Kebijakan Pembangunan Perkotaan Sebelum Desentralisasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g

Saat ini sekitar 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Suatu fenomena yang yang luar luar biasa biasa mengin mengingat gat pada pada peteng petengaha ahan n tahun tahun 1970-a 1970-an n sekitar sekitar dua  pertig  pertigaa pendud penduduk uk dunia dunia masih masih tingga tinggall di daerah daerah perdes perdesaan aan.. Banyak Banyak kota kota masih belum mampu menangani kebutuhan dan tuntutan penduduk dan tidak siap dengan meningkatnya jumlah penduduk yang begitu pesat, yang akan membawa dampak dampak pada pada kebutu kebutuhan han peruma perumahan han,, infast infastruk ruktur tur,, penggu penggunaa naan n energi energi,, jasa jasa   pelayanan, pelayanan, kapasitas kapasitas institusi, institusi, sumberday sumberdayaa dan kebijakan kebijakan perkotaan. perkotaan. Bila kota tidak dapat menampung pertumbuhan tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi urbanisasi urbanisasi kemiskinan kemiskinan.. Di samping samping itu bagaimana bagaimana kita hidup hidup sehari-hari sehari-hari akan   berda berdampa mpak k pada pada lingku lingkunga ngan n dan kapasi kapasitas tasnya nya untuk untuk menduk mendukung ung kehidu kehidupan pan sekarang maupun di masa mendatang. Kota Kota seba sebaga gaii

temp tempat at terpu terpusa satn tnya ya kegi kegiat atan an masy masyar arak akat at,,

sena senant ntia iasa sa

 berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kualitas masyarakat. Perkembangan kota perlu dikelola secara baik agar tidak  terjadi terjadi hal-hal yang merugikan merugikan masyarakat. Sebagaimana Sebagaimana diketahui diketahui fenomena fenomena yang terjadi akibat perkembangan kota yang tidak dikelola secara baik contohnya adalah banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah, galiangalian pipa dan kabel yang tidak kunjung selesai, perubahan lahan hijau menjadi lahan komersial, dan lainnya, yang semua itu diakibatkan pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di sampin samping, g, izin izin pemban pembangun gunan an yang yang direko direkomen mendas dasika ikan n Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah sering sering tidak tidak terpad terpadu u dengan dengan peratu peraturan ran daerah daerah yang yang telah telah diteta ditetapka pkan. n. Pere Perenc ncan anaa aan n pemb pemban angu guna nan n meru merupa paka kan n suat suatu u taha tahapa pan n awal awal dala dalam m pros proses es   pemba pembangu ngunan nan,, yang yang akan akan menjad menjadii pedoma pedoman/a n/acua cuan n dasar dasar bagi bagi pelaks pelaksana anaan an kegi kegiat atan an pemb pemban angu guna nan. n. Pere Perenc ncan anaa aan n secar ecaraa umum umum adal adalah ah pros proses es untu untuk  k  menent menentuka ukan n tindak tindakan an masa masa depan depan yang yang tepat, tepat, melalui melalui urutan urutan piliha pilihan, n, dengan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; sedangkan pembangunan adalah

1

 proses untuk melakukan perubahan atau suatu proses perubahan yang disengaja untuk mencapai perbaikan kehidupan dan penghidupan yang berkesinambungan. Pere Perenc ncan anaa aan n

