Jawaban Gugatan Terhadap Surat Gugatan Perkara Wanprestasi

February 28, 2020 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Jawaban Gugatan Terhadap Surat Gugatan Perkara Wanprestasi...

Description

WIRA AHMAD JABBAR SH MH LAW FIRM FOR JUSTICE AND FAIRNESS RUKO ALAM SUTERA BSD, TANGERANG SELATAN

EKSEPSI DAN JAWABAN Dalam Perkara No. 001/B/PDT/12/2016/PN TANGERANG Di Pengadilan Negeri Tangerang

Antara

Agung sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Melawan

Bambang Kusuma sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

Tangerang, 5 Desember 2016 Tangerang, 05 Desember 2016

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 001/B/PDT/12/2016 Pada Pengadilan Negeri Tangerang Di Tempat Assalamualaikum Wr.Wb. Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini: 1. Wira Ahmad Jabbar,S.H.,M.H. 2. Roni Sanjaya,S.H. 3. Udin Samsudin,S.H. 4. Otomosi Daeli,S.H. 5. Krisna Sunu Pratama,S.H. 6. Juliana Nasution,S.H. 7. Nuraini,SH. 8. Yuli Anti Sari,SH. 9. Rianto Hutabarat,SH. 10.

Rina Oktavia,SH.

11.

Sepredi,SH.

12.

Michael Hasudungan,SH.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat (Law Firm) Wira Ahmad Jabbar & Partners, berkantor di Ruko Alam Sutera BSD, Tangerang Selatan, dalam hal ini

bertindak

berdasarkan

untuk Surat

dan Kuasa

atas

nama

Khusus

TERGUGAT

tertanggal

1

Bambang

Kusuma

Desember

2016

(terlampir),dengan ini mengajukan EKSEPSI/KEBERATAAN dan JAWABAN atas

Surat Gugatan yang diajukan oleh Agung pada tanggal 25 November 2016, di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: No. 001/B/PDT/12/2016/PN TANGERANG DALAM KONPENSI 

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 2. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure Libel). Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obsure libel).

Kekaburan

dan

ketidakjelasan

tersebut

kami

kemukakan

berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 2.1.

Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa

“TERGUGAT

telah

melakukan

perbuatan

wanprestasi

kepada

penggugat dan perkara ini akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta”. Padahal Jelas didalam perjanjian tertulis jika ada perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai kompetensi relatif. Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. 2.2.

Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT juga menyatakan

bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memberikan kunci rumah terhadap perjanjian sewa menyewa, yang menjadi kabur dan tidak jelas disini adalah rumah Tergugat yang mana

yang

dimaksud

oleh

PENGGUGAT.

PENGGUGAT

tidak

menjelaskan secara rinci alamat yang menjadi objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.

3. Gugatan PENGGUGAT tidak pada tempatnya Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak pada tempatnya diajukan, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam gugatan a quo, kecacatan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: 3.1.

Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa

TERGUGAT telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, yang mana hal itu diajukan tidak pada tempatnya diajukan oleh PENGGUGAT, karena mengenai penggabungan perkara perdata dan pidana, diatur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan : “ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian Kepada perkara pidana itu “ dimana yang menjadi dasar adalah perkara pidana, dan bukanlah sebaliknya,

Bahwa

dengan

mengemukakan

dalil

tersebut

mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil. 4. PENGGUGAT

tidak

melaksanakan

berhak

menggugat

kewajiban sesuai

yang

apabila

PENGGUGAT

diperjanjikan

(non

tidak

adimpleti

contractus). Bahwa PENGGUGAT telah sepakat dengan TERGUGAT untuk melakukan perjanjian sewa meyewa rumah dalam jangka waktu satu Tahun ( 12 Bulan ) dengan uang sewa sebesar Rp 50.000.000/Tahun. Tetapi senyatanya

PENGGUGAT

tidak

melaksanakan

perjanjian,

dengan

dimintanya kembali uang sewa tersebut sebelum terpenuhinya waktu

perjanjian sehingga PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebelum PENGGUGAT menyelesaikan kewajibannya telebih dahulu.



DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang ddiajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 1. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (7) yang menyatakan bahwa TERGUGAT belum menyerahkan kunci rumah kepada Agung selaku PENGGUGAT, senyatanya kunci telah diserahkan sebelumnya, namun PENGGUGAT menolak menerima karena PENGGUGAT menganggap plafon rumah dalam keadaan rusak, sehingga meminta TERGUGAT memperbaiki hingga dalam keadaan yang dinilai PENGGUGAT baik dan layak dihuni, dan PENGGUGAT sepakat jika TERGUGAT menggunakan uang sewa yang telah dibayarkan PENGGUGAT untuk memperbaikinya, dan hal ini dapat dibuktikan nantinya dengan saksi yang akan dihadirkan TERGUGAT. Bagaimana

mungkin

TERGUGAT

hendak

mengembalikan

uang

pembayaran dari perjanjian tersebut sedangkan PENGGUGAT sendiri memberikan izin untuk digunakannya uang dalam perjanjian tersebut. 2. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (8) tentang adanya pengiriman surat somasi oleh PENGGUGAT yang dilakukan oleh PENGUGAT sendiri dan atau oleh Kuasanya, karena senyatanya sampai dibuatnya surat eksepsi dan Jawaban ini tertanggal 5 Desember 2016, kami selaku kuasa dan oleh

atau TERGUGAT belum menerima apa yang disebut surat somasi yang dinyatakan oleh PENGGUGAT. 3. Bahwa

TERGUGAT

menolak

posita

butir

(12)

tentang

perbuatan

wanprestasi dan permintaan ganti rugi yang dinyatakan PENGGUGAT, karena sehubungan dengan Jawaban TERGUGAT pada posita butir (8) tentang tidak adanya surat somasi yang dimaksud oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan suatu perbuatan dinyatakan sebagai wanprestasi jika sudah diterimanya surat somasi sebagai unsur deklaratif dan konstitutif sebagai dasar seseorang melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan Sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

DALAM REKONPENSI 1. Bahwa didalam gugatan REKONPENSSI ini, TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI 2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, TERGUGAT REKONPENSI melalui Pengadilan Negeri TANGERANG. 3. Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan kepada

PENGGUGAT

sebagaimana

tersebut

Posita

Surat

Gugatan

TERGUGAT REKONPENSI butir 7, 8, 12 jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT REKONPENSI dengan menuduh PENGGUGAT REKONPENSI wanprestasi

atau

tidak

melaksanakan

kewajibannya

dengan

tidak

memberikan kunci rumah sesuai dalam perjanjian tanpa ada bukti yang jelas. 4. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSI. 5. Bahwa akibat perbuatan melawan hokum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial. a. Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) b. Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PENGUGAT REKONPENSI menggangap layak dan memadai TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 6. bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Walikota yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan baik menjadi buruk dipandangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan tidak mau lagi melakukan kerjasama dengan PENGUGAT REKONPENSI. 7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI telah

mencemarkan

nama

baik,

maka

layak

apabila

TERGUGAT

REKONPENSI dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT REKONPENSI melalui media cetak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya



DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya.

DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya. 2. Menyatakan

TERGUGAT

REKONPENSI

telah

melakukan

perbuatan

melawan hukum. 3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi materil dan immaterial total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) 4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak kepada PENGGUGAT REKONPENSI.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara.

SUBSIDER Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Hormat Kami, Law Firm Wira Ahmad Jabbar dan Partners

WIRA AHMAD JABBAR, SH, MH. RONI SANJAYA, SH. UDIN SAMSUDIN, SH. KRISNA SUNU PRATAMA, SH. JULIANA NASUTION, SH. MICHAEL HASUDUNGAN, SH. RIANTO HUTABARAT, SH. YULI ANTI SARI, SH. NURAINI, SH. SEPREDI, SH. OTOMOSI DAELI, SH. RINA OKTAVIA, SH.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF