LAPORAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2025
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional maupun daerah. Melalui mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Evaluasi PPRG tahun 2025 dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan PUG melalui PPRG sesuai pedoman dalam Permen PP dan PA No. 4 Tahun 2014.
1.2 Tujuan 1. Menilai capaian implementasi PPRG di seluruh perangkat daerah. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan PPRG. 3. Memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas PPRG pada tahun berikutnya.
1.3 Sasaran Evaluasi Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten (disesuaikan), baik yang telah maupun yang belum mengimplementasikan PPRG.
II. DASAR HUKUM 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 2. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 jo. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. 3. Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG melalui PPRG. 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait PUG dan PPRG (disesuaikan).
III. METODOLOGI Evaluasi dilaksanakan dengan pendekatan: 1. 2. 3. 4.
Studi Dokumen: telaah Renstra, Renja, RKPD, RKA, DPA, GAP, dan GBS. Kuesioner & Wawancara: dengan pejabat perencana dan pelaksana program. Observasi & Klarifikasi: terhadap program/kegiatan responsif gender. Scoring & Penilaian: menggunakan indikator dari Permen PP dan PA No. 4/2014, yaitu: o Ketersediaan data terpilah. o Analisis gender dengan GAP. o Penyusunan Gender Budget Statement (GBS). o Integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. o Alokasi anggaran responsif gender.
IV. HASIL EVALUASI 4.1 Capaian Implementasi PPRG Perangkat GAP GBS Daerah 1 Dinas Kesehatan Ada Ada 2 Dinas Pendidikan Ada Ada 3 Dinas Sosial Ada Ada Tidak 4 Dispendukcapil Ada lengkap Tidak 5 Satpol PP Tidak ada ada … … … … No
Integrasi di Renja/RKPD Sudah terintegrasi Sebagian Sudah terintegrasi
Alokasi Anggaran Rp xx.xxx.xxx Rp xx.xxx.xxx Rp xx.xxx.xxx
Belum optimal
Rp xx.xxx.xxx 60
Kurang
Tidak ada
Rp xx.xxx.xxx 40
Rendah
…
…
…
Skor Kategori 85 75 80
…
Baik Cukup Baik
4.2 Temuan Utama
Masih terdapat perangkat daerah yang belum memahami sepenuhnya teknis penyusunan GAP dan GBS. Kualitas GBS yang disusun bervariasi, sebagian hanya formalitas. Alokasi anggaran responsif gender masih rendah dibandingkan kebutuhan nyata. Belum semua data terpilah tersedia dan terintegrasi dalam sistem perencanaan.
V. ANALISIS Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat implementasi PPRG dapat dikategorikan:
Baik (skor 80–100): 30% perangkat daerah. Cukup (skor 65–79): 40% perangkat daerah. Kurang/Rendah (
