Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Dinas Tata Ruang Dan Permukiman

 

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) & KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KAWASAN PERKOTAAN MISA’ BA’BANA  BA’BANA  KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 

0

 

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG & KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KAWASAN PERKOTAAN MISA’ BA’BANA  BA’BANA  KECAMATAN BUNTAO KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 1.  PENDAHULUAN Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang –  UndangNomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang merupakan sebuah langkah reformasi di bidang penataan ruang yang cukup signifikan, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik dan budaya (kearifan lokal) masing - masing. Undang-Undang ini mengamanatkan pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mitigasi bencana, persyaratan minimal ruang terbuka hijau 30% di kawasan perkotaan, dan pengenaan sanksi yang tegas di bidang Penataan Ruang. Selainitu, Undang –  Undanginijugamemerlukan dukungan pemerintah daerah dalam implementasi danperundang-undangan di tingkat yang lebihrendah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara tahun 2012 –  2032 terdapat tiga aspek pokok yang sangat penting dalam arahan pengembangannya, yakni: (1) rencana pola ruang wilayah, (2) rencana struktur ruang wilayah, dan (3) penetapan kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara. Kawasan strategis kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Demikian pula, dengan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui penetapannya dalam sistem perkotaan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara. Salah satu kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009) dan RTRW Kabupaten Toraja Utara (Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012) adalah Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana  Ba’bana   Kecamatan Buntao’sebagai Buntao’ sebagai bagian dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) (PPK)   dalam sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara.  Utara.  Dengan adanya Penataan RDTR Kecamatan ini diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal. Selain itu dengan adanya RDTR tersebut dapat membantu menetapkan prioritas pengembangan Kecamatan dan menjadi pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci. Bagi pemerintah akan menjadi acuan dalam pemberian perijinan, bagi masyarakat dan pihak swasta

1

 

merupakan acuan dalam pengembangan dan perencanaan pada kawasan Kecamatan kecamatan tersebut. Kegiatan ini memerlukan informasi yang akurat sebagai sarana untuk menghasilkan penilaian yang objektif terhadap penerapan RDTR. Dalam pelaksanaan RDTR dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: fisik, sosial, lingkungan, ekonomi, budaya dan politik. Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah In Indonesia. donesia. Wilayah pantai, rawa, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS (KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS). STRATEGIS). KLHS berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan kata lain, KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada tataran pengambilan keputusan. Integrasi KLHS dalam perencanaan tata ruang dipertegas pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 15 , disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya.Oleh karena itu, penyusunan RDTR Perkotaan Misa’ Ba’bana   Kecamatan Buntao’ ini, diikuti juga dengan penyusunan dokumen KLHS. 2.  MAKSUD, TUJUAN, dan SASARAN 2.1 Maksud Maksud utama dari penyusunan RDTR dan KLHS adalah melakukan kajian untuk menghasilkan suatu pedoman penataan berdasarkan pengkajian terhadap perkembangan kondisi lapangan, permasalahan mutakhir yang ditemui dalam kondisi nyata, dan perubahan paradigma pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan, pengendalian ruang dan pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan fisik bagian wilayah Kecamatan untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan kelestarian lingkungan. Selain itu dapat menghasilkan dokumen Penataan Ruang yang berkualitas, yang mencakup aspek fungsional, aspek ekologis, dan aspek visual, aspek sosial-ekonomi, pada “Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

