek-praktek medis yang dapat digolongkan eutanasia pasif.

 A N  ASIA  EUTH 

DA N  HU   K UM   DO NE  SIA  N  HU  UM  DI I   N 

itab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur seseorang dapat K itab dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. K etentuan etentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 K UHP. UHP. Pasal 344 KUHP  Barang  Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang  itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

K etentuan etentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien atau keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya. Untuk jenis euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa  pasal ini perlu diketahui oleh dokter. Pasal 338 KUHP  Barang  Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diukur  karena maker mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara selamalamanya seumur hidup atay penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 359 KUHP

 Barang  Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum   penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Selanjutnya, dibawah ini dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatanuntuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Pasal 345 KUHP  Barang  Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu  jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal ini mengingatkan dokter untuk, jangankan melakukan euthanasia, menolong atau memberi harapan kea rah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana.

i  .

 A N  ASIA  EUTH 

DA N  HU   K UM   ARA ±  NEG  ARA LAI  N   N  HU  UM  DI  NEG 

Sejauh ini eutanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia serta ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika, K olombia olombia dan Swiss dan dibeberapa negara dinyatakan sebagai kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark. 1.

Belanda Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan eutanasia, undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak  tanggal 1 April 2002 , yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik eutanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri   penderitaannya.Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam K itab itab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. kr iminal.

Sebuah karangan berjudul "The "The Slippery Slope o f  Dutch  f  Dutch Euthanasia" Euthanasia" dalam majalah   Human Li  f  e International Special Report  Nomor 67,   November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan eutanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban   para dokter untuk melapor semua kasus eutanasia dan bunuh diri  berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya   prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang belanda, dimana seorang dokter  yang melakukan eutanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum. 2. Australia   Negara bagian Australia, N  Australia,  N orthern orthern Territory, Territory, menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 N  1995  N orthern orthern Territory menerima UU yang disebut "Right of the terminally ill bill" (UU tentang hak pasien terminal). Undang-undang baru ini beberapa kali dipraktikkan, tetapi bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali. 3.

Belgia Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan eutanasia pada akhir  September 2002. Para pendukung eutanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan eutanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan eutanasia dinegara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya   prosedur pelaksanaan eutanasia ini sehingga timbul suatu kesan adaya upaya untuk menciptakan "birokrasi kematian".

Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi eutanasia ( setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika ). Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya. 4.

Amerika Eutanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal ( pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya eutanasia dengan memberlakukan UU tentang kematian yang pantas (Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas   boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga

kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter  kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental.Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh   berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan,  jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya. Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang  pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999. Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu Poling Gallup (Gallup Poll) menunjukkan bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya euthanasia. 5.

Swiss Di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri. Secara umum, pasal 115 dari K itab itab Undang-undang Hukum Pidana Swiss yang ditulis pada tahun 1937 dan dipergunakan sejak tahun 1942, yang pada intinya menyatakan bahwa "membantu suatu pelaksanaan bunuh diri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila motivasinya semata untuk kepentingan diri sendiri."

Pasal 115 tersebut hanyalah menginterpretasikan suatu izin untuk  melakukan pengelompokan terhadap obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. 6.

Inggris Pada tanggal 5 November 2006, K olese olese K ebidanan ebidanan dan K andungan andungan Britania Raya ( Britain's  Britain's Royal College o f   o f   Obstetricians and  Gynaecologists) Gynaecologists) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik   Nuffield ( N u ff  ield Council on  Bioethics  Bioethics)) agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan eutanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat (disabled  newborns). newborns). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi eutanasia di Inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara saksama dari sisi faktor "kemungkinan hidup si bayi" sebagai suatu legitimasi praktek kedokteran.

  Namun hingga saat ini eutanasia masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi K edokteran edokteran Inggris (  British  British Medical  A Medical  A ssociation- B M  A ) yang secara tegas menentang eutanasia dalam bentuk apapun juga. 7.

Jepang Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang eutanasia demikian pula Pengadilan Tertinggi Jepang (supreme court o f   o f    Japan) tidak pernah mengatur mengenai eutanasia tersebut.

Ada 2 kasus eutanasia yang pernah terjadi di Jepang yaitu di Nagoya   pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai "eutanasia pasif" (, shkyokuteki anrakushi) K asus asus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai [14] university pada tahun 1995 yang dikategorikan sebagai "eutanasia aktif " (, sekkyokuteki anrakushi) K eputusan eputusan hakim dalam kedua kasus tersebut telah membentuk suatu kerangka hukum dan suatu alasan pembenar dimana eutanasia secara aktif  dan pasif boleh dilakukan secara legal. Meskipun demikian eutanasia yang dilakukan selain pada kedua kasus tersebut adalah tetap dinyatakan melawan hukum, dimana dokter yang melakukannya akan dianggap   bersalah oleh karena merampas kehidupan pasiennya. Oleh karena keputusan pengadilan ini masih diajukan banding ke tingkat federal maka keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sebagai sebuah yurisprudensi, namun meskipun demikian saat ini Jepang memiliki suatu kerangka hukum sementara guna melaksanakan eutanasia. 8.

Republic Ceko Di Republik Ceko eutanisia dinyatakan sebagai suatu tindakan   pembunuhan berdasarkan peraturan setelah pasal mengenai eutanasia dikeluarkan dari rancangan K itab itab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya pada rancangan tersebut, Perdana Menteri Jiri Pospíil  bermaksud untuk memasukkan eutanasia dalam rancangan K UHP UHP tersebut sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, namun Dewan Perwakilan K onstitusional onstitusional dan komite hukum negara tersebut merekomendasikan agar pasal kontroversial tersebut dihapus dari rancangan tersebut. 9.

India Di India eutanasia adalah suatu perbuatan melawan hukum. Aturan mengenai larangan eutanasia terhadap dokter secara tegas dinyatakan

dalam bab pertama pasal 300 dari K itab itab Undang-undang Hukum Pidana ) tahun 1860. Namun berdasarkan aturan India (  Indian penal code-IPC  tersebut dokter yang melakukan euthanasia hanya dinyatakan bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bukannya pembunuhan yang hukumannya didasarkan pada ketentuan pasal 304 IPC, namun ini hanyalah diberlakukan terhadap kasus eutanasia sukarela dimana sipasien sendirilah yang menginginkan kematian dimana si dokter hanyalah membantu   pelaksanaan eutanasia tersebut (  bantuan eutanasia). Pada kasus eutanasia secara tidak sukarela (atas keinginan orang lain) ataupun eutanasia di luar  kemauan pasien akan dikenakan hukuman berdasarkan pasal 92 IPC. 10. China Di China, eutanasia saat ini tidak diperkenankan secara hukum. Eutansia diketahui terjadi pertama kalinya pada tahun 1986, dimana seorang yang bernama "Wang Mingcheng" meminta seorang dokter untuk  melakukan eutanasia terhadap ibunya yang sakit. Akhirnya polisi menangkapnya juga si dokter yang melaksanakan permintaannya, namun 6 tahun kemudian Pengadilan tertinggi rakyat (Supreme People's Court ) menyatakan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2003, Wang Mingcheng menderita penyakit kanker perut yang tidak ada kemungkinan untuk  disembuhkan lagi dan ia meminta untuk dilakukannya eutanasia atas dirinya namun ditolak oleh rumah sakit yang merawatnya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam kesakitan. 11. Af rika rika Selatan Di Afrika Selatan belum ada suatu aturan hukum yang secara tegas mengatur tentang eutanasia sehingga sangat memungkinkan bagi para  pelaku eutanasia untuk berkelit dari jerat hukum yang ada. 12. Korea Belum ada suatu aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang eutanasia di K orea, orea, namun telah ada sebuah preseden hukum (yurisprudensi)yang di K orea orea dikenal dengan "K  "K asus asus rumah sakit Boramae" dimana dua orang dokter yang didakwa mengizinkan dihentikannya penanganan medis pada seorang pasien yang menderita sirosis hati (liver cirrhosis) atas desakan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut dengan diberi catatan bahwa dokter tersebut seharusnya dinayatakan tidak bersalah.   Namun kasus ini tidak menunjukkan relevansi yang nyata dengan mercy killing dalam killing dalam arti kata eutanasia eut anasia aktif.

Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa " pada kasus tertentu dari penghentian penanganan medis (hospital treatment ) termasuk tindakan eutanasia pasif, dapat diperkenankan apabila pasien terminal meminta  penghentian dari perawatan medis terhadap dirinya.

 A N  ASIA  MENU  RUT  A J  ARA N  AG  A M  A  EUTH  1.

Dalam ajaran agama Katolik Roma Sejak pertengahan abad ke-20, gereja K atolik atolik telah berjuang untuk  memberikan pedoman sejelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang menderita sakit tak tersembuhkan, sehubungan dengan ajaran moral gereja mengenai eutanasia dan sistem penunjang hidup. Paus Pius XII, yang tak hanya menjadi saksi dan mengutuk program-program egenetika dan eutanasia Nazi, melainkan juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern penunjang hidup, adalah yang pertama menguraikan secara jelas masalah moral ini dan menetapkan pedoman. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980 , kongregasi untuk ajaatnran iman telah menerbitkan Dekalarasi tentang eutanasia ("  Declaratio de euthanasia") yang menguraikan pedoman ini lebih lanjut, khususnya dengan semakin meningkya kompleksitas sistem-sistem penunjang hidup dan gencarnya   promosi eutanasia sebagai sarana yang sah untuk mengakhiri hidup. Paus Yohanes Paulus II, yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktek  eutanasia, dalam ensiklik  Injil K ehidupan ehidupan ( E   E vangelium Vitae) Vitae) nomor 64 yang memperingatkan kita agar melawan "gejala yang paling mengkhawatirkan dari `budaya kematian' dimana jumlah orang-orang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu." Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa eutanasia merupakan tindakan belas kasihan yang keliru, belas kasihan yang semu: "Belas kasihan yang sejati mendorong untuk ikut menanggung penderitaan sesama. Belas kasihan itu tidak membunuh orang, yang penderitaannya tidak dapat kita tanggung" (Evangelium Vitae, nomor 66). 2.

Dalam ajaran agama Hindu Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia adalah didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. K arma arma adalah merupakan suatu konsekwensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau bathin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Sebagai akumulasi terus menerus dari "karma" yang buruk  adalah menjadi penghalang "moksa" yaitu suatu ialah kebebasan dari siklus reinkarnasi yang menjadi suatu tujuan t ujuan utama dari penganut ajaran Hindu. Ahimsa adalah merupakan prinsip "anti kekerasan" atau pantang menyakiti siapapun juga.

Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang terlarang di dalam ajaran Hindu dengan pemikiran bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi suatu factor yang mengganggu pada saat reinkarnasi oleh karena menghasilkan "karma" buruk. K ehidupan ehidupan manusia adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk meraih tingkat yang lebih baik dalam kehidupan kembali.

Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan  bunuh diri, maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada didunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan hingga ia mencapai masa waktu dimana seharusnya ia menjalani kehidupan (Catatan : misalnya umurnya waktu bunuh diri 17 tahun dan seharusnya ia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun maka 43 tahun itulah rohnya berkelana tanpa arah tujuan), setelah itu maka rohnya masuk ke neraka menerima hukuman lebih berat dan akhirnya ia akan kembali ke dunia dalam kehidupan kembali (reinkarnasi) untuk menyelesaikan "karma" nya terdahulu yang belum selesai dijalaninya kembali ke mbali lagi dari awal. 3.

Dalam ajaran agama Buddha Ajaran agama Buddha sangat menekankan kepada makna dari kehidupan dimana penghindaran untuk melakukan pembunuhan makhluk  hidup adalah merupakan salah satu moral dalam ajaran Budha. Berdasarkan   pada hal tersebut di atas maka nampak jelas bahwa euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Selain daripada hal tersebut, ajaran Budha sangat menekankan pada "welas asih" ("karuna")

Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah adalah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha yang dengan demikian dapat menjadi "karma" negatif kepada siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan guna memusnahkan kehidupan seseorang tersebut. 4.

Dalam ajaran agama Islam Seperti dalam agama-agama I  brahim lainnya (Yahudi dan K risten), risten), Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS (QS 22: 66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. K endati endati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat   baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat  baik." (QS (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (  pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya d irinya sendiri. Eutanasia

dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir almaut  (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang

dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan de ngan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di K uwait uwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing ) dalam alasan apapun juga. y

utanasi a  E utanas

if  posi t  t if  Yang dimaksud taisir al-maut al-fa'al (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit²karena kasih sayang²yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat).

Memudahkan proses kematian secara aktif  (eutanasia positif)adalah tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya,  bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. K arena arena bagaimanapun si dokter  tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Yang Menciptakannya. K arena arena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya. y

utanasi a  E utanas

if  ne g at  at if  al-mun f  a'il . Pada Eutanasia negatif disebut dengan taisir al-maut al-mun f   eutanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah dengan  sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah   bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut  jumhur  f    jumhur  f  uqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam

Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam I bnu Taimiyah, dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

5.

Dalam ajaran Gereja Ortodoks Pada ajaran Gereja Ortodoks, gereja senantiasa mendampingi orangorang beriman sejak kelahiran hingga sepanjang perjalanan hidupnya hingga kematian dan alam baka dengan doa, upacara/ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Seluruh kehidupan hingga kematian itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dengan kehidupan gerejawi. K ematian ematian itu adalah sesuatu yang buruk sebagai suatu simbol pertentangan dengan kehidupan yang diberikan Tuhan. Gereja Ortodoks memiliki pendirian yang sangat kuat terhadap prinsip  prokehidupan dan oleh karenanya menentang anjuran euthanasia.

6.

Dalam ajaran agama Yahudi Ajaran agama Yahudi melarang eutanasia dalam berbagai bentuk dan menggolongkannya kedalam "pembunuhan". Hidup seseorang bukanlah miliknya lagi melainkan milik dari Tuhan yang memberikannya kehidupan sebagai pemilik sesungguhnya dari kehidupan. Walaupun tujuannya mulia sekalipun, sebuah tindakan mercy killing ( killing  ( pembunuhan berdasarkan belas kasihan), adalah merupakan suatu kejahatan berupa campur tangan terhadap kewenangan Tuhan.

Dasar dari larangan ini dapat ditemukan pada K itab itab K ejadian ejadian dalam alkitab Perjanjian Lama K ej ej 1:9 yang berbunyi :" Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala   binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan [31] menuntut nyawa sesama manusia". Pengarang buku :  HaKtav  HaKtav v'haKaballah menjelaskan bahwa ayat ini adalah merujuk kepada larangan tindakan euthanasia.

7.

Dalam ajaran Protestan Gereja Protestan terdiri dari berbagai denominasi yang mana memiliki   pendekatan yang berbeda-beda dalam pandangannya terhadap eutanasia dan orang yang membantu pelaksanaan eutanasia.

y

Beberapa pandangan dari berbagai denominasi tersebut misalnya : Gereja Methodis (U nited nited Methodist church) church) dalam buku ajarannya menyatakan bahwa : " penggunaan p enggunaan teknologi kedokteran untuk  memperpanjang kehidupan pasien terminal membutuhkan suatu keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan tentang hingga kapankah peralatan penyokong kehidupan tersebut benar-benar dapat

mendukung kesempatan hidup pasien, dan kapankah batas akhir  kesempatan hidup tersebut". y

Gereja Lutheran di Amerika menggolongkan nutrisi buatan dan hidrasi sebagai suatu perawatan medis yang bukan merupakan suatu   perawatan fundamental. Dalam kasus dimana perawatan medis tersebut menjadi sia-sia dan memberatkan, maka secara tanggung   jawab moral dapat dihentikan atau dibatalkan dan membiarkan kematian terjadi. Seorang kristiani percaya bahwa mereka berada dalam suatu posisi yang unik untuk melepaskan pemberian kehidupan dari Tuhan karena mereka percaya bahwa kematian tubuh adalah merupakan suatu awal  perjalanan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pemimpin gereja K atolik atolik dan Protestan mengakui   bahwa apabila tindakan mengakhiri kehidupan ini dilegalisasi maka   berarti suatu pemaaf untuk perbuatan dosa, juga dimasa depan merupakan suatu racun bagi dunia perawatan kesehatan, memusnahkan harapan mereka atas pengobatan. Sejak awalnya, cara pandang yang dilakukan kaum kristiani dalam menanggapi masalah "bunuh diri" dan "pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing ) adalah dari sudut "kekudusan kehidupan" sebagai suatu pemberian Tuhan. Mengakhiri hidup dengan alasan apapun juga adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian tersebut.

B. ABORSI

Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terlepas dari alasan apa yang menyebabkan kehamilan, aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, eko nomi, jenis kelamin atau hamil di luar nikah. Mengenai alasan aborsi, memang banyak mengundang kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa aborsi perlu di legalkan dan ada yang berpendapat tidak perlu dilegalkan. Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, misalnya dukun   beranak.Sepanjang aborsi tidak dilegalkan maka angka kematian ibu akibat aborsiakan terus meningkat.

Ada yang mengkatagorikan Aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak  hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain. Jika aborsi untuk alasan medis, aborsi adalah legal, untuk korban   perkosaan, masih di grey area, aborsi masih diperbolehkan walaupun tidak  semua dokter mau melakukannya. K asus asus perkosaan merupakan pilihan yang sulit. Meskipun bisa saja kita mengusulkan untuk memelihara anaknya hingga lahir, lalu diadopsikan ke orang lain, itu semua tergantung kematangan jiwa si ibu dan dukungan masyarakat agar anak yang dilahirkan tidak dilecehkan oleh masyarakat. Untuk kehamilan diluar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipirkirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek / singkat /   jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan aborsi, sama seperti Prinsip lokalisasi.Banyak lokalisasi.Banyak celah yang  justru akan dimanfaatkan untuk begituan. K arena arena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan dikarenakan anaknya 7 dan malnutrisi malnutrisi semua, semua, dibandingkan karena hamil diluar nikah - atau hamil dalam perselingkuhan,  jauh lebih besar yg. karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi. Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu aborsi. Sebab aborsi, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang. menyangkalnya. K arena arena itu kita harus   berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. K arena arena ada laki-laki yang bisa seenak  melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah aborsi dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya. Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika diliat kebelakang, mengapa banyak remaja yg aborsi, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa free seks tidak sesuai dengan agama dan  berbahaya. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali.

Segala sesuatu itu ada resikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir : nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti. K eputusan eputusan aborsi juga dapat keluar dalam waktu yang singkat, dan setelah melewati waktu krisis, krisis, bisa saja saja keputusan aborsi dibatalkan karena ada seseorang yang mendampingi memberikan support, dan dia tidak jadi mengaborsi. K eputusan eputusan untuk aborsi, aborsi, kemungkinan bisa menghantui seumur hidupnya, mengaborsi anaknya, dan selama beberapa minggu dia masih menyesali dan menangisi kejadian itu, seperti kematian seorang anak. Apalagi jika aborsi dilakukan akibat paksaan, misalnya paksaan dari orangtua, demi nama baik keluarga. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang. bisa dipaksa untuk menggugurkan, jika aborsi ini dilegalkan.

Penyebab Abortus

K arakteristik arakteristik ibu hamil dengan abortus yaitu: a) Umur Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. K ematian ematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. K ematian ematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun. I bu-ibu yang terlalu muda seringkali secara emosional dan fisik belum matang, selain pendidikan pada umumnya rendah, ibu yang masih muda masih tergantung pada orang lain. K eguguran eguguran sebagian dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan kehamilan remaja yang tidak  dikehendaki. K eguguran eguguran sengaja yang dilakukan oleh tenaga nonprofessional dapat menimbulkan akibat samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan. Abortus yang terjadi pada remaja terjadi karena mereka belum matur dan mereka belum memiliki sistem transfer plasenta seefisien wanita dewasa. Abortus dapat terjadi juga pada ibu yang tua meskipun mereka telah   berpengalaman, tetapi kondisi badannya serta kesehatannya sudah mulai menurun sehingga dapat mempengaruhi janin intra uterine. b) Jarak hamil dan  bersalin terlalu dekat Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dapat menimbulkan   pertumbuhan janin kurang baik, persalinan lama dan perdarahan pada saat  persalinan karena keadaan rahim belum pulih dengan baik. I bu yang melahirkan anak dengan jarak yang sangat berdekatan (di bawah dua tahun) akan mengalami peningkatan resiko terhadap terjadinya perdarahan pada trimester  III, termasuk karena alasan plasenta previa, anemia dan ketuban pecah dini serta dapat melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. c) Paritas ibu Anak lebih dari 4 dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan janin dan perdarahan saat

 persalinan karena keadaan rahim biasanya sudah lemah. Paritas 2-3 merupakan  paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Risiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan risiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan.. d) Riwayat ehamilan yang lalu Menurut Malpas dan Eastman kemungkinan terjadinya K ehamilan abortus lagi pada seorang wanita ialah 73% dan 83,6%. Sedangkan, Warton dan Fraser dan Llewellyn - Jones memberi prognosis yang lebih baik, yaitu 25,9% dan 39% (Wiknjosastro, 2007). Meski pengguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi kenyataannya terdapat 2,3 juta perempuan melakukan aborsi (K ompas, ompas, 3 Maret 2000). Masalahnya tiap perempuan mempunyai alasan tersendiri untuk  melakukan aborsi dan hukumpun terlihat tidak akomodatif terhadap alasanalasan tersebut, misalnya dalam masalah kehamilan paksa akibat perkosaan atau bentuk kekerasan lain termasuk kegagalan K B. B. Larangan aborsi   berakibat pada banyaknya terjadi aborsi tidak aman (unsafe abortion), yang mengakibatkan kematian. Data WHO menyebutkan, 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta   pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Artinya 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.

Alasan untuk melakukan tindakan A bortus Provokatus Abortus Provokatus Medisinalis Abortus yang mengancam (threatened abortion) abortion) disertai dengan   pendarahan yang terus menerus, atau jika janin telah meninggal (missed  abortion). abortion). Mola Hidatidosa atau hindramnion akut Infeksi uterus akibat tindakan abortus kriminalis Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya kangker serviks atau jika dengan adanya kehamilan akan menghalangi   pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya pada tubuh seperti kangker   payudara Prolaps uterus yang tidak bisa diatasi d iatasi.. Telah berulang kali mengalami operasi o perasi caesar  Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, misalnya penyakit   jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi,nephritis,tuberkolosis,  paru aktif yang berat. Penyakit-penyakit metabolik misalnya diabetes yang tidak terkontro E pilepsi yang luas dan berat.. y

y

y y y

y y

y

Gangguan jiwa , disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater 

Abortus Provokatus Kriminalis

Abortus provokatus kriminalis sering terjadi pada kehamilan yang tidak  dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya: Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil. Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk   punya anak lagi. K ehamilan ehamilan di luar nikah. Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga. Masalah social misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat. K ehamilan ehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest (hubungan antar keluarga). Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.

y y

y y

y y

y

Akibat Abortus Provokatus Kriminalis

K omplikasi omplikasi medis yang dapat timbul pada ibu Dalam melakukan dilatasi dan kerokan harus diingat bahwa selalu ada kemungkinan terjadinya perforasi dinding uterus, yang dapat menjurus ke rongga peritoneum, ke ligamentum latum, atau ke kandung kencing. Oleh sebab itu, letak uterus harus ditetapkan lebih dahulu dengan seksama pada awal tindakan, dan pada dilatasi serviks tidak boleh digunakan tekanan  berlebihan. K erokan erokan kuret dimasukkan dengan hati-hati, akan tetapi  penarikan kuret ke luar dapat dilakukan dengan tekanan yang lebih besar. Bahaya perforasi ialah perdarahan dan peritonitis. Apabila terjadi perforasi atau diduga terjadi peristiwa itu, penderita harus diawasi dengan seksama dengan mengamati keadaan umum, nadi, tekanan darah, kenaikan suhu, turunnya hemoglobin, dan keadaan perut bawah. Jika keadaan meragukan atau ada tanda-tanda bahaya, sebaiknya dilakukan laparatomi percobaan dengan segera. Luka pada serviks uteri Apabila jaringan serviks keras dan dilatasi dipaksakan maka dapat timbul sobekan pada serviks uteri yang  perlu dijahit. Apabila terjadi luka pada ostium uteri internum, maka akibat yang segera timbul ialah perdarahan yang memerlukan pemasangan tampon pada serviks dan vagina. Akibat jangka panjang ialah kemungkinan timbulnya incompetent cerviks. [sunting] Pelekatan pada kavum uteri Melakukan kerokan secara sempurna memerlukan pengalaman. Sisa-sisa hasil konsepsi harus dikeluarkan, tetapi jaringan miometrium jangan

sampai terkerok, karena hal itu dapat mengakibatkan terjadinya perlekatan dinding kavum uteri di beberapa tempat. Sebaiknya kerokan dihentikan   pada suatu tempat apabila pada suatu tempat tersebut dirasakan bahwa   jaringan tidak begitu lembut lagi. [sunting] Perdarahan K erokan erokan pada kehamilan yang sudah agak tua atau pada mola hidatidosa terdapat bahaya  perdarahan. Oleh sebab itu, jika perlu hendaknya dilakukan transfusi darah dan sesudah itu, dimasukkan tampon kasa ke dalam uterus dan vagina. [sunting] Infeksi Apabila syarat asepsis dan antisepsis tidak diindahkan, maka bahaya infeksi sangat besar. Infeksi kandungan yang terjadi dapat menyebar ke seluruh peredaran darah, sehingga menyebabkan kematian. Bahaya lain yang ditimbulkan abortus kriminalis antara lain infeksi pada saluran telur. Akibatnya, sangat mungkin tidak bisa terjadi kehamilan lagi. [sunting] Lain-lain K omplikasi omplikasi yang dapat timbul dengan segera pada  pemberian NaCl hipertonik adalah apabila larutan garam masuk ke dalam rongga peritoneum atau ke dalam pembuluh darah dan menimbulkan gejala-gejala konvulsi, penghentian kerja jantung, penghentian pernapasan, atau hipofibrinogenemia. Sedangkan komplikasi yang dapat ditimbulkan   pada pemberian prostaglandin antara lain panas, rasa enek, muntah, dan diare. K omplikasi omplikasi yang Dapat Timbul Pada Janin: Sesuai dengan tujuan dari abortus itu sendiri yaitu ingin mengakhiri kehamilan, maka nasib janin   pada kasus abortus provokatus kriminalis sebagian besar meninggal. K alaupun alaupun bisa hidup, itu berarti tindakan abortus gagal dilakukan dan janin kemungkinan besar mengalami cacat fisik. Luka pada serviks uteri Apabila jaringan serviks keras dan dilatasi dipaksakan maka dapat timbul sobekan pada serviks uteri yang perlu dijahit. Apabila terjadi luka pada ostium uteri internum, maka akibat yang segera timbul ialah perdarahan yang memerlukan pemasangan tampon pada serviks dan vagina. Akibat  jangka panjang ialah kemungkinan timbulnya incompetent cerviks. Pelekatan pada kavum uteri Melakukan kerokan secara sempurna memerlukan pengalaman. Sisa-sisa hasil konsepsi harus dikeluarkan, tetapi jaringan miometrium jangan sampai terkerok, karena hal itu dapat mengakibatkan terjadinya perlekatan dinding kavum uteri di beberapa tempat. Sebaiknya kerokan dihentikan   pada suatu tempat apabila pada suatu tempat tersebut dirasakan bahwa  jaringan tidak begitu lembut lagi. Perdarahan K erokan erokan pada kehamilan yang sudah agak tua atau pada mola hidatidosa terdapat bahaya perdarahan. Oleh sebab itu, jika perlu hendaknya dilakukan transfusi darah dan sesudah itu, dimasukkan tampon kasa ke dalam uterus dan vagina.

Inf eksi eksi Apabila syarat asepsis dan antisepsis tidak diindahkan, maka bahaya infeksi sangat besar. Infeksi kandungan yang terjadi dapat menyebar ke seluruh peredaran darah, sehingga menyebabkan kematian. Bahaya lain yang ditimbulkan abortus kriminalis antara lain infeksi pada saluran telur. Akibatnya, sangat mungkin tidak bisa terjadi kehamilan lagi. Lain-lain K omplikasi omplikasi yang dapat timbul dengan segera pada pemberian NaCl hipertonik adalah apabila larutan garam masuk ke dalam rongga  peritoneum atau ke dalam pembuluh darah dan menimbulkan gejala-gejala konvulsi, penghentian kerja jantung, penghentian pernapasan, atau hipofibrinogenemia. Sedangkan komplikasi yang dapat ditimbulkan pada  pemberian prostaglandin antara lain panas, rasa enek , muntah, dan diare.

K omplikasi omplikasi yang Dapat Timbul Pada Janin: Sesuai dengan tujuan dari abortus itu sendiri yaitu ingin mengakhiri kehamilan, maka nasib janin   pada kasus abortus provokatus kriminalis sebagian besar meninggal. K alaupun alaupun bisa hidup, itu berarti tindakan abortus gagal dilakukan dan janin kemungkinan besar mengalami cacat fisik.

Pelaku Abortus Provokatus Kriminalis Pelaku Abortus Provokatus K riminalis riminalis biasanya adalah: Wanita bersangkutan. Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati). Orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun) y y

y

Aborsi dan UU Kesehatan Aturan K UHP UHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan   peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 UU K esehatan esehatan tersebut di atas.

  Namun pasal 15 UU K esehatan esehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu dan kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dalam penjelasannya bahkan dikatakan bahwa tindakan media dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau   janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Lalu apakah tindakan medis tertentu bisa selalu diartikan sebagai aborsi yang artinya menggugurkan janin, sementara dalam pasal tersebut aborsi

digunakan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin. Jelas disini bahwa UU K esehatan esehatan telah memberikan pengertian yang membingungkan tentang aborsi. Sementara dalam pasal 15 (1) UU K esehatan esehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk  menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat 2 tidak disebutkan bentuk  dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk  melakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk menyelamatkan ibu dan atau bayinya ( pasal 15 UU kesehatan) adalah pengertian yang sangat rancu dan membingungkan masyarakat dan kalangan medis. itab Undang-Undang Hukum Pidana (K UHP) UHP) melarang keras K itab dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam   pasal 283, 299 serta pasal 346 - 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Aspek Hukum dan Medikolegal A bortus Povocatus Criminalis

Abortus telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindakan abortus. Peraturan mengenai hal ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk melakukan abortus. Sejak itu maka undang-undang mengenai abortus terus mengalami perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini di mana mulai timbul suatu revolusi dalam sikap masyarakat dan  pemerintah di berbagai negara di dunia terhadap tindakan abortus. Hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:  Hukum yang tanpa pengecualian melarang abortus, seperti di Belanda.  Hukum yang memperbolehkan abortus demi demi keselamatan kehidupan  penderita (ibu), seperti di Perancis dan Pakistan.  Hukum yang memperbolehkan abortus atas atas indikasi medik, seperti di K anada, anada, Muangthai dan Swiss.  Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi sosio-medik, seperti di Eslandia, Swedia, Inggris, Scandinavia, dan I ndia.  Hukum yang memperbolehkan abortus atas atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia, dan Yugoslavia.







