Manajemen ASN

September 22, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Manajemen ASN...

Description

 

MANAJEMEN ASN Latsar Golongan III Angkatan III Oleh:, MSA Rebieyanto Rebieyanto, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

 

BIODATA Nama TTL

: Rebieyanto Kaldie Mihing, MSA : Tumbang Jutuh (Kapuas), 16 November 1981 Instansi : BPSDM Prov. Kalteng Tengah  Alamat : Jln. AIS Nasution No. 2 Palangkaraya Kantor  Rumah : Jln. Garuda II No. 15 Palangkaraya Tlp/HP : 0532-3222693 / 08123350228

Email

: [email protected] [email protected]

BPSDM Prov. Kalteng

2

2

Jumat, 29 Novemb

 

LATAR BELAKANG

PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

 

2008-2009

10.7 19.3

DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI ORUPSI MEMBURUK MEMBURUK - KINERJA BIROKRA BIROKRASI SI M MEMBAIK EMBAIK

 

SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI

EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA

PERC: Political and Economic Risk Consultancy

 

REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan tantangan di masa depan

 

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN PENGELOLAA N SDM S DM APARA APARATUR TUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE

2013

PERFORMANCE BUREAUCRACY BASED

RULE BASED BUREAUCRACY ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

MANAJEMEN SDM

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

 

FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik

RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

BIROKRASI EKSISTING

UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara

UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: Peraturan 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

RUU Adminsitrasi Pemerintahan

 

PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013

UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

 

TUJUAN UTAMA UU ASN a. b. c. d.

Ind Indepe ependen ndensi si dan Netra Netralit litas as Komp ompet ete ens nsii Ki Kine nerj rja/ a/ Prod Produk ukti tivi vita tass Ke Kerja rja In Inttegri egrittas

e. Kes esej ejah ahte terraan aan f. Ku Kual alit itas as Pelay elayan anan an Publ Publik ik g. Peng engaw awas asan an dan dan Akuntabilitas

setkab.go.id

 

PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan Memberlakuka n “SISTEM

MERIT ”

melalui: •

Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif 

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN

Menerapkan prinsip fairness prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,, d kompetensi dan an kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan











Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,  jenis kelamin, kelamin, sta status tus pernikahan, umur, umur, ataupun kondisi kecacatan.

 

UU ASN ASN DAN UU POK POKOK OK KEPEGA KEPEGAW WAIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG UNDANG

APARA AP ARATUR TUR SIPIL NEGARA

POKOK KEPEGAWAIAN

STRUKTUR:

STRUKTUR:







XV Bab 141 Pasal

PEGAWAI: Pegawai Negeri Sipil Pega Pe gawa waii Pe Peme merin rintah tah den denga gan n • •

Perja Pe rjanji njian an Ke Kerja rja

JABATAN: Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional • •



Jabatan Pimpinan Tinggi



VI Bab 41 Pasal

PEGAWAI: Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia • • •

Kepolisian Negara RI

JABATAN: Jabatan Struktural Jabatan Fungsional • •

 

SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN

BAB II ASAS, PRINSIP,

BAB XI ORGANISASI BAB XII SISTEM

NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK

BAB VII KELEMBAGAAN

BAB III JENIS, STATUS,

BAB VIII MANAGEMEN

BAB XIII PENYELESAIAN

DAN KEDU KEDUDUK DUKAN AN ASN

ASN

SENGKETA

BAB IV FUNGSI, TUGAS,

BAB IX PENGISIAN

BAB XIV KETENTUAN

DAN PERAN ASN

JABAT JABA TAN PIMPINAN TINGGI

PERALIHAN

BAB V JABATAN ASN

INFORMASI ASN

BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

 

BIROKRASI INDONESIA

Panjang, Berbelit dan Mahal

 

TERIMA KASIH

 

KETENTUAN UMUM APARATUR APARA TUR SIPIL SIP IL NEGARA N EGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ker kerja ja (PPPK) yang yang bekerja pada instansi pemerintah

PEGA PE GAW WAI APARA APARATUR TUR SIPIL SIPIL NEGAR NEGARA: A: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintaha ahan atau diserahi tugas negara lainn lai nnya ya dan dig digaji aji ber berdas dasark arkan an peratu peratura ran n per perund undang ang-un -undan danga gan. n.

MAN ANAJ AJE EMEN MEN ASN ASN : pengel peng elol olaa aan n ASN ASN untu untuk k meng mengha hasi silk lkan an Pegaw egawai ai ASN ASN yang yang prof profes esio iona nal, l, memi memili liki ki nila nilaii dasar dasar,, et etik ika a prof profes esi, i, be beba bass dari dari inte interv rven ensi si poli politi tik, k, ber bersi sih h dari dari prak prakti tik k kor orup upsi si,, kolu olusi, si, dan ne nepot potism isme. e.

 

ASN SE SEBA BAGAI GAI PR PROFE OFESI SI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode ode etik tik da dan n kod kode e peri perila lak ku; c. komit omitme men, n, inte integri grita tass mo mora ral, l, dan dan tangg anggun ung g jawa jawab b pa pada da pela pelay yanan anan publik; d. kompet ompetens ensii yan yang g diperl diperluk ukan an sesuai dengan bidang tugas; e. kuali ualifi fik kas asii ak akad adem emik ik;; f. ja jami mina nan n perli perlind ndun ung gan huku hukum m dalam melaksanakan tugas; dan g. prof ofes esiion onal aliitas ja jaba battan

http://sinyo19.blogspot.com

 

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS

PNS Pas asal al 1 bu buti tirr 3 & Pas Pasal al 7 

STATUS 1. Ber Bersta status tus peg pegawa awaii tet tetap ap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Men Mendud duduki uki jabat jabatan an pemerintahan.

1. Dia Diangk ngkat at deng dengan an

PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 

perjanjian kerja sesuai kebutu ke butuhan han inst instansi ansi dan ketentuan UU. 2. Mel Melaks aksana anak kan tuga tugass pemerintahan.

KEDUDUKAN







Berkeduduk Berkedud ukan an sebagai sebagai unsur uns ur apara aparatur tur nega negara ra Melaksanakan kebija ebijakan kan yang diteta dit etapk pkan an oleh pimpinan Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

 

FUNGSI DAN PERA PERANPEGA NPEGAW WAI A ASN SN Fungsi: 1. pela pelaks ksan ana a keb kebij ijak akan an pub publi lik; k; 2. pela pelay yan pu publ blik ik;; dan dan 3. pere pereka katt dan dan peme pemerrsatu satu ban bangsa gsa

Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan penyelenggaraan tugas umum pemerint peme rintahan ahan dan pembangunan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijak kebijakan an dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

 

HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS

PNS Pas asal al 1 bu buti tirr 3 & Pas Pasal al 7 

PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 

HAK 1. ga gaji, ji, tunj tunjang angan, an, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jam jamina inan n pensi pensiun un dan dan  jaminan hari tua; tua; 4. per perlin lindun dunga gan; n; dan 5. pe peng ngem emba bang ngan an kompetensi.

1. gaj aji, i, ttun unja jang ngan an,, d dan an fasilitas; 2. cuti; 3. perl perlin indu dung ngan an;; dan dan 4. pengembangan kompetensi.

KEWAJIBAN •











• •

setia seti a da dan n taat taat pada pada Panca ancasi sila la,, UUD NRI NRI 1945 1945,, NKRI, dan dan pemerintah yang sah; menjag men jaga a per persat satuan uan dan kesatua ke satuan n bangsa bangsa;; melaksanakan kebijakan pemerintah; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan; menunjukkan integritas dan keteladanan; menyimpan rahasia jabatan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

 

JABATAN ASN    N    S    A    I    A    W    A    G    E    P    I    R    A    D    I    S    I    I    D

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan Tinggi    I    I    R    N   L    T   O Jabatan ASN    I    P    S tertentu    I    N    I    A    D

Jabatan Administr Administrator ator

Jabatan Jaba tan Pengawa Pengawass

Jabatan Jaba tan Pel Pelaksan aksana a

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

melaksanakan melaksanak an kegiata kegiatan n pelay pel ayana anan n pub publik lik ser serta ta administrasi pemerinta pemer intahan han dan pembangunan

ahli li ut utam ama; a; Jafung keahlian: a) ah b) ahli ahli mad madya; ya; c) ahli ahli mud muda; a; da dan n d) ahli pert pertama. ama.

• • •

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama

     

KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN Presiden Presi den merup merupaka akan n pemeg pemegang ang kekuas ekuasaan aan terti tertinggi nggi dalam dalam kebi ebijak jakan, an, pembinaan pemb inaan profes profesi, i, dan Manaje Manajemen men ASN, mendeleg mendelegasik asikan an sebagia sebagian n kekuasaannya kepada:    

KemPAN merumusk KemP merumuskan an kebijak kebijakan an LAN LA N melaks melaksan anak akan an di dikl klat at dan dan kaji kajian an BKN menge mengelol lola a pegaw pegawai ai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit 

PRESIDEN KEMENPAN-RB

LAN

BKN

KASN NON-STRUKTURALL INDEPENDEN NON-STRUKTURA

 

KOMIS OMISII A AP PARATUR ARATUR SIPI SIPILL N NEGARA EGARA Unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap anggota. 1 orang Wakil Ketua merangkap 



anggota 5 orang anggota 





Mengawas Meng awasii pro proses ses pengisian JPT pengisian JPT;; Pener Pe nerapa apan n asas, asas, nilai nilai dasar das ar,, ser serta ta kod kode e eti etik k dan kode perilaku peri laku (mengaw (mengawasi asi dan mengevaluasi serta meminta in infforma ormasi si,, me meme meri rik ksa dan dan klarifik klar ifikasi asi laporan laporan pelan pelanggar ggaran) an)

Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuk ter buka, a, & beb bebas as KKN; ASN yg netral;   



 

Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis & berbudaya.

Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan melaporkan hasil hasilny nya a kepada Presiden Fungsi: me meng ngaw awasi asi norma norma das dasar ar,, kod ode e etik tik dan dan kode ode peri perila lak ku ASN, ASN, serta sert a pene penerap rapan an Sistem Sistem Merit Merit

 

TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN HASIL PENGAW PENGAWASAN ASAN KASN

SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUP BERUPA: A: a. b. c.

TIDAK ADA PELANGGARAN

ADA PELANGGARAN

Keputusan KASN: pelanggaran pelangg aran kod kode e etik etik dan kode perilaku perila ku Peg Pegawai awai ASN

TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB KASN mer mereko ekomendas mendasikan ikan kep kepada ada Pre Presiden siden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB yang yan g melangg melanggar ar pri prinsip nsip Sis Sistem tem Meri Meritt dan ketentuan keten tuan peraturan perundang-undangan

DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB

peringatan; teguran; pe perb rbai aik kan an,, p pen enca cabu buta tan, n, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hu huk kum uman an d dis isip ipli lin nu unt ntuk uk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undanga n; dan e.

sank sanksi si un untu tuk kP PPK PK,, sses esua uaii dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

MANAJ AJE EMEN ASN Pejab Pe jabat at Pemb embina ina Ke Kepeg pegaw awaia aian n (PPK (PPK)) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi

pembinaan ASN dapat mende me ndeleg legasi asikan kan kewena ewenang ngan an MENET MENETAPK APKAN AN penga pengangk ngkat atan, an, pemind pemindaha ahan, n, dan pemb pe mber erhe hent ntia ian n peja pejaba batt sela selain in peja pejaba batt pimp pimpin inan an ting tinggi gi utam utama a dan dan ma mady dya, a, dan dan peja pe jaba batt fungs fungsio iona nall keahl eahlia ian n utam utama a kepad epada: a:  –  –  –  –  –

Menteri di kemen Menteri kementeri terian; an; Pimpin Pim pinan an lem lembag baga a di LPNK; LPNK; sekr se kret etar aris is jend jender eral al di sekr sekret etar aria iatt lemb lembag aga a nega negarra dan dan LNS; LNS; gubernur gubern ur,, di provinsi provinsi;; dan bupati/walikota, bupati/walik ota, di kabupaten/kota. kabupaten/kota.

Pejabat Pe jabat yan yang gB Berwenan erwenang g (PyB) Presiden dapa apat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manaj aje emen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris  jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,  jenderal/sekretariat sekre sek reta taris ris dae daera rah h provi provinsi nsi dan kabupa kabupaten ten/k /kota ota..

 

MANAJE AJEMEN ASN Manajemen Manaj melip a . peemen nyusuPNS nan da dmeliputi: an pen peuti: netapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan;

Manaj Manajemen melip a. peemen netapaPPPK n kebmeliputi: utuhauti: n; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. peng pengg gaji ajian da dan n tunj tunjan ang gan; an;

d e.. f. g. h.

p ng pe on lagkeamribearnga ; an karier; promosi; mutasi; Penilaian kinerja

fe. . g. h.

peng pe ngem om nsi; i; p em bemba eribang anngan pe pean ngkhompe argpet aatne;ns disiplin; pemutusan hu hubungan perjanjian perja njian kerja; kerja; dan

i.  j. k. l. m.

pengga ggajian da dan tu tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua;

i.

perlindungan.

n.

dan perlindungan.

 

MANAJE AJEMEN PNS REKRUITMEN

1 2

PENGEMBANGAN PEGAWAI

3

PROMOSI

4

KESEJAHTERAAN

5

MANAJEMEN KINERJA

6

DISIPLIN & ETIKA

BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN

PENSIUN

SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, JAW AB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA KIN ERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/  PROMOTION, PROMOTION , SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE KODE ETIK PROFESI PROFESI DAN SANKSI SANKSI

SEMANGAT FULL FULLY Y FUNDED F UNDED

7  

ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)

GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERT PERTAMINA, AMINA, 2013)  

CEPAT BELAJAR & PINTAR



KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL



SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN

 

  

BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR

 

HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013

KEMENKEU

PERTAMINA KEMENKEU

PEMDA KEMENLU

KEMDIKBUD

KEMKOMINFO

SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013  

STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y 1. PROMOSI DAN RE-BRANDING

2. KEJELASAN POLA KARIER PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF

3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK

- Komp Kompetit etitif if,, - Ad Adil il,, - Obje Objektif ktif,, - Transpa ransparan ran,, - Bebas Unsur KKN, - Beb Bebas as Bi Biay aya a

 

PEMBERHENTIAN PNS

TIDAK DENGAN DENGAN HORMAT HORMAT a.

pe peny nyel elew ewen enga gan n ter terhad hadap ap Panca ancasi sila la dan dan UUD UUD NRI 1945 1945;;

b.

dihuku dih ukum m pe penjar njara/k a/kuru urung ngan an yang yang berk berkek ekuat uatan huk hukum um tet tetap ap hubunganny ka kare rena na melakukan tindak pidana kejahatan kejahatan jabatan jabat anan atau yang ada hubungannya a dengan deng an jabatan jabatan dan/ata dan/atau u pidana umum; MENJA MEN JADI DI ANGG ANGGOT OTA A DAN/ DAN/A ATAU PEN PENGUR GURUS US PART ARTAI AI POLI POLITIK TIK;; atau dihuku dihukum m pen penjar jara a yang yang berk berkekuat ekuatan an hukum hukum tet tetap ap ka kare rena na melak melakuk ukan an

c. d.

tindak pidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana yang dilakukan denganpenjara berencana.

 

BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu:  –

 –

 –

58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pej abat Pimpi Pimpinan nan Tinggi; Tinggi; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

 

KETENTUAN BUP PEJABA PEJABAT T PIMPINAN PIMPINAN TINGGI TINGGI SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi T inggi Pratama (sebelumnya (sebelumny a dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II)

1

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

BUP 60 tahun

Tidak diberhentikan dari jabatannya

2

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Usia < 60 tahun

Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014)

Telah diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun

BUP 60 tahun

BUP 58 tahun

Diberhentikan dgn hormat

 

KETENTUAN BUP PEJABA PEJABAT T PIMPINAN PIMPINAN TINGGI TINGGI (2) SK pensiun Ditinjau Kembali

Telah

3

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Usia < 60 tahun

diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan

tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

Surat pernyataan bermaterai kepada PPK

SK pensiun berlaku Usia >58 saat berakhirnya MPP

4

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Masa Bebas Tugas/ MPP

Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP

tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

Diberhentikan dgn hormat Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Surat pernyataan bermaterai kepada PPK Diberhentikan dgn

hormat  

KETENTUAN BUP PEJABA PEJABAT T ADMINISTRASI ADMINISTRASI Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan (sebelumnya fungsional umum)

1

2

PEJABAT ADMINISTRASI

PEJABAT ADMINISTRASI

BUP 58 tahun

Usia < 58 tahun

Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan

SK pensiun Ditinjau Kembali

tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

Surat pernyataan bermaterai kepada PPK

SK pensiun berlaku

 

KETENTUAN BUP PEJABA PEJABAT T ADMINISTRASI ADMINISTRASI (2) Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP

3

PEJABAT ADMINISTRASI

Masa Bebas Tugas/ MPP

tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP

Surat pernyataan bermaterai PPK kepada Diberhentikan dgn hormat

 

KETENTUAN BUP LAINNYA 1

2

BUP pejabat fungsional

Ak Akan an di diat atur ur le lebi bih h

yang tidakya ada perpanjangann perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini

lan lanjut jut den dengan gan Peraturan Perundangundangan

PNS yang diberhentik diberhentikan an

Usia < 58 tahun

sementara krn ditahan dan sementara menjadi terdakwa tindak pidana

3

4

PNS yang diberhentikan dari  jabatan organik organik karena karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa

BUP 58 tahun

Usia < 58 tahun

BUP 58 tahun

BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan UndangUndang(Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)

Tetap berlaku b erlaku

 

MANAJEMEN PPPK 

Pengadaan

   



Penilaian Kinerja





Perjanji Perja njian an k kerj erja a di tin tingk gkat at indivi individu du dan tin tingk gkat at unit unit at atau au organisasi. Sebagai Sebag ai dasar perp perpanjan anjangan gan perjanjia perjanjian n kerja, pemberian pemberian tunjanga tunj angan, n, dan peng pengemba embangan ngan kompeten ompetensi. si. Pember Pe mberhen hentian tian jika tidak menc mencapai apai target target kinerja. kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin  jika melanggarny melanggarnya a

Disiplin 

Hak

Tahapan: perencanaan, perencanaan, pengumuman lowong lowongan, an, pelamaran pelamaran,, seleksi, selek si, pen pengumum gumuman an hasil seleksi, seleksi, dan pengangk pengangkatan atan.. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Peng Pe ngang angka kata tan n oleh oleh Ke Kepu putus tusan an PPK. PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS



Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.

 

Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua,

kesehatan, kecelakaan kerja, kerja, kematian) dan bantuan hukum  

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pega egawai ASN da darri PNS yang ang dia ian ngkat gkat menj njad adii ketua, tua, wak akil il ketua, tua, dan angg anggot ota a MK; BPK; KY; KPK; Menteri da dan n ja jaba battan se seti ting ngk kat me ment nter eri; i; Kep epal ala a perw perwak akil ilan an RI di Luar Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBE DIBERHE RHENTIKA NTIKAN N SEME SEMENT NTARA ARA DAR DARII JA JABA BAT TANN ANNY YA DA DAN N TID TIDAK AK KEHI KEHILANG LANGAN AN ST STA ATUS SEBA SE BAGAI GAI PN PNS S. Pegaw egawai ai AS ASN N da dari ri PN PNS S yang yang menc mencal alon onk kan diri diri atau atau di dica calo lonk nkan an menj menjad adii Presiden dan Wak akil il Pr Pres esid iden en;; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR DPR;; DPD DPD;; gube berrnur dan dan wakil kil MENYA ATAKAN gubernur;; bupati/walikota dan wa gubernur waki kill bupat bupati/ i/w wakil akil wali walik kot ota a WAJIB WAJIB MENY PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS se seja jak k men end daf afttar se seb bagai agai calon.

