35 KEPMEN-KP 2013_penetapan Kawasan Minapolitan

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat:

a.

bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;

b.

bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang …

5.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 13. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858); 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 17. Peraturan …

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 031); 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN. KESATU

: Menetapkan 179 Kabupaten/Kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 Provinsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 Perikanan Budidaya dan 57 Perikanan Tangkap.

KETIGA

: Daerah yang tidak termasuk dalam Keputusan Menteri ini dapat melaksanakan pengembangan kawasan Minapolitan secara mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

KEEMPAT

: Untuk mendorong pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan selanjutnya.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SOETARDJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

KAWASAN MINAPOLITAN

NO

1

PROPINSI

Aceh

NO

KABUPATEN

1

Aceh Selatan

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

1

a. Kecamatan Selatan b. Kecamatan Timur c. Kecamatan Raja d. Kecamatan Utara e. Kecamatan Tengah

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

Kluet Kluet Pasie Kluet Kluet

2

Aceh Utara

2

a. b. c. d. e. f.

3

Aceh Tenggara

3

a. Kecamatan Lawe Bulan b. Kecamatan Deleng Pokhisen c. Kecamatan Babusalam d. Kecamatan Lawe Sumur e. Kecamatan Bambel f. Kecamatan Darulhasanah g. Kecamatan Lawe Alas

4

Aceh Timur

4

a. Kecamatan Darul Aman b. Kecamatan Peureulak c. Kecamatan Idi rayeuk d. Kecamatan Idi Timur e. Kecamatan Peudawa f. Kecamatan Peureulak Barat

1

PPI Idi

5

Aceh Daya

5

a. Kecamatan Susoh b. Kecamatan Manggeng

2

PPI Serangga

Barat

Tanah Jambo Aye Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Muara Batu Dewantara

Ujung

c. Kuala …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

c. Kuala Batee d. Kecamatan Lembah Sabil

2

3

Sumatera Utara

Sumatera Barat

6

Bireun

6

a. Kecamatan Jangka b. Kecamatan Gandapura c. Kecamatan Peusasangan d. Kecamatan Jeumpa e. Kecamatan Kuala

7

Serdang Berdagai

7

a. Kecamatan Perbaung b. Kecamatan Tebing Tinggi c. Kecamatan Tebing Syahbandar d. Kecamatan Dolok Masihul e. Kecamatan Serbajadi

8

Tapanuli Utara

8

a. Kecamatan Tarutung b. Kecamatan Pahae Jae c. Kecamatan Siborongborong d. Kecamatan Muara

9

3

PPI Sialang

Tapanuli Tengah

4

PPN Sibolga

10

Kota Medan

5

PPS Belawan

11

Simalungun

6

PUD Danau Toba

12

Dharmasraya

9

a. Kecamatan Pulau Punjung b. Kecamatan Sitiung c. Kecamatan Koto Baru d. Kecamatan Tiumang e. Kecamatan Koto Salak

13

Pesisir Selatan

10

Kecamatan Koto XI Tarusan (Kawasan Mandeh)

14

Agam

11

a. Kecamatan Tanjung Raya b. Kecamatan Lubuk Basung c. Kecamatan Ampek Nagari

d. Nagari …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

d. Nagari Salareh AIA e. IV Koto Palembayan f. III Koto Silungkang g. Nagari Sungai Puar h. Sipinang, Baringin i. Kecamatan Palembayan

4

Riau

15

Pasaman

12

a. Kecamatan Rao b. Kecamatan Rao Selatan

16

Limapuluh Kota

13

a. Nagari Andaleh b. Mungo c. Kecamatan Luhak

17

Kota Padang

7

PPS Bungus

18

Pasaman Barat

8

PPI Sasak

19

Kuantan Singingi

14

a. Desa Marsawa b. KecamatanBenai

20

Indragiri Hilir

15

Kecamatan Reteh

9

PPI Kuala Enok

21

Kampar

16

Kecamatan XIII Kampar

22

Indragiri Hulu

17

Kecamatan Pasir Penyu

23

Kota Dumai

18

KecamatanSungai Sembilan

10

PPI Dumai

24

Kepulauan Meranti

11

PPI Samak

5

Kepri

25

Bintan

19

a. Kecamatan Bintan Timur b. Kecamatan Bintan Pesisir c. Kecamatan Mantang

6

Jambi

26

Batanghari

20

a. Kecamatan Ruso b. Kecamatan Kandang c. Kecamatan d. Kecamatan Senaning e. Kecamatan Ketapang f. Kecamatan Kecamatan Betung