Hukum yang memperbolehkan abortus atas atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi lainnya (Abortion on requst atau Abortion on demand), seperti di Bulgaris, Hongaria, Ho ngaria, USSR, Singapura. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi eugenistis (aborsi   boleh dilakukan bila fetus yang akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi humanitarian (misalnya  bila hamil akibat perkosaan) seperti di d i Jepang

  Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di  bawah ini:  Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas indikasi medik.  Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provocatus criminalis. criminalis.  Untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk.  Untuk melindungi melindungi hal wanita wanita dalam menentukan menentukan sendiri nasib kandungannnya.  Untuk memenuhi desakan masyarakat. Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, Undang-Undang Negara, maupun Etik K  tik K edokteran, edokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (abortus provokatus). Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter  Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk  menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Dari aspek etika, ode Etik  K edokteran edokteran Ikatan Dokter  Indonesia telah merumuskannya dalam K ode Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal 7d: Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pada   pelaksanaannya, apabila ada dokter yang melakukan pelanggaran, maka   penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari  panitia etik di masing-masing RS hingga Majelis K ehormatan ehormatan Etika K edokteran edokteran (MK EK ). ). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa "pengucilan" anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya. Ditinjau dari aspek hukum, pelarangan abortus justru tidak bersifat mutlak. Abortus buatan atau abortus provokatus dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni: 1. Abortus buatan legal Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Populer juga disebut dengan abortus provocatus therapeticus, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan

nyawa ibu. Abortus atas indikasi medik ini diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang K esehatan: esehatan: PASAL 15: 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat( ayat(1) hanya dapat dilakukan: a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;  b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan  pertimbangan tim ahli; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya; d. Pada sarana kesehatan tertentu. 3) K etentuan etentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pe merintah. merintah. Pada penjelasan UU no 23 tahun 1992 pasal 15 dinyatakan sebagai   berikut: Ayat (1) : Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu Ayat (2) Butir a : Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa tindakan medis tertentu itu,ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut. Butir b : Tenaga kesehatan k esehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kandungan seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit pe nyakit kandungan. Butir c : Hak utama untuk memberikan memberikan  persetujuan ada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar  atau tidak dapat memberikan persetujuannya ,dapat diminta dari semua atau keluarganya. Butir d : Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan ditunjuk oleh pemerintah. Ayat (3) : Dalam Peraturan Pemerintah sebagai   pelaksanan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenal keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya,tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan wewenang bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk. 2. Abortus Provocatus Criminalis ( Abortus buatan illegal ) Yaitu   pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak  memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Abortus golongan ini sering juga disebut dengan abortus provocatus criminalis karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan. Beberapa pasal yang mengatur abortus provocatus dalam K itab itab Undangundang Hukum Pidana (K UHP): UHP): PASAL 299 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan,

  bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan  pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat pulu ribu rupiah. 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau   jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan  pencaharian. PASAL 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana  penjara paling lama empat tahun. t ahun. PASAL 347 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara  paling lama dua belas tahun. 2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara pa ling lama lima belas tahun. PASAL 348 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana   penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. PASAL 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengn sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. PASAL 535 Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangn atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan : 1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun. 2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun, dan  jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun 3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara. 4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga

kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk praktek  dapat dicabut. Meskipun dalam K UHP UHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (Pasal 48). Selain K UHP, UHP, abortus buatan yang ilegal juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang K esehatan: esehatan: PASAL 80 Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Aborsi yang tidak aman

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah  penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak  komplikasi bahkan kematian. Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi bila aborsi dikategorikan tanpa indikasi medis, seperti korban perkosaan, hamil diluar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lainlain. K etakutan etakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan resikonya . Aborsi aman bila:

· · · ·

Dilakukan oleh pekerja kesehatan ( perawat,   perawat, bidan, dokter) yang benar-benar  terlatih dan berpengalaman melakukan aborsi Pelaksanaannya mempergunakan alat-alat kedokteran yang layak  Dilakukan dalam kondisi bersih, apapun yang masuk dalam vagina atau rahim harus steril atau tidak tercemar kuman dan bakteri Dilakukan kurang dari 3 bulan (12 minggu) sesudah pasien terakhir kali mendapat haid.

Pelayanan K esehatan esehatan yang Memadai adalah HAK  HAK  SETIAP ORANG, tidak  terkecuali Perempuan yang memutuskan melakukan Aborsi.

Hak atas pelayanan kesehatan

Banyaknya kematian akibat aborsi yang tidak aman, tentu sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran dari perempuan dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap perempuan sebagai warganegara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu. Hak-hak ini harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk  mendapatkan keadilan sosial termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan   pelayanan. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 K onvensi onvensi Penghapusan segala bentuk K  bentuk  K ekerasan ekerasan terhadap Perempuan (K onvensi onvensi Perempuan) dan UU K esehatan. esehatan.

Hak-hak pasien

Sebuah Lokakarya tentang K esehatan esehatan Perempuan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga K onsumen onsumen Indonesia dan The Ford Foundation, (1997) merumuskan hak-hak pasien sebagai berikut: a. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang mendasar, mudah diakses, tepat, terjangkau   b. Hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif, artinya tidak ada pembedaan   perlakuan berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama, suku bangsa. c. Hak memperoleh informasi informasi dan pengetahuan mengenai: 1. K ondisi ondisi kesehatan 2. Berbagai pilihan penanganan 3. Perlakuan medis yang diberikan 4. Waktu dan biaya yang diperlukan diperlukan 5. Resiko, efek samping dan kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukan 6. Hak memilih memilih tempat dan dokter yang menangani menangani 7. Hak untuk dihargai, dihargai, dijaga privasi dan kerahasiaan 8. Hak untuk ikut berpartisipasi berpartisipasi dalam membuat keputusan 9. Hak untuk mengajukan keluhan

Pelayanan yang diharapkan dalam a borsi:

Tersedianya sarana pelayanan formal: a. Fasilitas konseling   b. Jaminan tindakan aborsi c. Pengetahuan tentang prosedur, usia kehamilan, resiko

d. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi (mencegah aborsi berulang). 8. Bagaimana Aborsi Yang Aman?

Melakukan aborsi pasti merupakan keputusan yang sangat berat dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan. Tapi bila itu memang menjadi jalan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar aborsi bisa  berlangsung aman.

II.3. TRANSPLANTASI ORGAN DAN SUPPORTING A. TRANSPLANTASI ORGAN

Teknik transplantasi dimungkinkan untuk organ atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi, baik dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ketubuh manusia lain. Dalam penyembuhan suatu penyakit, adakalanya transplantasi tidak  dapat dihindari dalam menyelamatkan nyawa bagi penderita. Dengan keberhasilan teknik  transplantasi dalam usaha penyembuhan suatu   penyakit dan dengan meningkatnya keterampilan dokter-dokter dalam melakukan transplantasi, upaya transplantasi mulai diminati oleh para  penderita dalam upaya penyembuhan yang cepat dan tuntas. Untuk mengembangkan transplantasi sebagai salah satu cara  penyembuhan suatu penyakit tidak dapat begitu saja diterima masyarakat laus.

I.

PENGERTIAN TRANSPLANTASI

Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan ganguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong penderita/pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan pengobatan biasa atau dengan cara terapi. Hingga dewasa ini transplantasi terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi non medik, yaitu dari segi agama, hukum,

 budaya, etika dan moral. K endala endala lain yang dihadapi Indonesia dewasa ini dalam menetapkan terapi transplatasi, adalah terbatasnya jumlah donor  keluarga (Living Related Donor, LRD) dan donasi organ jenazah. K arena arena itu diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara para pakar terkait (hukum, kedokteran, sosiologi, pemuka agama, pemuka masyarakat),  pemerintah dan swata.

II.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TRANSPLANTASI

Tahun 600 SM di India, Susruta telah melakukan transplantasi kulit. Sementara pada masa  Renaissance,  Renaissance, seorang ahli bedah dari Itali  bernama Gaspare Taglia cozzi juga telah melakukan hal yang sama. Diduga John Hunter (1728-1793) adalah pioneer bedah eksperimental, termasuk bedah transplantasi. Dia mampu membuat cerita teknik bedah untuk menghasilkan suatu jaringan transplantasi yang tumbuh di tempat baru. Akan tetapi sistem golongan darah dan sistem histokompatibilitas yang erat hubungannya dengan reaksi terhadap transplantasi belum ditemukan. Pada abad ke-20, Winer dan Landsteiner mendukung   perkembangan transplantasi dengan menemukan golongan darah sistem ABO dan sistem  Rhesus.  Rhesus. Saat ini perkembangan ilmu kekebalan tubuh makin berperan dalam keberhasilan tindakan transplantasi. transplantasi. Perkembangan teknologi kedokteran terus meningkat searah dengan   perkembangan teknik transplantasi. Ilmu transplantasi modern makin   berkembang dengan ditemukannya metode-metode pencangkokan, seperti: a. Pencangkokan arteria mammaria interna di dalam operasi lintas koroner oleh Dr. George E. Green dan Parkinson  b. Pencangkokan jantung, dari jantung kera kepada manusia oleh Dr. Cristian Bernhard , walaupun pasiennya kemudia meninggal dalam waktu 18 hari. c. Pencangkokan sel-sel substansia nigra dari bayi yang meninggal ke penderita Parkinson oleh Dr. Andreas Bjornklund . Demikian sejarah singkat perkembangan transplantasi organ pada makhluk hidup yang telah dilakukan oleh para ahli sejak jaman dahulu (600 SM) yang hingga sampai saat ini metode transplantasi terus  berkembang.

III.

JENIS ± JENIS TRANSPLANTASI

K ini ini telah dikenal beberapa jenis transplantasi atau pencangkokan,  baik berupa sel, jaringan maupun organ tubuh. Transplantasi ditinjau dari sudut penerima dapat dibedakan menjadi: Autograf t 1. Autotransplantasi yaitu perpindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh o rang itu sendiri. 2. Allogra f t Homotransplantasi yaitu pempindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain yang memiliki ciri spesies sama. Isogra f t 3. Transplantasi Singenik yaitu pempindahan suatu jaringan atau organ dari seseorang ke tubuh orang lain yang identik. Misalnya masih memiliki hubungan secara genetik. genet ik. 4. Xenogra f t Heterotransplantasi yaitu pempindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya.

IV.

Komponen Yang Mendasari Transplantasi Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu: Eksplantasi yaitu usaha mengambil jaringan atau organ manusia 1. yang hidup atau yang sudah meninggal. 2. Implantasi yaitu usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain

V.

Komponen Yang Menunjang Transplantasi Disamping dua komponen yang mendasari di atas, ada juga dua komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu: Adaptasi Donasi yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri 1. orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya, secara   biologis dan psikis, untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau atau oragan. 2. Adaptasi Resepien yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima  jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat befungsi lagi.

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang o tak.

Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit ginjal sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak.

B.

SUPPORTTING O F ORGAN TRANSPLANTATION

Untuk mengembangkan transplantasi sebagai salah satu cara  penyembuhan suatu penyakit tidak dapat begitu saja diterima masyarakat laus. Pertimbangan etik, moral, agama, hukum atau sosial budaya ikut mempengaruhinya. I.

Masalah Etik dan Moral dalam Transplantasi Beberapa pihak yang ikut terlibat dalam usaha transplantasi adalah a) Donor hidup, b) jenazah dan donor mati, c) keluarga dan ahli waris, d) resepien, e) dokter dan pelaksana lain, dan f) masyarakat. Hubungan pihak-pihak ini dengan masalah etik dan moral dalam transplantasi akan dibicarakan dalam uraian di bawah ini.

a.

Donor Hidup Donor hidup adalah orang yang memberikan jaringan/organnya kepada orang lain (resepien). Sebelum memutuskan untuk menjadi donor, seseorang harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi, baik  resiko dibidang medik, pembedahan, maupun resiko untuk kehidupannya lebih lanjut sebahai kekurangan jaringan/organ yang telah dipindahkan. Disamping itu, untuk menjadi donor, seseorang tidak boleh mengalami tekanan psikologis. Hubungan psikis dan emosi harus sudah dipikirkan oleh donor hidup tersebut untuk mencegah timbulnya masalah.

 b.

Jenazah dan Donor Mati Jenazah dan Donor Mati adalah orang yang semasa hidupnya telah mengizinkan atau berniat berniat dengan sungguh-sungguh untuk memberikan memberikan   jaringan/organ tubuhnya kepada yang memerlukan apabila ia telah meninggal kapan seorang donor itu dapat dikatakan meninggal secara wajar, dan apabila sebelum meninggal, donor itu sakit, sudah sejauh mana   pertolongan dari dokter yang merawatnya. Semua itu untuk mencegah adanya tuduhan dari keluarga donor atau pihak lain bahwa tim pelaksana transplantasi telah melakukan upaya mempercepat kematian seseorang hanya untuk mengejar organ yang akan ditransplantasikan. K eluarga eluarga Donor dan Ahli Waris K esepakatan esepakatan keluarga donor dan resepien sangat diperlukan untuk  menciptakan saling pengertian dan menghindari konflik semaksimal

c.

mungkin ataupun tekanan psikis dan emosi dikemudian hari. Dari keluarga resepien sebenarnya hanya dituntut suatu penghargaan keluarga donor dan keluarganya dengan tulus. Alangkah baiknya jika dibuat suatu ketentuan untuk mencegah timbulnya rasa tidak puas kedua belah pihak. d.

Resipien Resipien adalah orang yang menerima jaringan/organ orang lain. Pada dasarnya, seorang penderita mempunyai hak untuk mendapatkan   perawatan yang dapat memperpanjang hidup atau meringankan   penderitaannya. Seorang resipien harus benar-benar mengerti semua hal yang dijelaskan oleh tim pelaksana transplantasi. Melalui tindakan transplantasi diharapkan dapat memberikan nilai yang besar bagi kehidupan resepien. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa hasil transplantasi terbatas dan ada kemungkinan gagal. Juga perlu disadari   bahwa jika ia menerima untuk transplantasi berarti ia dalam percobaan yang sangat berguna bagi kepentingan orang banyak di masa yang akan datang.

e.

Dokter dan Tenaga Pelaksana lain Untuk melalukan suatu transplantasi, tim pelaksana harus mendapat  persetujuan dari donor, resepien, maupun keluarga kedua belah pihak. Ia wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi dikemudian hari dapat dihindarkan. Tanggung jawab tim pelaksana adalah menolong   pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepe ntingan pribadi.

f.

Masyarakat Secara tidak langsung masyarakat turut menetukan perkembangan transplantasi. K erjasama erjasama tim pelaksana dengan para cendekiawan,   pemuka masyarakat, atau pemeluk agama diperlukan untuk mendidik  masyarakat untuk lebih memahami maksud dan tujuan luhur usaha transplantasi. Dengan adanya pengertian ini kemungkinan penyediaan organ yang segera diperlukan, atas tujuan luhur, akan dapat diperoleh.

II.

Transplantasi Ditinjau dari Aspek Hukum Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang ada adalah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat K linis linis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Pokok-pokok peraturan tersebut, adalah:

1.

Pasal 10 Transplantasi alat untuk jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentaun sebagai dimaksud dalam pasal 2

Huruf a dan Huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan / keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia. 2.

Pasal 14 Pengambilan alat atau jaringa tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari koran kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan pernyataan tertulis keluarga terdekat.

3.

Pasal 15 Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter  konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibat dan kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi. Dokter yang merawatnya harus yakin  benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

4.

Pasal 16 Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transp lantasi.

5.

Pasal 17 Dilarang memperjual-belikan alat atau jaringan tubuh manusia.

6.

Pasal 18 Dilarang mengirim dan menerima alat dan jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk keadaan dar i luar negeri.

III.

Transplantasi Ditinjau dari Aspek Agama

1.

Transplantasi Organ menurut pandangan Kristen Pada umumnya, Gereja K atolik atolik memperkenankan transplantasi organ tubuh. Dalam ensiklik ³Evangelium Vitae´ (= Injil K ehidupan), ehidupan), Bapa Suci Yohanes Paulus II menyatakan, ³« ada kepahlawanan harian, yang terdiri dari amal perbuatan berbagi sesuatu, besar atau kecil, yang menggalang kebudayaan hidup yang otentik. Teladan amal perbuatan yang secara khas layak dipuji seperti itu ialah pendermaan organ-organ, yang dilaksanakan melalui cara yang dari sudut etika dapat diterima, dengan maksud menawarkan kemungkinan kesehatan dan bahkan hidup sendiri kepada orang sakit, yang kadang sudah tidak mempunyai harapan lain lagi´ ( No.   No. 86). Ajaran ini menggemakan K atekismus atekismus Gereja K atolik: atolik: ³Transplantasi sesuai dengan hukum susila dan malahan dapat berjasa sekali, kalau bahaya dan resiko fisik dan psikis, yang dipikul pemberi,

sesuai dengan kegunaan yang diharapkan pada penerima´ (  No. 2296). Guna memahami ajaran ini dengan lebih baik, marilah kita bergerak  selangkah demi selangkah. Perlu dicatat bahwa masalah ini pertama kali dibahas dengan jelas oleh Paus Pius XII pada tahun 1950-an, dan kemudian disempurnakan sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang  berhasil dicapai dalam bidang medis. Pertama-tama, dibedakan antara transplantasi organ tubuh (termasuk jaringan) dari seorang yang telah meninggal dunia ke seorang yang hidup, versus transplantasi organ tubuh (termasuk jaringan) dari seorang yang hidup ke seorang lainnya. Dalam kasus pertama, yaitu apabila donor organ tubuh adalah seorang yang telah meninggal dunia, maka tidak timbul masalah moral. Paus Pius XII mengajarkan, ³Seorang mungkin berkehendak untuk mendonorkan tubuhnya dan memperuntukkannya bagi tujuan-tujuan yang berguna, yang secara moral tidak tercela dan bahkan luhur, di antaranya adalah keinginan untuk  menolong mereka yang sakit dan menderita. Seorang dapat membuat keputusan akan hal ini dengan hormat terhadap tubuhnya sendiri dan dengan sepenuhnya sadar akan penghormatan yang pantas untuk  tubuhnya«. K eputusan eputusan ini hendaknya tidak dikutuk, melainkan sungguh dibenarkan´ (Amanat kepada K elompok elompok Spesialis Mata, 14 Mei 1956). Pada dasarnya, apabila organ-organ tubuh dari seorang yang telah meninggal dunia, seperti ginjal, hati, kornea mata, dapat menolong menyelamatkan atau memperbaiki hidup seorang lainnya yang masih hidup, maka transplantasi yang demikian adalah baik secara moral dan   bahkan patut dipuji. Patut dicatat bahwa donor wajib memberikan   persetujuannya dengan bebas dan penuh kesadaran sebelum wafatnya, atau keluarga terdekat wajib melakukannya pada saat kematiannya: ³Transplantasi organ tubuh tidak dapat diterima secara moral, kalau   pemberi atau yang bertanggung jawab untuk dia tidak memberikan  persetujuan dengan penuh kesadaran´ ( No.   No. 2296). Satu peringatan perlu disampaikan di sini: K eberhasilan eberhasilan suatu transplantasi organ tubuh sangat bergantung pada kesegaran organ, artinya bahwa prosedur transplantasi harus dilakukan sesegera mungkin   begitu donor meninggal dunia. Namun demikian, donor tidak boleh dinyatakan meninggal dunia secara dini atau kematiannya dipercepat hanya agar organ tubuhnya dapat segera dipergunakan. K riteria riteria moral menuntut bahwa donor sudah harus meninggal dunia sebelum organorgan tubuhnya dipergunakan untuk transplantasi. Demi menghindari konflik antar kepentingan, Uniform Anatomical Gift Act memprasyaratkan, ³Saat kematian hendaknya ditetapkan oleh dokter yang mendampingi donor pada saat kematiannya, atau, jika tidak ada, dokter  yang menyatakan kematiannya. Dokter tersebut tidak diperkenankan

untuk ikut ambil bagian dalam prosedur pengambilan atau transplantasi organ tubuh´ (Section 7 (  b)). Meski peraturan ini tidak mendatangkan dampak atas moralitas transplantasi organ tubuh itu sendiri, namun martabat orang yang menghadapi ajal wajib dilindungi, dan mempercepat kematian atau mengakhiri hidupnya demi mendapatkan organ-organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi adalah amoral. Di sini, sekali lagi K atekismus atekismus Gereja K atolik atolik mengajarkan, ³Langsung menyebabkan keadaan cacat atau kematian seseorang, selalu dilarang secara moral, meskipun dipakai untuk menunda kematian orang lain´ ( No.   No. 2296), suatu  point yang digarisbawahi oleh Bapa Suc i. Transplantasi organ tubuh dari seorang donor hidup ke seorang lainnya jauh lebih rumit. K emampuan emampuan untuk melakukan transplantasi ginjal yang pertama kali pada tahun 1954 menimbulkan suatu debat sengit di antara para teolog. Debat berfokus pada prinsip totalitas - di mana dalam keadaan-keadaan tertentu seorang diperkenankan untuk  mengorbankan salah satu bagian atau salah satu fungsi tubuhnya demi kepentingan seluruh tubuh. Sebagai contoh, seorang diperkenankan mengangkat suatu organ tubuh yang sakit demi memelihara kesehatan seluruh tubuhnya, misalnya mengangkat rahim yang terserang kanker.   Namun demikian, para teolog ini berargumentasi bahwa seorang tidak  dapat dibenarkan mengangkat suatu organ tubuh yang sehat dan mendatangkan resiko masalah kesehatan di masa mendatang apabila hidupnya sendiri tidak berada dalam bahaya, misalnya pada kasus seorang mengorbankan sebuah ginjal yang sehat untuk didonorkan kepada seorang yang membutuhkan. Operasi yang demikian, menurut mereka, mendatangkan pengudungan yang tidak perlu atas tubuh dan karenanya amoral. Sebagian teolog lainnya beragumentasi dari sudut pandang belas kasih persaudaraan, yaitu bahwa seorang yang sehat yang mendonorkan sebuah ginjal kepada seorang yang membutuhkan, melakukan suatu tindakan pengorbanan yang sejati demi menyelamatkan nyawa orang. K emurahan emurahan hati yang demikian sesuai dengan teladan Tuhan Sendiri di salib, dan merefleksikan ajaran-Nya pada saat Perjamuan Malam Terakhir, ³Inilah perintah-K  perintah-K u, u, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari   pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya´ (Yoh 15:12-13). Menurut para teolog ini, korban yang demikian secara moral dapat diterima apabila resiko celaka pada donor,   baik akibat operasi itu sendiri maupun akibat kehilangan organ tubuh,  proporsional dengan manfaat bagi si penerima. Bergerak dari alasan ini, para teolog yang ³pro-transplantasi´ mempertimbangkan kembali prinsip totalitas. Mereka mengajukan

argumentasi bahwa meski transplantasi organ tubuh dari donor hidup tidak melindungi keutuhan anatomis atau fisik ( fisik  (yakni adanya kehilangan suatu organ tubuh yang sehat), namun sungguh memenuhi totalitas fungsional (yakni terpeliharanya fungsi dan sistem tubuh sebagai suatu kesatuan). Sebagai contoh, seorang dapat mengorbankan satu ginjalnya yang sehat (adanya kehilangan dalam keutuhan anatomis) dan masih dapat memelihara kesehatan dan fungsi tubuh yang layak dengan ginjal yang tersisa; donor yang demikian secara moral diperkenankan. Tetapi, dengan alasan yang sama, seorang tidak dapat mengorbankan satu matanya untuk diberikan kepada seorang buta, sebab tindakan yang demikian menganggu fungsi tubuhnya. Paus Pius XII setuju dengan pemahaman belas kasihan ini dan juga tafsiran yang lebih luas dari prinsip totalitas; sebab itu beliau memaklumkan transplantasi organ tubuh dari seorang donor hidup secara moral diperkenankan. Bapa Suci menggarisbawahi point bahwa donor  mempersembahkan korban diri demi kebaikan orang lain. Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan point ini, ³« Setiap transplantasi organ tubuh   bersumber dari suatu keputusan yang bernilai luhur: yakni keputusan untuk memberi satu bagian dari tubuhnya sendiri tanpa imbalan demi kesehatan dan kebaikan orang lain. Di sinilah tepatnya terletak keluhuran tindakan ini, suatu tindakan yang adalah tindakan kasih sejati. Bukan sekedar memberikan sesuatu yang adalah milik kita, melainkan memberikan sesuatu yang adalah diri kita sendiri«.´ (Amanat kepada Partisipan dalam K ongres ongres Transplantasi Organ, 20 Juni 1991, No. 3).   Namun demikian, transplantasi organ tubuh dari seorang donor hidup kepada seorang yang lain wajib memenuhi empat persyaratan: (1) Resiko yang dihadapi donor dalam transplantasi macam itu harus  proporsional dengan manfaat yang didatangkan atas diri penerima; (2) Pengangkatan organ tubuh tidak boleh mengganggu secara serius kesehatan donor atau fungsi tubuhnya; (3) Perkiraan penerimaan penerimaan adalah baik baik bagi si penerima, penerima, dan (4) Donor wajib membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan bebas bebas dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi. 2.

Transplantasi Organ menurut pandangan Islam Yang dimaksud dengan transplantasi organ di sini adalah   pemindahan organ tubuh dari satu manusia kepada manusia lain, seperti   pemindahan tangan, ginjal, dan jantung. Trans plantasi merupakan  pemindahan sebuah organ atau lebih dari seorang manusia ±pada saat dia hidup, atau setelah mati± kepada manusia lain. Hukum transplantasi organ adalah sebagai berikut :

1.

Transplantasi Organ Dari Donor Yang Yang Masih Hidup :

Syara¶ membolehkan seseorang pada saat hidupnya ±dengan sukarela tanpa ada paksaan siapa pun± untuk meny umbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti tangan atau ginjal. K etentuan etentuan itu dikarenakan adanya hak bagi seseorang ±yang tangannya terpotong, atau tercongkel matanya akibat perbuatan orang lain± untuk  mengambil diyat (tebusan), atau memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya. Memaafkan   pemotongan tangan atau pencongkelan mata, hakekatnya adalah tindakan menyumbangkan diyat. Sedangkan penyumbangan diyat itu   berarti menetapkan adanya pemilikan diyat, yang berarti pula menetapkan adanya pemilikan organ tubuh yang akan disumbangkan dengan diyatnya itu. Adanya hak milik orang tersebut terhadap organ-organ tubuhnya berarti telah memberinya hak untuk  memanfaatkan organ-organ tersebut, yang berarti ada kemubahan menyumbang kan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan organ tersebut. Dan dalam hal ini Allah SWT telah membolehkan memberi kan maaf dalam masalah qishash dan  berbagai diyat. Allah SWT berfirman : ³Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaa f  an dari saudara nya, hendaklah (yang memaa f  kan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maa f     ) membayar (diyat) kepada yang  memberi maa f   dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat.´ (QS.  Al   Al  Ba  Baqarah : 178) 2.

Syarat-Syarat Penyumbangan Organ Tubuh Bagi Donor Hidup Syarat di bolehkannya menyumbangkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup, ialah bahwa organ yang disum bangkan  bukan merupakan organ vital yang menentukan kelang-sungan hidup   pihak penyumbang, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh d irinya. Allah SWT berfirman : ³Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian.´ (QS.  An  An  N isaa¶ isaa¶ : 29) K eharaman eharaman membunuh orang yang diharamkan Allah (untuk  membunuhnya) ini mencakup membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri. Imam Muslim meriwayatkan dari Tsabit bin Adl Dlahaak  RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : ³«dan

siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu (alat/sarana), maka Allah akan menyiksa orang terse-but dengan alat/sarana tersebut dalam neraka Jahannam.´ Imam

Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : ³Siapa saja yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung dan membunuh dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam.´

Demikian pula seorang laki-laki tidak dibolehkan meny umbangkan dua testis (zakar), meskipun hal ini tidak akan menyebabkan kematiannya, sebab Rasulullah SAW telah melarang  pengebirian/pemotongan testis (al khisha¶), yang akan menye babkan kemandulan. Imam Bukahri meriwayatkan dari Abdullah bin Mas¶ud RA, dia berkata : ³Kami dahulu pernah berperang bersama N  bersama  N abi abi S  AW  sementara   pada kami tidak ada isteri-isteri. Kami berkata, W  µ ahai ahai   Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian ?¶ Maka beliau melarang kami untuk melakukannya.´

IV.

Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal :

Hukum tranplanstasi organ dari seseorang yang telah mati   berbeda dengan hukum transplantasi organ dari seseorang yang masih hidup. Untuk mendapatkan kejelasan hukum trasnplantasi organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat. Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, kami berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun. Sebab dengan sekedar mening galnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuh nya, ataupun isterinya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak  memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk  menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiat kan  penyumbangan organ tubuhnya. Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk menyumbangkannya. Sedangkan mengenai kemubahan mewasiatkan sebagian hartanya, kendatipun harta bendanya sudah di luar kepemili kannya sejak dia meninggal, hal ini karena Asy Syari¶ (Allah) telah mengizinkan

seseorang untuk mewasiatkan seba gian hartanya hingga sepertiga tanpa seizin ahli warisnya. Jika lebih dari sepertiga, harus seizin ahli warisnya. Adanya izin dari Asy Syari¶ hanya khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini tidak men cakup   pewasiatan tubuhnya. K arena arena itu dia tidak berhak berwasiat untuk  menyumbangkan salah satu organ tubuhnya setelah kematiannya. Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah mewaris kan kepada mereka harta benda si mayit, bukan tubuhnya. Dengan demikian,  para ahli waris tidak berhak menyumbangkan salah satu organ tubuh si mayit, karena mereka tidak memi liki tubuh si mayit, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Padahal syarat sah menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa   pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan   benda terse but. Dan selama hak mewarisi tubuh si mayit tidak  dimiliki oleh para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mayit lebih-lebih lagi tidak dimiliki oleh selain ahli waris, bagaimanapun   juga posisi atau status mereka. K arena arena itu, seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaat kan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan nya. Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terha dapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempun yai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terha dap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehor matan orang hidup. Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup. Diriwayatkan dari A¶isyah Ummul Mu¶minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : ³Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup.´ (HR.  Ahmad,  Ahmad,  Abu  Abu Dawud, dan Ibnu  Hibban). I mam

Ahmad meriwayatkan dari µAmar bin Hazm Al Anshari RA, dia berkata,´Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu bersabda : ³Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu !´

II. 4.

Device Alat-alat yang biasanya digunakan dalam proses transplantasi, meliputi Pisau operasi Cusa ( pisau  pisau pemotong yang menggunakan gelombang ultrasonografi) Meja operasi Gunting bedah Slang-slang pembiusan Drap (kain steril yang digunakan untuk menutup bagian tubuh yang tidak dioperasi) Plastic steril berkantong yang fingsinya menampung darah yang meleleh dari tubuh pasien Retractor  Penghangat darah dan cairan Lampu operasi

y y y y y y

y

y y y

II. 5.

Prinsip - Prinsip Legal Dalam Praktik Keperawatan C.

Malpraktik 

Dalam beberapa dekade terakhir ini istilah malpraktik cukup terkenal dan banyak dibicarakan masyarakat umum khususnya malpraktik bidang kedokteran dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Jika kita flashback beberapa dekade ke belakang khususnya di Indonesia anggapan   banyak orang, dokter adalah profesional yang kurang bisa disentuh dengan hukum atas profesi yang dia lakukan. Hal ini berbeda seratus delapan puluh derajat saat sekarang banyak tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun administratif yang diajukan pasien atau keluarga pasien kepada dokter  karena kurang puas atas hasil perawatan atau pengobatan. Yang masih masih perlu dikaji dikaji dan didiskusikan didiskusikan kembali adalah apakah sudah benar dasar penuntutan yang disampaikan kepada dokter atau rumah sakit dengan dasar dokter atau rumah sakit bersangkutan telah melakukan tindakan malpraktik jika kita tinjau dari kaca mata Undang ± Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Undang ± Undang Praktek K  Praktek K edokteran, edokteran, K OD ODEK I serta standar profesi dokter dalam menjalankan profesinya. Transaksi terapeutik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan dimana dasar dari perjanjian itu adalah usaha maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga hubungan hukumnya disebut sebagai perikatan usaha/ikhtiar. Agar dapat berlaku dengan sah, trasaksi tersebut harus

memenuhi empat syarat, pertama ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kedua kecakapan untuk membuat sesuatu, ketiga mengenai suatu hal atau obyek dan yang keempat karena suatu causa yang sah. Transaksi atau perjanjian menurut hukum dengan transaksi yang   berkaitan dengan terapeutik tidaklah sama. Pada hakekatnya transaksi terapeutik terkait dengan norma atau etika yang mengatur perilaku dokter  dan oleh karena itu bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan   berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan   perlindungan bagi dokter maupun pasien. Hubungan antara transaksi terapeutik dengan perlindungan hak pasien dapat dilihat pada UndangUndang Nomer 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran diantaranya adalah hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan, hak meminta penjelasan pendapat dokter, hak  mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, hak menolak tindakan medis dan hak untuk mendapatkan rekam medis. K ewajiban ewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran antara lain memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat atau   petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Menurut Leenen kewajiban yang harus dilakukan dokter atau dokter  gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan standar profesi medik ( medik (SPM) yang pada hakekatnya terdiri dari beberapa unsur diantaranya bekerja dengan teliti, hati-hati dan seksama, sesuai dengan ukuran medik, sesuai dengan kemampuan ratarata/sebanding dengan dokter dalam kategori keahlian medik yang sama, dalam keadaan yang sebanding dan dengan sarana dan upaya yang sebanding wajar dengan tujuan konkrit dari tindakan medik tersebut. Perbedaan yang mendasar antara hukum pidana umum dengan hukum  pidana medik adalah sebagai berikut hukum pidana umum yang diperhatikan adalah akibat dari peristiwa hukumnya sedangkan hukum hukum pidana medik  yang diperhatikan adalah sebabnya. Jika akibat suatu perawatan medis hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan atau pasien mengalami kerugian maka belum tentu dokter yang merawat telah melakukan kesalahan. Harus diteliti terlebih dahulu apakah dalam melakukan perawatan tersebut dokter telah menerapkan tindakannya sesuai dengan standar profesi yang dibenarkan oleh hukum dan nilai-nilai kode etik profesi sebagaimana yang tertuang dalam K OD ODEK I. K arena arena menurut penulis ilmu kedokteran/kesehatan merupakan paduan antara ilmu pengetahuan dan seni, 3 dikali 3 tidak harus 9 hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi hasil yang ingin dicapai seperti kondisi tubuh pasien, cara  penanganannya, komplikasi dan banyak faktor yang lain termasuk tidak atau tersedianya peralatan kedokteran yang memadai. Sehingga tidak ada 2 kasus yang diselesaikan dengan hasil yang sama.

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata ´mal´ yang berarti buruk  dan ´practice´ yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malpraktek adalah suatu tindakan medis buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Menurut Black¶s Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai ³ pro f    pro f  essional misconduct or  unreasonable lack o f   skill´ atau ³ f  ailure o f   one rendering pro f  essional   ser vices to exercise that degree o f   skill and learning commonly applied  under all the circumstances in the community by the av average prudent  reputable member o f  the  f  the pro f   pro f  ession with the result o f   o f  injury, injury, loss or damage to the recipient o f   o f  those those ser vices or to those entitled to rely upon them´. Pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain. Pengertian malpraktik medis menurut World Medical Association (1992) adalah: ³medical malpractice inv invol ves the physician¶s  f  ailure to con f  orm to the standard o f   o f  care care  f  or treatment o f  the  f  the patient¶s condition, or lack o f  skill,  f  skill, or negligence in prov providing care to the patient, which is the direct cause o f  an  f  an injury to the patient .´ .´ Selain pengertian diatas definisi lain dari malparaktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter pada waktu melakukan  pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer  & Vorsman, 1950), selain itu menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk  akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama, dan masih banyak lagi definisi tentang malparaktik yang telah dipublikasikan. Dalam tata hukum indonesia tidak dikenal istilah malpraktik,   pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi malpraktik diatas dan dari kandungan hukum yang berlaku di indonesia dapat ditarik kesimpulan   bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktik yakni dengan adanya kesalahan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter  ketika melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut. Menurut Gunadi, J dapat dibedakan antara resiko pasien dengan kelalaian dokter  (negligence) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban  pada dokter, resiko yang ditanggung pasien ada tiga macam yaitu :

1. K ecelakaan ecelakaan 2. Resiko tindakan medik ( medik (risk of treatment) 3. K esalahan esalahan penilaian (error of judgement) Masih menurut Gunadi, J masalah hukum sekitar 80% berkisar pada  penilaian atau penafsiran. Resiko dalam tindakan medik selalu ada dan jika dokter atau penyedia layanan kesehatan telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi medik dalam arti bekerja dengan teliti, hati-hati,   penuh keseriusan dan juga ada informed consent (  persetujuan) dari pasien maka resiko tersebut menjadi tanggungjawab pasien. Dalam undang-undang hukum perdata disana disebutkan dalam hal tuntutan melanggar hukum harus terpenuhi syarat sebagai berikut : 1. Adanya perbuatan ( berbuat  berbuat atau tidak berbuat) 2. Perbuatan itu melanggara hukum 3. Ada kerugian yang ditanggung pasien 4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan 5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan masih terdapat kesulitan dalam menentukan telah terjadi malparaktik atau tidak karena dalam tatanan hukum indonesia belum diatur mengenai standar profesi dokter sehingga hakim cenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan dokter merasa sebagai seorang profesional yang tidak mau disamakan dengan hukuman bagi pelaku kriminal biasa, misalnya:   pencurian atau pembunuhan. Sebagai insan yang berkecimpung di bidang asuransi kita berharap pemerintah lebih serius untuk mengatur permasalahan tersebut dengan menerbitkan produk hukum yang mengatur tentang standar   profesi.

Batasan Legal dalam Tindakan Keperawatan Perawat perlu tahu tentang hukum yang mengatur prakteknya untuk: 1. Memberikan kepastian bahwa keputusan & tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. 2. melindungi perawat dari liabilitas.

Perjanjian atau kontrak dalam perwalian K ontrak ontrak mengandung arti ikatan persetujuan atau perjanjian resmi antara dua atau lebih partai untuk mengerjakan atau tidak sesuatu. Dalam konteks hukum, kontrak sering disebut dengan perikatan atau perjanjian. Perikatan artinya mengikat orang yang satu dengan orang lain. Hukum  perikatan di atur dlm UU hukum Perdata pasal 1239 ´ Semua perjanjian baik  yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termaktub dalam bab

ini dan bab yang lalu.´ Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 1234 K UHPdt, UHPdt, setiap perikatan adalah untuk memberikan, berbuat sesuatu atau untuk tidak   berbuat sesuatu. Perikatan dapat dikatakan d ikatakan sah bila memenuhi syarat sbb: Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat  perjanjian (Consencius) Ada kecakapan thp pihak2 untuk membuat perjanjian (capacity). Ada sesuatu hal tertentu ( a certain subjec matter) dan ada sesuatu sebab yang halal (Legal Cause).( Cause).(Muhammad 1990). K ontrak ontrak perawat-pasien dilakukan sebelum melakukan asuhan keperawatan. K ontrak ontrak juga dilakukan sebelum menerima dan diterima di tempat kerja. K ontrak ontrak Perawat-Pasien digunakan untuk melindungi hak-hak kedua  belah pihak yang bekerja sama. K ontrak ontrak juga untuk menggugat pihak yang melanggar kontrak yang disepakati. y

y

y

y

y

y

Perawat profesional harus mampu memahami batasan legal yang mempengaruhi praktik sehari-hari mereka. Hal ini yang dikaitkan dengan  penilaian yang baik dan menyuarakan pembuatan keputusan yang menjamin asuhan keperawatan yang aman dan sesuai.Pedoman legal yang harus diikuti  perawat diambil dari undang-undang, hukum pengaturan, dan hukum adat. Hukum dikeluarkan oleh badan pemerintah dan harus dipatuhi oleh warga negara. Setiap orang yang tidak mematuhi hukum akan terikat secara hukum untuk menanggung denda atau hukum penjara. Anda tidak perlu takut akan melanggar hukum jika anda : Hanya melakukan hal-hal yang sudah diajarkan dan berada dalam cukup pelatihan. Selalu memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang terbaru. Selalu menempatkan keselamatan dan kesejahteraan pasien sebagai hal yang terpenting. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ke bijakan fasilitas. y

y y

y

Batasan Kelalaian atau Malpraktik  Kesalahan adalah kesalahan sipil yang dibuat terhadap seseorang atau hak  milik. K esalahan esalahan bisa diklasifikasi menjadi kesalahan tidak disengaja atau disengaja. Contoh dari kesalahan yang tidak disengaja adalah kelalaian atau malpraktik. Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional seperti   perawat atau dokter. K esalahan esalahan disengaja merupakan tindakan disengaja yang

melanggar hak seseorang. Misalnya, pelecehan, pemukulan, pemfitnahan, atau invasi  pribadi. Perbedaaan bergantung pada tindakan atau pengabaian yang terlibat pada masalah tentang ³ ilmu atau seni kedokteran yang memerlukan keterampilan khusus yang tidak dimilki orang biasa,³ atau bahkan dapat dipahami berdasarkan pengalaman individu setiap hari pada juri. Jika diperlukan opini profesional dari seorang ahli dengan keterampilan dan pengetahuan khusus, teori teori tentang malpraktik malpraktik lebih berlaku daripada kelalaian biasa. K elalaian elalaian adalah prilaku yang tidak sesuai standar perawatan. Malpraktik  terjadi ketika asuhan keperawatan tidak sesuai yang menuntut praktik keperawatan yang aman. Tidak perlu ada kesengajaan, suatu kelalaian dapat terjadi. K elalaian elalaian ditetapkan oleh hukum untuk perlindungan orang lain terhadap resiko bahaya yang tidak seharusnya. Ini dikarakteristikkan oleh ketidakperhatian, keprihatian atau kurang perhatian. K elalaian elalaian atau malpraktik bisa mencakup kecerobohan, seperti tidak memeriksa balutan lengan yang memungkinkan pemberian medikasi yang salah. Bagaimanapun, kecerobohan tidak selalu sebagai penyebab. Jika perawat melakukan prosedur dimana mereka telah terlatih dan melakukan dengan hati ±hati, tetapi masih membahayakan klien, dapat dibuat tuntunan kelalaian atau malpraktik. Jika perawat memberikan memberikan perawatan yang tidak sesuai dengan standar, mereka dapat dianggap lalai. K arena arena tindakan ini dilakukan oleh perawat professional, kelalaian  perawat disebut malpraktik. Perawat telah terlibat dalam banyak tindakan lalai atau malpraktik profesional, contohnya : 1. kesalahan terapi intravena yang menyebabkan infiltrasi atau flebitis. 2. luka bakar pada klien karena terapi panas yang tidak tepat pemantauannya. 3.  jatuh yang menyebabkan cidera pada klien. 4. kesalahan menggunakan tehnik aseptik ketika diperlukan. 5. kesalahan menghitung spon, instrumen, atau jarum dalam kasus operasi. Perawat harus melakukan semua prosedur secara besar. Mereka juga harus menggunakan penilaian profesional saat mereka menjalankan program dokter dan  juga terapi keperawatan mandiri dimana mereka berwewenang. Setiap perawat yang tidak memenuhi standar praktik atau perawatan yang dapat diterima atau melakukan tugasnya dengan ceroboh cero boh berisiko dianggap lalai. K arena arena malpraktik adalah kelalaian yang berhubungan dengan praktik    profesional, kriteria berikut harus ditegakkan dalam gugatan hukum malpraktik  terhadap seorang perawat : 1.  perawat (terdakwa) berhutang tugas pada klien ( penggugat).  penggugat). 2.  perawat tidak melakukan tugas tersebut atau melanggar tugas perawatan. 3. klien cidera. 4.   baik penyebab aktual dan kemungkinan mencederai klien adalah akibat dari kegagalan perawat untuk melakukan tugas.

Dasar Hukum Malpraktik 

Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokter dan perawat dengan dakwaan melakukan malpraktik makin meningkat dimana-mana, termasuk di negara kita. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari kewajiban dan tugas profesinya dengan lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Di negara- negara maju tiga besar dokter spesialis menjadi sasaran utama tuntutan ketidaklayakan dalam praktik, yaitu spesialis bedah, anastesi dan kebidanan dan penyakit kandungan. Walaupun UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan sudah dicabut oleh UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, namun perumusan malpraktik/kelalaian medik tercanutm pada pasal 11b masih dapat dipergunakan yaitu: dengan tidak  mengurangi ketentuan±ketentuan di dalam K UHP UHP dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif  dalam hal sebagai berikut : 1. melalaikan kewajiban. 2. Melakukan suatu hal yang tidak seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun sumpah sebagai tenaga kesehatannya.

Penanganan Malpraktik  Walaupun dalam K OD ODEK I telah tercantum tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Akan tetapi sanksi bila terjadi pelanggaran etik tidak dapat diterapkan dengan seksama.Dalam etik sebenarnya tidak ada batas ±batas yang jelas antara boleh atau tidak, oleh karena itu kadang kala sulit memberikan sanksi-sanksinya. sa nksi-sanksinya.

Di negara-negara maju terdapat suatu Dewan Medis yang bertugas melakukan  pembinaan etik profesi dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam etik kedokteran. Di negara kita IDI telah mempunyai Majelis K ehormatan ehormatan Etik  K edokteran edokteran ( MK E K ), ), baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Walaupun demikian, MK  MK EK  ini belum lagi dimanfaatkan dengan baik oleh para dokter ataupun masyarakat. Masih banyak kasus yang keburu diajukan ke pengadilan sebelum ditangani oleh MK  MK EK . Oleh karena fungsi MK  MK E K  ini belum memuaskan, maka pada tahun 1982 Departemen K esehatan esehatan membentuk Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik  K edokteran edokteran (P3EK ) yang terdapat pula di pusat dan tingkat provinsi. Tugas P3EK  adalah untuk menangani kasus-kasus malpraktik yang tidak dapat ditanggulangi oleh MK  MK E K , dan memberi memberi pertimbangan pertimbangan usul-usul kepada pejabat yang berwenang. Jadi instansi pertama yang menangani kasus malpraktik etik adalah

MK EK  cabang atau wilayah. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MK  MK E K  maka akan dirujuk ke P3EK  provinsi dan jika P3EK  provinsi tidak mampu menanganinya maka kasus tersebut diteruskan ke P3EK pusat. K  pusat.

Pengendalian Hukum Oleh Perawat dan Klien Pelayanan keperawatan di masa mendatang harus dapat memberikan consumer  minded terhadap pelayana keperawatan yang di terima. Hal ini didasarkan pada ´trends´ perubahan saat ini dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu,   perawat perawat diharapkan dapat mendefinisikan, mengimplementasikan dan mengukur perbedaan bahwa praktik keperawatan harus dapat sebagai indikator  terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang profesional di masa depan. Sementara itu pelayanan keperawatan di masa mendatang belum jelas, maka perawat profesional di masa mendatang harus dapat memberikan dampak yang   positif terhadap kualitas sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ada 4 hal yang harus dijadikan perhatian utama keperawatan di Indonesia : Memahami dan menerapkan peran perawat. K omitmen omitmen terhadap identitas keperawatan. Perhatian terhadap perubahan dan trend pelayanan kesehatan kepada masyarakat. K omitmen omitmen dalam memenuhi tuntutan tantangan sistem pelayanan kesehatan melalui upaya yang kreat if dan inovatif. y y y

y

Perawat Indonesia di masa depan harus dapat memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan yang berkembang seiring dengan  perkembangan IPTEK dan K  dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga perawat dituntut mampu menjawab dan mengantisipasi terhadap dampak dari perubahan. Perawat dapat mengurangi kesempatan mereka terkena perkara hukum dengan mengikuti standar perawatan, memberikan perawatan kesehatan yang kompeten, dan mengembangkan hubungan empatik dengan klien. Selain itu, dokumentasi yang hatihati, lengkap, dan objektif berperan sebagai bukti standar asuhan keperawatan yang diberikan. Dokumentasi yang tepat waktu dan jujur penting untuk memberikan komunikasi yang perlu antar anggota tim pelayanan kesehatan. Dokumentasi digunakan dalam banyak cara yang menguntungkan klien dan menunjukkan bahwa   perawat adalah pemberi perawatan yang efektif. Dokumentasi yang baik juga mempertahankan pemberi perawatan kesehatan lain yang mempunyai pengetahuan  baru tentang tindakan terbaru yang diterima klien sehingga perawatan terus menerus diberikan dengan aman. Hubungan perawat-klien sangat penting, tidak hanya dalam menjamin kualitas   perawatan tetapi juga dalam meminimalkan risiko hukum. Saling percaya terbentuk  antara perawat dan klien. K lien lien yang percaya bahwa perawat melakukan tugas mereka secara benar dan memperhatikan kesejahteraan mereka mungkin urung untuk 

memulai perkara hukum melawan perawat. Perawatan yang tulus untuk klien adalah   peranan penting perawat dan merupakan alat manajemen-risiko efektif. Bagaimana   pun, perawatan tidak akan secara total melindungi perawat jika terjadi kelalaian  praktik. K etika etika klien cedera, pemeriksaan tentang kejadian bisa berimplikasi pada  perawat bahkan jika klien merasa baik terhadap mereka.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah membahas teori dari tinjauan pustaka, maka: Diketahui prinsip-prinsip etika keperawatan : otonomi,  beneficence, justice, moral right, nilai dan norma masyarakat. Diketahui isue etik dalam praktik keperawatan : euthanasia, aborsi. Diketahui transplantasi organ, supporting. suppo rting. Diketahui devices. Diketahui prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan : malpraktik, neglected.

B. SARAN

Hendaknya mahasiswa dapat benar-benar memahami dan mewujudnyatakan peran perawat yang legal etis dalam  pengambilan keputusan dalam konteks etika keperawatan.