 

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  



Sifat: Kompetitif dan T Terbuka erbuka Dilakuka ukan n oleh Pa Panitia nitia Se Selek leksi si Insta Instansi nsi yan yang g dipili dipilih h dan Seleksi: Dilak diangk dia ngkat at ole oleh h PPK be berk rkoor oordin dinasi asi den denga gan n KAS KASN N Proses − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

 

POLA KARIR JPT (lim ima) a) tahun ahun.. a. Diduduki maksi sim mal selama 5 (l harrus mengik ngikut utii sel elek ekssi/u /uji ji kompet petens nsii b. Pejabat yang habis masa jabatannya ha kembali un untu tuk k mend mendud uduk ukii ja jaba bata tan n ya yang ng sama sama pa pada da peri period ode e beri berik kutny utnya. a. c. Pejabat ybs ha harus rus meme memenuh nuhii targ target et ki kiner nerja ja yan yang g dip diper erjan janjik jikan an dengan dengan at atasa asan. n. d. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) esempa pattan sel elam ama a 6 (e (ena nam m) bula bulan n untuk tah ahun un pa pad da su sua atu ja jab bat atan an,, dib diberik rikan kesem memperb mem perbaiki aiki kinerjan kinerjanya. ya. e. Dalam hal Pejabat seb sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, haru russ meng ngiikut utii se selleksi ksi ul ula ang uj ujii kompe ompettens nsii mak ma ka Pej ejab abat at yan ang g ber bersa sang ngk kutan utan ha kembali.. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada kembali  jabatan lain sesuai dengan komp kompetensi etensi yang dimiliki atau ditempatkan pada yang ng lebi lebih h ren enda dah h.  jabatan ya 



PPK dilarang menggan gganti ti Peja jab bat Pimp impinan inan Tin ingg ggii sela selam ma 2 (du (dua) tahu ahun terhitun itung g sejak sej ak pelan pelantik tikan an Pejab Pejabat at Pimp Pimpina inan n Tin Tinggi, ggi, Pejabat pimpinan tingg ggii madya dan pejabat pimpinan tinggi ggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gub gubernur dan wakil gubernur, bupati/wal aliikota, dan waji jib b men menyat atak akan an pe peng ngun undu durran di diri ri seca secarra tertu ertuli liss waki wa kill bupa bupati ti/w /wak akil il wali walik kot ota a wa

dari da ri PN PNS S sej sejak ak me menda ndaft ftar ar sebag sebagai ai cal calon on..  

PENGISIAN PENGIS IAN JPT UTAMA UTAMA DAN DAN MADY MADYA K/L PUSA PUSAT 8

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

PRESIDEN

Laporan

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

6

KASN

7

MENYAMPAIKAN 3 CALON

2

PIMP K/L /PPK

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PENGAWASAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

KOORDINASI

1 5

MEMBENTUK

PANSEL 4

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

MENYELEKSI MENYELEK SI JPT JPT SECARA TERBUKA

3  

MEKANI MEK ANISME SME SELEK SELEKSI SI JPT PRAT PRATAMA K/L PUSA PUSAT 7

PRESIDEN

Laporan

Pembatalan, Peringatan dan Teguran

KASN

PPK

MEMASTIKAN SISTEM MERIT 2

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

1

KOORDINASI

4

8

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN

MEMBENTUK

3

PyB

PANSEL

6 MEMILIH & MENETAPKAN 5 MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

MENYELEKSI MENYE LEKSI JPT SECA SECARA RA TERBUKA

MENGIKAT  

MEKANISME SELEKSI JPT MADY MADYA DI DAERAH DAERAH 9

PRESIDEN

Laporan

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

KASN

7

MEMASTIKAN SISTEM MERIT 2

MENYAMPAIKAN 3 CALON

8

MENDAGRI

PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

6

GUBERNUR/ PPK

MEMBENTUK 5

1

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

KOORDINASI

PANSEL 4

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MENYELEKSI MENYE LEKSI JPT SECA SECARA RA TERBUKA

MENYELEKSI MENYE LEKSI JPT SECA SECARA RA TERBUKA

3

MENGIKAT

 

