Bab 10 Pertanggungjawbaan Dewan-1

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Tujuan a. Untuk mengetahui Rincian Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris b. Untuk mengetahui bagaimana Peran dewan komisaris dan direksi dalam menegak kan standar etika c. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi d. Untuk mengetahui Ukuran, komposisi, dan

kompetensi dewan

komisaris e. Untuk mengetahui Asurans terhadap independensi

komisaris

independen f. Untuk mengetahui dan menagnalisis Proses pelaksanaan tugas dewan komisaris dan direksi g. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi: penilaian kinerja terhadap dewan dan anggotanya h. Untuk mengetahui Sistem remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi i. Untuk mengetahui Peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan j. Untuk mengetahui Fungsi pengawasan k. Untuk mengetahui bagaimana peran akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab dewan

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Rincian Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris yang perlu dilaksanakan Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG yang diterapkan Perusahaan. Dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Prinsip GCG dari OECD yang berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di antara anggota OECD, yaitu two tier boards dan unitary board, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (non-executive director) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (executive director), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan. Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (return) yang memadai

3

bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup.

Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap

perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan. Secara lebih rinci, prinsip tanggung jawab dewan ini dapat diuraikan menjadi enam sub prinsip, sebagai berikut: 1. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan due diligence dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Sub prinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan (fiduciary duty) dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian (duty of care) dan kewajiban kesetiaan (duty of loyalty). Dalam kewajiban kehati-hatian, dewan diharapkan bertindak berdasarkan informasi yang cukup, dengan itikad baik dengan seksama (due diligent) dan hati-hati. Di banyak Negara, telah terdapat suatu standar yang menjadi referensi mengenai perilaku dewan yang bagaimana yang dapat dianggap merupalan tindakan yang prudent dalam suatu keadaan tertentu. Kewajiban kesetiaan merupakan hal yang paling penting karena sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang lain. Sebagai contoh: pelayanan yang sama kepada semua pemegang saham, pengawasan terhadap transaksi kepada pihak terafiliasi, dan penyusunan kebijakan remunerasi bagi dewan dan manajemen perusahaan.

4

2. Apabila keputusan dewan dapat mempengaruhi suatu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, maka dewan harus memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Dewan tidak dapat dipandang sebagai suatu organ yang bertindak sendiri-sendiri mewakili kunstituen mereka masing-masing. Meskipun terdapat anggota dewan yang dinominasikan oleh pemegang saham tertentu, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, anggota dewan harus memperlakukan setiap pemegang saham dengan seimbang. 3. Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Standar etika yang tinggi merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan agar memperoleh kredibilitas dan kepercayaan tidak hanya dalam kegiatan sehari-hari tapi juga terhadap komitmen-komitnmen jangka panjang yang dibuat perusahaan. Banyak perusahaan menyusun suatu kode etik (code of conducts) berdasarkan suatu standar profesional agar tujuan ini dapat dilaksanakan dengan jelas dan operasional. 4. Fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh suatu dewan adalah sebagai berikut: a. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, memonitor penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi. b. Memantau efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. c. Menyeleksi, memberikan kompensasi, memonitor serta bila perlu mengganti pejabat eksekutif serta mengawasi perencanaan penggantian pejabat. d. Menyesuaikan remunerasi eksekutif kunci dan dewan dengan kepentingan jangka panjang dari perusahaan dan pemegang saham.

5

e. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal. f. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. g. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntasi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, serta memastikan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, khususnya mengenai sistem manajemen resiko, pengendalian keuangan dan operasional, serta kesesuaian dengan peraturan perundangan serta standard-standard yang berlaku. h. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi. 5. Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen dalam melakukan pengurusan perusahaan. Prinsip ini diperlukan agar dewan dapat melaksanakan tugasnya dalam memonitor kinerja manajerial, mencegah benturan kepentingan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam perusahaan. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: a. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan anggota dewan komisaris dalam jumlah yang cukup yang mampu melakukan penilaian yang independen untuk tugas-tugas dimana terdapat potensi benturan kepentingan. Contoh dari tanggungjawab utama tersebut adalah memastikan integritas laporan keuangan dan non keuangan, penelaahan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nominasi anggota dewan dan eksekutif kunci, serta dewan remunerasi. b. Apabila komite-komite di bawah dewan komisaris telah terbentuk, mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus ditentukan dengan baik dan diungkapkan oleh Dewan.

6

c. Anggota dewan harus dapat mengikatkan diri mereka secara efektif kepada tanggung jawab mereka. 6. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan komisaris harus memiliki akses terhadap infomasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Informasi yang diperoleh secara akurat, relevan dan tepat waktu dibutuhkan dalam mendukung tugas pembuatan keputusan-keputusan bagi perusahaan. Anggota dewan komisaris pada umumnya tidak memiliki akses yang sama sebagaimana yang dimiliki manajemen perusahaan terhadap informasi mengenai kondisi perusahaan. Untuk itu, peran dewan pengawas ini dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses kepada manajer kunci tertentu seperti sekretaris perusahaan dan internal auditor ataupun mempekerjakan penasehat independen dari luar perusahaan. B. Peran Dewan Komisaris dan direksi dalam menegakkan standar etika Peran dewan komisaris dan direksi dalam menegakan standar Etika menurut ASEAN CG Socercard Part E, adalah sebagai berikut: OECD Prinsip VI (C) Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi. Hal ini harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder. Dewan memiliki peran penting dalam pengaturan nada etis dari perusahaan, tidak hanya dengan tindakan sendiri, tetapi juga dalam penunjukan dan mengawasi eksekutif kunci dan akibatnya manajemen pada umumnya. Standar etika yang tinggi dalam kepentingan jangka panjang perusahaan sebagai sarana untuk membuatnya kredibel dan dapat dipercaya, tidak hanya dalam operasi seharihari, tetapi juga berkaitan dengan komitmen jangka panjang. Untuk membuat tujuan dewan yang jelas dan operasional, banyak perusahaan telah menemukan itu berguna untuk mengembangkan kode perusahaan berdasarkan, antara lain: standar profesi dan kode terkadang lebih luas dari perilaku perilaku. Yang terakhir ini mungkin termasuk komitmen sukarela oleh perusahaan (termasuk anak perusahaan) untuk mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional yang mencerminkan semua empat prinsip yang terkandung

7

dalam Deklarasi ILO tentang Hak Buruh Fundamental. Kode seluruh perusahaan berfungsi sebagai standar perilaku baik oleh dewan dan eksekutif kunci, menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan penilaian dalam berurusan dengan berbagai dan sering bertentangan konstituen. Minimal, kode etik harus menetapkan batas yang jelas pada mengejar kepentingan pribadi, termasuk transaksi pada saham perusahaan. Suatu kerangka menyeluruh untuk perilaku etis melampaui kepatuhan hukum, yang harus selalu menjadi kebutuhan mendasar.

C. Proses Nominasi anggota dewan komisaris dan direksi Proses nominasi dewan Komisaris dan Direksi, Menurut KNKG : 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri. Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, Proses nominasi dewan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut: Proses pemilihan atau nominasi direksi juga dapat mempengaruhi efektivitas dewan dalam arti bahwa proses pemilihan memungkinkan pemegang saham untuk mengganti direksi yang tidak memuaskan. Secara tradisional, perusahaan publik telah menggunakan sistem suara pluralitas untuk memilih

8

direktur perusahaan. Di bawah sistem pluralitas suara, direksi dapat dipilih oleh suara saham tunggal. Telah dikemukakan bahwa sistem pluralitas suara memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada direktur eksekutif dan manajemen untuk mempengaruhi pemilihan direksi luar. sebaliknya, sistem suara terbanyak memberdayakan para pemegang saham untuk memilih direksi luar yang paling berkualitas. Meskipun masalah ini bukan fenomena baru, kesalahan perusahaan baru-baru ini dan skandal keuangan yang terkait telah memberi kontribusi penting dan momentum yang muncul. Baru-baru ini, dewan California Public Employees Retirement System (CalPERS) mengadopsi rencana tiga cabang untuk mengadvokasi persyaratan suara mayoritas. Menurut CalPERS dewan presiden, Rob Feckner. "Mayoritas suara akan memberikan pemegang saham kekuatan untuk menahan direktur atas tindakan pertanggung jawaban dan kinerja mereka, dan memilih orang terbaik untuk pekerjaan itu." CalPERS rencana suara mayoritas merekomendasikan (l) menerapkan kebijakan suara mayoritas dan prosedur di perusahaan-perusahaan publik melalui perusahaan peraturan dan piagam amandemen, (2) membuat perubahan undang-undang negara dalam menerapkan suara terbanyak jika memungkinkan, (3) menerapkan kebijakan suara mayoritas di SEC dan bursa saham nasional, dan (4) CalPERS mengubah Prinsip Dasar tata kelola korporat dan Pedoman untuk mempromosikan suara terbanyak untuk direktur.

D. Ukuran, Komposisi dan Kompetensi dewan komisaris Ukuaran Dewan Komisaris menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics : Hasil penelitian akademis mengenai ukuran dan efektivitas dewan tidak dapat disimpulkan, dan arah yang tidak jelas. Di satu sisi. ukuran dewan kecil dianggap efisien karena proses musyawarah menjadi tidak memakan waktu disbanding dengan ukuran dewan yang lebih besar. Di sisi lain. dewan besar bisa lebih efektif dalam memantau tindakan manajerial terutama karena dengan meningkatkan jumlah direksi yang terlibat dengan pemantauan, kesempatan untuk kesalahan menurun dan kolusi menjadi lebih sulit. Ukuran dewan 9-15

9

direksi dianggap memadai disesuaikan dengan jumlah komite dewan berdiri (audit, kompensasi, nominasi, pemerintahan), ukuran perusahaan, dan tingkat operasinya. Komposisi Anggota Dewan Komisaris menurut KNKG: 1.

Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2.

Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

3.

Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris menurut KNKG: 1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. 3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. 4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG E. Asurans terhadap independensi komisaris independen

10

Asurans terhadap independensi dewan menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, adalah sebagai berikut : Independensi dewan dalam perusahaan sangat penting untuk berfungsinya dan tujuan dewan. Beberapa definisi dewan independen diberikan dalam literatur dan dengan sumber otoritatif. Pengertian paling komprehensif diberikan oleh CII sebagai berikut : Sebuah dewan independen adalah seseorang yang tidak hanya profesional, bukan anggota keluarga, atau tidak memiliki koneksi keuangan untuk korporasi, ketua, CEO atau pejabat executieve lain nya. Definisi dewan independen hanya menyatakan bahwa untuk menjadi independen, dewan tidak boleh memiliki hubungan lain dengan perusahaan selainnya direktur. Jika hal itu terjadi maka dapat membahayakan objektivitas dewan dan loyalitas kepada para pemegang saham perusahaan. Kualitas dan kuantitas dewan independen di dalam perusahaan dapat memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas dewan dalam mewakili dan melindungi pemegang saham.

F. Proses Pelaskanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi Menurut OECD proses pelaksanaan tugas dewan komisaris dan dewan direksi adalah: 1.

Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada: a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko; b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham; c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar; d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

2. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini: a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;

11

b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan; c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan personalianya; d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, proses pelaksanaan tugas dewan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut: Kewajiban fidusia berarti bahwa, sebagai wali pemegang saham, direksi harus dapat dipercaya, bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, dan investor pada gilirannya memiliki keyakinan dalam tindakan direksi. Direksi harus menyadari tugas utama mereka adalah untuk menjadi penjaga gerbang perusahaan dengan melindungi investor dan bekerja menuju pencapaian nilai pemegang saham penciptaan dan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan. Literatur tata kelola perusahaan menyajikan tugas fidusia dewan direksi sebagai berikut: a. Tugas perawatan Tugas perawatan karena menentukan cara di mana direksi harus melaksanakan tanggung jawab mereka. Berkaitan dengan kedua direksi pengambilan keputusan otoritas baik keputusan bisnis rutin atau keputusan strategis dan tanggung jawab pengawasan mereka memantau fungsi manajerial, pengawasan internal, pelaporan keuangan, dan kegiatan audit. Untuk secara efektif memenuhi tugas perawatan karena , direktur harus: 1) bertindak demi kepentingan terbaik dari perusahaan dan pemegang saham.

12

2) bertindak dengan itikad baik dengan cara yang dipercaya dan dianggap dalam kepentingan terbaik pemegang saham perusahaan. 3) latihan bahwa perawatan yang diharapkan dari "orang yang masuk akal" di bawah keadaan yang sama. 4) diberitahu tentang urusan bisnis perusahaan. 5) latihan fungsi pengawasan waspada. 6) menjamin informasi yang dapat dipercaya proses pelaporan. 7) memantau pemenuhan dengan hukum yang berlaku, peraturan, dan regulasi . Kegagalan untuk menegakan ketentuan tersebut dapat merupakan pelanggaran kewajiban fidusia perawatan diharapkan direksi. b. Tugas loyalitas Tugas loyalitas membutuhkan untuk pengendalian diri dalam mengejar kepentingan mereka sendiri atas kepentingan perusahaan. Tugas loyalitas melarang direksi melakukan transaksi diri berurusan tidak adil yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, bersaing dengan perusahaan, atau menggunakan aset perusahaan atau informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Memang, pelanggaran loyalitas dapat terjadi bahkan tanpa adanya konflik kepentingan jika direksi sadar mengabaikan tugas mereka kepada perusahaan dan pemilik saham tersebut c. Tugas itikad baik Tugas itikad baik merupakan elemen penting dari kewajiban fidusia direktur, dan setiap yang tidak bertanggung jawab, sembrono, tidak rasional, dan jujur perilaku atau tindakan oleh direksi melanggar kewajiban fidusia ini. Tugas ini tidak didefinisikan dengan baik dalam hukum dan sastra karena patung negara alamat hanya dua tugas perawatan dan loyalitas. Selain itu, mengabaikan disengaja (kelalaian) dan kurangnya penerapan due diligence untuk tugas perawatan dan

13

kesetiaan dan sadar melanggar hukum yang berlaku , peraturan , dan ketentuan tersebut menunjukkan itikad buruk. d. Tugas untuk mempromosikan sukses Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan mempromosikan keberhasilan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab direktur termasuk menyetujui pembentukan tujuan strategis, tujuan, dan kebijakan yang mempromosikan abadi nilai pemegang saham dan peningkatan serta perlindungan nilai stakeholder lainnya. Penciptaan nilai pemegang saham dapat dicapai ketika perusahaan terlibat dalam keputusan strategis, kegiatan, dan kinerja yang berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. e. Kewajiban untuk melakukan uji, penilaian independen, dan keterampilan Tanggung jawab pengambilan keputusan akhir berada di tangan dewan perusahaan dari direksi. Jadi direksi harus melakukan due diligence, keterampilan, dan penilaian independen dalam membuat keputusan strategis. Direksi harus memiliki pengetahuan tentang bisnis perusahaan dan urusan, terus memperbarui pemahaman mereka tentang kegiatan perusahaan dan kinerja, dan menggunakan ketekunan yang wajar dan penilaian independen dalam membuat keputusan. f. Tugas untuk menghindari konflik kepentingan Direksi harus menghindari situasi yang dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan yang akan membahayakan kepercayaan investor dalam fungsi pengawasan mereka atau mpair kemandirian mereka dalam membuat keputusan strategis. Potensi konflik kepentingan dapat terjadi ketika seorang direktur: 1) Menerima hadiah materi manfaat dari pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan perusahaan 2) Secara langsung atau tidak langsung masuk ke dalam transaksi atau pengaturan dengan perusahaan

14

3) Memperoleh pinjaman besar dari perusahaan 4) Terlibat dalam opsi saham dihitung sejak g. Tugas fidusia dan aturan keputusan bisnis Direksi secara efektif memenuhi kewajiban fidusia, beroperasi di bawah doktrin hukum yang disebut "bisnis penghakiman aturan". Di bawah hukum negara, direksi bertanggung jawab atas tugas fidusia, dan standart penghakiman aturan bisnis biasa dilakukan dalam bisnis, direksi yang membuat keputusan dengan itikad baik. Berdasarkan penalaran rasional dan cara yang tepat, dapat dilindungi dari kewajiban kepada pemegang saham perusahaan dengan alasan bahwa mereka telah tepat memenuhi kewajiban fidusia mereka. Untuk lebih efektif melaksanakan tugas fidusia mereka, dewan direksi harus: 1) Mengkaji dan menyetujui strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan 2) Menunjuk kompensasi dan bila perlu , mengabaikan eksekutif senior perusahaan 3) Menunjuk,

kompensasi

dan

mengawasi

pekerjaan

auditor

independen perusahaan dan memecat mereka ketika dianggap dibenarkan. 4) Mengawasi laporan keuangan perusahaan. 5) Mengawasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan abadi dalam menciptakan dan meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus melindungi kepentingan stakeholders. 6) Mengevaluasi kinerja dewan direktur perusahaan , komite dewan , dan anggota individu komite. G. Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi :Penilaian kinerja terhadap dewan dan anggotanya Menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi dalam penilaian kinerja terhadap dewan dan anggotanya adalah sebagai berikut:

15

Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi dapat diklasifikasikan ke dalam akuntabilitas kepada pemegang saham, akuntabilitas untuk efektivitas operasi, dan akuntabilitas untuk keterlibatannya dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan. 1.

Akuntabilitas kepada Pemegang Saham. Dewan direktur perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Untuk secara efektif melaksanakan akuntabilitas kepada pemegang saham, dewan harus (a) mempertimbangkan untuk mengadopsi usulan pemegang saham yang menerima mayoritas suara untuk atau melawan; (b) mengambil tindakan pada rekomendasi yang disetujui oleh mayoritas pemegang saham; (c) berinteraksi dengan pemegang saham besar, menanggapi komunikasi dari pemegang saham, dan mempertimbangkan pandangan mereka, masukan, dan wawasan tentang tata kelola dan pengawasan yang penting; dan (d) menghadiri pertemuan pemegang saham tahunan dan bersedia untuk menjawab pertanyaan pemegang saham.

2.

Akuntabilitas Operasi Dewan. Dewan direktur perusahaan harus bertanggung jawab untuk operasi : (a) memastikan direksi bekerja menuju pencapaian misi perusahaan dan tujuan strategis (b) melakukan evaluasi secara berkala dewan direksi dan individu, termasuk penilaian keterampilan teknis dewan, keahlian keuangan, pengalaman, dan kualifikasi lainnya; (c) memerlukan pengembangan profesional dan pendidikan bagi direksi; dan (d) menetapkan standar yang tinggi untuk menghadiri pertemuan komite dewan akhir.

3.

Akuntabilitas Keputusan Strategis dan Kinerja. Dewan direksi perusahaan harus mengawasi kesesuaian dan kesehatan rencana strategis manajerial, keputusan, tindakan, dan kinerja untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan dalam kegiatan MBL ekonomi, pemerintahan, etika, sosial, dan langkah-langkah lingkungan. Dewan harus memperoleh informasi yang diperlukan tentang operasi perusahaan dan proses

16

pelaporan keuangan, dan menjaga keakraban dengan urusan bisnis perusahaan dan persyaratan pelaporan. H. Sistem remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi Menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, system remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut: Remunerasi direksi baru-baru ini mendapat perhatian besar sebagai perusahaan dilengkapi remunerasi tunai untuk direksi mereka sebagai direktur luar juga telah mendapatkan manfaat dari opsi saham dihitung sejak. Tidak ada cara ajaib untuk menentukan bagaimana untuk membayar direksi dan berapa banyak untuk membayar mereka. Namun, persepsi umum dan praktik terbaik menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan saham mengurangi pembayaran tunai, dan perubahan kompensasi harus selaras dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham ditentukan oleh dewan, disetujui oleh pemegang saham, dan sepenuhnya diungkapkan dalam pelaporan publik. Secara tradisional, remunerasi direktur terdiri dari pengikut untuk keanggotaan dewan dan biaya untuk menjadi anggota komite dan menghadiri rapat direksi dan komite. Dalam meningkatnya jumlah waktu, komitmen, dan tanggung jawab yang diperlukan direksi untuk memenuhi tugas fidusia mereka dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan pengaruh positif pada kompensasi mereka. Pedoman ini menyarankan (1) Remunerasi Direktur terdiri dari kombinasi dari kedua tunai dan saham, (2) Semua direksi harus memiliki saham di perusahaan, (3) Direktur seharusnya membayar sesuai harga pasar. (4) Semua remunerasi yang tidak biasa harus ditinjau dan disetujui oleh direksi independen dan diungkapkan dalam laporan proxy, (5) pensiun dan tunjangan pasca kerja tidak boleh diberikan kepada direksi luar, dan (6) pemegang saham harus menyetujui kompensasi direktur. Eksekutif dan direksi harus diberi kesempatan atau bahkan diminta untuk memiliki saham yang wajar dari saham biasa perusahaan. Komite Kompensasi harus menentukan jumlah dan persentase kepemilikan saham

17

eksekutif yang akan memotivasi mereka untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan para pemegang saham. Penelitian akademik, menemukan hubungan antara tingkat direksi, kepemilikan eksekutif, dan kinerja perusahaan karena itu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan kepemilikan asalkan disimpan di bawah 50 persen. Rencana kepemilikan sasaran menjadi sarana untuk memberikan insentif untuk kinerja yang unggul dengan mendorong direksi dan pejabat untuk menahan tingkat minimum tertentu ekuitas (misalnya, 10 persen) dibandingkan dengan gaji pokok mereka (misalnya, empat kali gaji pokok). Penelitian akademik juga menunjukkan bahwa (1) kinerja perusahaan yang buruk dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepemilikan manajerial, dan (2) peningkatan yang signifikan dalam hasil kepemilikan eksekutif peningkatan kinerja operasi dan pasar saham masa depan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus mempertimbangkan mengadopsi rencana kepemilikan sasaran sesuai dengan atribut tata kelola perusahaan dan struktur modal. Hal ini dirasakan bahwa opsi saham dapat menyebabkan direksi untuk anehnya menggunakan insentif jangka pendek untuk artifisial meningkatkan harga saham perusahaan I. Peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan Menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics, peran dan tanggung jawab sekertaris perusahaan adalah: Sekretaris Perusahaan dapat mengambil penundaan dari pertemuan dewan dan dengan saran dari penasehat hukum perusahaan. Utnuk menyiapkan laporan dan memasukkannya dalam catatan perusahaan untuk tanggung jawab kepada direktur. Jika perusahaan dengan undang-undang memerlukan persetujuan jeda/waktu sebelum mereka resmi. Penundaan harus disetujui pada pertemuan dewan berikutnya. J. Fungsi pengawasan Fungsi Pengawasan dewan menurut KNKG adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai

18

hal-hal

yang

ditetapkan

dalam

anggaran

dasar

atau

peraturan

perundangundangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat. 2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. 3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi. 4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. 5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. 6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas

terhadap

kelestarian

lingkungan,

sekurang-kurangnya

harus

19

membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. K. Peran Akuntan professional dalam memfasilitasi tanggung jawab dewan Menurut Rezaee, Zabihollah (2009) dalam Corporate Governance and Ethics Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab dewan: Akuntan

profesional

dalam

Komite

Audit

bertujuan

untuk

melaksanakan dan mendukung fungsi pengawasan dewan, khususnya di bidang yang terkait dengan pengendalian internal, manajemen risiko, laporan keuangan, dan kegiatan audit . Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab dewan menurut KNKG adalah sebagai berikut : Peran akuntan profesional dalam Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

BAB III KAJIAN KASUS

20

(Penialian Praktik OECD CG Prinsip 3 di PT Aneka Tambang Tbk) A. Hasil dari Penilaian GCG PT. ANTAM berdasarkan laporan tata kelola PT. Antam Tbk. : Penilaian dilakukan melalui atas dokumen dan wawancara di kantor pusat antam. Tidak melakukan validasi terhadap informasi yang diberikan oleh manajemen pada saat pelaksanaan penilaian.Manajemen antam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, dan mutakhir. Penilaian ini memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan kesimpulan.Penilaian ini tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan antam terhadap persyaratan tertentu. 1.

Meletakkan Pondasi yang Kuat Bagi Pengawasan dan Pengelolaan Perusahaan Antam

telah

menyusun

dengan

jelas,

serta

melakukan

pengungkapan dengan jelas dan memadai mengenai tugas dan tanggung jawab

masing-masing

dewan

Komisaris

dan

direksi,

termasuk

keseimbangan wewenang untuk mencegah kewenangan berlebih yang dimiliki individu serta memungkinan adanya kerangka yang memadai untuk dapat memahami akuntabilitas dan kontribusi dari dewan Komisaris dan direksi serta setiap direktur. Peningkatan dapat dilakukan terkait dengan implementasi mekanisme penilaian kinerja manajemen senior, termasuk pengungkapannya. 2.

Membuat Struktur Dewan Komisaris dan Direksi yang Memberi Nilai Tambah Antam telah memiliki dewan Komisaris dandireksi yang secara kolektif, mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.Peningkatan dapat dilakukan terkait dengan ketepatan waktu perumusan KPI dan evaluasi pencapaiannya. 21

3.

Mendorong Pengambilan Keputusan yang Etis dan Bertanggung Jawab

21

Antam telah melakukan usaha yang cukup baik dalam mendorong pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, dan untuk patuh terhadap kewajiban hukum, serta dengan memperhatikan ekspektasi yang wajar dari pemangku kepentingan.Kami juga mencermati bahwa antam telah membuat kerangka kerja untuk mendorong terbentuknya budaya etika dalam organisasi, melalui pemutakhiran Pedoman Perilaku, pembuatan pernyataan tahunan untuk patuh terhadap pedoman perilaku dan mekanisme pengaduan.Pedoman perilaku tersedia di portal intranet antam untuk sosialisasi internal, serta diwebsiteantam untuk sosialisasi eksternal. 4.

Menjaga Integritas Dalam Pelaporan Keuangan Antam telah membuat struktur reviewdan otorisasi yang dirancang untuk memastikan penyajian wajar dan faktual atas laporan keuangan, melalui pembentukan Komite audityang memiliki peran yang signifikan dalam melakukan penilaian aspek keuangan, serta dengan keberadaan proses untuk memastikan independensi dan kompetensi auditor eksternal.

5.

Melakukan Pengungkapan Informasi Secara Tepat Waktu dan Seimbang Antam telah mengungkapkan posisi dan kinerjakeuangannya dengan seimbang dan tepat waktu.

6.

Menghargai Hak Pemegang Saham Antam telah menyediakan kerangka untuk meningkatkan peran serta pemegang saham dalam berkomunikasi dan berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta akses terhadap informasi kinerja perusahaan, termasuk informasi keuangan.

7.

Mengetahui dan Mengendalikan Risiko Antam telah membuat kebijakan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, serta melakukan identifikasi dan pengendalian risiko usaha yang material. Namun antam masih memerlukan perbaikan pada struktur yang dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan risiko pelaporan keuangan, dikarenakan

22

kerangka kerja untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internalnya yang terkait dengan risiko pelaporan keuangan telah mencukupi dan beroperasi secara efektif, dalam semua hal yang material saat ini masih dalam tahap pengembangan. 8.

Memberikan Remunerasi Secara Wajar dan Bertanggung Jawab Antam telah menyediakan kerangka untuk memastikan bahwa tingkat dan komposisi remunerasi telah mencukupi dan wajar, serta terkait dengan kinerja, sepanjang hal tersebut tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku bagi antam sebagai BUMN.

B. Introduction PT ANEKA TAMBANG Tbk. 1. Profil perusahaan Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral yang dimiliki. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham.Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit.Sebagai perusahaan pertambangan, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik.Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi

23

sebagai good corporate citizen sangat penting. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan 2. Visi Antam Visi Antam : "Menjadi korporasi

global berbasis pertambangan

dengan

pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia" Misi Antam : 

Membangun dan menerapkan praktik-praktik terbaik kelas dunia untuk menjadikan Antam sebagai pemain global.



Menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi tepat guna dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup.



Mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.



Mendorong pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis berbasis pertambangan, diversifikasi dan integrasi selektif untuk memaksimalkan nilai pemegang saham



Meningkatkan

kompetensi

dan

kesejahteraan

pegawai

serta

mengembangkan budaya organisasi berkinerja tinggi. 

Berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi, khususnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Struktur organisasi PT ANEKA TAMBANG Tbk.

24

Penerapan GCG pada PT ANEKA TAMBANG Tbk. Awal penerapan GCG Antam didasari atas kebutuhan Perusahaan untuk tumbuh, berkembang serta berkelanjutan.Dual listing di bursa menjadi pendorong Antam untuk menerapkan GCG sebagai suati sistim, yakni sistem pengelolaan Perusahaan yang baik selain sejalan dengan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Antam terus berbenah menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan GCG.Pengembangan GCG Antam mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru.Antam telah mengembangkan GCG dengan membangun aspek infrastruktur GCG, baik hard structure maupun soft structure. 1. Hard structure yang telah dibangun diantaranya adalah dengan dibentuknya Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Independen beserta lima komite penunjang Dewan Komisaris, meliputi Komite Audit,

Komite

GCG,

Komite

NOMINASI

Remunerasi

dan

Pengembangan SDM, Komite CSR Lingkungan dan Pasca-tambang (CSR-LPT), dan Komite Manajemen Resiko. 2. Soft structrure GCG yang telah dikembangkan diantaranya: a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) Digunakan untuk memastikan agar kegiatan usahanya dilaksanakan secara adil, bertanggungjawa dan transparan. PKP merupakan kumpulan kebijakan yang disusun berdasarkan prinsip GCG sebagai acuan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan serta sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan

pengawasan

dan

25

pengendalian, sekaligus menjadi kriteria penguji dalam mengkaji kesahihan dari semua keputusan dan peraturan yang dikeluarkan PT Aneka Tamban Tbk. 1) Management Policy 2) Standart Operating Procedure (SOP) 3) Standar Etika (Code of conduct) Perusahaan Dimana harus ditandatangani setiap tahunnya dan wajib ditaati seluruh insan PT Aneka Tambang Tbk. 4) Chater Dewan Komisaris 5) Chater Direksi 6) Chater Internal Audit. Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior terus meningkatkan kapabilitas dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua pihak juga berupaya untuk memperkuat hubungan kerja satu sama lain. Singkatnya, Antam menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama diantara organorgan tata kelola, manajemen dan staf untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di Antam secara berkelanjutan. Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk lima Komite di tingkat Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM (NRPSDM), Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite CSR dan Pasca Tambang. Setiap Komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masingmasing piagam yang dimiliki. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite NRPSDM dengan menggunakan sistem self-assessment atau peer evaluation sebagaimana ditentukan dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil kinerja dilaporkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Evaluasi ini dilakukan menggunakan kriteria yang disebutkan dalam manual kebijakan perusahaan seperti tingkat kehadiran di rapat

26

Dewan Komisaris atau rapat Komite.Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Key Performance Indicators (KPIs) dan hasilnya dilaporkan di dalam RUPS. Contoh dari KPI diantaranya pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, struktur biaya, solvabilitas/tingkat hutang, penjualan, kepuasan konsumen, inovasi, proses operasional, risiko operasional, proses peraturan dan lingkungan, teknologi informasi yang terintegrasi, iklim organisasi, dan kompetensi karyawan. Evaluasi kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris menggunakan sistem self-assessment atau peer evaluation. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa kriteria seperti kehadiran di rapat Komite. Sebagai tambahan, Komite juga dievaluasi menggunakan aspek benturan kepentingan, pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab Komite. Antam mengadopsi Sistem Manajemen berbasis Kinerja untuk mengevaluasi kinerja manajemen senior yang didasarkan pada beberapa faktor kunci seperti manajemen biaya, inovasi, proses operasional dan kepuasan pelanggan. Kinerja masing-masing senior manajemen terhubung dengan kinerja Direksi yang keseluruhannya berada dalam sistem Key Performance Index. Antam saat ini tengah bersiap untuk mengimplementasikan sistem imbal hasil berbasis kinerja bagi karyawannya yang akan menghubungkan kinerja masing-masing individu dengan remunerasi yang diperoleh. Evaluasi kinerja secara kolektif disetujui oleh Direksi dan setiap senior manajemen.Setiap tahun Direksi bertemu dengan senior manajemen dari unit bisnis di dalam forum Rapat Pimpinan untuk mengevaluasi dan memberi masukan terhadap kinerja masing-masing unit bisnis. Praktik GCG Antam telah memperoleh pengakuan dari banyak pihak eksternal.Pada bulan November 2010 Antam memperoleh berhasil meraih penghargaan Best Overall dalam ajang GCG Award 2010 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).Pemilihan dilakukan berdasarkan survei dan penilaian yang independen terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan, dimana Antam berhasil mendapatkan skor tertinggi. Kriteria penilaian antara lain adalah

27

1. perlindungan hak pemegang saham 2. perlakuan adil terhadap pemegang saham 3. peran pemangku kepentingan 4. pengungkapan dan transparansi 5. serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian atas kriteria-kriteria tersebut dilakukan berdasarkan OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development) Guidelines.IICD juga melakukan assessment secara independen terhadap informasi publik yang tersedia di website perusahaan maupun website para regulator bursa. Predikat Best Overall dalam GCG Award dari IICD tersebut merupakan penghargaan kedua yang diterima Antam, setelah penghargaan yang sama juga diterima di tahun 2009 lalu. Pada bulan Desember 2010 Antam juga kembali meraih predikat perusahaan Sangat Terpercaya pada ajang Good Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2009. Penilaian CGPI 2009 ini dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) melalui empat tahapan terhadap perusahaan publik (emiten), BUMN, dan perusahaan lain. 3. Tujuan penerapan GCG di ANTAM adalah sebagai berikut: a. Tercapainya pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga

meningkatkan

kemakmuran

Perusahaan,

serta

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Stakeholders lainnya b. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Shareholders,

Dewan

Komisaris,

Direksi,

dan

seluruh

Stakeholders Perusahaan c. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan d. Pengelolaan sumber daya secara lebih amanah e. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders f. Perbaikan budaya kerja Perusahaan

28

g. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan

seluruh

insan

Antam

berikut

peningkatan

kemanfaatan bagi Stakeholders Perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mampu memastikan aset dikelola secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. selain itu, perusahaan akan mampu menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan etika bisnis yang telah disepakati dan dijunjung tinggi bersama.

BAB IV SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang sudah diuraikan di pembahasan seblumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: PT ANTAM sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan sangat baik. Dimana Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance, GCG) telah menjadi

29

salah satu elemen penting bagi perusahaan Antam dalam usaha untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan pertambangan internasional. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkelanjutan sangat membantu perusahaan dalam peningkatan kualitas kinerja dewan komisaris beserta karyawannya.Serta kebijakan yang diambil mengenai sistem remunerasi merupakan upaya yang cukup baik untuk meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga shareholder value juga dapat ditingkatkan. Dengan GCG PT. ANTAM Tbk. menciptakan agent of change melalui GCG Champion. Antam membuat program untuk mengakomodasi ide dan inovasi dari berbagai jabatan di perusahaan.Seluruh hasil inovasi dari program tersebut disimpan dalam portal perusahaan sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai Antam.Selain itu para direksi harus melakukan sharing informasi setelah melakukan kunjungan bisnis, agar semua karyawan mempunyai kesamaan visi dan informasi.PT Antam juga mendapatkan manfaat yaitu dapat meningkatkan shareholder value, mendapatkan dan menjaga kepercayaan investor dan kreditor, dapat menarik investor dari luar, memperoleh citra yang baik, dan menciptakan iklim yang sehat.

30

DAFTAR PUSTAKA

IAI, 2015. Modul Chartered Accountant : Etika Profesi dan Tata kelola Korporat

http://justisiamaabuat.blogspot.co.id/2016/04/prinsip-tanggung-jawab-dewanetika.html diakses tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 14.50 WITA

30

http://nyarimakalah.blogspot.co.id/2015/06/makalah-good-corporate-governancedan.html diakses tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 14.20 WITA

31