Tanjung

Lubuk Kubu Kuap

Teluk Ture, Pulau

g. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

g. Kecamatan Lopak Aur

7

Bengkulu

27

Kerinci

12

PUD Kerinci

Danau

28

Tanjung Jabung Timur

13

PPI Panjang

Nipah

29

Muaro Jambi

21

a. Kecamatan Kumpeh Ulu b. Kecamatan Sungai Gelam, c. Kecamatan d. Maro Sebo e. Kecamatan f. Jambi Luar Kota, g. Kecamatan Sekernan h. Kecamatan Mestong

30

Merangin

22

Kecamatan Pamenang Barat

31

Kaur

23

a. Kecamatan Nasal b. Kecamatan Kelam Tengah c. Kecamatan Muara Sahung

32

Bengkulu Utara

24

a. Kecamatan Padang Jaya b. Kecamatan Arga Makmur dan c. Kecamatan Kerkap

33

Bengkulu Selatan

25

a. Kecamatan Seginim b. Kecamatan Air Nipis c. KecamatanKeduar ang

34

Kepahiang

26

a. Kecamatan Ujan Mas b. Kecamatan Pahiang c. Kecamatan Bermani Ilir d. KecamatanTebat Karai

35

Rejang Lebong

27

a. Kecamatan Padang Ulak Tanding b. Kecamatan Curup Kota

c. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

c. Kecamatan Curup Utara d. Kecamatan Curup Selatan e. Kecamatan Selupu Rejang f. Kecamatan Curup Timur g. Kecamatan Bermani Ulu Raya 8

Sumatera Selatan

36

Ogan Ilir

28

a. Kecamatan Tanjung Batu b. Kecamatan Indralaya c. Indralaya Utara d. Indralaya Selatan e. Pemulutan f. Pemulutan Barat g. Pemulutan Selatan h. Muara Kuang i. Rambang Kuang j. Lubuk Keliat

37

Ogan Komering Ilir

29

a. Kecamatan Lempuing b. Kecamatan Mesuji c. Kecamatan SP Padang d. Kecamatan Pampangan e. Kecamatan Jewawi

38

Ogan Komering Ulu

30

a. Kecamatan Pengandonan b. Kecamatan Muarajaya c. Kecamatan Ulu Ogan

39

Kota Palembang

31

Kecamatan Gandus

40

Musi Rawas

32

a. Kecamatan Purwodadi b. Kecamatan Tugu Mulyo c. Kecamatan Muara Beliti

41

Musi Banyuasin

a. Kecamatan Lais b. Kecamatan Sungai Lilin c. Kecamatan Sekayu

14

PUD Sungai Musi

42

Banyuasin

a. Kecamatan Palang Kelapa

15

PPI Sei Sungsang

b. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

b. Kecamatan Tanjung Lago c. Kecamatan Banyuasin I d. Kecamatan Mekarti Jaya e. Kecamatan Banyuasin II f.

Kecamatan Rambutan

g. Kecamatan Rantau bayur h. Kecamatan Muara Sugihan 43

Ogan Komering Ulu Timur

33

a. Kecamatan Buay Madang Timur b. Kecamatan Belitang c. Kecamatan Belitang II d. Kecamatan Belitang III e. Kecamatan Semendawai Suku III f.

Kecamatan Belitang Mulia,

g. Kecamatan Belitang Madang Raya 44

Ogan Komering Ulu Selatan

34

a. Kecamatan Warku, b. Kecamatan Muara II c. Kecamatan Muara II Kisam d. Kecamatan Kisam Ilir

9

Bangka Belitung

45

Bangka Selatan

37

Perairan Pulau-Pulau Kecil SALEPLIAT:

16

PPI Sadai

a. Sadai b. Pulau Lepar c. Pulau Liat d. Kecamatan Lepar Pongok e. Kecamatan Tukak Sadai

46. Bangka …

NO

10

11

12

PROPINSI

Lampung

Banten

DKI Jakarta

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KABUPATEN

46

Bangka Tengah

47

Bangka

17

PPN Sungai Liat

48

Belitung

18

PPN Pandan

49

Belitung Timur

19

PPI Manggar

50

Lampung Tengah

39

a. Kecamatan Kota Gajah b. Kecamatan Kalirejo c. Kampung cabang

51

Lampung Selatan

40

Kecamatan Ketapang

52

Tulang Bawang

41

a. Kecamatan Rawajitu Timur b. Kecamatan Dente Teladas

53

Pesawaran

42

a. Kecamatan Padang Cermin b. Kecamatan Punduk Pidada c. Kecamatan Gedong Tataan

54

Lampung Timur

43

a. Kecamatan Labuhan Maringgai b. Kecamatan Pasir Sakti

55

Serang

44

a. Kecamatan Pontang b. Kecamatan Tiryayasa, c. Kecamatan Tanara

56

Tangerang

45

a. Kecamatan Kronjo b. Kecamatan Mauk c. Kecamatan Pakuhaji d. Kecamatan Kemiri

57

Pandeglang

46

a. Kecamatan Sumur b. Kecamatan Panimbang

58

Kota Serang

20

PPN Karangantu

59

Kota Jakarta Utara

21

PPS Zaman

38

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

a. Kecamatan Koba b. Kecamatan Namang c. KecamatanPangka lan Baru

Tanjung

Nizam

13. Jawa …

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

13

Jawa Barat

60

Bogor

47

a. Kecamatan Ciseeng b. Kecamatan Parung c. Kecamatan Gunung Sindur d. Kecamatan Kemang

61

Indramayu

48

a. Kecamatan Losarang b. Kecamatan Indramayu c. Kecamatan Pasekan d. Kecamatan Losarang e. Kecamatan Sindang

62

Subang

49

a. Kecamatan Blanakan b. Kecamatan Legonkulon c. Kecamatan Sukasari d. Kecamatan Pusakanegara e. Kecamatan Pagaden f. Kecamatan Pagaden Barat g. Kecamatan Binong h. Kecamatan Kalijati

63

Garut

50

a. Kecamatan Tarogong Kaler b. Karang pawitan c. Wanaraja d. Pangatikan e. Sukawening

64

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

22

PPI Karongsong

Sukabumi

23

PPN Ratu

65

Kota Cirebon

24

PPN Kejawanan

66

Karawang

51

Pelabuhan

a. Kecamatan Cilamaya Wetan b. Kecamatan Cilamaya Kulon c. Kecamatan Banyu Sari

14 Jawa …

NO

14

PROPINSI

Jawa Tengah

NO

KABUPATEN

67

Banyumas

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

52

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

a. Kecamatan Kedungbanteng b. Kecamatan Baturaden c. Kecamatan Karanglewas d. Kecamatan Kembaran e. Kecamatan Sukaraja f.

Kecamatan Sumbang g. Kecamatan Kemrajen h. Kecamatan Sumpuih i. Kecamatan Cilonggok j. Kecamatan Ajibarang 68

Boyolali

53

a. Kecamatan Sawit b. Kecamatan Teras c. Kecamatan Banyudono

69

Tegal

54

a. Kecamatan Kramat b. Kecamatan Pangkah c. Surodadi d. Lebaksiu e. Warurejo f. Kramat g. Kedung Banteng h. Margasari

70

Demak

55

a. Kecamatan Sayung b. Kecamatan Karang Tengah c. Kecamatan Bonang d. Kecamatan Demak

71

Purbalingga

56

a. Kecamatan Purbalingga b. Kecamatan Kutasari c. Kecamatan Padamara d. Kecamatan Mrebet e. Kecamatan Bojongsari

72. Magelang …

NO

PROPINSI

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KABUPATEN

72

Magelang

57

a. Kecamatan Mungkid b. Kecamatan Muntilan c. Kecamatan Sawangan

73

Klaten

58

a. Kecamatan Pulanharjo b. Kecamatan Karanganom c. Kecamatan Tulung

74

Banjarnegara

59

a. Kecamatan Rakit b. Kecamatan Mandiraja c. Kecamatan Purwanegara d. Kecamatan Bawang e. Kecamatan Wandadi

75

Pati

60

a. Kecamatan Juana b. Kecamatan Batangan c. Kecamatan Tranggil, d. Kecamatan Wedari Jaksa

76

Pemalang

61

a. Kecamatan Ulujami b. Kecamatan Ulujami c. Kecamatan Petarukan d. Kecamatan Taman

77

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

25

PPP Bajomulyo

Cilacap

26

PPS Cilacap

78

Kota Pekalongan

27

PPN Pekalongan

79

Brebes

62

a. Kecamatan Brebes b. Kecamatan Bulukamba c. Kecamatan Tanjung d. Kecamatan Losari e. Kecamatan Wanasari

80

Jepara

63

a. Kecamatan Mlongo b. Kecamatan Jepara

c. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

c. Kecamatan Tahunan d. Kecamatan Kedung

15

Daerah Istimewa Yogyakarta

81

Rembang

64

a. Kecamatan Asem b. Kecamatan Keranjen c. Kecamatan Sluke

82

Gunung Kidul

65

a. Kecamatan Playen b. Kecamatan Wonosari c. Kecamatan Patuk d. Kecamatan Nglipar e. Kecamatan Gedung Sari f. Kecamatan Tanjung Sari g. Kecamatan Paliyan h. Kecamatan Saptosari i. Kecamatan Panggang j. Kecamatan Karangmojo

16

Jawa Timur

83

Sleman

66

Kecamatan Berbah

84

Kulon Progo

67

Kulon Progo

85

Bantul

68

a. Kecamatan Pandak b. Kecamatan Bambanglipuro c. Kecamatan Pajangan d. Kecamatan Sanden e. Kecamatan Srandakan f. Kecamatan Punding

86

Blitar

69

Kecamatan Nglegok

87

Trenggalek

70

Kecamatan Bendungan

28

PPN Prigi

88

Lamongan

71

a. Kecamatan Glagah b. Kecamatan Karangbinangun c. Kecamatan Deket d. Kecamatan Lamongan e. Kecamatan Turi

29

PPN Brondong (minapolis) Hinterland Kec. Pacitan

f. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

f.

Kecamatan Karanggeneng g. Kecamatan Kalitengah

17

Kalimantan Barat

89

Gresik

72

a. Kecamatan Sidayu b. Kecamatan Ujung Pangkah c. Kecamatan Bunguh d. Kecamatan Dukun

90

Malang

73

a. Kecamatan Wajak b. Kecamatan Dau c. Kecamatan Wonosari d. Kecamatan Sumberpucung e. Kecamatan Kepanjen f. Kecamatan Gondanglegi g. KecamatanTuren

91

Tulungagung

74

Kecamatan Gondang

92

Sidoarjo

75

a. Kecamatan Candi b. Kecamatan Jabon c. Kecamatan Sedati

93

Pasuruan

76

a. Kecamatan Beji b. Kecamatan Grati c. Kecamatan Winongan

94

Probolinggo

77

Probolingo

95

Banyuwangi

78

Kecamatan Muncar

96

30

PPP Dadap

31

PPP Muncar

Pacitan

32

PPN Tamperan

97

Kota Probolinggo

33

PPP Mayangan

98

Tuban

79

a. Kecamatan Talang b. Kecamatan Bancar c. Kecamatan Jenu d. Kecamatan Tambak Bloyo

99

Sumenep

80

Kecamatan Saronggi

81

a. Kecamatan Jawai Selatan b. Kecamatan Jawai c. Kecamatan Pemangkat

34

PPN Pemangkat

35

PPP Teluk Batang

100 Sambas

101 Kayong Utara

Pondok

18. Kalimantan …

NO

PROPINSI

18

Kalimantan Tengah

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

102 Pulang Pisau

82

a. Kecamatan Kahayan Hilir b. Kecamatan Jabiren Raya

103 Katingan

83

Kecamatan Katingan Kuala

104 Barito Selatan

84

a. Kecamatan Dusun Selatan b. Kecamatan Dusun Utara c. Kecamatan Karau Kuala

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

36

PPI Kuala

37

PPI Kumai

38

PPI Sungaiparing

Katingan

d. Kecamatan Dusun Hilir e. Kecamatan Jenamas f. Kecamatan G. Bintang Awai 105 Kapuas

85

a. Kecamatan Basarang b. Kecamatan Kapuas Kuala c. Kecamatan Kapuas Barat d. Kecamatan Mantangai e. Kecamatan Selat f. Kecamatan Kapuas Murung g. Kecamatan Kapuas Hilir h. Kecamatan Bataguh i. Kecamatan Dadahup j. Kecamatan Pulau Petak k. Kecamatan Tamban Catur

