6. Kebijakan Dan Pengembangan Sektor Industri

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

“KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI” Disusun Oleh : KELOMPOK 10 KELAS - A

1. Navilla Chaq 2. Ria Puspita Dewi 3. Diana Pratiwi 4. M. Ali Rofiqi 5. Zulfikar Ali Akbar 6. Naomi indriyanti K. P.

2008210483 2012210022 2012210083 2012210190 2012210465 2013210168

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul “KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI” dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini kami susun dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan menambah pengetahuan kami tentang kebijakan sektor industri dan pengembangan sektor industri di Indonesia saat ini dan masalah yang sedang dihadapi pada sektor industri saat ini Kami berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok kami, atas kerjasamanya dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu Zamida yang telah memberikan motivasi kepada kami, sehingga kami dapat memahami materi yang telah kami buat. Kami mohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan, dan kekurangan. Oleh karena itu kami sangat berbesar hati untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kelompok kami. Kami harap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi teman teman di STIE Perbanas Surabaya.

Surabaya, 09 November 2014

Penyusun

Perekonomian Indonesia

Page 1

“STABILITAS HARGA DAN ANTISIPASI EKONOMI DI DALAM SEKTOR INDUSTRI” A. PENDAHULUAN Kebijakan di dalam sektor industri terdiri dari : 1. Pembangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regionalnasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. 2. Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perlu didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang dan maju,sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 3. Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi (koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. 4. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis. 5. Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikut industri turunannya. Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pemerintah juga melakukan pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah usaha kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya sesuai potensi dan bidang usaha yang ditekuninya selama ini. Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan Perekonomian Indonesia

Page 2

IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Arah kebijakan adalah salah satu menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalu iprogram legislasi. Selanjutnya mengembangkan peraturan perundangundangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikankepentingan nasional. Perioritas kebijakan juga merupakan salah satu sasaranutama untuk dicapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintahdalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Maka dalam ketentuan kebijaksanaan (policy) kebijakan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjaminterhadap terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yangdikehendaki. Jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya proses pertimbangan untuk menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-citaatau keinginan yang dicapai tersebut, sehingga menghasilkan suatu buktikebijakan untuk kepentingan umum yang merobah keadaan untuk yang lebih baik.Untuk menentukan suksesnya percepatan pembangunan saat ini juga masadepan terkait dengan penerapan perdagangan bebas dalam kesepakatan regional AFTA-China, maka salah satu arah dan prioritas kebijakan yang akandilaksanakan adalah pemulihan (recovery) ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mendorong dan memberi arahan kepada setiap daerah untuk secara sungguh-sungguh dan sistematis melaksanakan pemulihan ekonomi gunauntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. MASALAH Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh stabilitas keuangan dan stabilitas moneter. Stabilitas keuangan sangat penting artinya karena dalam sistem keuangan yang stabil, lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien ke dalam kegiatan produktif, memprediksi sekaligus mengukur risiko finansial, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan (shocks). Sedangkan stabilitas moneter lebih mengacu pada harga-harga secara umum. Bagi Indonesia sebagai negara yang menganut perekonomian terbuka, keterkaitan antara stabilitas keuangan dan kebijakan moneter menjadi semakin longgar, karena perekonomian yang terbuka cenderung lebih rentan terhadap berbagai gangguan eksternal. Tahun 2008 telah berakhir dengan serangkaian peristiwa besar, mulai dari kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai 147 dollar AS per barrel (11 Juli 2008), hancurnya pasar modal sesudah kebangkrutan Lehman Brothers (15 September 2008), serta kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi harga BBM bersubsidi telah diturunkan kembali pada Desember 2008 dan Januari 2009 ini.

Perekonomian Indonesia

Page 3

Departemen Perindustrian melaporkan kondisi perindustrian dalam negeri, meliputi industri minyak goreng sawit, industri pengolahan daging, dan industri pengolahan susu. Hal ini diperlukan untuk meninjau stabilitas harga dan antisipasi ekonomi. C. PEMBAHASAN MATERI 1. Industri Minyak Goreng Sawit

Uraian 2001 2002 2003 2004 2005

produksi 23.94 25.22 28.08 30.89 33.5

konsumsi 23.79 25.09 28.31 29.99 33.03

8.79%

8.59%

Pertumbuhan /tahun Sumber : Kementerian Perindustrian

Dalam perekonomian nasional, 4iindustri berbasis kelapa sawit masih memegang peranan penting, khususnya sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat (antara lain minyak 4ndust), penghasil devisa dan penyerapan tenaga kerja. Produksi minyak 4ndust sawit (MGS) nasional tahun 2008 sebesar 8,32 juta ton (setara dengan 11,40 juta ton CPO). Sementara kebutuhan minyak 4ndust nasional tahun 2008 sekitar 3,79 juta ton untuk konsumsi dan kebutuhan 4industri. Meskipun produksi bahan baku CPO untuk 4industri MGS dalam negeri cukup tersedia, namun dalam kenyataannya harga MGS di dalam negeri cenderung meningkat mengikuti peningkatan harga CPO internasional. Oleh karenanya, pemerintah sejak tahun 2008 memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) MGS untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan lainnya yang akan / mungkin diambil pemerintah adalah :   

Mempertimbangkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) MGS kemasan sederhana / curah. Harga BBM untuk 4industri diturunkan dari Rp 6.000,- perliter. Apabila harga MGS dalam negeri tidak diturunkan sesuai HET (sesuai perkiraan kewajaran), maka perlu dikenakan PE sebagai penalty.

Perekonomian Indonesia

Page 4

2. Industri Pengolahan Daging

Provinsi

Produksi Daging 2007

2008

2009

2010

70 662

2011

76 066

2012

78 476

2013

Jawa Barat

50 646

70 010

74 312

71 881

Jawa Tengah

46 855

45 736

48 340

51 001

60 322

60 893

61 141

Jawa Timur

81 538

85 173

107 768

109 016

112 447

110 762

100 707

Masalah utama pengembangan 5industri pengolahan daging adalah ketersediaan bahan baku baik dalam jumlah, kualitas maupun harga. Saat ini pasokan bahan baku dari dalam negeri masih sangat terbatas sehingga masih bergantung dari bahan baku impor. Permasalahan dalam mengimpor bahan baku daging adalah terbatasnya negara yang diperbolehkan mengimpor (hanya Australia dan New Zealand) sehingga produk daging olahan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk sejenis ex impor yang bahan bakunya lebih murah karena dipasok dari negara selain Australia dan New Zealand. Sehubungan dengan dengan kondisi tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah antara lain : 

   

Mempercepat pelaksanaan pemberlakuan izin impor daging selain dari negara-negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau country free(hanya Australia dan New Zealand) juga diperbolehkan impor daging dari negara yang memiliki daerah bebas PMK arau free zone area seperti Brazil dan Uruguay. BM DTP atas bahan penolong yang saat ini dikenakan BM 5%, antara lain sarung sosis, tepung kedelai dan kemasan yang saat ini BM-nya 5 – 15%. Bahan penolong liquid egg (telur cair) beku agar dimasukikan dalam katagori produk primer pertanian yang dibebaskan PPN-nya. PPN DTP atas kemasan 5ndustr dan kaleng. Menurunkan harga BBM 5industri yang saat ini sebesar Rp 6.000,- perliter

3. Industri Pengolahan Susu

Produksi Susu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah (000 Ltr)

19 439,21

19 210,49

16 240,95

36 460,64

30540,00

58817,00

Nilai (Juta Rp)

60 151,99

59 535,43

48 798,93

125 499,89

242 517,01

257712,90

Industri pengolahan susu mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan kecukupan gizi bagi masyarakat. Namun demikian, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih cukup rendah dan baru mencapai rata-rata 7-8

Perekonomian Indonesia

Page 5

liter/kapita/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi susu negara-negara ASEAN lainnya yang telah mencapai lebih dari 20 liter/kapita/tahun. Produksi susu olahan tahun 2008 mencapai 556.000 ton (1,79 juta ton setara susu segar) dengan produk olahannya, yaitu susu bubuk, susu kental manis dan susu cair (UHT/Pasteurisasi/Strerilisasi). Saat ini mulai tumbuh dan berkembang 6industri-industri susu skala menengah dan kecil yang umumnya menghasilkan susu cair yang berbasis pada penggunaan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN). Namun untuk dapat berproduksi secara optimal, 6industri pengolahan susu saat ini masih harus mengimpor sekitar 70 persen bahan baku yang dibutuhkannya. Dalam pengolahan 6industri susu untuk memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat dengan harga terjangkau, perlu adanya dukungan dari 6ndust-sektor terkait utamanya usaha peternakan sapi perah di dalam negeri. Oleh karena itu usaha peternakan sapi perah di dalam negeri perlu mendapat perhatian yang lebih intensif, sehingga diharapkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 6industri susu dalam negeri. Kebijakan yang telah dan akan diambil Pemerintah yang menyangkut 6industri pegolahan susu, antara lain :       

Mengurangi beban biaya produksi dengan pemberian fasilitas BM DTP bahan baku susu perlu dilanjutkan. Melakukan penurunan harga BBM dan bahan kemasan. Menetapkan SSDN sebagai barang strategis sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Memberikan bantuan mesin peralatan cooling unit di daerah-daerah penghasil susu segar. Menetapkan 6industri pengolahan susu sebagai salah satu 6industri prioritas untuk dikembangkan. Mendorong investasi baru maupun perluasan 6industri pengolahan susu dengan memberikan fasilitas pengurangan PPh. Membantu mengurangi beban biaya produksi sebagai antisipasi dampak krisis keuangan global dengan memberikan fasilitas BM DTP untuk bahan baku susu.

D. KESIMPULAN Dalam perekonomian nasional, 6industri berbasis kelapa sawit masih memegang peranan penting, khususnya sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat (antara lain minyak 6ndust), penghasil devisa dan penyerapan tenaga kerja. Sawit (MGS) nasional tahun 2008 sebesar 8,32 juta ton (setara dengan 11,40 juta ton CPO). Sementara kebutuhan minyak 6ndust nasional tahun 2008 sekitar 3,79 juta ton untuk konsumsi dan kebutuhan 6industri. Meskipun produksi bahan baku CPO untuk 6industri MGS dalam negeri cukup tersedia, namun dalam kenyataannya harga MGS di dalam negeri cenderung Perekonomian Indonesia

Page 6

meningkat mengikuti peningkatan harga CPO internasional. Oleh karenanya, pemerintah sejak tahun 2008 memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) MGS untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Masalah utama pengembangan 7industri pengolahan daging adalah ketersediaan bahan baku baik dalam jumlah, kualitas maupun harga. Saat ini pasokan bahan baku dari dalam negeri masih sangat terbatas sehingga masih bergantung dari bahan baku impor. Permasalahan dalam mengimpor bahan baku daging adalah terbatasnya negara yang diperbolehkan mengimpor (hanya Australia dan New Zealand) sehingga produk daging olahan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk sejenis ex impor yang bahan bakunya lebih murah karena dipasok dari negara selain Australia dan New Zealand. Industri pengolahan susu mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan kecukupan gizi bagi masyarakat. Namun demikian, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih cukup rendah dan baru mencapai rata-rata 7-8 liter/kapita/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi susu negara-negara ASEAN lainnya yang telah mencapai lebih dari 20 liter/kapita/tahun. Produksi susu olahan tahun 2008 mencapai 556.000 ton (1,79 juta ton setara susu segar) dengan produk olahannya, yaitu susu bubuk, susu kental manis dan susu cair (UHT/Pasteurisasi/Strerilisasi). Saat ini mulai tumbuh dan berkembang 7industri-industri susu skala menengah dan kecil yang umumnya menghasilkan susu cair yang berbasis pada penggunaan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN). Namun untuk dapat berproduksi secara optimal, 7industri pengolahan susu saat ini masih harus mengimpor sekitar 70 persen bahan baku yang dibutuhkannya. Dalam pengolahan 7industri susu untuk memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat dengan harga terjangkau, perlu adanya dukungan dari 7ndust-sektor terkait utamanya usaha peternakan sapi perah di dalam negeri. Oleh karena itu usaha peternakan sapi perah di dalam negeri perlu mendapat perhatian yang lebih intensif, sehingga diharapkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 7industri susu dalam negeri.

Perekonomian Indonesia

Page 7

DAFTAR PUSTAKA

http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/kode-etik http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=54¬ab=2 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=24¬ab=4 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=24¬ab=16 http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/06/03/98451/kementan_targetkan_produksi_susu_1 24_juta_ton_2014/

Perekonomian Indonesia

Page 8