kota kota

meru merupa paka kan n

inte interv rven ensi si

terh terhad adap ap

perk perkem emba bang ngan an

kota/kawas kota/kawasan an perkotaan perkotaan yang berlangsun berlangsung g pesat seiring seiring dengan dengan pertumbuh pertumbuhan an   penduduk penduduk dan kegiatan kegiatan sosial-eko sosial-ekonomi nomi yang menyertainy menyertainya. a. Semakin Semakin pesatnya pesatnya   pert pertum umbu buha han n pend pendud uduk uk perk perkot otaa aan n yang yang menu menunt ntut ut peme pemenu nuha han n kebu kebutu tuha han n dasarnya, dasarnya, sementara di sisi lain semakin semakin terbatasnya terbatasnya lahan perkotaan serta masih  belum terpenuhinya secara memadai pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, menjadi tantangan dalam perencanaan kota, terutama di negara berkembang. Pada Pada masa masa lalu, lalu, perana peranan n Pemerin Pemerintah tah dalam dalam pemban pembangun gunan an kota kota sangat sangat dominan. Fungsi pelayanan Pemerintah Pusat tidak terbatas hanya pada aspekaspek yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kota, tetapi hampir  mencakup semua dimensi pembangunan kota secara keseluruhan. Demikian juga   proses proses pembangun pembangunan an yang diselengga diselenggarakan rakan,, keseluruhan keseluruhan aspek yang berkaitan berkaitan dengan dengan perencanaan perencanaan pembangun pembangunan an hingga hingga pelaksanaann pelaksanaannya, ya, khususny khususnyaa untuk  lingkup pekerjaan yang besar ditangani oleh Pemerintah Pusat. Kesimpulannya, negara dikelola secara top down dengan konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan dengan dengan menemp menempatk atkan an birokr birokrasi asi pusat pusat secara secara terpus terpusat at dan unipol unipolar ar mengat mengatur  ur  kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Daerah hanya ruang hampa, tanp tanpaa adan adanya ya demo demokr kras asii dan dan peng pengaw awas asan an poli politi tik k yang yang efekt efektif if,, selu seluru ruhn hnya ya dianggap seragam, uniform, pembangunan berjalan secara sentralistik. Dengan Dengan berpan berpandan dangan gan baik baik dan optimi optimisti stik k bahwa bahwa subst substans ansii dari dari UU  Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan dijalankan secara konsekuen dan kons konsis iste ten, n,

maka maka

dapa dapatt

dipa dipast stik ikan an

tela telah h

terj terjad adii

tran transf sfor orma masi si

kebi kebija jaka kan n

 pembangunan dalam pembangunan kota yang sebelumnya sangat sentralisme ke arah arah dese desent ntral ralis isme me.. Adan Adanya ya oton otonom omii daera daerah h telah telah mend mendor oron ong g terja terjadi diny nyaa   perubahan perubahan fundamental fundamental dalam pembangunan pembangunan kota. Pemerintah Pemerintah kota tidak lagi sekedar operator pembangunan kota, tetapi juga inisiator, motovator, planner, sekaligus us sebaga sebagaii   fund untuk mendor mendorong ong controll controller, er, supervis supervisor, or, sekalig fund raisi raising  ng  untuk   percep percepata atan n pemban pembangun gunan an kota. kota. Secara Secara kelemb kelembagaa agaan, n, tugas tugas penyel penyeleng enggara garaan an  pembangunan kota ada di tangan Pemerintah Kota, DPRD dan segenap komponen masyarakat kota, karenanya harus memiliki bargaining bargaining position dan  power  yang

2

tinggi sehingga menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi. Logikanya, Pemerintah Kota bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat akan semakin otonom dan independent  untuk menentukan kebijakan pembangunan kota yang mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat kota.

B.

Rumusan Masalah

Dari pembahasan singkat di atas dapat menghasilkan rumusan masalah seperti berikut: 1. Bagaimana analisis kebijakan pembangunan perkotaan sebelum adanya

kebijakan desentralisasi? 2. Bagaimana analisis kebijakan pembangunan perkotaan setelah adanya kebijakan desentralisasi?

C.

Tujuan Masalah

Dalam makalah ini akan membahas analisis kebijakan pembangunan  perkotaan nasional yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah adanya suatu kebijakan desentralisasi.

3

BAB II PEMBAHASAN

1.1 Pengertian analisis kebijakan pembangunan perkotaan nasional 1. Kebijakan pembangunan perkotaan sebelum desentralisasi

Dengan berpandangan baik dan optimistik bahwa substansi dari UU  Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan dijalankan secara konsekuen dan konsisten,

maka

dapat

dipastikan

telah

terjadi

transformasi

kebijakan

 pembangunan dalam pembangunan kota yang sebelumnya sangat sentralisme ke arah desentralisme. Adanya otonomi daerah telah mendorong terjadinya   perubahan fundamental dalam pembangunan kota. Pemerintah kota tidak lagi sekedar operator pembangunan kota, tetapi juga inisiator, motovator, planner,

controller, supervisor, sekaligus sebagai   fund raising  untuk mendorong   percepatan pembangunan kota. Secara kelembagaan, tugas penyelenggaraan  pembangunan kota ada di tangan Pemerintah Kota, DPRD dan segenap komponen masyarakat kota, karenanya harus memiliki bargaining position dan  power  yang tinggi sehingga menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi. Logikanya, Pemerintah Kota bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat akan semakin otonom dan independent  untuk menentukan kebijakan pembangunan kota yang mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat kota. Mengacu pada UU no 22 tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, te rmasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman  perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama   bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman   perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar  negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga   perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,   pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,

dan

standardisasi

nasional.

Kewenangan Pemerintahan

yang

diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan  penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut, meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut

sebatas wilayah laut tersebut;  b. pengaturan kepentingan administratif;

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten; b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pemba-ngunan yang

mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah

yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik   perkotaan.

5

Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya   berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan. Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Ketentuan dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pengikutsertaan masyarakat, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan  perkotaan. Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan  perundang-undangan. Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan   berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan   penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan

kewenangan

pemerintahan

nasional

(pusat).

Namun

"lampu

  penerangan jalan" misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau  permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota. Secara garis besar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Undang-undang menyuratkan bahwa kewenangan pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sementara itu kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang:

6



Politik luar negeri



Pertahanan keamanan



Peradilan



Moneter dan fiskal



Agama



Kewenangan di bidang lain.

Khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab di bidang lain yang masih dimiliki oleh pusat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7, UU No. 22 Tahun 1999 meliputi kewenangan: a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara

makro; b. Dana perimbangan keuangan; c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; d. Pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; e. Pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis; f. Konservasi; dan g. Sandarisasi nasional.

Di dalam UU No.22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia" Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat. Lebih rinci lagi kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang adalah: 1. Mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya dan

 bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan  peraturan perundangan 2. Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai kearah laut

lepas dan berwenang melakukan: -

Ekplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

7

-

Pengaturan kepentingan administratif;

-

Pengaturan tata ruang;

-

Penegakan hukum; dan

-

Perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

3. Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan

 pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendididkan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD. 5. Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri

dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman luar negeri. 6. Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah. 7. Membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah 8. Menetapkan APBD. 9. Melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain, dan dapat

membentuk Badan Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun diluar negeri. 10. Menetapkan pengelolaan Kawasan Perkotaan. 11. Pemerintahan kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung

dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan  perkotaan. 12. Membentuk, menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di

wilayahnya atas usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan DPRD. 13. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. 14. Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Hoessein

(2002)

“Dalam

Pasal

90

UU

No.

22

Tahun

1999

diidentifikasikan empat jenis kawasan perkotaan. Pertama, kawasan perkotaan yang telah berstatus kota. Diatur jelas dan terwujud (KOTA). Kedua, kawasan  perkotaan yang merupakan bagian dari kabupaten. Kawasan ini dapat berstatus kelurahan dan/atau kecamatan. Tidak jelas operasionalnya (PRA-KOTA). Ketiga, kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah

8

kawasan perdesaan menjadi perkotaan di kabupaten. Ada prakteknya tapi belum diatur dengan jelas operasionalnya (KOTA BARU). Keempat, kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan. Ada gejalanya, belum diatur (METROPOLIS). Pengendalian Pembangunan Perkotaan

Di pihak lain, pertumbuhan kota-kota akan diikuti dengan tekanan-tekanan

(urban development pressures) yang antara lain berupa: beralih fungsinya lahanlahan pertanian yang subur di sekitar kota-kota menjadi lahan-lahan non  pertanian; makin kritisnya cadangan air tanah dan air permukaan; meningkatnya inefisiensi dalam pelayanan prasarana dan sarana perkotaan karena wilayah   perkotaan yang makin melebar ke segala arah; serta berkurangnya tingkat  produktivitas masyarakat perkotaan yang diakibatkan oleh makin besarnya tenaga dan waktu yang terbuang untuk mencapai pusat-pusat kegiatan. Oleh karena itu, peran yang makin penting dan strategis dari kawasan   perkotaan secara nasional perlu diimbangi dengan pengendaliannya. Upaya  pengendalian ini perlu diatur secara jelas dan tegas serta dilaksanakan secara konsisten

oleh semua

pihak

sehingga pembangunan

perkotaan

mampu

mendukung pembangunan nasional, dan bukan memperlemahnya (bersifat kontraproduktif terhadap pembangunan nasional). Untuk itu, diperlukan kerangka acuan yang disepakati, mudah dipahami dan mudah pula dilaksanakan oleh semua   pihak baik oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka pengendalian pembangunan kawasan perkotaan tersebut, acuan yang digunakan adalah penataan ruang. Penataan ruang merupakan upaya  perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dikarenakan jiwa dari penataan ruang adalah kemitraan dan peran serta aktif  masyarakat, maka diperlukan suatu kerangka peraturan yang sifatnya tidak  semata-mata membatasi dan mengatur ruang gerak dan kegiatan masyarakat, akan tetapi juga memberi dorongan dan peluang agar masyarakat berpartisipasi pula dalam kegiatan penataan ruang. Untuk itu telah keluar PP Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran

9

Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Khusus untuk kawasan perkotaan diperlukan penataan ruang

kawasan

perkotaan

yang memuat

konsepsi,

kebijaksanaan, proses dan prosedur serta mekanisme serta petunjuk yang jelas, serta mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kalangan yang ada

di

masyarakat.

melaksanakannya

Masyarakat

karena

harus

pengaturan

tergerak

ruang

untuk

tersebut

menaati

pada

dan

hakekatnya

menguntungkan masyarakat.

2. Kebijakan pembangunan perkotaan setelah desentralisasi

Dengan pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, otonomi dan tanggung jawab fiskal telah beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Kerangka hukum nasional yang mengatur pemerintahan daerah dan hubungan fiskal mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalihkan sedikitnya 25  persen pendapatan dalam negeri untuk pemerintah-pemerintah daerah, yang 90   persen di antaranya dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota sementara 10 persen dialokasikan untuk pemerintah provinsi. Oleh karena itu,  provinsi-provinsi relatif mengalami penurunan dalam hal kekuatan fiskal. Pada tahun 2004, beberapa tanggung jawab pengawasan dikembalikan kepada provinsi provinsi. Pemerintah daerah menerima pendapatan dari beberapa sumber: 1.

Dana perimbangan (DAU dan DAK).

Sistem pemerintahan terdesentralisasi sangat bergantung pada dana   perimbangan untuk mengalihkan cadangan dari pusat kepada daerahdaerah. DAU atau Dana Alokasi Umum memberikan pendapatan dalam   jumlah besar untuk sebagian besar pemerintah daerah. Jumlah aktual transfer DAU diatur sesuai dengan beberapa criteria, termasuk jumlah   penduduk, luas wilayah, angka indeks pengembangan SDM (HDI), kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal (dihitung terutama berdasarkan gaji  pegawai negeri sipil). Selain DAU, beberapa pemerintah daerah menerima pendapatan tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK, tidak seperti DAU,

10

merupakan hibah berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan untuk proyek  proyek tertentu yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Penerimaan dari DAU dan DAK menggantikan transfer Subsidi Daerah Otonomi (SDO) antar pemerintah yang ada sebelumnya dan Instruksi Presiden (dikenal sebagai Inpres). 2.

Penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam.

Penerimaan dari sumber daya alam dibagi antara pemerintah pusat,  provinsi, dan kabupaten/kota. Alokasinya berbeda-beda bergantung pada  jenis sumber daya alamnya. Pengecualian juga diterapkan untuk Aceh dan Papua, yang mana keduanya memiliki bagian pendapatan dari minyak dan gas yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain karena status kedua provinsi tersebut sebagai provinsi otonomi khusus. 3.

Penerimaan pajak dari pajak kekayaan dan pajak penghasilan yang dibagi dengan pemerintah pusat.

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah Pusat juga dialihkan kepada provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, dan kota-kota. Sumbersumber utama adalah pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan. Sebagian besar    penerimaan

dikembalikan

kepada

daerah-daerah,

kecuali

pajak 

  penghasilan yang hanya dialihkan kepada daerah 20 persen: 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. 4.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menghasilkan  pendapatan mereka sendiri (PAD atau Pendapatan Asli Daerah). Sebagian  besar kabupaten dan kota memiliki PAD yang kecil dan sebagian besar    pemerintah

kabupaten/kota

sangat

bergantung

pada

transfer

dari

 pemerintah pusat.

Tujuan utama otonomi daerah sebenarnya mempercepat kesejahteraan rakyat terwujud. Empat tantangan dalam otoda dapat berupa: 1.

Tumpang tindih peraturan yang membingunkan daerah

2.

Persepsi sepihak tentang kewenangan

11

3.

Kerumitan dan pengelolaan hubungan wewenang antar daerah dan

antar jenjang pemerintahan, dan 4.

Kolaborasi elit dan pengusaha local dalam mengeksploitasi daerah

yang muncul sebagai akibat langsung dari politik transaksional dalam  pilkada. Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity ), pertumbuhan (eficiency), dan keberlanjutan ( sustainability) dalam  pembangunan ekonomi. Paradigma baru pembangunan ini dapat mengacu kepada apa yang disebut dalil kedua fundamental ekonomi kesejahteraan (The second 

  fundamental of welfare economics), dimana dalil ini menyatakan bahwa sebenamya pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui transfer, perpajakan dan subsidi, sedangkan ekonomi selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Diberlakukannya UU 22/1999 mengenai Otonomi Daerah berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah. Otonomi daerah

mengisyaratkan

pentingnya

pendekatan

pembangunan

berbasis

 pengembangan wilayah disbanding pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis  pengembangan wilayah dan local memandang penting keterpaduan antar sektoral, antar spasial (keruangan), serta antar pelaku pembangunan di dalam dan antar  daerah. Sehingga setiap program-program pembangunan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam paradigma perencanaan wilayah yang modern perencanaan wilayah diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan sumberdaya di dalam memilih cara yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) secara berkelanjutan. Awal dari proses   perencanaan wilayah adalah beranjak dari adanya kebutuhan untuk melakukan  perubahan sebagai akibat dari perubahan pengelolaan maupun akibat perubahan  perubahan keadaan (peningkatan kesejahteraan, bencana alam, perkembangan sosial, dan lain-lain). Jadi pada dasarnya harus ada dua kondisi yang harus dipenuhi di dalam  perencanaan wilayah (Clayton and Dent, 1993):

12

1. Kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya

untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan. 2. Adanya

political

will 

dan

kemampuan

untuk  

mengimplementasikan perencanaan yang disusun. Dengan demikian penyusunan perencanaan wilayah pada dasarnya bukan merupakan suatu keharusan tanpa sebab, melainkan lahir dari adanya kebutuhan. Secara

individual

melakukan

maupun

pengaturan-

dikuasainya. Namun

kelompok,

pengaturan

cakupan

masyarakat

ruang

pada

secara

sendiri-sendiri

kawasan-kawasan

istilah perencanaan wilayah

adalah

yang suatu

 perencanaan yang berorientasi pada kepentingan publik secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan perseorangan/kelompok ataupun perusahaan/badan usaha. Wilayah sebagai suatu matriks fisik harus merupakan perwujudan keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat, oleh karenanya perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Perencanaan wilayah juga harus  berorientasi pada keseimbangan fisik-lingkungan dan sosial sehingga menjamin  peningkatan kesekahteraan secara berkelanjutan (sustainable).

Pengertian Wilayah/Kawasan dalam Tata Ruang 1. Kawasan perkotaan dapat berbentuk : a. Kota sebagai daerah otonom; b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; c. Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan

memiliki ciri perkotaan. 2. Kawasan perkotaan dikelola oleh pemerintah kota. 3. Kawasan perkotaan dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang

dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.

Wilayah/Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis  beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, terdiri dari:

13

a. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya c. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional

mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. d. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

  bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat   pemukiman

perkotaan,

pemusatan

dan

distribusi

pelayanan

jasa

 pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda: a) Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata

ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang ; b) Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan

yang

harus

dilindungi

dan

dibudidayakan

serta

diprioritaskan

 pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan ; c) Rencana Rinci, terdiri dari : •

Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan

kawasan untuk menjaga

keserasian

  pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. •

Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunana dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll)

14

Kawasan perkotaan dapat berbentuk: •

Kota sebagai daerah otonom;

•

Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

•

Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki cirri perkotaan.

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan   perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya   pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan studi yang dilakukan Bappenas, jumlah penduduk yang tinggal di  perkotaan semakin meningkat, dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005. Bahkan diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. RPJPN 2005-2025 mengamanahkan bahwa pembangunan perkotaan diagendakan untuk saling kait mengait dengan wilayah perdesaan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Yang mengarah pada: 1) pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, yang diseimbangkan pertumbuhannnya dengan mengacu pada sistem   pembangunan perkotaan nasional;

2) pertumbuhan

kota-kota

besar

dan

metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem pembangunan metropolitan yang kompak,

nyaman,

efisien

dalam

pengelolaan,

serta

mempertimbangkan

  pembangunan yang berkelanjutan; 3) percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan terutama di luar Pulau Jawa; dan 4) peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis, dalam artian hasil produksi wilayah   perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah  perkotaan, dalam suatu "sistem wilayah pengembangan ekonomi".

15

Kebijakan perkotaan sendiri mempunyai beberapa tujuan yang hendak  dicapai, antara lain: •

Mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil,

terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya. •

Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah

 perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. •

Meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota.

•

Mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan

memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. •

Mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya

kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. •

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal

  pelayanan

publik,

pengelolaan

lingkungan

perkotaan,

pengembangan

kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. •

Peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, khususnya

dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. •

Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah

 perkotaan dan perdesaan secara sinergis. •

Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam

suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’. •

Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kota-Kota Kecil-Menengah,

terutama di luar Pulau Jawa •

Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang sesuai hirarki perencanaan

sebagai acuan sinkronisasi pembangunan. •

Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota

metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu‘sistem  pembangunan perkotaan nasional.

16

Tantangan yang dihadapi dalam arah pembangunan kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia dimasa depan adalah: 1) kota-kota besar dan metropolitan mau tidak mau berperan sebagai Engine of Growth dari   pembangunan nasional; dan 2) jika dilihat dari aspek pembangunan yang harmonis, peran kota-kota besar dan metropolitan sebagai "Engine of Growth"   juga mendapatkan tantangan, yaitu untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelayakhunian.

17

BAB III PENUTUP KESIMPULAN

1. Kebijakan pembangunan perkotaan sebelum desentralisasi

Dengan berpandangan baik dan optimistik bahwa substansi dari UU  Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan dijalankan secara konsekuen dan konsisten,

maka

dapat

dipastikan

telah

terjadi

transformasi

kebijakan

 pembangunan dalam pembangunan kota yang sebelumnya sangat sentralisme ke arah desentralisme. Mengacu pada UU no 22 tahun 1999, desentralisasi adalah   penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi  pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam UU   No. 22 Tahun 1999 tidak menghendaki adanya pemerintah Desa di dalam kawasan Pemerintah Kota. 2.

Kebijakan pembangunan perkotaan setelah desentralisasi

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Bab X Kawasan Perkotaan Pasal 199 meliputi: (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk: a. Kota sebagai daerah otonom;  b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri  perkotaan. (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh  pemerintah kota. (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada  pemerintah kabupaten.

18

(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal   penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola  bersama oleh daerah terkait. (5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan   perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan  pengelola pembangunan. (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan   perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya  pemberdayaan masyarakat. (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perbedaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 1. Hampir sama dalam mengatur sejumlah kawasan perkotaan dan  pemerintahan perkotaan. 2. Perbedaan utamanya adalah UU No. 22 Tahun 1999 menganggap bahwa dalam Kota tidak dimungkinkan adanya Desa, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 masih memungkinkan jika kondisi sosial ekonomi masih  perdesaan, dan secara umum masyarakat masih menghendaki bentuk Desa. Dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 sama dengan UU No. 5 Tahun 1974.

19

DAFTAR PUSTAKA

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Aspek Strategis Penataan Ruang Kawasan

 Perkotaan Dalam Pembangunan Nasional  (http://www.ginandjar.com/public/15aspekstrategispenataanruang.pdf ) Kustiwan, Iwan. ADPU4433 Perencanaan Kota (http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php? option=com_content&view=article&id=44:adpu4433-perencanaankota&catid=29:fisip&Itemid=74)

Rustiadi, Ernan.  Paradigma baru pembangunan wilayah Di era otonomi daerah . Disampaikan pada lokakarya Otonomi Daerah 2001, Perak Study Club di Jakarta Media Center, 11 Juni 2001

20

DAFTAR GAMBAR 

Jakarta – pembangunan kota yang pesat tapi menghasilkan banyak ketimpangan sosial-ekonomi

21