106 Kotawaringin Barat 19

Kalimantan Selatan

107 Banjar

86

a. Kecamatan Cindai Alus b. Kecamatan Martapura Barat c. Kecamatan Sungai Tabuk

108 Kota Baru 109 Hulu Sungai Utara

87

a. Kecamatan Haur Gading b. Kecamatan Banjang

c. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

c. Kecamatan Amuntai Tengah

20

Kalimantan Timur

110 Tabalong

88

KecamatanTanjung

111 Hulu Sungai Selatan

89

a. Kecamatan Daha Utara b. Kecamatan Daha Selatan

112 Malinau

90

Kawasan Kaliamok

113 Penajam Paser Utara

91

a. Kecamatan Babulu b. Kecamatan Penajam c. Kecamatan Waru d. Kecamatan Sepaku

21

Sulawesi Utara

114 Kutai Kertanegara

92

a. Kecamatan Loa Kulu b. Kecamatan Loa Janan c. Samboja.

115 Minahasa Selatan

93

a. Kecamatan Tatapan b. Kecamatan Tombariri c. Kecamatan Tumpaan

116 Bolaang Mongondow Utara

94

Tanjung Sidupa

117 Sangihe

95

a. Kecamatan Tabukan Selatan b. Kecamatan Tabukan Tengah c. Kecamatan Tamako

118 Minahasa Utara

96

a. Kecamatan Likupang Timur b. Likupang Barat c. Wori

119 Minahasa Tenggara

97

Tombatu

120 Minahasa

98

a. Kecamatan Tondano Selatan, b. Tondano Timur, c. Eris, d. Kakas, e. Remboken (Perairan Umum Danau Tondano), f. Kecamatan Kombi

39

PPI Amurang

g. Lembean …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

g. Lembean Timur, Kakas h. Langowan Selatan (Pantai Minahasa Bagian Timur) i. Kecamatan Pineleng j. Tombariri (Pantai Minahasa Bagian Barat) 121 Kota Bitung 22

Gorontalo

122 Gorontalo Utara

99

a. Kecamatan Anggrek b. Kecamatan Kwandang c. Kecamatan Sulamata

123 Pahuwato

100

(Minapolis): KecamatanLemito. (Hinterland); a. Kecamatan Dengilo b. Kecamatan Paguat c. Kecamatan Duhidaa d. Kecamatan Randangan e. Kecamatan Wanggarasi f. Kecamatan Marisa g. Kecamatan Buntulia h. Kecamatan Popayato Timur i. Kecamatan Popayato j. Kecamatan Popayato barat k. Kecamatan Taluditi

124 Bonebolango 23

Sulawesi Tengah

125 Tojo Una-una

101

40

PPS Bitung

41

PPP Kwandang

42

PPI Inengo

a. Kecamatan UnaUna b. Kecamatan Togean c. Kecamatan Walea Kep d. Kecamatan Walea Besar

126. Morowali …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

126 Morowali

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

102

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

a. Kecamatan Kolonodale b. Kecamatan Menui Kepulauan c. Kecamatan Bungku Selatan d. Kecamatan Bahodopi e. Kecamatan Bungku Tengah f. Kecamatan Bungku Barat g. Kecamatan Bumi Raya h. Kecamatan Wita Ponda i.

Kecamatan Petasia j. Kecamatan Bungku Utara k. Kecamatan Soro Jaya l. Kecamatan Mamosalato

24

Sulawesi Selatan

127 Parigi Moutong

103

Kecamatan Kasimbar

128 Donggala

104

Kecamatan Banawa Selatan

129 Gowa

105

a. Kecamatan Bontonompo b. Bontonompo Selatan c. Bajeng d. Bajeng Barat e. Pallanga f. Kecamatan Somba Opu g. Barombong h. Bontomarannu i. Parangloe j. Tinggimoncong

130 Luwu Timur

106

a. Kecamatan Malili b. Kecamatan Angkonas c. Kecamatan Buran Wotu

131 Maros

107

a. Kecamatan Lau, b. Kecamatan Maros Baru c. Kecamatan Marusu

132. Pangkajene …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

132 Pangkajene dan Kepulauan

108

a. Kecamatan Labakkang b. Kecamatan Pangkajene c. Kecamatan Bongoro d. Kecamatan Ma'rang e. Kecamatan Labakkang

133 Pinrang

109

a. Kecamatan Mattiro Sompe b. Kecamatan Duampanua c. Kecamatan Suppa d. Kecamatan Cempa

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

e. Kecamatan Lanrisang 134 Luwu

110

a. Kecamatan Ponrang b. Kecamatan Bua c. Kecamatan Ponrang Selatan d. Kecamatan Kamanre e. Kecamatan Belopa Utara

135 Barru

111

a. Kecamatan Tanete Rilau b. Kecamatan Barru c. Kecamatan Balusu d. Kecamatan Soppeng Riaja e. Kecamatan Mallusetasi

136 Bulukumba

25

Sulawesi Barat

43

137 Bone

112

Kecamatan Tanete Riattang Timur

138 Takalar

113

a. Kecamatan Sandro Bone b. Kecamatan Maranga Bombang

139 Jeneponto

114

KecamatanBinamu

140 Mamuju

115

a. Kecamatan Papalang b. Kecamatan Mamuju c. Kecamatan Kalukku

PPI Kajang

141. Polewali …

NO

26

PROPINSI

Sulawesi Tenggara

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

141 Polewali Mandar

116

Kecamatan Wono Mulyo

142 Kolaka

117

a. Kecamatan Wolo b. Kecamatan Wundulako

143 Konawe Selatan

118

a. Kecamatan Tinanggea b. Kecamatan Moramo c. Kecamatan Laonti d. Kecamatan Kolono e. Kecamatan Palangga selatan f. Kecamatan Lainea g. Kecamatan Laeya h. Kecamatan Moramo Utara

144 Kolaka Utara

119

a. Kecamatan Ranteangin b. Kecamatan Tiwu c. Kecamatan Watunohu d. Kecamatan Pakue e. Kecamatan Tolala

145 Muna

120

a. Kecamatan Tiworo Utara b. Kecamatan Towea c. Kecamatan Napabalano d. Kecamatan Napano Kusambi e. Kecamatan Kusambi f. Kecamatan Tiworo Kepulauan g. Kecamatan Tiwoeo Tengah h. Kecamatan Kabawo i. Kecamatan Maginti j. Kecamatan Kabangka k. Kecamatan Parigi l. Kecamatan Marobo

146 Kota Kendari 147 Kota Bau

Bau-

NO

44 121

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

PPS Kendari

a. Kecamatan Kokalukuna b. Kecamatan Murhum

c. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

c. Kecamatan LeaLea

27

Bali

148 Bombana

122

a. Kecamatan Poleang Timur b. Kecamatan Poleang Selatan c. Kecamatan Poleang d. Kecamatan Lantari Jaya e. Kecamatan Rumbiya f. Kecamatan Raro Watu Utara

149 Klungkung

123

a. Nusa Penida b. Klungkung Daratan

150 Bangli

124

a. Kecamatan Kintamani

45

PPI Kusamba

46

PPN Pengambengan

47

PPI Buleleng

b. Kecamatan Susut c. Kecamatan Bangli d. Kecamatan Tembuku 151 Tabanan

125

a. Kecamatan Penebel b. Kecamatan Tabana c. Kecamatan Marga d. Kecamatan Baturiti e. Kecamatan Kediri f. Kecamatan Kerambitan g. Kecamatan Selemadeg Timur h. Kecamatan Selemadeg i. Kecamatan Selemadeg Barat j. Kecamatan Pupuan

152 Jembrana

28

Nusa Tenggara Barat

153 Buleleng

126

a. Kecamatan Sawan b. Kecamatan Gerokgak

154 Bima

127

a. Kecamatan Woha b. Kecamatan Palibelo c. Kecamatan Bolo d. Kecamatan Monta

e. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

e. Kecamatan Langgudu 155 Sumbawa

128

a. Kecamatan Alas Barat Desa labuhan Mapin b. KecamatanLabuh an Badas Desa Pulau Medang c. Kecamatan Lape Desa Labuhan Kuris d. Kecamatan Maronge Desa Labuhan Sangoro e. Kecamatan Tarano Desa Labuhan Aji f. Kecamatan Moyohilir Dusun Tanjung Bele Desa Olatrawa

156 Lombok Tengah

129

a. Kecamatan Pujut b. Praya Barat c. Praya Timur (Budidaya Laut) d. Kecamatan Praya (Budidaya Payau) e. Kecamatan Praya f. Kecamatan Praya Tengah g. Kecamatan Jonggat h. Kecamatan Pringgarata i. Kecamatan Batukliang j. Kecamatan Batukliang Utara k. Kecamatan Praya Barat Daya (Budidaya air tawar)

157 Sumbawa Barat

130

a. Kecamatan Taliwang, b. Kecamatan Poto Tano c. Dusun Jelnga d. Desa Belo e. Kecamatan Jereweh

158 Lombok Timur 159 Lombok Timur

48 131

PPP Labuan Lombok

a. Kecamatan Jerowaru

b. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

b. Kecamatan Keruak 29

Nusa Tenggara Timur

160 Sumba Timur

132

a. Kecamatan Haharu b. Kecamatan Kanatang c. Kecamatan Kambera d. Kecamatan Pandawai e. Kecamatan Rindi f. Kecamatan Pahunga Lodu g. Kecamatan Wulla h. Kecamatan Waijelu i. Kecamatan Karera

161 Sikka

133

a. Kecamatan Alok Timur b. Kecamatan Talibura c. Kecamatan Waigete d. Kecamatan Kewapante e. Kecamatan Alok Barat f. Kecamatan Magepanda g. Kecamatan Lela h. Kecamatan Bola

162 Lembata

134

a. Kecamatan Nubatukan b. Kecamatan Lebatukan c. Kecamatan Ile Ape Timur d. Kecamatan Ile Ape e. Kecamatan Nagawutung

163 Rote Ndao

135

a. Kecamatan Lobalain b. Kecamatan Rote Timur c. Kecamatan Pantai Baru d. Kecamatan Rote Tengah e. Kecamatan Rote Selatan f. Kecamatan Rote Barat Daya

g. Kecamatan …

NO

PROPINSI

NO

KABUPATEN

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

g. Kecamatan Rote Barat Laut h. Kecamatan Rote Barat 164 Sumba Barat

136

a. Kecamatan Wanokaka b. Kecamatan Lamboya c. Kecamatan Laboya Barat

165 Belu

137

a. Kecamatan Kakukluk Mesak b. Kecamatan Tasifeto Timur c. Kecamatan Kobalima d. Kecamatan Wewiku

166 Kota Kupang 30

31

32

Maluku

Maluku Utara

Papua

49

PPP Kupang

168 Kota Tual

50

PPN Tual

169 Kota Ambon

51

PPN Ambon

52

PPI Tiley

171 Kota Ternate

53

PPN Ternate

172 Halmahera Timur

54

PPI Manitinting

55

PPP Bacan

167 Seram Bagian Barat

170 Morotai

138

139

Teluk Kotania

a. Kecamatan Morotai Selatan b. Kecamatan Morotai Selatan Barat c. Kecamatan Morotai Utara d. Morotai Jaya e. Morotai Timur

173 Halmahera Selatan

140

Kecamatan Bontang Lomang

174 Kep. Sula

141

a. Kecamatan Sanana Utara b. Kecamatan Mangoli Barat c. Kecamatan Talibu Barat

175 Waropen

142

a. b. c. d. e.

Distrik Masirei Inggerus Wapoga Waropen Bawah Pantai

176. Kota …

NO

33

PROPINSI

Papua Barat

NO

KABUPATEN

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO

176 Kota Jayapura

143

a. Kecamatan Abepura b. Kecamatan Muaratami c. Kecamatan Heram d. Kecamatan Jayapura Selatan

177 Raja Ampat

144

a. b. c. d. e. f. g.

Kampung Samate P. Rebombo Kecil Rebombo Besar P. Jefman P. Matan P. Senapan Distrik Salawati

178 Kaimana 179 Sorong

145

NO

KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP

a. Distrik Mayamuk b. Distrik Salawati c. Distrik Salawati selatan d. Distrik Aimas e. Distrik Segun f. Distrik Seget g. Distrik Klamono h. Distrik Beraur i. Distrik Mariat

56

PPI Kaimana

57

PPI Sorong

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SOETARDJO