MEKANISME SELEKSI JPT PRAT PRATAMA DI DAERAH DAERAH 7

PRESIDEN

LAPORAN

8

Pembatalan, Peringatan dan Teguran

KASN MEMASTIKAN SISTEM MERIT

6

GUBERNUR/PPK 2

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MENETAPKAN JPT

5

KOORINASI

1

MEMBENTUK

PyB

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

PANSEL 4

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN

3

MENYELEKSI MENYE LEKSI JPT SEC SECARA ARA TERBUKA

MENGIKAT

 

ORGANISASI ORGANI SASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk KEDUDUKAN: menyalurkan meny alurkan aspirasin aspirasinya. ya. TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan prof pr ofes esii ASN; ASN; dan dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. FUNGSI : a.

Pem embi bina naan an dan pen eng gem emb ban ang gan prof ofes esii AS ASN N;

b.

Megm bnerpe ikalan nngg pearan rlan indsi uste ngeam n m huer ku dama n sala adlah vh okhu asikum terh ap du dug aa aan pela ggar sist erit itmdan masa huk da alam aldam melaksanak melak sanakan an tuga tugas; s;

c.

Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;

d.

Meese njyaehle ag ngotaukso ah saro hfaesi AuSnNtuR kI sespueaniindgeknagta k tenrgagaanraakn rpas-up an n

peraturan peratur an perudang-undangan  

SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Peng Pe ngamb ambila ilan n Ke Kepu putus tusan an dal dalam am manaje man ajemen men ASN ASN.. 2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3. Pembangunan dan Data sec secar ara a be berk rkala ala..

pemutakhiran

4. Berbasis TI yang ang mu muda dah h diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keaman eamanan an terp terperc ercay aya. a. 5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun keputusan.

untuk

pengambilan

 

PENYELESAIAN SENGKETA Sengketa Pegawai ASN

Administratif 

Keberatan

diajukan diajuk an sec secar ara a ter tertul tulis is kepa epada da at atasa asan n pej pejaba abatt yang berwenang menghuku mengh ukum m deng dengan an memuat mem uat ala alasan san kebe ebera rata tan n dan temb tembusann usannya ya disampaik disamp aikan an kepada kepada pejabat pejab at yang ber berwena wenang ng menghukum

Banding administratif  

diajukan diajuk an kepa epada da bad badan an pertimbang perti mbangan an ASN

menghukum

 

KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN UNDANG-UNDANG

APARA AP ARATUR TUR SIPIL NEGARA

UNDANG UNDANG

POKOK KEPEGAWAIAN 

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama



Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah pemerintah non kementerian

Jaba Ja battan Pim Pimpin pinan Ting Tinggi gi Mady adya

Jaba Jabattan es ese elon lon Ia Ia dan dan ese sellon Ib

Jaba Ja bata tan n Pi Pimp mpin inan an Ting Tinggi gi Pra Pratama tama

Jaba Jabata tan n esel eselon on II

Jabatan Administrator

Jabatan eselon III

Jabatan Pengawas

Jabatan eselon IV Jabatan eselon V dan fungsional

Jabatan Pelaksana

umum

 

KETENTUAN PENUTUP •





P ataurruasnsupdealh akdsa dabnagt ineirh itneataapnkaU nnpdaalningg-Ulanm 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kode etik dan pen pe nyele yelesa saia ian n pe pela lang ngg garan aran te terh rhad adap ap kod ode e etik bagi jabatan fungsional tertentu din di nyatakan akan tet etap ap berl berlak aku u sep epan anja jang ng ti tida dak k b ertentangan dengan Undang-Undang ini. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pega Pe gawa waii ASN ASN..

 

KETENTUAN PENUTUP Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UndangUndang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kekh ekhusu ususan san dae daera rah-da h-daer erah ah terten tertentu; tu; dan/a dan/atau tau b. Warg argan aneg egar ara a berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us..

 

LEBIH KURANG MOHON DIMAAFKAN SEMOGA SUKSES SU KSES …

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF