Jawaban Pertanyaan Kasus Matahari

1. Mengapa untuk sebagian besar perusahaan terbuka di Asia konflik keagenan yang utama adalah antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali? Hal ini dapat terjadi dikarenakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Claessens et al, struktur kepemilikan perusahaan di Asia sebagian besar dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dengan tingkat concentration of control yang tinggi. Para pemegang saham mayoritas ini melakukan enhancement of control yang bertujuan untuk mendapatkan private benefit yang terkadang bahkan seringkali berbenturan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham minoritas, sehingga menimbulkan konfik keagenan, tetapi sebaliknya, dalam suatu perusahaan dengan kepemilikan widely dispersed, terjadi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham karena manajemen memiliki kontrol yang besar atas perusahaan dan cenderung mengambil tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri yang mana hal ini sering berbentura dengan kepentingan perusahaan maupun para pemegang saham. 2. Bagaimana hasil penelitian Claessens et al. (1999) terhadap pengaruh insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap kinerja perusahaan terbuka di Asia pada masa krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998? Menurut hasil penelitian dari Claessens et al. Terungkap bahwa struktur kepemilikan memberi dua efek berbeda atas market valuation (EXV). Peningkatan cash flow rights dari blockholder terbesar berhubungan positif dengan EXV, sedangkan peningkatan control to cash flow rights dari blockholder terbesar berhubungan negatif dengan EXV. Hal tersebut terjadi dikarenakan konsentrasi control rights yang tinggi, seperti yang terjadi di negaranegara Asia, hal ini menyebabkan ekspropriasi pemegang saham minoritas. Terjadinya ekspropriasi menunjukkan implementasi corporate governance yang buruk dan belum berjalan maksimal sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian kinerja perusahaan yang buruk secara kolektif mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi di Asia. 3. Menurut prinsip 3 CG OECD, aturan/kebijakan apa yang diperukan untuk memastikan terdapat perlakuan yang adil terhadap pemegang saham? Prinsip 3 OECD menyatakan bahwa untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mengatur hak untuk memesan efek terlebih dahulu, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemeang saham untuk melakukan hak votingnya di dalam RUPS. 4. Jelaskan pasal-pasal di UU perseroan terbatas yang memastikan perlakuan adil terhadap pemegang saham!

 Pasal 61 ayat 1 : Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris.  Pasal 62 ayat 1 : setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa : a) Perubahan anggaran dasar b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih



dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Pasal 57 ayat 1 : mengenai pemindahan hak atas saham, ada keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu

5.

atau pemegang saham lainnya. Jelaskan pasal-pasal di UU pasar modal untuk mencegah terjadinya insider trading!  Pasal 95 : orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek : a) Emiten atau perusahaan dimaksud, atau b) Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan 

publik yang bersangkutan. Pasal 96 : orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilarang : a) Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud, atau b) Memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau



penjualan atas Efek. Pasal 97 : setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana



dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 Pasal 104 : setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

6.

paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) Mengapa risalah RUPS beserta butir-butirnya perlu diungkapkan ke publik?

Hal ini untuk menjaga transparansi, dikarenakan tidak semua pihak pemegang saham ikut serta dalam RUPS terutama para pemegang saham minoritas, dan tentu saja untuk memberikan informasi yang cukup untuk calon investor ataupun kreditur. Hal ini dimaksudkan agar prinsip ke 3 dalam OECD dapat diimplementasikan dengan baik yang mana prinsip ke 3 OECD mengatur tentang kesetaraan perlakuan terhadap semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas.