Pengertian Tentang Sumber Daya Air

Pengertian tentang Sumber Daya Air dan Istilah-istilahnya

Memberikan pengertian kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Sumber Daya Air serta penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengertian Tentang Sumber Daya Air dan Istilah-Istilahnya Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. Konservasi sumberdaya air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal, berhasilguna dan berdayaguna. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar dingin, ombak, gelombang pasang, dan lain-lain. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Penatagunaan sumberdaya air adalah upaya untuk menentukan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air. Penyediaan sumberdaya air adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Penggunaan sumberdaya air adalah pemanfaatan sumberdaya air dan prasarananya sebagai media dan atau materi. Pengembangan sumberdaya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Pengusahaan sumberdaya air adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan komersial. Peruntukan air dan daya air adalah penentuan prioritas alokasi air dan daya air untuk masing-masing keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Hak guna sumberdaya air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan sumberdaya air untuk keperluan tertentu. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau yang disebut dengan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air tanah yang berada di bawahnya. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung. Air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah pada lapisan tanah yang mengandung air. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di-dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat.

http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=479

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MELALUI PENDEKATAN PENATAAN RUANG *)

I.

PENDAHULUAN

A. Pengertian 1.

Pertama-tama, perlu terlebih dahulu diperjelas pengertian sumberdaya air yang dimaksud di dalam makalah ini, untuk membedakannya dengan pengertian sumber air, dan air itu sendiri - sebagai bahan baku potensial yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembedaan

pengertian terhadap ketiga unsur tersebut akan memberikan pengertian terhadap pola pengelolaannya.

2.

Pengertian sumberdaya air di sini adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dari keempat jenis air tersebut, sejauh ini air permukaan merupakan sumber air tawar yang terbesar digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, air permukaan yang umumnya dijumpai di sungai, danau, dan waduk buatan akan menjadi perhatian utama dalam diskusi pada kesempatan ini.

*) Makalah Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, dalam Semiloka dan Pelatihan di Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, 2 – 3 Mei 2001

B.

Latar Belakang

3.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab

terhadap

ketersediaan

dan

pendistribusian

potensi

sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

4.

Sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam (natural resources), di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 disebutkan diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

5.

Berdasarkan hal tersebut dalam salah satu rumusan dari 7 (tujuh) misi penyelenggaraan tugas Departemen Kimpraswil di dalam mencapai visi Departemen adalah “Penyelenggaraan permukiman, prasarana wilayah dan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan penataan ruang”. Dengan demikian misi Departemen Kimpraswil ini memberikan pengertian bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004 tentang pengelolaan potensi sumberdaya air harus dilandaskan pada aspek penataan ruang, yang secara kebetulan bidang penataan ruang di Departemen Kimpraswil berada dalam satu Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

6.

Kebijaksanaan dasar yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air adalah: a.

Pengelolaan sumberdaya air secara nasional harus dilakukan secara holistik, terencana, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan menjaga kesatuan dan ketahanan nasional.

b.

Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah pengaliran sungai (DPS) sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan.

c.

Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam seluruh

aspek kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan) untuk mendorong tumbuhnya komitmen semua pihak yang berkepentingan. d.

Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada sungai-sungai strategis bagi perkembangan ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan memperhatikan tingkat perkembangan sosio-ekonomi daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat pemanfatan dan ketersediaan air.

e.

Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan atas air dan sumbersumber air secara bertahap wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air (users pay and cost recovery principles).

II. ISSUES PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 7.

Secara umum

masalah pengelolaan sumberdaya air dapat dilihat dari

kelemahan mempertahankan sasaran manfaat pengelolaan sumberdaya air dalam hal pengendalian banjir dan penyediaan air baku bagi kegiatan domestik, municipal, dan industri.

8.

Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya pemukiman padat di sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu.

9.

Pada sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga, perkotaan dan industri sering mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti terjadinya penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan

lahan-lahan baru bagi pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat pada pengurangan luas catchment area sebagai sumber penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas penyediaan air baku sering tidak memenuhi standar karena adanya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri.

10.

Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi Daerah, masalah pengelolaan sumberdaya air ini menjadi lebih kompleks mengingat Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh batas-batas fungsional, sehingga dengan demikian masalah koordinasi antar daerah otonom yang berada dalam satu SWS atau DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.

11.

Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (service provider) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (enabler) agar memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air.

12.

Pengelolaan

sumberdaya

air

menghadapi

berbagai

persoalan

yang

berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak menimbulkan dispute antar sektor maupun antar wilayah, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya conflict of interests yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.

13.

Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air diatas, maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang

memadai

untuk

mencapai

pengelolaan

sumberdaya

air

secara

berkelanjutan berdasarkan strategi pemanfaatan ruang yang banyak ditentukan oleh karakteristik sumber daya air.

III. KARAKTERISTIK SUMBERDAYA AIR 14.

Secara eksplisit karakteristik dasar sumberdaya air antara lain: a.

Dapat mencakup beberapa wilayah administratif (cross-administrative boundary) dikarenakan oleh faktor topografi dan geologi

b.

Dipergunakan oleh berbagai aktor (multi-stakeholders)

c.

Bersifat

sumberdaya

mengalir

(flowing/dynamic

resources)

sehingga

mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara kondisi kuantitas dengan kualitas, antara hulu dengan hilir, antara instream dengan offstream, maupun antara air permukaan dengan air bawah tanah. d.

Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar generasi).

15.

Merupakan bagian siklus alam (daur hidrologi) yang mengakibatkan ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek waktu, lokasi, kuantitas maupun kualitas.

16.

Dewasa ini, air tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai barang sosial (social goods), namun seiring dengan kaberadaannya yang semakin langka (scarcity),

maka air perlu dipandang sebagai barang ekonomis (economic goods) tanpa harus melepaskan fungsi sosialnya.

17.

Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi – pertanian, air baku domestik dan industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pemeliharaan lingkungan – selain iklim, musim (waktu) serta sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi demografi (jumlah dan penyebaran) serta apresiasi (persepsi) tentang air.

18.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional sehingga harus dikelola secara terpadu, bijaksana dan profesional.

IV. PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 19.

Proses penataan ruang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan permukiman dan pengelolaan sumberdaya air. Mengacu kepada Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang mencakup pengembangan lahan, air, udara dan sumberdaya lainnya. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air adalah bagian dari penataan ruang.

20.

Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumberdaya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis

tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

21.

Pendekatan penataan ruang yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, produktif dan berkelanjutan merupakan pendekatan yang fundamental di dalam pengelolaan sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam, terutama di dalam meletakkan sasaran fungsional konservasi dan keseimbangan neraca air (water balance).

VI. KONSEPSI PENATAAN RUANG TERPADU UNTUK SATUAN WILAYAH SUNGAI 22.

Didalam UU Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang, terdapat hirarki perencanaan berdasarkan skala yang berbeda meliputi : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK). Selain itu, dikenal pula adanya rencana-rencana tata ruang yang sifatnya strategisfungsional, seperti Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan, hingga Rencana Detail Tata Ruang Kota.

23.

Untuk skala Nasional, RTRWN memberikan arahan makro dalam pengelolaan sumber daya air, dimana pengembangan sumber daya air harus selaras dengan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan andalan. Pengembangan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand dalam mendukung aktivitas ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut.

24.

Untuk skala Pulau, maka Rencana Tata Ruang Pulau memberikan arahan bahwa pengembangan sumber daya air harus selaras dengan sistem kota-kota

(pusat-pusat

permukiman),

mengingat

sistem

dan

hirarki

kota-kota

memberikan implikasi pada pola pengembangan sumber daya air.

25.

Untuk skala Propinsi, RTRWP memberikan arahan bahwa pengembangan sumber daya air bukan hanya penting untuk mendukung kawasan permukiman, namun lebih diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam lingkup Propinsi, misalnya kawasan strategis pertanian, industri, pariwisata, dan sebagainya.

26.

Untuk skala kawasan, misalnya Jabotabek, pengelolaan sumber daya air dibedakan ke dalam beberapa karateristik zona yang spesifik, yaitu : 

Zona I merupakan zona rendah sepanjang garis pantai, seringkali banjir, memiliki tanah yang lembek dan adanya intrusi air laut ke air bawah tanah



Zona II merupakan zona rendah, beresiko banjir, baik untuk budidaya tanaman pangan, dan air tanah yang sensitif (rawan) terhadap polusi



Zona III merupakan zona datar dengan muka tanah yang relatif tinggi, memiliki slope cukup, kualitas air tanah yang baik, dan tidak ada resiko banjir, walaupun kerap tergenang.



Zona IV merupakan zona berbukit, berlokasi pada dataran agak tinggi, tidak ada resiko banjir maupun genangan, lahan relatif subur, namun ketersediaan air tanah sedikit karena merupakan daerah tangkapan air (catchment area) bagi zona I, II, dan III.



Zona V merupakan zona pegunungan dengan kelerengan (slope) yang tinggi dan kecepatan aliran permukaan (fast flowing surface water) yang tinggi pula

27.

Untuk lingkup Kabupaten dan Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah mengatur alokasi ruang bagi sektor-sektor. Analisa neraca air (water balance) sangat penting berdasarkan ketersediaan seluruh potensi sumber daya air serta

kebutuhan akan air (baik untuk sektor, permukiman perkotaan, maupun perdesaan).

28.

Berdasarkan hirarki penataan ruang dan karakteristik sumber daya air yang lintas wilayah (cross jurisdiction) dan pemanfaatannya yang lintas sektor, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang baik. Kasus SWS Ciliwung-Cisadane menunjukkan bahwa pengelolaan SWS dilakukan oleh 3 (tiga) Propinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta melibatkan setidaknya 6 (enam) wilayah otonom, yakni Kota DKI Jakarta, Bekasi,

Tangerang, Bogor, serta

Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Forum koordinasi bukan hanya beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, namun juga stakeholders lainnya, seperti LSM, dunia usaha, dan para pengguna air.

VII. KESIMPULAN 29.

Penataan ruang merupakan pendekatan yang sangat fundamental dalam pengelolaan sumber daya air, dimana proses perencanaan, pemanfaatan, perlindungan stakeholders),

dan

pengendalian

menyeluruh

dilaksanakan

(hulu-hilir,

secara

kuantitas-kualitas,

terpadu

(multi-

instream-offstream),

berkelanjutan (antar generasi), dan berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan daerah pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai satu

kesatuan

pengelolaan

terpadu

dengan

memperhatikan

sistem

pemerintahan yang berlaku.

30.

Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air adalah dalam rangka : (1) menjamin ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas, untuk masa kini dan masa mendatang melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian kualitas air, (2) koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai

komitmen

bersama

(seperti

landasan

penyusunan

program

pembangunan), dan (3) mencegah terjadinya externalities (seperti dampak lingkungan negatif) yang merugikan masyarakat secara luas.