2

 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kawasan (KLHS) Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana  Kecamatan Buntao’ Kabupaten Ba’bana Buntao’ Kabupaten Toraja Utara”.  2.2 Tujuan 1.  Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan; 2.  Sebagai pedoman bagi instansi dalam pemberian perijinan pemanfaatan bangunan dan peruntukan lahan. 2.3 Sasaran 1.  Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan; 2.  Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan; 3.  Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi perkotaan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta; 4.  Mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan; 5.  Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta. 3.  FUNGSI DAN MANFAAT RDTR DAN KLHS RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana  Ba’bana   Kecamatan Buntao’Kabupaten Buntao’ Kabupaten Toraja Utara berfungsi Utara berfungsi sebagai : a.  Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah perkotaan Misa’ Ba’bana Kecamatan Buntao’ berdasarkan arahan RTRW; b.  Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c.  Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d.  Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang dan bangunan; dan e.  Acuan dalam penyusunan RTBL; RDTR dan KLHS bermanfaat sebagai : a.  Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; b.  Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kawasan perkotaan Misa’ Ba’bana Kecamatan Buntao’  yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; c.  Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah perkotaan sesuai dengan fungsinya; dan d.  Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) atau Sub BWP.  BWP.   4.  DASAR HUKUM 1.  UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2.  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.  UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3

 

4.  5.  6.  7.  8. 

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9.  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

11. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 12. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria; 13. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; 15. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 16. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 17. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 18. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 19. PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah; 20. PP No. No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 21. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 22. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 23. Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 24. Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. 27. Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Memberikan Bangunan (IMB); 28. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 29. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 30. Permendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 – 2032. 5.  LINGKUP WILAYAH Lingkup wilayah pekerjaan ini adalah seluruh Kawasan Kecamatan Buntao’  yang delineasinya ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 dan dipertegas dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 – 2032. 

4

 

6.  LINGKUP SUBSTANSI PEKERJAAN Lingkup pekerjaan yang tercakup dalam kerangka acuan ini adalah : 1.  Persiapan Pada tahap pekerjaan persiapan Konsultan harus melaksanakan kegiatansebagai berikut : a.  Koordinasi dengan direksi pekerjaan b.  Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku‐buku referensi   c.  yang berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensimedan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehinggaakan dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal. d.  Desk studi dan diskusi awal e.  Pembuatan dan penyususunan program kerja, pembagian tugas dan pengarahan. 2.  Pengumpulan Data Untuk keperluan pengenalan karakteristik kawasan pusat kota danpenyusunan peraturan zonasi, dilakukan pengumpulan data primer dan datasekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui: a.  wawancara atau temu wicara kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakatterhadap kebutuhan yang diatur dalam peraturan zonasi serta kepada pihakyang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan b.  peninjauan ke lapangan untuk pengenalan kondisi fisik secara langsung. Data sekunder yang harus dikumpulkan untuk penyusunan peraturan zonasi meliputi :

  peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan   data dan informasi, meliputi: -  jenis penggunaan lahan yang ada pada kawasan pusat kota; -  jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada kawasan pusat kota; -  identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya); -  peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana yang terkait dengan Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana

 

c.  Data yang diperlukan : 1)  Peta -  Peta-peta kondisi fisik (penggunaan lahan, geologi, jenis tanah, hidrologi dll) -  Peta RBI -  Peta citra satelit -  Peta potensi sda -  Peta potensi kebencanaan 2)  Data dan informasi: -  Kebijakan penataan ruang terkait -  Kebijakan sektoral -  Wilayah administrasi -  Kondisi fisik lingkungan Kondisi prasarana dan sarana -   Kependudukan 5

 

-  -  -  -  -  - 

Perekonomian dan keuangan Peruntukan ruang Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang Kualitas kawasan maupun kualitas bangunan. Kelembagaan Peraturan Perundang-undangan terkait 3.  Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis Kegiatan Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis, meliputi : a.  b.  c.  d.  e. 

tujuan peraturan zonasi; klasifikasi zonasi; daftar kegiatan; delineasi blok peruntukan; ketentuan teknis zonasi, terdiri atas:

  ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;   ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;   ketentuan tata bangunan;   ketentuan prasarana minimal;   ketentuan tambahan; dan   ketentuan khusus; f.  standar teknis; 











g.  ketentuan Peraturan Zonasi ; h.  ketentuan pelaksanaan meliputi:

  ketentuan variansi pemanfaatan ruang;   ketentuan insentif dan disinsentif; dan   ketentuan penggunaan lahan yang tidak conformingsituasion) dengan peraturan zonasi; i.  ketentuan dampak pemanfaatan ruang; j.  kelembagaan; dan k.  perubahan peraturan zonasi 





sesuai

(non

Hasil dari tahap analisis didokumentasikan di dalam laporan antara danmenjadi bahan untuk menyusun peraturan zonasi. Adapun hasil kegiatanperumusan rancangan peraturan zonasi berupa: a.  text zonasi (zoning text); dan b.  zoning map (peta zonasi) 7.  RUANG LINGKUP MUATAN  A.  RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)  (RDTR)  Secara garis muatan RDTR terdiri atas : a.  Tujuan penataan BWP; b.  Rencana pola ruang; c.  Rencana jaringan prasarana; d.  Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e.  Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; f.  Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; g.  Ketentuan tata bangunan; h.  Ketentuan prasarana dan sarana minimal; i.  Ketentuan pelaksanaan; 6

 

j.  Ketentuan tambahan; k.  Ketentuan khusus; l.  Standar teknis; m.  Ketentuan pengaturan zonasi. Uraian masing-masing muatan materi RDTR dan PZ sebagai berikut: 1.  Tujuan Penataan BWP Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada: a.  Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b.  Isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan c.  Karakteristik BWP. 2.  Rencana Pola Ruang a.  Zona lindung yang meliputi: 1)  Zona hutan lindung; 2)  Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air; 3)  Zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air; 4)  Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman; 5)  Zona suaka alam dan cagar budaya; 6)  Zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; dan 7)  Zona lindung lainnya. b.  Zona budidaya yang meliputi : 1)  Zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah. 2)  Zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya). 3)  Zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta; 4)  Zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadahan; 5)  Zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industri.

7

 

6)  Zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona sebagaimana dimaksud angka 1 s/d angka 5 yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya. 7)  Zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata; dan 8)  Zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran. c.  Peraturan Zonasi 1)  Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. 2)  Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona. 3)  Ketentuan tata bangunan Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. 4)  Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 5)  Ketentuan Pelaksanaan 6)  Ketentuan tambahan 7)  Ketentuan khusus 8)  Standar teknis 9)  Ketentuan pengaturan zonasi 3.  Rencana jaringan prasarana a.  Rencana pengembangan jaringan pergerakan; b.  Rencana pengembangan jaringan energy/kelistrikan; c.  Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi; d.  Rencana pengembangan jaringan air minum; e.  Rencana pengembangan jaringan drainase; f.  Rencana pengembangan jaringan air limbah; g.  Rencana pengembangan prasarana lainnya. 4.  Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya harus memuat sekurang-kurangnya: (1) lokasi, dan (2) tema penanganan.

8

 

5.  Ketentuan Pemanfaatan Ruang Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi: (1) program pemanfaatan ruang Prioritas, (2) (2) lokasi, (3) besaran, (4) sumber pendanaan, (5) instansi pelaksana, dan (6) waktu dan tahapan pelaksanaan. B.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) a.  KONSEP DAN PRINSIP DASAR KLHS

  Konsep-Konsep Dasar   Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)   Prinsip Dasar dan Nilai-Nilai KLHS   Kaidah-Kaidah KLHS

   

b.  INTEGRASI KLHS DALAM KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

  Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan Rencana, dan/atau Program RDTR Kawasan Perkotaan   Obyek Kajian Lingkungan Hidup Strategis   Integrasi KLHS Kedalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program



 

c.  INVENTARISASI

DAN

IDENTIFIKASI

ISU

DAN

PERMASALAHAN

LINGKUNGAN PERKOTAAN   Inventarisasi Isu Lingkungan 

  Isu Lingkungan Nasional   Isu Lingkungan Lokal   Identifikasi Permasalahan Lingkungan Perkotaan

  

d.  PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

         



Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan



Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan



Identifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program



Telaah Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program



Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

e.  PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM f.  REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM 8.  KELUARAN (OUTPUT) Adapun out put fisik dari pekerjaan ini adalah : 1.  Buku Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar; 2.  Buku Laporan Antara sebanyak 5 (lima) eksemplar; 3.  Buku Laporan Akhir sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar; 4.  Buku Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebanyak 5 (lima) eksemplar; 5.  Album Peta ukuran A3 sebanyak 5 (lima) eksemplar; 6.  Compact Disk (CD) sebanyak 10 (Sepuluh) keping; dan

9

 

7.  Laporan dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan gambar, peta, skemadan tabel. Format laporan adalah sebagai berikut: 1.  Buku Laporan : a.  ukuran kertas A4 (21, 0 cm x 29,7 cm) b.  Jenis kertas HVS putih polos; c.  Berat kertas minimal 80 gr/cm2; d.  Format kertas portrait; e.  Gambar/foto : cetak warna; f.  Peta-peta : ukuran A3 landscape, cetak warna 2.  Sampul Buku Laporan Pendahuluan, Antara, Draft Akhir dan KLHS: a.  Sampul Buku Laporan Pendahuluan

  Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;   Cetak full color, dilaminasi, jilid spiral kawat. b.  Sampul Buku Laporan Antara, Akhir dam KLHS   Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;   Cetak hard cover, cetak full color. c.  Laporan Digital dalam Compact Disk (CD) 









   



File digital Laporan Antara dan Akhir dalam format MS Office File Peta dalam format GIS

9.  MASA BERLAKU RDTR Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan PerkotaanMisa’ Ba’bana   Kecamatan Buntao’ dilaksanakan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali, atau dalam kondisi tertentu juga dapat dilakukan peninjauan kembali. 10. LAYANAN LAYANAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Pekerjaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perk otaan otaan Misa’ Ba’bana  Kecamatan

Buntao’ Kabupaten Toraja Utara tersebut dilaksanakan dengan melibatkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, yang terdiri atas: Personil Yang Dibutuhkan Personil yang dibutuhkan untuk Penyusunan Dokumen RDTR dan PZ ini terdiri dari : 1. Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota berpendidikan minimal S2/Pasca Sarjana Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman minimal 4 tahun atau Sarjana (S1) Teknik Planologi dengan pengalaman minimal 7 Tahun. a. Memberikan arahan dan mengkoordinasikan seluruh sumberdaya tim untuk dapat memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai kontrak, b.Melakukan identifikasi sinergisitas RDTR Kawasan Perkotaan Misa Ba’bana  Kecamatan Buntao terkait dengan RTRW Kabupaten Toraja Utara c.Mengkoordinasikan penyusun kebijakan dan strategi penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Misa Ba’bana Kecamatan Buntao dengan Tim, d. Mengkoordinasikan penyusunan struktur dan pola ruang RDTR 10

 

Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Toraja Utara, e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mulai dari awal pekerjan sampai dengan selesai f. Mengkoordinir hasil pekerjaan setiap tenaga ahli dan menuangkannya dalam setiap buku laporan (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir) 2.

Ahli Pemetaan dan GIS , minimal minimal S1 Teknik Geodesi/Kelautan/Planologi/ Geografi, pengalaman minimal 5 tahun. Ahli GIS bertugas membantu menyelesaikan kebutuhan perpetaan dalam rangka penyusunan Dokumen RDTR dan Album Peta.

3.

Ahli Perencanaan Sistem Transportasi, minimal sarjana S1 Transportasi/Teknik Sipil/Planologi dengan pengalaman minimal 5 tahun. Ahli ini bertugas untuk melakukan kajian mengenai kinerja sistem transportasi eksisting dan mengkaji kebutuhan pengembangan sistem transportasi internal maupun eksternal wilayah perencanaan untuk selanjutnya mampu merumuskan rencana pengembangan sistem transportasi di masa yang akan datang.

4.

Ahli Perencanaan Prasarana, minimal S1 Teknik Sipil/Teknik Lingkungan/Sanitasi Lingkungan, pengalaman minimal 5 tahun. Ahli ini bertugas untuk melakukan kajian kebutuhan pengembangan berbagai prasarana , meliputi Air Besih, Sistem Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Drainase, Pengelolaan Air Limbah, dan Pengelolaan Persmpahan Perkotaan. Ahli ini juga membantu Ahli Perencanaan Kota (Team Leader) dalam merumuskan rencana pengembangan jaringan parasarana perkotaan.

5.

Ahli Ekonomi Perkotaan, minimal sarjana S1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman minimal 5 tahun, bertugas untuk mengkaji aspek perekonomian perkotaan terutama untuk mengembangkan sektor-sektor strategis kota dan merumuskan usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkotaan.

6.

Ahli Ilmu Sosial Kemasyarakatan, minimal sarjana S1 Sosiologi/Kebudayaan/ Psiko-Sosial/Kependudukan dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama. Ahli ini bertugas untuk melakukan kajian mengenai kondisi sosial kemasyarakatan serta melakukan prediksi perkembangan kependudukan dan pergeseran budaya di masa depan, sebagai masukan bagi Ahli Perencanan Kota (team Leader) untuk menentukan rencana tata ruang kota yang serasi dan sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakatnya.

7.

Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota berpendidikan Sarjana (S1) Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman minimal 3 tahun. Asisten Ahli ini bertugas membantu Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dalam pengumpulan data, kompilasi data, dan analisis data.

8.

Asisten Ahli Pemetaan dan GIS, adalah sarjana (S1) Teknik Geodesi/Kelautan/ Geografi/Planologi dengan pengalaman minimal 3 tahun yang bertugas membantu ahli Pemetaan dan GIS baik dalam survey dan pemetaan lapangan maupun pembuatan peta dalam format GIS. 11

 

9.

Asisten Ahli Perencanaan Prasarana, adalah sarjana (S1) Teknik Sipil/Teknik Lingkungan/Sanitasi Lingkungan dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang perencanaan kota, bertugas membantu Ahli Perencanaan Prasarana Kota dalam melaksanakan survey lapangan dan kompilasi data prasarana perkotaan.

10.

Tenaga Pendukung terdiri dari : a. 1 orang Tenaga Administrasi berpendidikan minimal minimal D3 Manajemen dengan pengalaman minimal 3 tahun b. 6 orang Tenaga surveyor berpendidikan minimal SMU/SMK dengan pengalaman minimal 3 tahun c. 1 orang tenaga Drafter dan GIS Operator berpendidikan minimal SMU /SMK dengan pengalaman minimal 5 tahun atau berpendidikan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. d. 2 orang Operator komputer (Data Entry dan Pengetikan Laporan) berpendidikan minimal SMU/SMK dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. e. 1 orang office boy minimal berpendidikan SMU/SMK dengan pengalaman minimal 3 tahun

11. JANGKA JANGKA WAKTU PEKERJAAN Pekerjaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana   Kecamatan Buntao’  Kabupaten Toraja Utara dijadwalkan berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 12. TANGGUNG TANGGUNG JAWAB Konsultan harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dilaksanakan. Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekurangan terhadap apa yang sudah dibuat, Konsultan berkewajiban untuk menyempurnakannya atas biaya sendiri. 13. SUMBER SUMBER DAN BESARAN BIAYA Sumber danapekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana Kabupaten Toraja Utara adalah berasal dari APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016. 14. PENGGUNA PENGGUNA KEGIATAN Pengguna kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Misa’ Ba’bana Kecamatan Buntao’ Kabupaten Toraja Utara adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara.

12

 

15. PENUTUP PENUTUP Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) ini dibuat dalam rangka memberi kejelasan (paling tidak secara garis besarnya) kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan maupun sasaran yang akandituju, dengan catatan bahwa segala bentuk materi dan makna yang telah disusun ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan sekali guna manfaat kesempurnaannya.

Pasanglambe’,  April2016

Mengetahui / Menyetujui : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toraja Utara

 ANTONIUS SAMPETODING, SAMPETODING, SE,MH NIP.19600411 198603 1 012

Dibuat Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NOBER SERU BATU, SH

NIP.19651130 199303 1 009

Mengetahui / Menyetujui : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toraja Utara 13